Pengadaan Rhib

Applicants


PT Tesco Indomaritim	0015407653073000	-
PT Mega Perkasa Engineering	0029720943428000	Rp 30,192,100,000
PT Mandiri Inter Nusa	0917455313027000	Rp 30,192,790,600
Sapta Bahari Perkasa	0026266908027001	-
PT Petrolio Tra Volta	0956*160	-
PT Sokka Global Mandiri	0016*630	-

Attachment

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
BADAN PEMBEKALAN

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT PENGADAAN
RHIB TA 2023

BAB I SYARAT

UMUM Pasal 1

SISTEMATIKA

Rencana Kerja dan Syarat syarat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : SYARAT UMUM
BAB II : SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
BAB III : SYARAT TEKNIS
BAB IV : LAIN-LAIN

Pasal 2

PEDOMAN DASAR

Pedoman dasar pembuatan atau penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini
adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Panglima TNI Nomor 12 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang

Pengadaan Barang/jasa di lingkungan UO Mabes TNI.

Pasal 3

PENGERTIAN ISTILAH

A. PEMBERI TUGAS

1. Pemberi tugas pekerjaan pengadaan RHIB adalah Laksamana Pertama
Gatot Sugiarto, S.E, M.Tr.Opsla., CHRMP. yang dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kepala Badan Pembekalan TNI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,
berkedudukan di Jakarta.

2. Pemberi tugas menerbitkan Keputusan tentang Surat Penunjukan Penyedia
Barang dan jasa sebagai Pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta
bertindak sebagai Pihak pertama dalam ikatan perjanjian pengadaan RHIB.
2

B. SUMBER DANA

Pengadaan RHIB bersumber dari APBN dengan Surat Pengesahan Menteri
Keuangan RI Nomor SP DIPA-012.21.1.579262/2023 tanggal 30 November 2022
tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Mabes TNI TA 2023 sebesar Rp
30.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai
berikut:

HARGA (Rp)
NO NAMA BARANG SATUAN JUMLAH
SATUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6
1. RHIB beserta perlengkapan dan Paket 2 15.096.600.000 30.193.200.000
trailer

Ha rga tersebu t s udah termasuk
pe ralatan stan dar marine dan tra iler
pe ngangkutny a serta pelatihan oleh
ten aga ahli pa brikan, tidak termasuk
PP N 11 %,

Jumlah 30.193.200.000

C. POKJA UKPBJ/PEJABAT PENG ADAAN

Pokja UKPBJ/Pejabat Pengadaan ini diangkat oleh Kapusada TNI dalam hal
ini bertindak selaku UKPBJ. Kelompok kerja UKPBJ/Pejabat Pengadaan adalah

suatu tim yang terdiri dari tiga orang dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapka n dokume n pemilihan.

2. Menyelenggarakan tender.

3. Memberi penjelasan-penjelasan kepada rekanan/pemborong peserta
pelelangan, baik dalam segi administrasi maupun dalam segi teknis pelaksanaan
pekerjaan dan membuat berita acara penjelasan pekerjaan.

4. Melaksanakan pembukaan surat penawaran yang masuk dan membuat berita
acara pembukaan penawaran.

5. Mengadakan penilaian dan mengusulkan penetapan calon pemenang atas
penawaran yang dipandang lebih menguntungkan negara, serta membuat berita
acara hasil pelelangan.
3

6. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kababek TNI selaku
Pejabat Pembuat Komitmen.

D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan yang mewakili Kababek TNI selaku
PPK dengan tugas:

1. Mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, agar diperoleh hasil pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

2. Memeriksa dan meneliti hasil pelaksanaan baik secara kualitatif maupun
kuantitatif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam membentuk berita
acara pemeriksaan/komisi atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan.

E. PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Barang/Jasa adalah suatu perusahaan yang berbentuk PT/CV/Fa.

Pasal 4

BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih

B. LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih

Pasal 5

CARA PEMASUKAN/PENGAJUAN SURAT PENAWARAN

Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih

Pasal 6

TENDER DAN PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN

Sesuai dalam Aplikasi SPSE 4.5 dan dokumen pemilih

Pasal 7

SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH

Surat penawaran tidak sah apabila:

a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 dan Pasal 5
di atas.
4

b. Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan.

c. Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas, sehingga menimbulkan
keraguan.

Pasal 8

KEPUTUSAN HASIL PELELANGAN PEMBERITAHUAN

a. Keputusan tentang hasil-hasil tender tersebut tidak dapat diganggu

gugat.

b. Kepada perusahaan peserta pelelangan akan diberitahukan secara
tertulis atas keputusan hasil tender.

BAB II

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 9

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah …. hari kalender terhitung sejak
kontrak kerja pengadaan ditandatangani.

Pasal 10

SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 %, sesuai
dengan prestasi kemajuan dan dibuktikan dalam suatu berita acara serah terima
hasil pekerjaan.

2. Pembayaran tagihan dilaksanakan oleh KPPN TNI Wilayah Jakarta sesuai
prosedur yang dilakukan di Mabes TNI.

Pasal 11

SANKSI-SANKSI

Terhadap penyedia barang/jasa akan dikenakan denda keterlambatan 1ºₒₒₒ (satu
perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap satu hari keterlambatan dengan jumlah denda
setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak apa bila penyedia barang/jasa terlambat
menyerahkan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 10 di atas.

Pasal 12

AMANDEMEN DAN KAHAR

1. Amandemen perubahan kontrak:
5

a. Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak.

b. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para
pihak, meliputi:

a) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup
pekerjaan dalam kontrak.

b) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan.

c) Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan,
perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

2. Keadaan Kahar

Yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang
terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara lain namun
tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam bencana sicial, pemogokan,
kebakaran, peperangan, kerusuhan, revolusi dan keadaan gangguan lainnya
sebagaimana dinyatakan oleh pejabat/Instansi berwewenang.

Pasal 13

PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Kepada penyedia barang/jasa yang menang lelang akan diberikan surat
penunjuk Penyedia barang/Jasa oleh Kababek TNI selaku PPK.

2. Perjanjian pengadaan RHIB dibuat asli dua buah masing-masing
ditandatangani oleh Kababek TNI selaku PPK sebagai Pihak Pertama dan oleh
penyedia barang/jasa sebagai Pihak Kedua, selanjutnya salinan secukupnya.

BAB III SYARAT

TEKNIS Pasal 14

SPESIFIKASI TEKNIS

1. Barang-barang kebutuhan Badan Pembekalan TNI yang akan diadakan adalah
merupakan barang yang masih baru.

2. Pihak penyedia barang/jasa wajib memberikan bimbingan dan penjelasan
teknis mengenai peralatan-peralatan selama dibutuhkan oleh pihak pembeli.
6

3. Segala sesuatu mengenai spesifikasi teknis akan dijelaskan pada rapat
penjelasan pekerjaan.

BAB IV

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKSS ini akan ditentukan atau
diuraikan lebih pada saat penjelasan pekerjaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2023

Paraf :

Kepala Badan Pembekalan TNI
Kasubbidren :
Selaku
Kasubbidada :
Pejabat Pembuat Komitmen,
Kabidbek
Palkomlek :
Kasubbid TU :
Kabidum :
Irbek :
Gatot Sugiarto, S.E., M.Tr.Opsla., CHRMP.
Waka :
Laksamana Pertama TNI
Kababek :

Tenders also won by PT Mega Perkasa Engineering

		Authority
15 January 2024	Amunisi Khusus Kejut Cahaya Dan Asap Program Apbn Ta. 2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 49,730,700,000
17 January 2024	Pelontar Dan Amunisi Gas Air Mata Beserta Aksesoris Program Apbn Ta. 2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 39,768,800,000
11 January 2022	Pengadaan Pelontar Dan Gas Air Mata	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 29,957,475,000
30 January 2023	Peralatan Tim Sniper Brimob Dan Supporting Unit	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 29,833,800,000
2 May 2023	Pengadaan Spo Cat Kapal Heavy Duty Untuk Kapal Laut	Kementerian Pertahanan	Rp 15,000,000,000
13 November 2023	Perahu Karet Listrik	Kementerian Pertahanan	Rp 3,500,000,000