Paket Pengadaan Atk Penyelesaian Perkara Pidana Khusus

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
          PENGADAAN ATK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS                
        PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA               
                        TAHUN ANGGARAN 2023                               

 I.  LATAR BELAKANG                                                       

         Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian
     dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam
     memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi

     penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Sesuai dengan SK KMA Nomor      
     214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu penanganan

     perkara pada Mahkamah Agung, bahwa Penanganan perkara kasasi dan peninjauan
     kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama

     250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
     undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke

     pengadilan pengaju. Penanganan perkara pada Mahkamah Agung merupakan tahapan
     proses yang terdiri dari pertama, penerimaan berkas perkara, kedua, penelaahan

     berkas perkara, ketiga, registrasi berkas perkara, keempat, penetapan kamar,
     penetapan majelis dan distribusi berkas perkara, kelima, penetapan hari musyawarah

     dan ucapan, keenam, pembacaan berkas, ketujuh, musyawarah dan ucapan,
     kedelapan, minutasi, dan kesembilan, pengiriman berkas perkara. Dari 9 (sembilan)
     tahap tersebut dilaksanakan melalui unit Sekretariat Kepaniteraan, Panitera Muda

     Perkara (Panmud), Panitera Muda Kamar, dan Majelis Hakim.            
         Beban penyelesaian perkara yang setiap tahun meningkat, perkara yang

     ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari s.d November 2022 sebanyak
     28.042 perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 perkara

     dan perkara yang diterima diperiode tersebut sebanyak 27.867 perkara. Jumlah perkara
     yang telah diputus sebanyak 23.395 perkara sehingga sisa perkara pada 30 November

     2022 sebanyak 4.161 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 68,56% dibandingkan
     dengan periode yang sama di tahun 2021, yang berjumlah 19.225 perkara. Jumlah

     perkara yang diputus juga nailk 71,9%, jika dibandingkan dengan periode yang sama
     di tahun 2021 yang berjumlah 16.821 perkara. Jumlah perkara pada akhir November

     2022 meningkat 57,77% jika dibandingkan sisa perkara pada akhir tahun 2021 yang
     berjumlah 2.404 perkara. Jumlah beban perkara sebanyak 28.042 perkara sampai
     dengan bulan November 2022, menunjukan bahwa kebutuhan akan sarana dan

     prasarana pendukung dalam penyelesaian perkara sangat dibutuhkan. Salah satu
     faktor percepatan penyelesaian perkara kasasi dan Peninjauan Kembali pada

     Mahkamah Agung adalah ketersediaan bahan alat tulis kantor (ATK). Kebutuhan ATK
     dalam penyelesaian perkara sangat penting, dengan jumlah beban perkara yang

     sangat tinggi serta adanya batas waktu penyelesaian, maka sarana penunjang harus
     selalu tersedia. Selain itu, berbagai kebijakan Mahkamah Agung dalam melakukan

     inovasi untuk percepata penyelesaian perkara juga mempengaruhi kebutuhan atas
     ATK, misal kebijakan Mahkamah Agung melalui SK KMA No 119/KMA/SK/VII/2013,

     mengharuskan Panitera Muda Perkara menggandakan berkas perkara dari pengadilan
     pengaju menjadi sejumlah majelis yang ditunjuk. Atas kebijakan tersebut kebutuhan
                               -2-                                        

     kertas dan toner meningkat signifikan. Jadi, adanya penggadaan berkas, jumlah
     perkara masuk, batasan waktu penyelesaian perkara adalah beberapa faktor yang
     mengakibatkan penggunaan akan ATK bahan penyelesaian perkara pada tingkat

     kasasi dan peninjauan kembali meningkat setiap tahunnya. Ketersediaan ATK bahan
     sangat penting mengingat desakan publik dan para pihak yang berperkara untuk segera

     mendapatkan salinan putusan, sehingga ketersediaan ATK berdampak langsung
     terhadap keadilan para pihak dan publik.                             

         Pengadaan ATK Bahan penyelesaian perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan
     kembali pada Kepaniteraan Mahkamah Agung perlu diarahkan secara baik sehingga

     mampu mendapatkan keluran yang optimal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
     peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

     a. Maksud dan Tujuan Kegiatan                                        

        Maksud pengadaan ATK Bahan Penyelesaian perkara adalah :          
        1. Ketersediaan bahan ATK penyelesaian perkara akan menentukan percepatan

          penyelesaian perkara;                                           
        2. Memberikan dukungan kepada majelis hakim dan memeriksa dan memutus
          perkara kasasi dan Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung;      

        3. Mendukung percepatan penyelesaian minutasi perkara kasasi dan PK sesuai
          dengan jangka waktu penyelesaian perkara;                       

        Tujuan pengadaan ATK Bahan Penyelesaian perkara adalah :          

        1. Untuk mendapatkan barang ATK dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan
          penyelesaian perkara di Mahkamah Agung;                         

        2. Menjaga ketersediaan barang ATK dalam rangka penyelesaian perkara kasasi
          dan PK pada Mahkamah Agung agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;

        3. Meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan jumlah penyelesaian
          perkara pada Mahkamah Agung.                                    

     b. Lokasi Kegiatan : Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat

 III. LINGKUP PEKERJAAN                                                   
     Pengadaan ATK Bahan penyelesaian perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali

     pada Mahkamah Agung, terhadap perkara : Perkara Pidana Khusus. Hasil pengadaan
     ATK akan digunakan pada unit Panitera, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

     Panitera Muda Kamar Pidana dan Sekretariat Kepaniteraan.             

IV.  KELUARAN                                                             

     Pengadaan ATK Bahan penyelesaian perkara dengan spesifikasi dan perkiraan
     kebutuhan di Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah menyediakan ATK sesuai

     dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.                           
 V.  STRATEGI PENCAPAIAN/KELUARAN (OUTPUT)                                
     a. Metode Pelaksanaan                                                

        Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan baik secara kontraktual. Secara kontraktual

        dilaksanakan melalui pihak kedua dan proses pengadaaanya sesuai dengan
        Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

     b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan                                     

        1. Tahapan                                                        
          - Analisa kebutuhan, yaitu menghitung jumlah pembelian dikurangi saldo
            jumlah barang per 31 Desember 2022, sehingga didapat jumlah pemakaian
            ATK.                                                          
          - Pelaksanaan pengadaan.                                        
          - Pelaksanaan pekerjaan.                                        
          - Distribusi barang sesuai surat pesanan, dalam pengiriman barang ke
            Mahkamah Agung SDM Pengirim harus menggunakan pakaian rapi/sopan

            dan bersepatu. Jumlah SDM pengirim menyesuaikan jumlah barang yang
            dikirim. Barang diterima apabila sudah sampai gudang Kepaniteraan
            Mahkamah Agung. Kepaniteraan tidak bertanggungjawab dengan pekerjaan
            perpindahan barang dari mobil pengiriman sampai gudang penyimpanan.
          - Menerima dan memeriksa barang.                                
          - Mendistribusikan barang sesuai permohonan.                    

        2. Waktu Pelaksanaan                                              
          - Pelaksanaan pengadaan Bulan Maret 2023.                       
          - Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan Bulan Juni 2023.          

VI.  BIAYA                                                                
     Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan ini adalah Rp. 1.987.419.369,- (Satu Milyar
     Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu
     Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Perincian lebih lanjut atas biaya tersebut
     disajikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dituangkan dalam bentuk Bill Of
     Quantity sebagai pedoman penyedia barang/jasa untuk memasukkan dokumen
     penawaran.                                                           

VII. SUMBER DANA                                                          
     Pekerjaan ini dibiayai oleh DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran
     2023 nomor DIPA-005.02.1.004028/2023 tanggal 30 November 2022        

VIII. TATA CARA PEMBAYARAN                                                
     Pembayaran akan dilakukan dengan cara Metode LS sekaligus sesuai dengan
     penyelesaian pekerjaan 100% dan dibuktikan dengan Kontrak (Perjanjian) Surat
     Pesanan, serta Berita Acara Serah Terima Barang.                     

                                            Jakarta, 2 Maret 2023         

                                         Pejabat Pembuat Komitmen         
                                     Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI       

                                                -TTD-