| 0410406524803000 | Rp 1,400,055,469 | |
CV Karanjeng Konstruksi | 04*2**7****03**0 | - |
| 0722620028803000 | - | |
| 0716042957803000 | - | |
| 0613631795803000 | - | |
| 0026874032803000 | - | |
| 0016296279803000 | - | |
| 0752375386803000 | - | |
Belinda Sejati | 00*3**0****01**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Uraian Pekerjaan : Konsultan Supervisi melaksanakan pengendalian dan pengawasan tahap
pelaksanaan meliputi:
a. mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-
program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan
sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan,
bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau
Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
b. mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya,
pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan
kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan,
pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan
keselamatan kerja.
c. melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan
manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun
tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
d. melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan konstruksi fisik.
e. melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan terpenuhinya
aspek mutu, waktu, biaya dan administrasi kontrak.
f. konsultan Supervisi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
Adapun detail tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsultan
supervisi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang meliputi
tugas-tugas yang terdiri dari :
A. TAHAP PERSIAPAN
1. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan
konsultan supervisi.
2. Membantu Pengguna Jasa dalam menyelenggarakan pre
construction meeting serta rapat-rapat persiapan lainnya.
3. Mengecek, memeriksa dan selanjutnya meneruskan kepada
Pengguna Jasa untuk disetujui mengenai jadwal waktu pelaksanaan
yang diajukan kontraktor pelaksana (time schedule, bar chart, S curve
dan/atau network planning) sebagai kesepakatan pada saat Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak.
4. Menghitung ulang seluruh volume item pekerjaan dan bertanggung
jawab atas kebenarannya, dimana kontrak penyedia jasa konstruksi
adalah kontrak harga satuan.
B. TAHAP PENCERMATAN DOKUMEN PERENCANAAN
1. Melakukan evaluasi teknis terhadap hasil perencanaan, yang
meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari
sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan
keterlaksanaan konstruksi fisik.
2. Evaluasi dan koordinasi dengan perencana terkait hasil
perencanaan, perubahan-perubahan/penyimpangan teknis dan
administrasi atas persoalan yang timbul serta pengusulan saat
pelaksanaan konstruksi.
3. Membantu evaluasi teknis, memfasilitasi serta melakukan
koordinasi, dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap
pelaksanaan konstruksi yang terkait dengan perubahan teknis dan
syarat teknis perencanaan, serta perijinan-perijinan.
4. Meneliti kelengkapan dokumen perubahan perencanaan dengan
melihat kondisi lapangan, menyusun program pengendalian
pelaksanaan konstruksi oleh Kontraktor bersama konsultan
perencana serta membantu proses pemenuhan persyaratan
perubahan terhadap dokumen hasil perencanaan.
5. Memfasilitasi koordinasi, konsultasi dengan pihak terkait baik
institusi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun
pihak swasta yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan baik tahap
pencermatan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pemenuhan
perijinan.
C. TAHAP PELAKSANAAN
1. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi
yang diawasinya dan atas (apabila terjadi) kegagalan konstruksi dan
kegagalan bangunan;
2. Menyusun RMK (Rencana Mutu Kontrak) kegiatan konsultan
supervisi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
3. Memeriksa dan mengevaluasi dokumen RMK dan RK3K Penyedia
Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk perubahannya;
4. Memfasilitasi dan Meneliti penyiapan dokumen untuk proses
perizinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
5. Bersama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan pemeriksaan
lapangan bersama, dan melakukan penyesuaian antara gambar, RAB
dengan kondisi lapangan dalam rangka MC-0, menerbitkan
dan mengesahkan Berita Acara MC-0 lengkap dengan lampiran
teknis;
6. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-
program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan
sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan,
bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau
Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
7. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya,
pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan
kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan,
pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan
keselamatan kerja.
8. Mengendalikan perubahan-perubahan tambah kurang termasuk
menyusun harga satuan engineers estimate untuk item pekerjaan
baru sebagai acuan PPK dalam membuat HPS item pekerjaan baru.
9. Menyiapkan/menyusun adendum kontrak penyedia jasa konstruksi
dengan tetap memperhitungkan nilai kontrak penyedia jasa
konstruksi yang ada (balance budget).
9.10. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan
manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun
tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
10.11. Memeriksa dan mengesahkan semua dokumen baik administrasi
maupun teknis yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi.
11.12.Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan konstruksi fisik.
12.13.Memastikan kesesuaian Design for Construction (DFC) dan Shop
Drawing pekerjaan pembangunan lanjutan dengan
memperhitungkan kondisi eksisting bangunan dan data dasar.
13.14.Bertindak selalu untuk kepentingan PPK dalam melakukan
pengawasan pekerjaan demi hasil pekerjaan yang baik, rapi, rajin,
benar, riil, andal, dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis
maupun keuangan Negara.
D. TAHAP PEMELIHARAAN
Melakukan kegiatan pengawasan dan laporan pada masa pemeliharaan:
o Melakukan pengawasan cacat kurang secara berkala selama
masa pemeliharaan;
o Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna
bangunan jika ada kegiatan penggunaan bangunan selama masa
pemeliharaan;
o Memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk memperbaiki
cacat kurang selama masa pemeliharaan sampai dengan serah
terima kedua;
o Melakukan pemeriksaan pekerjaan kedua untuk memastikan
kondisi bangunan sesuai dengan serah terima pertama sebagai
dasar serah terima akhir pekerjaan;
E. Lingkup tugas dalam poin A, B, C, dan D di atas merupakan satu kesatuan
rangkaian tanggung jawan konsultan supervisi dan dilaporkan dalam
keluaran laporan berupa:
o Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Supervisi.
o Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau
petunjuk penting dari Konsultan Supervisi, yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan,
kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
o Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan
pekerjaan, tenaga, dan hari kerja.
o Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
o Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan
o Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan, yang
dilengkapi dengan Value Engneering.
o Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan.
o Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.
o Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan
o Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built
drawing).
o Laporan rapat di lapangan (site meeting), lengkap dengan
administrasi pendukung.
o Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar Chart
dan S Curve serta Net Work Planning yang dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana.
TANGGUNG JAWAB
A. Konsultan supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa
pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan dan kode etik, tata
laku profesi yang berlaku.
B. Secara umum tanggung jawab Konsultan supervisi adalah menjaga agar
proyek memiliki kinerja sebagai berikut :
1. Tahapan dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu yang
telah ditetapkan.
2. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang
tersedia atau yang telah ditetapkan yaitu sebesar nilai kontrak
penyedia jasa konstruksi sebagai nilai acuan tetap dalam addendum
tambah kurang.
3. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan yang
berlaku serta rincian kuantitas yang ditetapkan.
4. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.
C. Bertanggungjawab atas progres/ prestasi yang dilaporkan/ disahkan
dimana laporan progres tersebut menjadi dasar pembayaran angsuran
kepada penyedia jasa konstruksi.
D. Penanggung jawab professional Konsultan Supervisi adalah tidak hanya
konsultan sebagai perusahaan/ badan usaha, tetapi juga bagi para
tenaga ahli profesional konsultan supervisi yang terlibat.
E. Bertanggungjawab atas apabila terjadi kegagalan konstruksi maupun
kegagalan bangunan atas pekerjaan yang diawasi.
F. Bertanggungjawab penuh atas Bobot/ Prestasi yang ditetapkan/
dilaporkan/ disahkan (kuantitas dan kualitas), yang kemudian menjadi
dasar PPK untuk melakukan pembayaran termin kepada penyedia jasa
kontruksi dan bersedia menerima tuntutan serta membebaskan PPK
beserta jajarannya dari segala tuntutan, bertanggung jawab sepenuhnya
atas segala tuntutan dan kelalaian jika dalam pelaksanaan pekerjaan
yang bobot kemajuan prestasinya ditetapkan ternyata dijumpai
penyimpangan/ kekurangan.
PROGRAM KERJA
Konsultan supervisi harus segera menyusun program kerja pelaksanaan
pekerjaannya yang setelah mendapat persetujuan/kesepakatan dari PPK,
maka akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas
pengawasan bagi konsultan supervisi dalam melaksanakan tugasnya.
Program kerja tersebut meliputi:
A. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci.
B. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin ilmu dan jumlahnya), perubahan
tenaga yang diusulkan konsultan supervisi harus mendapat persetujuan
dari PPK.
C. Uraian konsepsi konsultan supervisi atas pekerjaan pengawasan proyek
tersebut.