Penyusunan Sop Penilaian Dan Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Kkpr) Serta Pernyataan Mandiri Umk Di Provinsi Lampung

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG                            

    DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  PERMUKIMAN   DAN CIPTA KARYA              
         Jalan Beringin II No. 34 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung     

                      URAIAN  PEKERJAAN                                 

 PENGGUNA  ANGGARAN  : Ir. THOMAS EDWIN ALI H., S.T., S.E., M.M.        

 SATKER/SKPD         : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  PERMUKIMAN,            
                      DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG                  

 NAMA PPK            : Ir. M. OKTA PURA NUGRAHA, S.T.                   

 KEGIATAN            : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH             
                      DAN RENCANA  RINCI TATA RUANG PROVINSI            

 SUB KEGIATAN        : PENETAPAN  KEBIJAKAN   DALAM   RANGKA            
                      PELAKSANAAN  PENATAAN RUANG                       

 NAMA PEKERJAAN      : PENYUSUNAN SOP PENILAIAN DAN  EVALUASI           
                      KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN  RUANG            
                      (KKPR) SERTA PERNYATAAN  MANDIRI UMK DI           
                      PROVINSI LAMPUNG                                  

 SUMBER DANA         : APBDP                                            

 TAHUN ANGGARAN      : 2025                                             

                   APBDP TAHUN ANGGARAN  2025                           

                       URAIAN PEKERJAAN                                 
    KONSULTAN  PEMBUATAN  PETA TEMATIK PERTANIAN WILAYAH  1             

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan SOP Penilaian dan Evaluasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta Pernyataan Mandiri UMK di Provinsi Lampung adalah:
1. Studi Kebijakan dan Regulasi                                         
  •  Telaah peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis terkait KKPR dan OSS-

     RBA;                                                               
  •  Mengidentifikasi kewenangan dan peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam proses
     penilaian dan evaluasi KKPR serta penerapan pernyataan mandiri UMK.

2. Inventarisasi dan Analisis Proses KKPR                               
  •  Menginventarisasi prosedur dan mekanisme pelaksanaan KKPR yang telah berjalan di

     lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota;         
  •  Menganalisis permasalahan, tumpang tindih kewenangan, serta hambatan
     administratif dalam pelaksanaan penilaian dan evaluasi KKPR;       

  •  Mengkaji efektivitas sistem OSS-RBA dalam mendukung pengendalian pemanfaatan
     ruang di daerah.                                                   
3. Penyusunan Draf SOP Penilaian dan Evaluasi KKPR serta Pernyataan Mandiri UMK

  •  Menyusun rancangan SOP yang memuat tahapan kegiatan, alur kerja, indikator
     penilaian, serta pembagian peran antarinstansi;                    
  •  Merancang format dan template dokumen pendukung seperti formulir penilaian

     KKPR, daftar periksa (checklist), serta format laporan hasil evaluasi;
  •  Menyusun alur pernyataan mandiri UMK yang sederhana, cepat, dan selaras dengan
     prinsip kemudahan berusaha tanpa mengabaikan ketentuan tata ruang. 

4. Konsultasi dan Finalisasi Dokumen SOP                                
   a. Melaksanakan pembahasan draft SOP dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   b. Melakukan penyempurnaan dan finalisasi dokumen SOP serta laporan akhir kegiatan;

   c. Menyusun dokumen final SOP beserta laporan akhir kegiatan, flowchart proses, dan
     rekomendasi implementasi.                                          
5. Penyusunan Laporan dan Dokumen Pendukung                             

  a. Menyusun laporan pendahuluan, laporan antara (draf), dan laporan akhir kegiatan;
  b. Menyusun dokumen SOP dalam format cetak dan digital (PDF dan file dapat diedit).

Tahapan pekerjaan ini antara lain sebagai berikut:                      

• Tahap Persiapan                                                       
Meliputi kegiatan:                                                      
  1. Memenuhi kelengkapan administrasi, personil, dan peralatan;        

  2. Menetapkan metodologi dan rencana kerja yang akan digunakan dalam Penyusunan
     SOP, termasuk identifikasi regulasi, sumber data, dan pendekatan analisis yang
     digunakan.                                                         
• Tahap Pelaksanaan                                                     
Meliputi kegiatan:                                                      
  1. Penyusunan draft SOP Penilaian dan Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

     Ruang (KKPR) serta Pernyataan Mandiri UMK di Provinsi Lampung;     
  2. Konsultasi dan finalisasi dokumen.                                 
• Tahap Penyusunan Rancangan SOP dan Rancangan Keputusan Gubernur       

Meliputi kegiatan:                                                      
  1. Penyusunan rancangan awal SOP pelaksanaan konsultasi publik dan diseminasi
     informasi rencana tata ruang;                                      

  2. Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur beserta lampirannya;       
  3. Pelaksanaan uji konsultasi (Focus Group Discussion) untuk memperoleh masukan
     terhadap rancangan SOP;                                            

  4. Penyempurnaan rancangan berdasarkan hasil konsultasi.              
• Tahap Penyusunan Dokumen Final dan Laporan Akhir                      
Meliputi kegiatan:                                                      

  1. Finalisasi dokumen SOP dan Rancangan Keputusan Gubernur;           
  2. Penyusunan laporan akhir kegiatan yang berisi hasil analisis, dokumen SOP final,
     serta rekomendasi implementasi;                                    

  3. Penyerahan dokumen dalam bentuk cetak dan digital kepada pengguna jasa.