Pengadaan Kaporlap Napimil Babinkum Tni

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA                                   
         BADAN PEMBINAAN HUKUM                                            

                    RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT                       
                      PENGADAAN KAPORLAP NAPIMIL                          

                                 BAB I                                    

                             SYARAT UMUM                                  

                                Pasal 1                                   

                              SISTEMATIKA                                 

Rencana Kerja dan Syarat-syarat dengan sistematika sebagai berikut:       

BAB I   :   SYARAT UMUM                                                   
BAB II  :   SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI                                    
BAB III :   SYARAT TEKNIS                                                 
BAB IV  :   LAIN-LAIN                                                     

                                Pasal 2                                   

                            PEDOMAN DASAR                                 

     Pedoman dasar pembuatan atau penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini
adalah:                                                                   

     Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.    

                                Pasal 3                                   

                           PENGERTIAN ISTILAH                             

A.   PEMBERI TUGAS                                                        

     1.   Pemberi tugas pekerjaan ini adalah Kepala Babinkum TNI yang dalam hal ini
     bertindak untuk dan atas nama Babinkum TNI, berkedudukan di Jakarta. 

     2.   Pemberi tugas menerbitkan Keputusan tentang Surat Penunjukan Penyedia
     Barang dan Jasa sebagai pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta
     bertindak sebagai Pihak Pertama dalam ikatan perjanjian pengadaan Kaporlap Napimil.

B.   SUMBER DANA                                                          

          Pengadaan Kaporlap Napimil bersumber dari APBN Nomor SP DIPA-012.21.2.
     684161/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp.895.000.000,- (delapan ratus
     sembilan puluh lima juta rupiah).                                    

C.   POKJA UKPBJ/PEJABAT PENGADAAN                                        

          Pokja UKPBJ/Pejabat Pengadaan adalah suatu tim yang terdiri dari tiga orang.
     Pokja UKPBJ/Pejabat Pengadaan ini diangkat oleh Kepala Babinkum TNI, dengan
     tugas-tugas sebagai berikut:                                         
                                  2                                       

     1.   Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).  

     2.   Menyelenggarakan pelelangan melalui LPSE.                       

     3.   Memberi  penjelasan-penjelasan kepada Rekanan/Pemborong peserta 
     pelelangan, baik dalam segi administrasi maupun dalam segi teknis pelaksanaan
     pekerjaan dan membuat berita acara penjelasan pekerjaan.             

     4.   Melaksanakan pembukaan surat penawaran yang masuk dan membuat berita
     acara pembukaan penawaran.                                           

     5.   Mengadakan penilaian dan mengusulkan penetapan calon pemenang atas
     penawaran yang dipandang lebih menguntungkan negara serta membuat berita acara
     hasil pelelangan.                                                    

     6.   Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Babinkum TNI.  

D.   PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN                                    

          Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan terdiri dari tiga orang yang mewakili Kepala
     Babinkum TNI dengan tugas:                                           

     1.   Mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
     dilakukan oleh Rekanan/Pemborong, agar diperoleh hasil pelaksanaan pekerjaan
     sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.             

     2.   Memeriksa dan meneliti hasil pelaksanaan baik secara kualitatif maupun
     kuantitatif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk berita acara
     pemeriksaan/komisi atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan. 

E.   PENYEDIA BARANG/JASA                                                 

     Penyedia Barang/Jasa adalah suatu perusahaan yang berbentuk Badan Hukum
     (PT/CV/Fa).                                                          

                                Pasal 4                                   

                  BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN                     

a.   Bentuk Surat Penawaran                                               

     Surat penawaran dibuat rangkap tiga dan aslinya diberi meterai sesuai aturan bea
     meterai yang berlaku, ditandatangani oleh direktur perusahaan.       

b.   Lampiran Surat Penawaran                                             

     Pada masing-masing surat penawaran harus dilampirkan:                

     1.   Perincian biaya.                                                

     2.   Potokopi kartu NPWP dan ketetapan PKP.                          
     3.   Akte Pendirian Perusahaan.                                      
     4.   Surat Izin Usaha Perdagangan.                                   
                                  3                                       

                                Pasal 5                                   

                    SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH                        

Surat penawaran tidak sah apabila:                                        

a.   Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4.               

b.   Disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan.                     

                                Pasal 6                                   

              KEPUTUSAN HASIL PELELANGAN DAN PEMBERITAHUAN                

a.   Keputusan tentang hasil-hasil pelelangan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

b.   Kepada perusahaan peserta pelelangan akan diberitahukan melalui LPSE.

                                BAB II                                    

                       SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI                         

                                Pasal 7                                   

                  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                      

     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 60 (enam puluh hari) hari kalender
terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani.                          

                                Pasal 8                                   

                    SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN                        

a.   Pembayaran akan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan
prestasi kemajuan dan dibuktikan dalam suatu berita acara serah terima hasil pekerjaan.

b.   Pembayaran tagihan dilaksanakan oleh Paku TNI Wilayah Jakarta XI sesuai prosedur
yang berlaku di Mabes TNI.                                                

                                Pasal 9                                   

                             SANKSI-SANKSI                                

     Terhadap Penyedia barang/jasa akan dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu per
                                                             0            
seribu) dari nilai surat perjanjian untuk setiap satu hari keterlambatan dengan jumlah denda
setinggi-tingginya 5% dari nilai surat perjanjian, apabila Penyedia barang/jasa terlambat
menyerahkan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 10 di atas.        
                                  4                                       

                               Pasal 10                                   

                          ADDENDUM DAN KAHAR                              

a.   Addendum perubahan surat perjanjian:                                 

     1.   Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui addendum surat perjanjian.

     2.   Perubahan surat perjanjian dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para
     pihak, meliputi:                                                     

          a)    Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh
          para pihak dalam surat perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam
          perjanjian.                                                     

          b)    Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan
          pekerjaan.                                                      

          c)    Perubahan nilai surat perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan,
          perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

b.   Keadaan Kahar                                                        

         Yang dimaksud keadaan kahar dalam surat perjanjian ini adalah suatu keadaan
     yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
     sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian menjadi tidak dapat
     dipenuhi.                                                            

         Keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa antara lain namun
     tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan,
     kebakaran, peperangan, kerusuhan, revolusi dan keadaan gangguan lainnya
     sebagaimana dinyatakan oleh Pejabat/Instansi berwenang.              

                               Pasal 11                                   

                    PENUNJUKAN REKANAN/PEMBORONG                          

a.   Kepada Penyedia barang/jasa yang menang lelang akan diberikan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa oleh Kepala Babinkum TNI.                            

b.   Perjanjian pengadaan Kaporlap Napimil dibuat asli dua buah masing-masing ditanda
tangani oleh Waka Babinkum TNI sebagai Pihak Pertama dan oleh Penyedia barang/jasa
sebagai Pihak Kedua, selanjutnya dibuat salinan secukupnya.               
                                  5                                       

                                BAB III                                   

                             SYARAT TEKNIS                                

                               Pasal 12                                   

                           SPESIFIKASI TEKNIS                             

Lingkup pekerjaan sebagai berikut:                                        

  No               Uraian Pekerjaan           Jmlh    Satuan    Ket       

   1                    2                      3        4       5         

  1.   Sepatu olahraga Napimil                410      psg                
  2.   Seragam Napimil (Orange)               410       stel              
  3.   Seragam Napimil (Hijau)                410       stel              
  4.   Training olahraga Napimil (Hijau)      410       stel              

                                BAB IV                                    
                               LAIN-LAIN                                  

     Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini akan ditentukan atau diuraikan

lebih lanjut pada saat penjelasan pekerjaan.                              

                                          Jakarta,  Februari 2025         

                                          a.n. Kepala Babinkum TNI        
                                                  Waka                    
                                       Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,   

                                        Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn.    

                                            Brigadir Jenderal TNI