Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Painan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENGAWASAN           

              RENOVASI GEDUNG PENGADILAN NEGERI PAINAN TA 2025            

1. KEGIATAN PENGAWASAN                                                    

  A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang
     berlaku, khususnya teknis Pembangunan Gedung Negara, berdasarkan tentang Pedoman Teknis
     Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
     RI No 22/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Pembanguna Gedung Negara.     

  B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain :                              
     a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar
       pengawasan pekerjaan dilapangan.                                   
     b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu,
       dan biaya pekerjaan konstruksi.                                    
     c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume
       / realisasi fisik.                                                 
     d) Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses

       pelaksanaan konstruksi.                                            
     e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan
       pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan
       bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.           
     f) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah
       terima kedua pekerjaan konstruksi.                                 
     g) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah
       terima pertama.                                                    
     h) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa

       pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.               
     i) Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan
       dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

2. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN                                              

  A. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai
     ketentuan kode etik profesi yang berlaku.                            
  B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :

     a) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan /pelaksanaan yang dijadikan
       pedoman, serta peraturan, standard dan pedoman teknis yang berlaku.
     b) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
     c) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.            
  C. Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi
     juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.
3. KELUARAN                                                               

  Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut
  akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :             
  A. Dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) Penyedia Jasa.                    
  B. Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian;         
  C. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;           

  D. Perhitungan perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang;
  E. Laporan rapat di lapangan (site meting);                             
  F. Memeriksa Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time Schedule yang dibuat oleh kontraktor
     pelaksana;                                                           
  G. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);          
  H. Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%);                                    
  I. Laporan akhir pekerjaan pengawasan.                                  
  J. Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

  K. Setiap laporan dibuat dalam 5 (lima) rangkap.                        

4. WAKTU PELAKSANAAN                                                      

  Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan ini adalah 7 (Tujuh) bulan, atau 210 (Dua ratus sepuluh hari) Hari
  Kalender.                                                               

5. KRITERIA                                                               

  Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan
  persyaratan-persyaratan sebagai berikut :                               

  A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN                                           
     Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan
     memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pejabat pembuat komitmen.

  B. PERSYARATAN OBJEKTIF                                                 

     Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang
     menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja
     pengawasan yang berlaku.                                             

  C. PERSYARATAN FUNGSIONAL                                               
     Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai
     konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

  D. PERSYARATAN PROSEDURAL                                               

     Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan
     prosedur dan peraturan yang berlaku.                                 
  E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA                                           
     Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar,
     pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:                      
     a) Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian
       Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.
     b) Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman RI No

       22/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Pembanguna Gedung Negara          
     c) Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan lokasi dan ruang lingkup
       pekerjaan yang bersangkutan.                                       
     d) Undang-Undang No. 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi           
     e) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja               
     f) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
     g) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi
     h) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi

     i) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     j) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
       Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     k) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
       Negara                                                             
     l) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
       Konstruksi Melalui Penyedia.                                       
     m) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman RI No 22/PRT/M/2018 tahun 2018
       tentang Pembanguna Gedung Negara.\                                 

     n) Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Permukiman RI No 14 tahun 2020 tentang Standar
       dan pedoman pengadaan barang dan jasa.                             
     o) Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Permukiman RI No 524/KPTS/M/2022 tahun 2022
       tentang Besaran Remunerasi minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang Jabatan Ahi untuk
       layananjasa konsultansi konstruksi.                                
     p) Peraturan dan standar-standar Teknis seperti PBI, SKBI, SKNI      
     q) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 16 Tahun 2011 tentang Bangunan

6. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN                                            

  A. UMUM                                                                 
     Konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan
     tangung jawab konsultan pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana
     yang diharapkan oleh pemberi tugas.                                  

  B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS                          
     Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian

     pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan, secara garis besarnya yaitu :
     a) Pekerjaan Persiapan                                               
         Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
         Memeriksa Time schedule, Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh
          kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan
          persetujuan.                                                    
         Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana konsultan pengawas dilengkapi dengan tanda pengenal
          (id-card).                                                      

     b) Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan                              
         Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan
          inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang
          dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua
          kalinya.                                                        
         Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan,
          peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja

          lainnya.                                                        
         Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar
          batas waktu pelaksanaan minimal sesuai engan jadwal yang ditetapkan.
         Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang
          dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk
          mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.          
         Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan

          waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada
          pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.
         Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan
          sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.                      

     c) Konsultasi                                                        
         Melakukan konsultasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk membahas segala masalah

          dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.              
         Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pelaksana
          Pekerjaan serta unsur wilayah (jika diperlukan) dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan
          persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun sosial untuk kemudian
          membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah
          diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja kemudian.            

     d) Laporan                                                           

         Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pejabat
          Pembuat Komitmen mengenai volume presentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang
          akan dilaksanakan oleh pemborong.                               
         Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang
          telah disetujui.                                                
         Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
         Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong terutama yang
          mengakibatkan tambah dan berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi
          yang dibuat oleh pemborong (Shop drawing).                      

     e) Dokumen                                                           
         Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan,
          serta untuk keperluan pembayaran angsuran.                      

         Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan
          pekerjaan guna keperluan pembayaran.                            
         Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan
          penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan
          dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

7. MASUKAN                                                                

  A. INFORMASI                                                            
     a) Untuk melaksanan tugasnya konsultan pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan
       selain dari informasi yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk melalui Kerangka
       Acuan Kerja (KAK) ini                                              
     b) Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksnaaan
       tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian
       pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan
       pengawas.                                                          

     c) Informasi pengawasan antara lain :                                
         Dokumen pelaksanaan yaitu :                                     
          - gambar-gambar pelaksanaan                                     
          - Rencana Kerja dan Syarat-syarat                               
          - Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan pemborong    
          - Dokumen kontrak pelaksanaan/pemborongan                       

         Bar Chart dan S-Curve serta Net work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh pemborong (setelah
          disetujui)                                                      
         Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan                           
         Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis
          konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan dll.
         Informasi lainnya.