Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kaimana

MAHKAMAH         AGUNG      RI                           

          PENGADILAN     AGAMA    KAIMANA                            

            PROPINSI      PAPUA     BARAT                            

            URAIAN   SINGKAT    PEKETJAAN                            

            PEKERJAAN     JASA  KONTRUKSI                            

              PEMBANGUNAN         KANTOR                             

           PENGADILAN      AGAMA    KAIMANA                          

                     PAPUA   BARAT                                   

                   TAHUN   ANGGARAN                                  
                          2023                                       
Lingkup Pekerjaan                                                    

  1. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi
    bangunan gedung yang siap dimanfaatkan;                          

  2. Pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN
    AGAMA KAIMANA                                                    
  3. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi

    PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA KAIMANA adalah berpedoman pada
    ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

    Gedung, meliputi:                                                

    -  Tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional
       Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan                          
    -  Tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final

       Hand Over) pekerjaan konstruksi.                              
  4. Pelaksanaan konstruksi mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia jasa pengawasan
    konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi, dan pengawasan berkala oleh

    penyedia jasa perencana konstruksi.                              
  5. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi berdasarkan

    -  Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pemborongan dan lampiran

       beserta perubahannya; dan                                     
    -  Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Standar Manajemen Mutu
       (SMM).                                                        

  6. Pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi:

    Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk
      Persetujuan Bangunan Gedung.                                   

      a) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);
    c) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau manajemen

      konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya;          
    d) Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan,
      laporan bulanan dan laporan akhir termasuk laporan uji mutu.   

    e) Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan
      tambah kurang, serah terima pertahap (PHO) dan serah terima akhir (FHO) dilampiri
      dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan

      pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
    f) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test);       

    g) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
      konstruksi fisik yang diambil dari sudut pandang yang tetap/sama dari awal hingga
      akhir pekerjaan.                                               

   h) Dokumen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau Sistem Manajemen Keselamatan
      Konstruksi (SMKK);                                             
  i) Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan

    pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal dan sistem pemipaan
    (plumbing).                                                        
  j) Garansi atau surat jaminan perlatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal dan sistem

    pemipaan.                                                          
  k) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan

    penyedia jasa pengawasan teknis.                                   
7. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan menjaga keandalan
  konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik setelah

  serat terima pertama (PHO). Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa
  pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat, ketidaksesuaian dan
  kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi.                       

8. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung
  Negara, masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak
  serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi.                     

9. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir (FHO)
  pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan

  konstruksi.                                                          
b. Keluaran                                                            

Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi:
1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan

   waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya
   yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang
   berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan;

2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari:
   a) Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan;
   b) Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan;        

   c) Wajib mengajukan Request Form disertai Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan
     yang akan dilaksanakan;                                           

   d) Wajib membuat uji kualitas/back up quality terhadap jaminan hasil pekerjaan;
   e) Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang:             
     -  tenaga kerja;                                                  

     -  bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;          
     -  peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;         
     -  kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;          

     -  waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;                     
     -  kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;       
     -  Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan,

        tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;                       
     -  Mendokumentasi item pekerjaan tiap kali ada permintaan progress (kondisi 0% s/d
        100%) harus dalam posisi yang sama dan dalam bentuk soft file. 

3. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin; 
4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan
   Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);                

5. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                  
6. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;               
7. Membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing); 

8. Membuat Time schedule/ S curve untuk pelaksanaan pekerjaan dan setiap kali ada perubahan
   dilapangan                                                          

                                      Kaimana , Juni 2023