Pembanguan Ruang Laboratorium Komputer Sd Negeri 7 Lubuk Linggau

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

  Program     : Program Pengelolaan Pendidikan                          
  Kegiatan    : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                    

  Sub Kegiatan : 0                                                      
  Nama Paket    Pembanguan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 7 Lubuk Linggau
              :                                                         

           DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LUBUKLINGGAU            
                       TAHUN ANGGARAN                                   
                           2024                                         
                   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
                         PEKERJAAN :                                    

        Pembanguan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 7 Lubuk Linggau

NO    URAIAN                     KETERANGAN                             
 1 Nama Paket Pekerjaan Pembanguan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 7 Lubuk Linggau

 2 Pagu Anggaran Rp   250,000,000.00                                    
 3 Lingkup Pekerjaan Pekerjaan Pembanguan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 7 Lubuk Linggau

               Rincian lingkup pelaksanaan Pembanguan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 7
              Lubuk Linggau tersebut adalah :                           
                Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik termasuk pemiliharaan
              1. konstruksi.                                            
                Pekerjaan konstruksi fisik dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun
                oleh Konsultan Perencanaan (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala
                tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijing pelelangan,
              2.                                                        
                seerta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang diperlukan.
                Pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga
                dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi), dan kualitas hasil
              3.                                                        
                pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
                Pelaksanaan konstruksi fisik akan mendapatkan pengawasan dari pengguna jasa, dimana
                dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, sebagai pengguna
              4.                                                        
                jasa akan akan menunjuk pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan
                proses peaksanaan konstruksi.                           
                Pelaksanaan konstruksi fisik harus sesuai dengan kententuan Keselamatan dan
              5.                                                        
                Kesehatan Kerja (K3).                                   
                Pelaksaan pekerjaan akan didahului dengan Penandatanganan Surat Perjanjian yang
                merupakan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan
                pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan) hingga Berita Acara
                Serah Terima pekerjaan yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia
              6.                                                        
                Penerima Pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan
                mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan aturan
                tentang jasa konstruksi yang relevan sertapetunjuk teknis pelasanaanya.
                Pemeliharaan konstruksi adalah tahan uji coba dan pemeriksaan atas hasil pekerjaan
                konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban
                memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa
              7.                                                        
                konstruksi sehingga konstruksi/bangunan berfungsi dengan sempurna.
                Masa pemeliharaan bangunan gedung minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah
              8. terima pertama pekerjaan konstruksi.                   
NO    URAIAN                     KETERANGAN                             

 4 KELUARAN / PRODUK a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan Konstruksi
  YANG DIHASILKAN                                                       
              b. Dokumen Hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi :       
                1. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksanaan konstruksi, pekerjaan
                  pengawasan oleh pengawas pekerjaan beserta segala perubahan/addendumnya
                2. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pekerjaan konstruksi fisik
                  oleh penyedia jasa, serta laporan akhir pengawasan oleh pengawas.
                3. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II,
                  pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
                  konstruksi fisik.                                     
                4. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
                  konstruksi fisik.                                     
                5. Masing - masing dokumen di rankap 3 eksemplar sebagai arsip.
 5 TANGGUNG JAWAB a. Pelaksana konstruksi sebagai penyedia jasa bertanggungjawab secara profesional atas
  PENYEDIA JASA jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku
  KONSTRUKSI    profesi yang berlaku.                                   
              b. Secara umum tanggungjawab penyedia jasa adalah sebagai berikut :
                1. Hasil pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan, peraturan, standar dan
                  pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku.          
                2. Hasil pekerjaan konstruksi yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-
                  batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Jasa, termasuk melaui KAK ini, seperti
                  dari segi pembayaran, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang
                  diwujudkan.                                           
                3. Hasil pekerjaan konstruksi sudah sesuai dengan KAK, RKS, RAB, dan DED yang
                  telah disusun oleh Konsultan Perencana yang progres pekerjaan diawasi oleh
                  Konsultan Pengawas.                                   
 6 DATA PENUNJANG DATA DASAR                                            
  PERENCANAAN                                                           
                1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
                2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
                  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
                  atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
                3.                                                      
                  Pemerintah.                                           
                  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan
                4. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
                  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
                5. Nomor 19 Tahun 2017 Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi.
                  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
                  Nomor 524/KPTS/M/2022 Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi
                6.                                                      
                  Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
                  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
                7. Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
                  Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia.              
              STANDAR TEKNIS                                            
                  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk
                1. Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik                     
                  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
                  Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
                2.                                                      
                  Negara.