Rehabilitasi Ruang Kelas Sd Negeri 7 Lubuk Linggau

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                                                        

    Program            : Program Pengelolaan Pendidikan                                                           

    Kegiatan           : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                     

    Nama Paket           Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 7 Lubuk Linggau                                       
                       :                                                                                          

                  DINAS PENDIDIKAN  DAN KEBUDAYAAN   KOTA  LUBUKLINGGAU                                           

                                     TAHUN  ANGGARAN                                                              
                                           2024                                                                   
                              URAIAN   SINGKAT   PEKERJAAN                                                        

                                       PEKERJAAN     :                                                            

                     Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 7 Lubuk Linggau                                           

NO        URAIAN                                    KETERANGAN                                                    

  1 Nama Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 7 Lubuk Linggau                                       

  2 Pagu Anggaran       Rp         400,000,000.00                                                                 

  3 Lingkup Pekerjaan  Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 7 Lubuk Linggau                               

                       Rincian lingkup pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 7 Lubuk Linggau tersebut    
                       adalah :                                                                                   

                         Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik termasuk pemiliharaan   
                       1. konstruksi.                                                                             

                         Pekerjaan konstruksi fisik dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun   
                         oleh Konsultan Perencanaan (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala         
                         tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijing pelelangan,           
                       2.                                                                                         
                         seerta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang diperlukan.                     

                         Pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga     
                         dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi), dan kualitas hasil
                       3.                                                                                         
                         pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.                               
                         Pelaksanaan konstruksi fisik akan mendapatkan pengawasan dari pengguna jasa, dimana      
                         dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, sebagai pengguna        
                       4.                                                                                         
                         jasa akan akan menunjuk pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan         
                         proses peaksanaan konstruksi.                                                            
                         Pelaksanaan konstruksi fisik harus sesuai dengan kententuan Keselamatan dan              
                       5.                                                                                         
                         Kesehatan Kerja (K3).                                                                    
                         Pelaksaan pekerjaan akan didahului dengan Penandatanganan Surat Perjanjian yang          
                         merupakan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan              
                         pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan) hingga Berita Acara    
                         Serah Terima pekerjaan yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia        
                       6.                                                                                         
                         Penerima Pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan             
                         mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan aturan            
                         tentang jasa konstruksi yang relevan sertapetunjuk teknis pelasanaanya.                  

                         Pemeliharaan konstruksi adalah tahan uji coba dan pemeriksaan atas hasil pekerjaan       
                         konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban    
                         memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa          
                       7.                                                                                         
                         konstruksi sehingga konstruksi/bangunan berfungsi dengan sempurna.                       

                         Masa pemeliharaan bangunan gedung minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah           
                       8.                                                                                         
                         terima pertama pekerjaan konstruksi.                                                     
NO        URAIAN                                    KETERANGAN                                                    

  4 KELUARAN / PRODUK  a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan Konstruksi                
    YANG DIHASILKAN                                                                                               
                       b. Dokumen Hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi :                                        
                         1.  Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksanaan konstruksi, pekerjaan  
                             pengawasan oleh pengawas pekerjaan beserta segala perubahan/addendumnya              

                         2.  Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pekerjaan konstruksi fisik      
                             oleh penyedia jasa, serta laporan akhir pengawasan oleh pengawas.                    
                         3.  Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II,    
                             pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan       

                             konstruksi fisik.                                                                    
                         4.  Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan          
                             konstruksi fisik.                                                                    

                         5.  Masing - masing dokumen di rankap 3 eksemplar sebagai arsip.                         

  5 TANGGUNG  JAWAB    a. Pelaksana konstruksi sebagai penyedia jasa bertanggungjawab secara profesional atas     
    PENYEDIA JASA        jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku    
    KONSTRUKSI           profesi yang berlaku.                                                                    

                       b. Secara umum tanggungjawab penyedia jasa adalah sebagai berikut :                        
                         1.  Hasil pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan, peraturan, standar dan        

                             pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku.                                         
                         2.  Hasil pekerjaan konstruksi yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-        
                             batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Jasa, termasuk melaui KAK ini, seperti    

                             dari segi pembayaran, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang            
                             diwujudkan.                                                                          

                         3.  Hasil pekerjaan konstruksi sudah sesuai dengan KAK, RKS, RAB, dan DED yang           
                             telah disusun oleh Konsultan Perencana yang progres pekerjaan diawasi oleh           
                             Konsultan Pengawas.                                                                  

  6 DATA PENUNJANG     DATA DASAR                                                                                 
    PERENCANAAN                                                                                                   

                         1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.         
                         2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.                               
                             Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan          
                             atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa            
                          3.                                                                                      
                             Pemerintah.                                                                          
                             Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan          
                             Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.                
                          4.                                                                                      

                             Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia             
                          5.                                                                                      
                             Nomor 19 Tahun 2017 Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi.              
                             Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia             
                             Nomor 524/KPTS/M/2022 Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi             
                          6.                                                                                      
                             Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.                 
                             Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik                
                             Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan                  
                          7.                                                                                      
                             Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia.                                             
                       STANDAR TEKNIS                                                                             
                             Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk           

                          1. Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik                                                     

                             Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia             
                             Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung                   
                          2.                                                                                      
                             Negara.