Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya Sd Negeri 1 Sukarema

URAIAN  PEKERJAAN                               

                            PROGRAM    :                                
                    PENGELOLAAN    PENDIDIKAN                           

                            KEGIATAN   :                                
            PENGELOLAAN    PENDIDIKAN  SEKOLAH  DASAR                   

                          SUB KEGIATAN   :                              

        PEMBANGUNAN  SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH             

                           PEKERJAAN   :                                
  PEMBANGUNAN   RUANG LABORATORIUM  KOMPUTER SD NEGERI 1 SUKAREMA       
                        BESERTA PERABOTNYA                              

                             LOKASI  :                                  
                        SD NEGERI 1 SUKAREMA                            

                        URAIAN  PEKERJAAN                               

A. UMUM                                                                 
    Unit Kerja      : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
   Nama Program     : Pengelolaan Pendidikan                            

   Nama Kegiatan    : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar              
   Nama Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   Jenis Kontrak      Harga Satuan                                      
   Tahun Anggaran     2023                                              
                 Nama Pekerjaan              Nilai Pagu  Nilai HPS      

   Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 1                  
                                               220.000.000 220.000.000  
   Sukarema Beserta Perabotnya                                          
B. PENDAHULUAN                                                          
  1. Umum                                                               
     a. Peningkatan sarana prasarana SD menjadi salah satu unsur penting dalam peningkatan
        pembelajaran di sekolah;                                        
     b. Prasarana SD merupakan bagian dari bangunan gedung negara, yang harus diwujudkan
        dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya,
        handal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta
        berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia;
     c. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan sebaik-
        baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu,
        biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan Gedung negara;   
     d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan Gedung negara perlu diarahkan secara baik dan
        menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya konstruksi teknis bangunan yang

        memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional;
     e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang
        sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan yang sesuai dengan
        kepentingan kegiatan.                                           
  2. Khusus                                                             
     a. Berdasarkan DPA SKPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok
        Timur, kegiatan yang dilaksanakan merupakan Bangunan Sederhana berdasarkan
        Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk ruang lingkup pekerjaan bangunan
        Gedung termasuk dengan fasilitas prasarana dan sarana disekitar bangunan;
     b. Untuk besaran dan ukuran kapasitas Gedung yang akan direncanakan dalam pelaksanaan
        Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Dasar berpedoman pada Perencanaan
        Teknis/Detail Engineering Design (DED) dan Standar Pembangunan Gedung Negara
        oleh Pemerintah;                                                

C. LATAR BELAKANG                                                       
  1. Peningkatan sarana prasarana sekolah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya
     meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Ketercukupan sarana pembelajaran di sekolah

     menjadi salah satu stimulant bagi stakeholder untuk bersinergi meningkatkan kualitas dan

     mutu sekolah;                                                      
  2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dalam hal ini Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar
     melakukan inovasi dan terobosan dalam upaya peningkatan mutu sekolah dengan pemenuhan
     sarana prasarana sekolah;                                          
  3. Dana Alokasi Khsusus (DAK) menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam
     menopang terlaksananya pemenuhan sarana prasarana pendidikan;      

D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
  1. Umum                                                               
     Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi (kontraktor)
     yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
     diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi. Dengan penugasan ini
     diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik
     untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai                    
  2. Khusus                                                             
     Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Sekolah Dasar yang

     sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
     sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan fisik.

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA  JASA                                   
   Pengguna Jasa adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan
   Tim Pelaksana sebagai berikut :                                      
   a. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur;
   b. Pejabat Pembuat Komitmen adalah AMRULLOH, S.AP., berdasar Surat Keputusan
      Pengguna Aanggaran Nomor: 821/2344.5/DIKBUD.I/2022 tanggal 06 Desember 2022

F. KLASIFIKASI BANGUNAN                                                 
   Klasifikasi bangunan gedung adalah Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sebagaimana
   dimaksud Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018. Berdasarkan klasifikasi gedung negara, untuk
   pembangunan gedung Sekolah meliputi :                                
   1. Bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana, serta
      memiliki kompleksitas dan teknologi yang sederhana. Bangunan gedung sederhana meliputi

      gedung kantor dengan jumlah s.d. 2 lantai dengan luas maksimal mencapai 500 m 2 ,
      bangunan dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat, gedung pelayanan kesehatan
      (puskesmas), gedung pendidikan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai;
   2. Bangunan gedung tidak sederhana, yaitu bangunan gedung yang memiliki karakter,
      kompleksitas, dan teknologi yang tidak sederhana pula. Bangunan gedung tidak sederhana
      meliputi gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai yang memiliki luas di atas 500 m 2 ;
      bangunan dinas tipe A dan B atau bangunan tipe C, D, E yang bertingkat lebih dari 2 lantai;
      gedung pelayanan kesehatan (rumah sakit) tipe A, B, C, D; gedung pendidikan bertingkat
      lebih dari 2 lantai.                                              

G. LINGKUP PEKERJAAN                                                    
   1. Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap
      pemeliharaan konstruksi;                                          
   2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh
      perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan
      pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang
      dipersyaratkan;                                                   

   3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat),

      kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang
      tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);            
   4. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan
      Pengawas;                                                         
   5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan
      Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
   6. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
   7. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan
      konstruksii fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
      berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama
      masa konstruksi;                                                  
   8. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar Gedung
      harus di ujii coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang
      menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan
      sempurna;                                                         
   9. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung

      negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 180 (seratus delapan puluh ) hari
      kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;
   10. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :     
      a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
      b. Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                 
        1)  Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
        2)  Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik,
            termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);              
        3)  Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala
            perubahan/addendumnya;                                      
        4)  Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi
            fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;
        5)  Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II,
            pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
            konstruksi fisik;                                           
        6)  Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan

            konstruksi fisik;                                           
        7)  Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang
            menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-
            elektrikal bangunan.                                        

H. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN   DAN KELUARAN           
   Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian
   pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana
   Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis.
   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai berikut :
  1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep Pelaksanaan Pekerjaan;
  2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik; 
  3. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan;
  4. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                    
     a. Tenaga;                                                         
     b. Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;           
     c. Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          

     d. Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;            
     e. Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                         
     f. Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.          

  5. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan Pekerjaan, Tenaga
     dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;                               
  6. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;
  7. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
     Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);      
  8. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                 
  9. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                   
  10. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan; dan         
  11. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

I. PELAPORAN  DAN PELAKSANAAN                                           
   Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat
   Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka
   jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan
   Pengawas adalah :                                                    
   1. Laporan Harian Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan

      terhitung setelah SPMK sebanyak 6 (enam) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian
      yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan
      Pengawas/Direksi yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan,
      kelambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis. Laporan Harian
      berisikan, antara lain :                                          
      a. Tenaga;                                                        
      b. Bahan bangunan/material yang didatangkan, diterima atau tidak; 
      c. Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;         
      d. Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;           
      e. Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                        
      f. Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.       
   2. Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan
      pekerjaan, tenaga dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh
      kontraktor (7 (tujuh) hari kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima) rangkap
      dan berisi antara lain :                                          
      a. Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                      

      b. Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama seminggu
         tersebut;                                                      
      c. Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;  
      d. Monitor masalah teknis dilapangan;                             
      e. Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                         
      f. Monitor Kendali Mutu;                                          
      g. Pemeriksaan Gambar Kerja;                                      
      h. Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
      i. Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

J. PRODUK DALAM  NEGERI                                                 
   Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
   Produk luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat
   digunakan.                                                           

K. PEDOMAN  PENGUMPULAN  DATA LAPANGAN                                  
   Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan

   yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional yang mengatur standar umum

   Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-undang dan Peraturan

   Pemerintah/Daerah yang berlaku.                                      

L. ALIH PENGETAHUAN                                                     
   Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan
   pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/unit kerja
   Kuasa Pengguna Anggaran.                                             

M. PENUTUP                                                              
    Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam

    pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana.

                                      Selong , ………… 2023                
                                   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)       
                                     Pada Bidang Pembinaan SD           
                                   Dinas Pendidikan dan kebudayaan      
                                      Kabupaten Lombok Timur            

                                        AMRULLOH, S.AP                  
                                     NIP. 19811018 201001 1 002