Pekerjaan Konstruksi

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                                             

                   1. LATAR BELAKANG                                                                      
                           Setiap Bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik                   
                      baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya,                 

                      andal dan layak dari segi mutu, biaya, dan administrasi sesuai dengan               
                      ketentuan yang berlaku.                                                             

                           Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan                  
                      dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai              
                      dengan ketentuan teknis pengadaan bangunan asset pemerintah sehingga                

                      prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap                      
                      pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan diserahkan kepada pihak ketiga,            

                      yaitu kontraktor pelaksana melalui pelelangan umum. Kontraktor Pelaksana            
                      akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik, yang menyangkut beberapa                
                      aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab           

                      atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual              
                      Pelaksana bertanggung jawab kepada Pengadilan Agama Sengeti selaku                  
                      Kuasa Pengguna  Anggaran. Dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan,                     

                      kontraktor pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk                          
                      menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat                    

                      Komitmen.                                                                           
                           Untuk melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi/                    
                      Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Sengeti memerlukan pihak                 

                      lain sebagai mitra kerja pemerintah, yaitu perusahaan pelaksana konstruksi          
                      yang profesional dan berpengalaman dibidangnya.                                     

                   2. MAKSUD                                                                              
                           Maksud  dari  Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi Renovasi/                        
                      Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Sengeti ini adalah untuk                 

                      mendapatkan hasil karya bangunan sesuai dengan apa yang telah                       
                      direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu                  
                      pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan                    

                      kelengkapannya yang sesuai dengan kerangka Acuan Kerja (KAK) dan                    
                      kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan              

                      dilapangan.                                                                         

                   3. TUJUAN                                                                              

                           Tujuan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi/ Pembangunan                    
                      Gedung Kantor Pengadilan Agama Sengeti adalah untuk meningkatkan                    
                      pelayanan dan kenyamanan, ketentraman di Lanjutan dalam rangka                      

                      peningkatan pelayanan publik secara maksimal dilingkungan Pengadilan                
                      Agama Sengeti.                                                                      
                   4. SASARAN                                                                             

                           Sasaran pengadaan pelaksana konstruksi ini adalah tercapainya hasil            
                      pekerjaan sesuai dangan isi dokumen kontrak dan peraturan yang berlaku.             

                   5. LOKASI                                                                              
                           Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab               

                      Muaro Jambi.                                                                        

                   6. NAMA DAN  ORGANISASI                                                                
                      Nama PPK  : Mirfat,S.T.,M.H.                                                        
                      NIP       : 198106052006042004                                                      

                      Proyek    : Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Pembangunan Gedung                        
                                 Kantor Pengadilan Agama Sengeti TA 2025.                                 

                   7. SUMBER  PENDANAAN                                                                   
                           Kegiatan ini dibiayai Sumber Pendanaan DIPA Tahun Anggaran                     

                      2025, dengan Pagu sebesar Rp. 14.050.000.000,00,- (empat belas milyar               
                      lima puluh juta rupiah) dan HPS sebesar Rp. 14.049.500.000,00 (empat                
                      belas milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)                      

                      Klasifikasi : Bangunan Gedung dan Bangunan                                          
                      Sipil Subklasifikasi : 41019 dan 43302                                              

                   8. JANGKA WAKTU  PELAKSANAAN  PEKERJAAN                                                
                      Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 180 (seratus delapan puluh) hari              

                                                      kalender                                            

                      Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (seratus delapan puluh) hari                 
                                                    kalender                                              

                   9. KELUARAN                                                                            
                      Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah :         

                      1. Melaksanakan pekerjaan Kontruksi Gedung yang menyangkut kualitas                 
                        (untuk pekerjaan Beton disertakan dengan Uji Beton berupa Slump Test              
                        atau Test Kubus Beton), Biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan                     

                        pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya               
                        yang  sesuai  dengan dokumen   pelaksanaan dan kelancaran                         

                        penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan                       
                        dilapangan.                                                                       

                      2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yaitu terdiri dari :           
                           a. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi tenaga dan                        

                                    konsepsi pelaksanaan pekerjaan.                                       
                           b. Melakukan control terhadap kondisi eksisting dilapangan.                    

                           c. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan                       
                             yang akan dilaksanakan.                                                      

                           d. Membuat Laporan Harian berisikan keterangan tentang :                       
                                Tenaga Kerja                                                             
                                Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau ditolak,                  

                                Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.                   
                                Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.                    

                                Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.                               
                                Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.                 

                      3. Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan                
                        pekerjaan, tenaga dan hari kerja), dan Laporan Bulanan yang diketahui             

                        oleh Konsultan pengawas/MK, Direksi Teknis dan PPK.                               
                      4. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn.             

                      5. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan                  
                        Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan                     
                        pekerjaan).                                                                       

                      6. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.                               
                      7. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.                            

                      8. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing).              
                      9. Membuat Time Schedule/S Curve untuk pelaksanaan Pekerjaan.                       
                      10. Dokumentasi/foto kegiatan setiap tahapan pekerjaan yang dicetak dan             

                        juga dalam bentuk flasdish untuk diserahkan kepada Pejabat Pembuat                
                        Komitmen dan Konsultan Pengawas.                                                  

                      11. Melaksanakan pemeliharaan selama masa pemeliharaan dan membuat                  
                      laporan                                                                             

                   10. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN  KEGIATAN                                                
                           Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat                  

                      Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan                 
                      lingkup pekerjaan, maka tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan              
                      yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :                            

                      A. LAPORAN HARIAN                                                                   
                          1) Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana Pekerjaan               

                             terhitung setelah SPMK ditandatangani (dimulainya pekerjaan                  
                             fisik) sebanyak 5 eksemplar dan berisi antara lain, Buku harian              
                             yang memuat semua  kejadian, perintah atau petunjuk yang                     

                             penting dari Konsultan Pengawas/Direksi, yang dapat                          
                             mempengaruhi   pelaksanaan  pekerjaan,  menimbulkan                          
                             konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak                      

                             terpengaruhi syarat teknis.                                                  
         2) Laporan harian berisikan keterangan                         

              tentang : Tenaga Kerja.                                   
                     Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.
                      Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan       

                      pekerjaan. Kegiatan per-komponen pekerjaan yang   
                      diselenggarakan. Waktu yang dipergunakan untuk    

                      pelaksanaan.                                      
                     Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat        
              pelaksanaan.                                              

    B. LAPORAN PELAKSANAAN                                              
         Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan   
      pekerjaan, tenaga dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya

      pekerjaan oleh kontraktor atau 7 (tujuh) hari setelah SPMK ditandatangani
      sebanyak 5 eksemplar yang berisi antara lain :                    
             Review terhadap rencana kerja kontraktor.                 

             Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari
              kerja) selama seminggu tersebut.                          

             Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek.
             Monitor Masalah teknis dilapangan.                        
             Pemeriksaan Gambar Kerja.                                 

             Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai
              tahapan kemajuan pekerjaan.                               

             Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan    
              selanjutnya.                                              
             Monitor kendali Mutu.                                     

  11. PRODUKSI DALAM NEGERI                                             
         Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan 

    produksi dalam negeri. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan
    selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.                 
  12. SPESIFIKASI TEKNIS                                                

           SYARAT-SYARAT  UMUM  DAN LINGKUP PEKERJAAN                   

    I. UMUM                                                             
      a.  Sebelum melaksanakan pekerjaan, pemborong harus mempelajari   
          dengan benar dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis

          pada gambar- gambar kerja dan RKS ini beserta lampiranya.     
      b.  Pemborong diwajibkan melapor dan mengajukan ijin kerja (request)

          kepada Direksi/Konsultan setiap akan melakukan kegiatan pekerjaan
          dilapangan.yang dilampiri gambar shop drawing.                

      c.  Apabila terdapat perbedaan ukuran, kelainan-kelainan antara Gambar
          Kerja dan RKS serta kesesuaiannya di lapangan maka pemborong  

          diharuskan melapor kepada Direksi/ Konsultan MK/Konsultan     
          Perencana untuk segera mendapatkan keputusan. Pemborong tidak 
          dibenarkan memperbaiki sendiri perbedaan dan kelainan tersebut. Akibat

          dari kelalain pemborong dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung
          jawab pemborong.                                              

      d.  Daerah Kerja (Construction Area) akan diserahkan kepada pemborong
          selama waktu pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan seperti pada saat
          penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dan dianggap bahwa pemborong telah

          benar-benar mengetahui tentang :                              
            a. Letak Bangunan yang akan didirikan.                      
            b. Batas Persil/Lahan maupun Kondisi pada saat itu          

            c. Keadaan permukaan tanah/Kontur tanah.                    
            d. Pemborong wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu)  
               set lengkap Gambar-gambar Kerja dan RKS   ditempat       

               pelaksanaan pekerjaan untuk dapat dipergunakan setiap saat
               oleh Direksi/Konsultan MK.                               
             e. Kontraktor Pelaksana/pemborong diwajibkan untuk membuat 
               Gambar-gambar penjelasan (Shop Drawing) berikut perincian

               bagian-bagian khusus (Detail) yang biaya pembuatan gambarnya
               menjadi tanggung jawab pemborong. Gambar tersebut setelah
               disetujui Direksi/Konsultan MK dan PPK secara tertulis akhirnya
               menjadi gambar pelengkap dari Gambar-gambar Kerja yang ada.
    II. LINGKUP PEKERJAAN                                               

         Ruang Lingkup Pekerjaan Kontruksi Renovasi/Pembangunan Gedung  
      Pengadilan Agama Sengeti di Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi   
      Provinsi Jambi dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :         

      A. Pekerjaan Kontruksi Gedung, yang dilaksanakan meliputi :       
        Pembangunan Gedung :                                            

         a. Pekerjaan Struktur                                          
         b. Pekerjaan Arsitektur                                        

         c. Pekerjaan Mekanikal                                         
         d. Pekerjaan Elektrikal                                        

         e. Pekerjaan Plumbing                                          

         f. Pekerjaan Sarana Lingkungan (Pembuatan Pagar)               
         g. Pekerjaan Sarana Lingkungan (Pembuatan Parit)               

   III. SARANA KERJA                                                    
         Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja,

     nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan,
     serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan
     ini.                                                               

         Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material 
     ditapak yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat
     mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar

     baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan
     kerja ditapak dapat tercapai.                                      

   IV. GAMBAR-GAMBAR DOKUMEN                                            
         Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-
     gambar yang ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang

     terjadi akibat keadaan ditetapkan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal
     tersebut kepada konsultan pengawas/(MK) atau Konsultan Perencana secara
     tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan ditapak setelah konsultan

     pengawas berunding terlebih dahulu dengan perencana.               
         Ketentuan tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan oleh kontraktor
     untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.                             

         Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam
     keadaan selesai/terpasang.                                         
         Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan

     memperhatikan dan meliputi terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum
     seperti peil-peil,ketinggian,lebar,ketebalan,luas penampang dan lain-lainnya
     sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila

     ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar Kontraktor wajib    
     melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada konsultan pengawas/MK dan
     konsultan pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang akan      

     dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan
     PPK                                                                

         Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-
     ukuran yang tercantum didalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan
     Konsultan pengawas/MK. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang

     kelalaian menjadi tanggung jawab kontraktor baik dari segi biaya maupun
     waktu.                                                             
         Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing

     dua 8alinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-
     berita perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui
     ditempat pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat konsultan

     pengawas dan direksi setiap saat dengan serah terima kesatu. Setelah serah
     terima kesatu, dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh 
     pemberi tugas.                                                     

 V.  JAMINAN KUALITAS                                                   
         Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, 

     bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali
     baru, kecuali ditentukan lain, serta kontraktor menyetujui bahwa semua

     pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta
     sesuai denga dokumen kontrak. Apabila diminta, kontraktor sanggup  
     memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum

     mendapat persetujuan dari konsultan pengawas, bahwa pekerjaan telah
     diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap tanggung jawab 
     kontraktor sepenuhnya.                                             
  13. TENAGA AHLI/PERSONIL INTI/TERAMPIL                                

8. TENAGA  AHLI                                                         
   Dalam melaksanakan kegiatan ini, diperlukan beberapa SDM Tenaga Ahli dan

   SDM Tenaga Teknis yang dibutuhkan antara lain :                      

   a. Manajer Proyek (1 orang)                                          

     Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Sipil, memiliki Sertifikat Keahlian
     (SKA) Madya Ahli Manajemen Proyek (Kode 602), memiliki pengalaman kerja

     professional minimal 4 (empat) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan /
     referensi / pengalaman kerja dari instansi/perusahaan pemberi kerja.

   b. Manajer Teknik (1 orang)                                          
     Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Sipil, memiliki Sertifikat Keahlian

     (SKA) Madya Ahli Teknik Bangunan Gedung (Kode 201), memiliki pengalaman
     kerja professional minimal 4 (empat) tahun dan dibuktikan dengan surat

     keterangan / referensi / pengalaman kerja dari instansi/perusahaan pemberi kerja.

   c. Manager Keuangan (1 orang)                                        
     Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Ekonomi (Akuntansi/Manajemen), memiliki

     pengalaman kerja professional minimal 4 (empat) tahun dan dibuktikan dengan
     surat keterangan / referensi / pengalaman kerja dari instansi / perusahaan

     pemberi kerja.                                                     
   d. Ahli K-3 Konstruksi (1 orang)                                     

     Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)
     Madya Ahli K3 Konstruksi (Kode 603), memiliki pengalaman kerja professional

     minimal 4 (empat) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan / referensi /
     pengalaman kerja dari instansi / perusahaan pemberi kerja.         

   Serta Tenaga Teknis/Pendukung :                                      

   a. Personil Arsitektur (1 orang)                                     
     Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Arsitektur, memiliki pengalaman kerja

     professional minimal 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan /
     referensi / pengalaman kerja dari instansi / perusahaan pemberi kerja.
   b. Personil Elektrikal (1 orang)                                     
      Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Elektro, memiliki pengalaman kerja

      professional minimal 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan /

      referensi / pengalaman kerja dari instansi / perusahaan pemberi kerja.
   c. Ahli Mekanikal (1 orang)                                          

     Kualifikasi : pendidikan minimal S-1 Teknik Mesin, memiliki pengalaman kerja
     professional minimal 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan /

     referensi / pengalaman kerja dari instansi / perusahaan pemberi kerja.

   CATATAN :                                                            
   Masing-masing Personil Inti harus melampirkan Curiculum Vitae (CV), Fotocopy

   KTP dan NPWP, Fotocopy Ijazah, Fotocopy Sertifikasi Keahlian (SKA) / Fotocopy

   Sertifikat Keterampilan (SKT) sesuai bidangnya dan Surat Pernyataan  
   Kesanggupan untuk ditempatkan pada pekerjaan tersebut.               

9. KELUARAN  / PRODUK YANG DIHASILKAN                                   

   Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan

   Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal
   meliputi :                                                           

   a. Laporan Harian                                                    
     Dibuat oleh Penyedia dan diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi /

     Pengawas.                                                          

     Laporan harian ini berisikan minimal :                             
     - Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya.               

     - Jenis dan Kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan.       

     - Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.            
     - Jenis, Jumlah dan Kondisi peralatan.                             

     - Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.            

     - Foto kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan dan    
       perubahannya.                                                    

     - Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.                       
     - Kejadian-kejadian (termasuk cuaca) yang dapat berakibat memperhambat
       kelancaran pekerjaan.                                            

     - Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.          

   b. Laporan Mingguan                                                  

     Dibuat oleh Penyedia dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas. Laporan

     mingguan ini merupakan rangkuman atau resume dari laporan harian dan
     berisikan hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, Foto-foto

     perkembangan pekerjaan per minggu, Bar Chart dan S-Curve dari pekerjaan
     yang akan dilakukan penyedia serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

   c. Laporan Akhir                                                     
     Dibuat oleh Penyedia dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas. Rangkuman

     laporan mingguan dan berisikan hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
     satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Laporan Akhir minimal

     berisikan :                                                        

     - Laporan Kemajuan Pekerjaan                                       
     - Gambar As Built Drawing                                          

     - Foto Dokumentasi                                                 

     - Buku Tamu dan Buku Instruksi                                     
     - MC-0 (Mutual Check Nol)                                          

     - CCO (Change Contrack Order) kalau ada.                           

     Semua Laporan yang dibuat Penyedia harus diperiksa oleh Konsultan Pengawas
     disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sengeti, Pekerjaan

     yang akan dilaksanakan oleh penyedia konstruksi harus memperhatikan
     persyaratan-persyaratan sebagai berikut :                          
     a) PERSYARATAN UMUM  PEKERJAAN                                     

       Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas
       sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik

       oleh Pejabat Pembuat Komitmen.                                   
     b) PERSYARATAN OBYEKTIF                                            

       Pelaksanaan pekerjaan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran

       pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari
       setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja yang berlaku. 

     c) PERSYARATAN FUNGSIONAL                                          
       Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan

       profesionalisme yang tinggi, sebagai Penyedia Konstruksi yang secara
       fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.         

     d) PERSYARATAN PROSEDURAL                                          

       Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus
       dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.  

     e) PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA                                      

       Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan berlaku pula ketentuan-ketentuan
       seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :

       • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
         Jasa Konstruksi, Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan satuan kerja

         yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta

         kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya
         yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :    

         07/PRT/M/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Dan Pedoman
         Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.                    

       • Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.              

       • Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan
         bangunan gedung.                                               
10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI                             

   Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :                  
   1. Ketentuan Penggunaan Bahan Material yang diperlukan.              

     a. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik
       tidak cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda

       lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.        

     b. Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang
       dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan

     c. Semua merk pembuatan atau merk dagang dalam uraian pekerjaan &  
       persyaratan Pelaksanaan teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan

       kualitas dan tidak diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila
       ditentukan lain.                                                 

     d. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai

       dengan yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standard spesifikasi bahan
       tersebut.                                                        

     e. Dalam pelaksanaanya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran
       pabrik harus di bawah pengawasan / supervisi Tenaga Ahli yang ditunjuk.

     f. Direksi / Konsultan Pengawas berhak menunjuk Tenaga Ahli yang Pekerjaan

       yang ditunjuk Pabrik dan/atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai
       pelaksana.                                                       

     g. Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang    
       diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan

       ini, kecuali ada ketentuan lain yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.

     h. Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh Direksi /
       Konsultan Pengawas / Perencana                                   

     i. Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan Direksi / Konsultan
       Pengawas / Perencana sebanyak dua buah dari satu bahan yang ditentukan

       untuk menetapkan standard of appearence.                         

     j. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu sebelum
       lingkup pekerjaan dilaksanakan.                                  
     k. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan
       standard yang berlaku                                            

     l. Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas

       petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana.               
   2. Ketentuan Lingkup Pekerjaan                                       

     a. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat

       bantu lainnya.                                                   
     b. Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan,

       alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung
       sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.              

     c. Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan dalam Tapak  
       Bangunan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan atas petunjuk

       Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana dengan Penyedia Jasa Konstruksi.

       d. Pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan gambar perencanaan
       atau bilamana ada perubahan gambar yang disesuaikan kondisi lapangan

       harus atas persetujuan Konsultan Perencana dan Penyedia Jasa Konstruksi.

   3. Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja                                 

     a. Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang
       tercantum dalam Dokumen Penawaran.                               

     b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas

       persetujuan tertulis PPK.                                        
     c. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan

       permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup /
       pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

     d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian personil inti dan

       / atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.            
     e. Jika PPK menilai bahwa personil inti:                           

       ➢ tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;  

       ➢ berkelakuan tidak baik; atau                                   

       ➢ mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;                   
     f. Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin
       personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari

       sejak diminta oleh PPK.                                          

     g. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka
       penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang

       setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan
       tanpa biaya tambahan apapun.                                     

     h. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika

       diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk
       menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.                   

   4. Prosedur Pelaksanaan Kerja                                        
     a. Penyedia Jasa konstruksi wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan

       mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian
       bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan &

       Persyaratan Pelaksanaan Teknis dan / atau khusus sesuai intruksi Pabrik

     b. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa
       konstruksi wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja.   

     c. Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan
       harus tepat sesuai Gambar Kerja.                                 

     d. Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke

       selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang
       tertera di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.

     e. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib
       meneliti Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan. 

     f. Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

       Direksi / Konsultan Pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan
       tersebut.                                                        

     g. Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi
       dari kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.      

     h. Penyedia Jasa konstruksi tidak boleh menclaim sebagai pekerjaan tambah bila

       terjadi kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran Penyedia Jasa
       konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi harus memperbaikinya sesuai dengan
       keadaan semula.                                                  

     i. Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang

       berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.                 
     j. Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi / Konsultan Pengawas yang sesuai

       dengan kegiatan suatu pekerjaan.                                 

     k. Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di lapangan harus
       dilaksanakan oleh Penyedia Jasa konstruksi.                      

     l. Penyedia Jasa konstruksi harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang
       ada / existing di Lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada Saluran

       Drainase, Pipa Air Bersih, Pipa lainnya yang masih berfungi dan kabel bawah
       tanah apabila ada.                                               

     m. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan pombongkaran

       untuk pekerjaan lain, maka Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan memperbaiki
       kembali atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa

       mengganggu sistem yang ada. Dalam kasus ini, Penyedia Jasa konstruksi
       tidak dapat menclaim sebagai pekerjaan tambah.                   

     n. Penyedia Jasa konstruksi wajib melapor kepada Direksi / Konsultan Pengawas
       sebelum melakukan pembongkaran / pemindahan segala sesuatu yang ada di

       lapangan.                                                        

   5. Ketentuan Gambar Kerja                                            
     a. Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh

       Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis.

     b. Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan/atau ketidak
       sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa

       konstruksi diwajibkan melaporkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas
       gambar mana yang akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat

       dijadikan alasan dan Penyedia Jasa konstruksi untuk memperpanjang/meng-
       claim biaya maupun waktu pelaksanaan.                            

     c. Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat shop drawing untuk detail khusus

       yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun
       yang diminta oleh Direksi/Konsultan Manajemen Konstruksi/ Pengawas/
       Perencana.                                                       

     d. Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua

       data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk,
       cara pemasangan dan/atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan

       spesifikasi pabrik.                                              
     e. Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur dan Struktur

       pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai.  

     f. Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran
       yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa 

       sepengetahuan Direksi.Konsultan Pengawas/Perencana.              
   6. Ketentuan Penghitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran.       

     a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,

       dengan ketentuan:                                                
       1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

          pekerjaan;                                                    
       2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau

          pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;     

       3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak
          termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan

          (material on site tidak dihitung dalam progres);              
       4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada),

          pajak dan uang retensi; dan                                   

       5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran
          harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai

          dengan prestasi pekerjaan.                                    
     b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

       perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

     c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
       pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan 
       pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar  
       (PPSPM);                                                         

     d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi

       alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
       menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan

       hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.                        

   7. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi.                      

     a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk
       menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna

       pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
       laporan kemajuan hasil pekerjaan.                                

     b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,

       seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku
       harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan

       realisasi pekerjaan harian.                                      
     c. Laporan harian berisi:                                          

       • jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;     

       • penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;             
       • jenis, jumlah dan kondisi peralatan;                           

       • jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;               

       • keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
         berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan                 

       • catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.        

     d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh
       Konsultan Pengawas dan disetujui oleh wakil PPK.                 

     e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil
       kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting

       yang perlu ditonjolkan.                                          
     f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
       kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang

       perlu ditonjolkan.                                               

     g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto
       dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.           

   8. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi.             

     a. Penyedia jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja,
       peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa

       sehingga tenaga kerja terlindungi dari resiko kecelakaan.        
     b. Penyedia jasa menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-

       alat lain yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan
       keselamatan kerja, selanjutnya barang-barang tersebut harus dapat

       dipergunakan secara aman.                                        

     c. Penyedia Jasa turut mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja, agar
       tenaga kerja tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan selamat dan

       sehat.                                                           
     d. Penyedia Jasa menunjuk petugas keselamatan kerja yang karena jabatannya

       di dalam organisasi Penyedia Jasa bertanggung jawab mengawasi koordinasi
       pekerjaan yang dilakukan untuk menghindarkan resiko bahaya kecelakaan.

     e. Penyedia Jasa memberikan pekerjaan yang cocok untuk tenaga kerja sesuai

       dengan keahlian, umur, jenis kelamin dan kondisi fisik / kesehatannya.
     f. Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia Jasa menjamin bahwa semua tenaga

       kerja telah diberi petunjuk terhadap bahaya dari pekerjaannya masing-masing
       dan usaha pencegahannya, untuk itu Penyedia Jasa dapat memasang papan-

       papan  pengumuman, papan-papan peringatan serta sarana-sarana    

       pencegahan yang dipandang perlu.                                 
     g. Orang tersebut bertanggung jawab pula atas pemeriksaan berkala terhadap

       semua  tempat kerja, peralatan, sarana-sarana penegahan kecelakaan,
       lingkungan kerja dan cara-cara pelaksanaan kerja yang aman.      

     h. Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan

       keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.
11. Peralatan, Pengujian dan Perizinan                                  
   Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang diperlukan untuk

   pelaksanaan pekerjaan, meliputi :                                    
   a. 1 (satu) unit Pick Up (kapasitas min. 1,3 m3);                    

   b. 2 (dua) unit Beton Molen; (kapasitas min. 0,3 m3)                 
   c. 3 (tiga) unit Scafolding; (kapasitas 400 set)                     

   d. 1 (satu) unit Excavator PC 200; (kapasitas min. 0,8 m3)           
   e. 1 (satu) unit Genset (kapasitas min. 5 Kva);                      

   f. 1 (satu) unit Jack Hammer (kapasitas min. 8,5J );                 

   g. 1 (satu) unit Mesin Potong Granite/Keramik; (kapasitas min. 220 Volt)
   h. 1 (satu) unit Truck; (kapasitas min. 5m3)                         

   Lampiran yang disyaratkan (wajib disertakan) adalah scan/pindahan bukti
   kepemilikan (berupa BPKB untuk kendaraan dan bukti pembelian untuk peralatan)

   dan/atau bukti sewa (surat perjanjian sewa menyewa). Peralatan yang sewa wajib
   melampirkan bukti kepemilikan dari yang menyewakan (pemilik) peralatan [berupa

   BPKB untuk kendaraan dan bukti pembelian (nota/faktur/kwitansi) untuk peralatan.

12. Produksi dalam Negeri                                               

   Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
   wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan

   pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.                   

13. Persyaratan lain-lain.                                              

   ➢ Kualifikasi Usaha adalah Menengah / Non Kecil.                     

   ➢ Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang masih berlaku dengan kualifikasi
     Usaha dengan sub kualifikasi M1 atau M2.                           

   ➢ Memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang masih berlaku, yaitu :

     Bidang usaha untuk Bangunan gedung dengan sub-kualifikasi bidang Konstruksi
     Gedung  Perkantoran (BG002) KBLI 41012 atau Jasa Pelaksana Untuk   
     Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) KBLI 41019.                      

   ➢ Memiliki TDP atau NIB yang berlaku.                                

   ➢ Telah melunasi kewajiban Pajak tahun terakhir (tahun 2023) dan memiliki NPWP.
   ➢ Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar,

     tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, disertai surat keterangan domisili
     dari Pemerintah Daerah;                                            

   ➢ Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang

     dibuktikan dengan:                                                 
     1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;                

     2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan                           

     3) Kartu Tanda Penduduk.                                           

   ➢ Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi :                       
     1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme     

     2. Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
       Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.                

     3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional

       untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
       undangan.                                                        

     4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka
       bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   ➢ Mempunyai kemampuan menyediakan personil dan peralatan sesuai dengan

     Dokumen Pengadaan.                                                 
   ➢ Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat sebagai berikut

     dan masih berlaku :                                                

     1. SNI ISO Manajemen Mutu 9001;                                    
     2. SNI ISO Manajemen Lingkungan 14001;                             

     3. SNI ISO Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 45001; 

     4. SNI ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001.                  
   ➢ Surat pernyataan yang di tandatangani peserta yang berisi :        

     1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,
       tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan (dibuktikan dengan

       surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Negeri/Niaga);     
     2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan

       sanksi daftar hitam ;                                            

     3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
       menjalani sanksi pidana;                                         

     4. Pimpinan dan pengurus badan  usaha bukan  sebagai pegawai       
       Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan

       usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang  

       sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.                  
     5. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam

       Dokumen Pemilihan                                                
     6. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan

       benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang
       disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan

       perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota

       konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia
       dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,

       gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
       berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  

   ➢ Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan

     Publik yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan RI dengan kriteria WTP;
   ➢ Memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, bahwa penyedia memberikan jaminan

     kesehatan bagi tenaga kerjanya dilampri scan pembayaran 3 (tiga) bulan
     terakhir.                                                          

   ➢ Memperoleh paling kurang 1 pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi dalam

     kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintahan ataupun swasta,
     kecuali yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.                     

   ➢ Melampirkan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan (bila ada).    
   ➢ Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan

     10 % (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;                    
   ➢ Melampirkan perhitungan sisa kemampuan paket.                      

   ➢ Menyampaikan jaminan penawaran 3% dari HPS.                        

14. Alih Pengetahuan                                                    

   Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan

   pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil
   proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.                        

                                 Sengeti, 24 Maret 2025                 

                                 Untuk dan atas nama                    

                                  Pengadilan Agama Sengeti              
                                  PEJABAT PEMBUAT  KOMITMEN             

                                      ttd                               

                                  MIRFAT,S.T.,M.H.                      
                                   NIP. 198106052006042004