Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung 15 Rhb

Applicants

				Administrative Score (SA)	Reason
PT Bina Madani	0025768292322000	Rp 890,416,248	91.88	93.5	-
PT Bumiswa Sembada	0027104991617000	-	-	-	Tidak menghadiri undangan pembuktian kualfifikasi
PT Anugerah Rekayasa Mandiri	0532146446323000	-	40.79	-	TIDAK LULUS NILAI AMBANG MINIMAL UNSUR TENAGA AHLI
CV Nusa Indah Tehnik	0018252494322000	-	-	-	Tidak Memenuhi Ambang Nilai 65
CV Inti Mulya Konsultan	0015508914322000	-	-	-	Tidak menyampaikan SBU RK005
Hasta Tunggal Pratama	0957836307323000	-	-	-	Tidak Memenuhi Ambang Nilai 65
PT Puskotling Indonesia	0026548800013000	-	-	-	Tidak menghadiri undangan pembuktian kualfifikasi
CV Adi Dharma Persada	0847764404323000	-	-	-	Tidak menyampaikan SBU RK005
PT Ocean Engineering Indonesia	0632*150	-	-	-	Tidak menyampaikan SBU RK005
CV Nusantara Karya Rekayasa	0947484424323000	-	-	-	-
CV Denmass	0019915909323000	-	-	-	-
Kreasi Pekulitan Persada	0033094749323000	-	-	-	-
PT Manunggal Raksa Pratama	0016240459322000	-	-	-	-
CV Kakasamu Engineer	0809727944322000	-	-	-	-
CV Solusi Inti Pembangunan	0823*060	-	-	-	-
CV Budi Karya Persada	0743842494322000	-	-	-	-
Rethim Graha Utama	0920*220	-	-	-	-
CV Alam Lembayung	0015508989323000	-	-	-	-
PT Mareto Agri Persada	0813032372404000	-	-	-	-
CV Wahana Pratama Agartha Konsultan	0031727928326000	-	-	-	-
Karya Andalan Studio	0848*230	-	-	-	-
PT Astadipati Biro Insinjur Dan Arsitek	0189*070	-	-	-	-
CV Exalindo Konsultan	0025765496322000	-	-	-	-
CV Den Bagoes Consultant	0908134208326000	-	-	-	-
Viandra Wasthu Bhumi	0634122147322000	-	-	-	-
CV Dinar Consultant	0022335863323000	-	-	-	-
CV Hujan Anugerah Kreasindo	0661584383323000	-	-	-	-

Attachment

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                            

                         PEKERJAAN:                                   
PERENCANAAN  TEKNIS PEMBANGUNAN/REHABILITASI  GEDUNG  15 RHB          

1. Latar Belakang :  Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Perencanaan
                     Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung 15 RHB ini
                     disiapkan sebagai pedoman bagi konsultan perencana dalam
                     pekerjaan Perencanaan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak
                     Lingkungan (Amdal) Rencana Kegiatan Pembangunan  
                     Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung Di Kecamatan Jati
                     Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

                     Keberadaan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Bandar
                     Lampung memerlukan sarana dan prasarana pendukung dalam
                     upaya peningkatan kinerja pemerintahan mutlak harus
                     diwujudkan, baik oleh pemerintah maupun swasta.  

                     Pembangunan kompleks gedung perkantoran          
                     Pemerintahan Provinsi Lampung merupakan salah satu upaya
                     pemerintah dan masyarakat Lampung dalam rangka   
                     pengembangan dan peningkatan potensi daerah yang difokuskan
                     pada penataan sistem dan pembangunan prasarana dasar yaitu
                     pembangunan gedung pemerintahan dan segala kelengkapan
                     sarana prasarana yang dapat menunjang penggunaan baik untuk
                     pemerintah dan masyarakat.                       
                     Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan Provinsi
                     Lampung dikawasan Kota Baru sesuai dengan Perda Nomor 2
                     Tahun 2013 Tentang Pembangunan Kota Baru yang berlokasi di
                     Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi
                     Lampung dengan luas lahan 434,24 ha. Lokasi tersebut dibagi
                     menjadi 10 cluster dengan luas bangunan kurang lebih 64.725 m2
                     yang terdiri dari: cluster 1 (cluster inti) unit kerja: sekretariat
                     daerah/inspektorat/sekwan luas bangunan 8.440 m2, cluster 2
                     (pemerintahan) luas bangunan 1.649 m2, cluster 3 (kesejahteraan
                     rakyat) luas 14.973 m2, cluster 4 (perekonomian) luas 8.558 m2,
                     cluster 5 (komunikasi) luas 2.541 m2, cluster 6 (administrasi)
                     luas 7.833 m2, cluster 7 (lingkungan hidup) luas 9.534 m2,
                     cluster 8 (pembangunan) luas 7.434 m2, cluster 9 (sumber daya)
                     luas 1.390 m2, dan cluster 10 (keamanan) luas 2.373 m2.
                     Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
                     22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
                     Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 ayat (1) “Persetujuan
                     Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib
                     dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki
                     Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan”, ayat
                     (2) ”Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
                     (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah”.
                     Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan
                     Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
                     tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki
                     Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya 
                     Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
                     Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan
                     Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Lampiran
                     II Poin A. Multisektor, maka rencana kegiatan pembangunan
                     Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung di Kecamatan Jati
                     Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung 
                     merupakan kegiatan yang wajib melakukan kegiatan Kajian
                     Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dimana
                     telah dijelaskan bahwa suatu kegiatan multisektor akan
                     diwajibkan AMDAL apabila memiliki luas lahan terbangun > 5
                     Ha atau luas bangunan terbangun > 10.000 m2.     
                     Pelaksanaan dan penyusunan AMDAL harus lebih sederhana
                     dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan
                     integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat
                     digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang
                     efektif. AMDAL juga merupakan salah satu syarat untuk
                     mendapatkan Persetujuan Lingkungan. Pada dasarnya proses
                     penilaian Amdal merupakan satu kesatuan dengan proses
                     permohonan dan penerbitkan Persetujuan Lingkungan. Dengan
                     dimasukkannya Amdal dalam proses perencanaan Usaha
                     dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
                     sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang
                     luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang
                     mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
                     pembangunan Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung di
                     Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi
                     Lampung dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari
                     aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.        
2. Maksud dan Tujuan : 2.1 Maksud                                     

                     Maksud dari Penyusunan Analisis Mengenai Dampak  
                     Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah:             
                     1. Mengidentifikasi kegiatan proyek pada beberapa tahap antara
                      lain: pra konstruksi, konstruksi dan operasional terutama pada
                      aspek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting
                      terhadap lingkungan;                            
                     2. Mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal terkait
                      dengan lokasi kegiatan baik itu di tapak rencana kegiatan
                      maupun disekitar lokasi tapak kegiatan;         
                     3. Memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting dan timbal
                      balik antara lingkungan dengan rencana kegiatan;
                     4. Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
                      Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) untuk
                      melaksanakan pengelolaan lingkungan; dan        
                     5. Sebagai bahan kajian apakah rencana usaha dan/atau kegiatan
                      tersebut layak atau tidak layak dari aspek kajian lingkungan
                      hidup.                                          
                     2.2 Tujuan                                       
                     Tujuan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
                     Hidup (AMDAL) ini adalah:                        
                     1. Mengidentifikasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang
                      akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan
                      dampak penting terhadap lingkungan hidup;       
                     2. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup
                      yang akan terkena dampak penting;               
                     3. Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usaha  
                      dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting
                      terhadap lingkungan hidup;                      
                     4. Merumuskan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
                      dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-   
                      RPL); dan                                       
                   5. Pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
                     22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
                     Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar untuk
                     mendapatkan perizinan lainnya.                   
3. Sasaran        :  Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:
                     a. Untuk menjamin kegiatan pembangunan gedung    
                       pemerintahan termasuk sarana dan prasarana Provinsi
                       Lampung nantinya dapat berjalan secara berkesinambungan
                       tanpa merusak lingkungan hidup;                
                     b. Melalui studi AMDAL ini diharapkan kegiatan   
                       pembangunan ini dapat memanfaatkan dan mengelola
                       sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak
                       negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap
                       lingkungan      hidup; dan                     
                     c. Sebagai instrumen untuk merencanakan tindakan preventif
                       terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
                       yang ditimbulkan dari aktifitas pembangunan.   
4. Lokasi Kegiatan : Lokasi kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Jati Agung
                     Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.      

5. Sumber Pendanaan : Biaya pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi
                     Gedung 15 RHB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
                     Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun
                     Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan
                     Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 11%. dengan Nomor Akun
                     Kegiatan 1.03.08.1.01

Tenders also won by PT Bina Madani

		Authority
12 March 2019	Paket 4 Pengawasan Dan Penilaian Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rhl Secara Vegetatif Seluas 3.693 Hektar Kph Pematang Neba	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 1,893,590,000
3 July 2017	Belanja Jasa Survey, Pendataan Dan Pemetaan Wilayah Potensi Pajak Pbb P2	Pemerintah Daerah Kabupaten Buru	Rp 1,200,000,000
28 April 2021	Amdal Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Aceh	Rp 1,000,000,000
4 March 2019	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelabuhan Perikanan (Pp) Wppnri - 572 Ppi Ujong Seurangga - Aceh Barat Daya	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	Rp 1,000,000,000
11 June 2019	Penyusunan Studi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Delh) Masjid Istiqlal Jakarta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 1,000,000,000
3 March 2023	Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung 16 Pbg	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Rp 900,000,000
12 May 2023	Penyusunan Dokumen Amdal Spam Regional Zona I (Way Sabu)	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Rp 900,000,000
21 January 2016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Non Fisik Konsultan Perencanaan Penyusunan Dokumen Rzwp3k (Album Peta, Naskah Akademik Dan Draf Raperda).	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung	Rp 849,650,000
6 April 2023	Penyusunan Dokumen Lingkungan Dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Rumah Susun 5 (Tongkol Tahap II)	Provinsi DKI Jakarta	Rp 835,792,682
29 April 2015	Penyusunan Arahan Teknis Pemanfaatan Perikanan Tangkap Twp Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya	Kp3k - Pkrl	Rp 800,000,000