Pengadaan Sepatu Babinkum Tni

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA                                  
        BADAN PEMBINAAN HUKUM                                            

                    RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT                      
                     PENGADAAN SEPATU BABINKUM TNI                       

                                 BAB I                                   

                             SYARAT UMUM                                 

                                Pasal 1                                  

                              SISTEMATIKA                                

Rencana Kerja dan Syarat-syarat dengan sistematika sebagai berikut:      

BAB I   :   SYARAT UMUM                                                  
BAB II  :   SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI                                   
BAB III :   SYARAT TEKNIS                                                
BAB IV  :   LAIN-LAIN                                                    

                                Pasal 2                                  

                            PEDOMAN DASAR                                

     Pedoman dasar pembuatan atau penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini
adalah:                                                                  

     Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.   

                                Pasal 3                                  

                           PENGERTIAN ISTILAH                            

A.   PEMBERI TUGAS                                                       

     1.   Pemberi tugas pekerjaan ini adalah Kepala Babinkum TNI yang dalam hal ini
     bertindak untuk dan atas nama Babinkum TNI, berkedudukan di Jakarta.

     2.   Pemberi tugas menerbitkan Keputusan tentang Surat Penunjukan Penyedia
     Barang dan Jasa sebagai pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta
     bertindak sebagai Pihak Pertama dalam ikatan perjanjian pengadaan sepatu Babinkum
     TNI.                                                                

B.   SUMBER DANA                                                         

          Pengadaan sepatu Babinkum TNI bersumber dari APBN Revisi ke-03 Nomor
     SP DIPA-012.21.2.684161/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp.1.697.312.000,-
     (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
                                  2                                      

C.   POKJA UKPBJ/PEJABAT PENGADAAN                                       

          Pokja UKPBJ/Pejabat Pengadaan adalah suatu tim yang terdiri dari tiga orang.
     Pokja UKPBJ/Pejabat Pengadaan ini diangkat oleh Kepala Babinkum TNI, dengan
     tugas-tugas sebagai berikut:                                        

     1.   Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 

     2.   Menyelenggarakan pelelangan melalui LPSE.                      

     3.   Memberi  penjelasan-penjelasan kepada Rekanan/Pemborong peserta
     pelelangan, baik dalam segi administrasi maupun dalam segi teknis pelaksanaan
     pekerjaan dan membuat berita acara penjelasan pekerjaan.            

     4.   Melaksanakan pembukaan surat penawaran yang masuk dan membuat berita
     acara pembukaan penawaran.                                          

     5.   Mengadakan penilaian dan mengusulkan penetapan calon pemenang atas
     penawaran yang dipandang lebih menguntungkan negara serta membuat berita acara
     hasil pelelangan.                                                   

     6.   Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Babinkum TNI. 

D.   PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN                                   

          Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan terdiri dari tiga orang yang mewakili Kepala
     Babinkum TNI dengan tugas:                                          

     1.   Mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
     dilakukan oleh Rekanan/Pemborong, agar diperoleh hasil pelaksanaan pekerjaan
     sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.            

     2.   Memeriksa dan meneliti hasil pelaksanaan baik secara kualitatif maupun
     kuantitatif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk berita acara
     pemeriksaan/komisi atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan.

E.   PENYEDIA BARANG/JASA                                                

     Penyedia Barang/Jasa adalah suatu perusahaan yang berbentuk Badan Hukum
     (PT/CV/Fa).                                                         

                                Pasal 4                                  

                  BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN                    

a.   Bentuk Surat Penawaran                                              

     Surat penawaran dibuat rangkap tiga dan aslinya diberi meterai sesuai aturan bea
     meterai yang berlaku, ditandatangani oleh direktur perusahaan.      

b.   Lampiran Surat Penawaran                                            

     Pada masing-masing surat penawaran harus dilampirkan:               
                                  3                                      

     1.   Perincian biaya.                                               

     2.   Potokopi kartu NPWP dan ketetapan PKP.                         

     3.   Akte Pendirian Perusahaan.                                     

     4.   Surat Izin Usaha Perdagangan.                                  

                                Pasal 5                                  

                    SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH                       

Surat penawaran tidak sah apabila:                                       

a.   Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4.              

b.   Disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan.                    

                                Pasal 6                                  

              KEPUTUSAN HASIL PELELANGAN DAN PEMBERITAHUAN               

a.   Keputusan tentang hasil-hasil pelelangan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

b.   Kepada perusahaan peserta pelelangan akan diberitahukan melalui LPSE.

                                BAB II                                   

                       SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI                        

                                Pasal 7                                  

                  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                     

     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 90 (sembilan puluh hari) hari kalender
terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani.                         

                                Pasal 8                                  

                    SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN                       

a.   Pembayaran akan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan
prestasi kemajuan dan dibuktikan dalam suatu berita acara serah terima hasil pekerjaan.

b.   Pembayaran tagihan dilaksanakan oleh Paku TNI Wilayah Jakarta XI sesuai prosedur
yang berlaku di Mabes TNI.                                               
                                  4                                      

                                Pasal 9                                  

                             SANKSI-SANKSI                               

     Terhadap Penyedia barang/jasa akan dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu per
                                                             0           
seribu) dari nilai surat perjanjian untuk setiap satu hari keterlambatan dengan jumlah denda
setinggi-tingginya 5% dari nilai surat perjanjian, apabila Penyedia barang/jasa terlambat
menyerahkan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 10 di atas.       

                               Pasal 10                                  

                          ADDENDUM DAN KAHAR                             

a.   Addendum perubahan surat perjanjian:                                

     1.   Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui addendum surat perjanjian.

     2.   Perubahan surat perjanjian dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para
     pihak, meliputi:                                                    

          a)    Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh
          para pihak dalam surat perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam
          perjanjian.                                                    

          b)    Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan

          pekerjaan.                                                     

          c)    Perubahan nilai surat perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan,
          perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

b.   Keadaan Kahar                                                       

         Yang dimaksud keadaan kahar dalam surat perjanjian ini adalah suatu keadaan
     yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
     sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian menjadi tidak dapat
     dipenuhi.                                                           

         Keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa antara lain namun
     tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan,
     kebakaran, peperangan, kerusuhan, revolusi dan keadaan gangguan lainnya
     sebagaimana dinyatakan oleh Pejabat/Instansi berwenang.             

                               Pasal 11                                  

                    PENUNJUKAN REKANAN/PEMBORONG                         

a.   Kepada Penyedia barang/jasa yang menang lelang akan diberikan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa oleh Kepala Babinkum TNI.                           

b.   Surat perjanjian pengadaan sepatu Babinkum TNI dibuat asli dua buah masing-masing
ditandatangani oleh Kabidum Babinkum TNI sebagai Pihak Pertama dan oleh Penyedia
barang/jasa sebagai Pihak Kedua, selanjutnya dibuat salinan secukupnya.  
                                  5                                      

                                BAB III                                  

                             SYARAT TEKNIS                               

                               Pasal 12                                  

                           SPESIFIKASI TEKNIS                            

Lingkup pekerjaan sebagai berikut:                                       

  NO             NAMA BARANG               JMLH      SAT      KET        
   1                  2                     3         4        5         

  1.   Sepatu olahraga (hitam)              944      Psg                 

  2.   Sepatu PDL:                                                       
       a. TNI                               662      Psg                 
       b. PNS                               282      Psg                 

                                BAB IV                                   

                               LAIN-LAIN                                 

     Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini akan ditentukan atau diuraikan
lebih lanjut pada saat penjelasan pekerjaan.                             

                                             Jakarta, 5 Juli 2023        

                                          a.n. Kepala Babinkum TNI       
                                                  Waka                   
                                                   u.b.                  
                                                 Kabidum                 
                                       Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,  

                                          Gatot Heru Prasetyo, S.H.      
                                       Kolonel Chk NRP 1930006761067