Pengadaan Xs Thermal Imager

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA                                   
         BADAN PEMBEKALAN                                                 

            RENCANA  KERJA DAN SYARAT-SYARAT PENGADAAN                    
                    XS THERMAL IMAGER TNI TA 2023                         

                            BAB I SYARAT                                  

                            UMUM  Pasal 1                                 

                            SISTEMATIKA                                   

Rencana Kerja dan Syarat syarat dengan sistematika sebagai berikut:       

          BAB I     :    SYARAT UMUM                                      
          BAB II    :    SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI                       
          BAB III   :    SYARAT TEKNIS                                    
          BAB IV    :    LAIN-LAIN                                        

                               Pasal 2                                    

                          PEDOMAN  DASAR                                  

     Pedoman dasar pembuatan atau penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini
adalah sebagai berikut:                                                   

     1.   Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang
     Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                                    

     2.   Peraturan Panglima TNI Nomor 12 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang

     Pengadaan Barang/jasa di lingkungan UO Mabes TNI.                    

                               Pasal 3                                    

                         PENGERTIAN ISTILAH                               

A.   PEMBERI TUGAS                                                        

     1.    Pemberi tugas pekerjaan pengadaan XS Thermal Imager adalah Gatot
     Sugiarto, S.E, M.Tr.Opsla., CHRMP. yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas
     nama  Kepala Badan Pembekalan TNI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,  
     berkedudukan di Jakarta.                                             

     2.    Pemberi tugas menerbitkan Keputusan tentang Surat Penunjukan Penyedia
     Barang dan jasa sebagai Pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta
     bertindak sebagai Pihak pertama dalam ikatan perjanjian pengadaan XS Thermal

     Imager Mabes TNI.                                                    
                                 2                                        

B.   SUMBER DANA                                                          

     Pengadaan XS Thermal Imager Mabes TNI bersumber dari APBN dengan surat
     pengesahan Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA-012.21.1.579262/2023 tanggal
     30 November 2022 tentang Pengesahan DIPA Mabes TNI Tahun 2023 Revisi ke 02
     tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
     dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:                            

                                                      HARGA (Rp)          
 NO          NAMA BARANG          SATUAN JUMLAH                           
                                                  SATUAN     JUMLAH       
 1                2                 3       4        5         6          
 1. XS Thermal Imager              Set     67                             

                                  Belum termasuk PPN 11 %                 

C.   POKJA UKPBJ/PEJABAT PENGADAAN                                        

          Pokja UKPBJ/Pejabat Pengadaan ini diangkat oleh Kapusada TNI dalam hal
     ini bertindak selaku UKPBJ. Kelompok kerja UKPBJ/Pejabat Pengadaan adalah
     suatu tim yang terdiri dari tiga orang dengan tugas-tugas sebagai berikut:

     1.   Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan.                      

     2.   Menyelenggarakan tender.                                        

     3.    Memberi penjelasan-penjelasan kepada rekanan/pemborong peserta 
     pelelangan, baik dalam segi administrasi maupun dalam segi teknis pelaksanaan
     pekerjaan dan membuat berita acara penjelasan pekerjaan.             

     4.   Melaksanakan pembukaan surat penawaran yang masuk dan membuat berita
     acara pembukaan penawaran.                                           

     5.    Mengadakan penilaian dan mengusulkan penetapan calon pemenang atas

     penawaran yang dipandang lebih menguntungkan negara, serta membuat berita
     acara                      hasil                      pelelangan.    
                                 3                                        

     6.     Membuat  laporan pertanggungjawaban kepada Kababek TNI selaku 
     Pejabat Pembuat Komitmen.                                            

D.   PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN                             

          Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan yang mewakili Kababek TNI selaku
     PPK dengan tugas:                                                    

     1.   Mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan
     yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, agar diperoleh hasil pelaksanaan
     pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.   

     2.    Memeriksa dan meneliti hasil pelaksanaan baik secara kualitatif maupun
     kuantitatif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam membentuk berita
     acara pemeriksaan/komisi atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan.

E.   PENYEDIA BARANG/JASA                                                 

     Penyedia Barang/Jasa adalah suatu perusahaan yang berbentuk PT/CV/Fa.

                               Pasal 4                                    

               BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN                        

A.   BENTUK SURAT PENAWARAN                                               

     Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih                   

B.   LAMPIRAN SURAT PENAWARAN                                             

     Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih                   

                               Pasal 5                                    

              CARA PEMASUKAN/PENGAJUAN   SURAT PENAWARAN                  

     Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih                   

                               Pasal 6                                    

               TENDER DAN PEMBUKAAN  SURAT PENAWARAN                      

     Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih                   

                               Pasal 7                                    

               SURAT PENAWARAN  YANG TIDAK SAH                            

     Surat penawaran tidak sah apabila:                                   

          a.   Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 dan Pasal 5
          di atas.                                                        
                                 4                                        

          b.   Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan.            

          c.   Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas, sehingga menimbulkan
          keraguan.                                                       

                               Pasal 8                                    

               KEPUTUSAN HASIL PELELANGAN PEMBERITAHUAN                   

          a.   Keputusan tentang hasil-hasil tender tersebut tidak dapat diganggu

          gugat.                                                          

          b.   Kepada perusahaan peserta pelelangan akan diberitahukan secara
          tertulis atas keputusan hasil tender.                           

                               BAB II                                     

                     SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI                           

                               Pasal 9                                    

                JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  PEKERJAAN                       

     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 156 hari kalender terhitung sejak
kontrak kerja pengadaan ditandatangani.                                   

                              Pasal 10                                    

                 SYARAT  DAN PROSEDUR PEMBAYARAN                          

     1.   Pembayaran akan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 %, sesuai
     dengan prestasi kemajuan dan dibuktikan dalam suatu berita acara serah terima
     hasil pekerjaan.                                                     

     2.    Pembayaran tagihan dilaksanakan oleh KPPN TNI Wilayah Jakarta sesuai
     prosedur yang dilakukan di Mabes TNI.                                

                              Pasal 11                                    

                           SANKSI-SANKSI                                  

     Terhadap penyedia barang/jasa akan dikenakan denda keterlambatan 1ºₒₒₒ (satu

perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap satu hari keterlambatan dengan jumlah denda
setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak apa bila penyedia barang/jasa terlambat
menyerahkan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 10 di atas.        

                              Pasal 12                                    

                       AMANDEMEN  DAN KAHAR                               

     1.   Amandemen perubahan kontrak:                                    
                                 5                                        

          a.   Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak.      

          b.   Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para
          pihak, meliputi:                                                

               a)   Perubahan   pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
               dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup
               pekerjaan dalam kontrak.                                   

               b)   Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya  
               perubahan pekerjaan.                                       

          c)   Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, 
          perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

     2.   Keadaan Kahar                                                   

          Yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang
     terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
     sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

          Keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara lain namun
     tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam bencana sicial, pemogokan,
     kebakaran, peperangan, kerusuhan, revolusi dan keadaan gangguan lainnya
     sebagaimana dinyatakan oleh pejabat/Instansi berwewenang.            

                              Pasal 13                                    

                    PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA                       

     1.   Kepada penyedia barang/jasa yang menang lelang akan diberikan surat
     penunjuk Penyedia barang/Jasa oleh Kababek TNI selaku PPK.           

     2.    Perjanjian pengadaan XS Thermal Imager Mabes TNI dibuat asli dua buah
     masing-masing ditandatangani oleh Kababek TNI selaku PPK sebagai Pihak
     Pertama dan oleh penyedia barang/jasa sebagai Pihak Kedua, selanjutnya salinan
     secukupnya.                                                          

                           BAB III SYARAT                                 

                           TEKNIS Pasal 14                                

                         SPESIFIKASI TEKNIS                               

     1.  Barang-barang kebutuhan Badan Pembekalan TNI yang akan diadakan adalah
     merupakan barang yang masih baru.                                    

     2.   Pihak penyedia barang/jasa wajib memberikan bimbingan dan penjelasan
     teknis mengenai peralatan-peralatan selama dibutuhkan oleh pihak pembeli.
                                 6                                        

     3.   Segala sesuatu mengenai spesifikasi teknis akan dijelaskan pada rapat
     penjelasan pekerjaan.                                                

                            BAB IV                                        

                           LAIN-LAIN                                      

     Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKSS ini akan ditentukan atau
diuraikan lebih pada saat penjelasan pekerjaan.                           

                                       Ditetapkan di Jakarta              
                                        Pada tanggal   Juli 2023          

                                       Kepala Badan Pembekalan TNI        
                                                Selaku                    
                                        Pejabat Pembuat Komitmen,         

                                   Gatot Sugiarto, S.E., M.Tr.Opsla., CHRMP.
                                         Laksamana Pertama TNI