Pemenuhan Materiel Koopssus Tni (Mobile Multi Sensor Integrated System)

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA                                   
             BADAN LOGISTIK                                                

              RENCANA  KERJA DAN SYARAT-SYARAT PENGADAAN                   
             PEMENUHAN  MATERIEL KOOPSSUS  TNI (MOBILE MULTI               
                  SENSOR INTEGRATED SYSTEM) TNI TA 2025                    

                             BAB I SYARAT                                  

                             UMUM  Pasal 1                                 

                             SISTEMATIKA                                   

 Rencana Kerja dan Syarat syarat dengan sistematika sebagai berikut:       

           BAB I     :    SYARAT UMUM                                      
           BAB II    :    SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI                       
           BAB III   :    SYARAT TEKNIS                                    
           BAB IV    :    LAIN-LAIN                                        

                                Pasal 2                                    

                           PEDOMAN  DASAR                                  

      Pedoman dasar pembuatan atau penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini
 adalah sebagai berikut:                                                   

      1.   Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang
      Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                                    

      2.   Peraturan Panglima TNI Nomor 12 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang
      Pengadaan Barang/jasa di lingkungan UO Mabes TNI.                    

                                Pasal 3                                    

                          PENGERTIAN ISTILAH                               

 A.   PEMBERI TUGAS                                                        

      1.   Pemberi tugas pekerjaan pengadaan Pemenuhan Materiel Koopssus TNI
      (Mobile Multi Sensor Integrated System) adalah Brigadir Jenderal Irawan, S.H., M.H.,
      CFrA. yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Logistik
      TNI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, berkedudukan di Jakarta.       

      2.    Pemberi tugas menerbitkan Keputusan tentang Surat Penunjukan Penyedia

      Barang dan jasa sebagai Pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta
      bertindak sebagai Pihak pertama dalam ikatan perjanjian pengadaan    
      Pemenuhan Materiel Koopssus TNI (Mobile Multi Sensor Integrated System).
                                  2                                        

 B.   SUMBER DANA                                                          

      Pengadaan Pemenuhan Materiel Koopssus TNI (Mobile Multi Sensor Integrated
      System) bersumber dari APBN dengan surat pengesahan Menteri Keuangan RI
      Nomor SP DIPA-012.21.1.579262/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Daftar
      Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Mabes TNI TA 2025 sebesar Rp      
      50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

                                                HARGA (Rp)                 
NO        NAMA BARANG        SATUAN JUMLAH                                 
                                            SATUAN           JUMLAH        
 1               2              3     4         5              6           
1   Pemenuhan Materiel Koopssus                                            
                              Giat    1    Rp 49.940.000.000 Rp 49.940.000.000
    TNI (Mobile Multi Sensor                                               
    Integrated System)                                                     

                             Jumlah tidak termasuk PPN 12 % Rp 49.940.000.000

 C.   POKJA UKPBJ/PEJABAT PENGADAAN                                        

           Pokja UKPBJ/Pejabat P engadaan ini diangkat oleh Kapusada TNI dalam hal
      ini bertindak selaku UKPBJ. Kelompo k kerja UKPBJ/Pejabat Pengadaan adalah
      suatu tim yang terdiri dari tiga o rang den gan tugas-tugas sebagai berikut:

      1.   Menyusun dan menetap kan doku men pemilihan.                    

      2.   Menyelenggarakan tender.                                        

      3.    Memberi  penjelasan-penjelasan kepada rekanan/pemborong peserta
      pelelangan, baik dalam segi administrasi maupun dalam segi teknis pelaksanaan
      pekerjaan dan membuat berita acara penjelasan pekerjaan.             

      4.   Melaksanakan pembukaan surat penawaran yang masuk dan membuat berita
      acara pembukaan penawaran.                                           

      5.    Mengadakan penilaian dan mengusulkan penetapan calon pemenang atas
      penawaran yang dipandang lebih menguntungkan negara, serta membuat berita
      acara hasil pelelangan.                                              
                                  3                                        

      6.   Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kabalog TNI selaku Pejabat
      Pembuat Komitmen.                                                    

 D.   PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN                             

           Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan yang mewakili Kabalog TNI selaku
      PPK dengan tugas:                                                    

      1.   Mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan
      yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, agar diperoleh hasil pelaksanaan

      pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.   

      2.    Memeriksa dan meneliti hasil pelaksanaan baik secara kualitatif maupun
      kuantitatif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam membentuk berita
      acara pemeriksaan/komisi atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan.

 E.   PENYEDIA BARANG/JASA                                                 

      Penyedia Barang/Jasa adalah suatu perusahaan yang berbentuk PT/CV/Fa.

                                Pasal 4                                    

                BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN                        

 A.   BENTUK SURAT PENAWARAN                                               

      Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih                   

 B.   LAMPIRAN SURAT PENAWARAN                                             

      Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih                   

                                Pasal 5                                    

               CARA PEMASUKAN/PENGAJUAN   SURAT PENAWARAN                  

      Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih                   

                                Pasal 6                                    

                TENDER DAN PEMBUKAAN  SURAT PENAWARAN                      

      Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih                   

                                Pasal 7                                    

                SURAT PENAWARAN  YANG TIDAK SAH                            

      Surat penawaran tidak sah apabila:                                   

           a.   Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 dan Pasal 5
           di atas.                                                        
                                  4                                        

           b.   Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan.            

           c.   Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas, sehingga menimbulkan
           keraguan.                                                       

                                Pasal 8                                    

                KEPUTUSAN HASIL PELELANGAN PEMBERITAHUAN                   

           a.   Keputusan tentang hasil-hasil tender tersebut tidak dapat diganggu
           gugat.                                                          

           b.   Kepada perusahaan peserta pelelangan akan diberitahukan secara
           tertulis atas keputusan hasil tender.                           

                                BAB II                                     

                      SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI                           

                                Pasal 9                                    

                 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  PEKERJAAN                       

      Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah …. hari kalender terhitung sejak
 kontrak kerja pengadaan ditandatangani.                                   

                               Pasal 10                                    

                  SYARAT  DAN PROSEDUR PEMBAYARAN                          

      1.   Pembayaran akan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 %, sesuai
      dengan prestasi kemajuan dan dibuktikan dalam suatu berita acara serah terima
      hasil pekerjaan.                                                     

      2.    Pembayaran tagihan dilaksanakan oleh KPPN TNI Wilayah Jakarta sesuai
      prosedur yang dilakukan di Mabes TNI.                                

                               Pasal 11                                    

                            SANKSI-SANKSI                                  

      Terhadap penyedia barang/jasa akan dikenakan denda keterlambatan 1ºₒₒₒ (satu
 perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap satu hari keterlambatan dengan jumlah denda
 setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak apa bila penyedia barang/jasa terlambat
 menyerahkan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 10 di atas.        

                               Pasal 12                                    

                        AMANDEMEN  DAN KAHAR                               

      1.   Amandemen perubahan kontrak:                                    
                                  5                                        

           a.   Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak.      

           b.   Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para
           pihak, meliputi:                                                

                a)   Perubahan   pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
                dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup
                pekerjaan dalam kontrak.                                   

                b)   Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya  

                perubahan pekerjaan.                                       

           c)   Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, 
           perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

      2.   Keadaan Kahar                                                   

           Yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang
      terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
      sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

           Keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara lain namun
      tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam bencana sosial, pemogokan,
      kebakaran, peperangan, kerusuhan, revolusi dan keadaan gangguan lainnya
      sebagaimana dinyatakan oleh pejabat/Instansi berwenang.              

                               Pasal 13                                    

                     PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA                       

      1.   Kepada penyedia barang/jasa yang menang lelang akan diberikan surat
      penunjuk Penyedia barang/Jasa oleh Kabalog TNI selaku PPK.           

      2.     Perjanjian pengadaan Pemenuhan Materiel Koopssus TNI (Mobile Multi
      Sensor Integrated System) dibuat asli dua buah masing-masing ditandatangani oleh
      Kabalog TNI selaku PPK sebagai Pihak Pertama dan oleh penyedia barang/jasa
      sebagai Pihak Kedua, selanjutnya salinan secukupnya.                 

                            BAB III SYARAT                                 

                            TEKNIS Pasal 14                                

                          SPESIFIKASI TEKNIS                               

      1.    Barang-barang kebutuhan Badan Logistik TNI yang akan diadakan adalah
      merupakan barang yang masih baru.                                    

      2.   Pihak penyedia barang/jasa wajib memberikan bimbingan dan penjelasan
      teknis mengenai peralatan-peralatan selama dibutuhkan oleh pihak pembeli.
                                  6                                        

      3.   Segala sesuatu mengenai spesifikasi teknis akan dijelaskan pada rapat
      penjelasan pekerjaan.                                                

                             BAB IV                                        

                            LAIN-LAIN                                      

      Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKSS ini akan ditentukan atau
 diuraikan lebih pada saat penjelasan pekerjaan.                           

                                        Ditetapkan di Jakarta              
                                         Pada tanggal       2025           

      Paraf :                                                              

                                          Kepala Badan Logistik TNI        
      Kasubbidren :                                                        
                                                 selaku                    
      Kasubbidada :                                                        
                                         Pejabat Pembuat Komitmen,         
      Kabidbek                                                             
      Palkomlek :                                                          
      Kasubbid TU :                                                        
      Kabidum   :                                                          
      Irbek     :                                                          
                                               Lin Nofrianto               
      Waka      :                                                          
                                            Mayor Jenderal TNI             
      Kababek   :