Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Dak Fisik (Fisik Bangunan Labkesda)

URAIAN SINGKAT                              
          PEKERJAAN DAK FISIK (FISIK BANGUNAN LABKESDA)             

I.   PENDAHULUAN                                                    
     A. UMUM                                                        

        a. Setiap Bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-
          baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi    
          bangunannya, andal dan dapat menjadi model bagi lingkungannya
          serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia
          umumnya dan daerah khususnya.                             

        b. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang
          dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus sesuai rencana teknis yang
          telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi
          sehingga dapat mencapai sasaran meliputi, tepat mutu, tepat waktu,
          tepat biaya, dan tertib administrasinya.                  

        c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia
          Pelaksanaan Konstruksi yang kompeten, dan megerahkan sumber
          daya secara penuh waktu melalui menempatkan tenaga-tenaga 
          ahli/personel manajerial, tenaga kerja terampil, peralatan

          pendukung, dan material di lapangan sesuai kebutuhan dan  
          kompleksitas pekerjaan.                                   

     B. LATAR BELAKANG                                              
        a. Pembangunan Lab Kesehatan Daerah dilakukan dalam rangka sebagai

          pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Membina
          peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka   
          meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Memberikan      
          pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada  

          masyarakat di wilayah kerjanya.                           
        b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari
          kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota
          Makassar.                                                 
        c. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Kota Makassar dalam

          hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.             

II.  MAKSUD TAN TUJUAN                                              
     1. Spesifikasi teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa Konstruksi
        yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dan

        diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas.
     2. Dengan tujuan dapat terlaksananya Pembangunan Lab Kesehatan 
        Daerah ini sesuai dengan perencanaan sehingga dapat berlangsung tepat
        mutu, tepat waktu dan tepat biaya sehingga menghasilkan bangunan
        yang berkualitas yang dapat digunakan dan fungsikan sesuai  
        peruntukannya.                                              

III. SASARAN                                                        
     Sasaran yang ingin dicapai dengan Pekerjaan Pembangunan Lab Kesehatan
     Daerah adalah untuk terwujudnya suatu bangunan gedung negara dengan
     klasifikasi fungsi yang representatif ditinjau dari aspek arsitektural, aspek
     structural, dan sosial budaya berdasarkan fungsi bangunan.     

IV.  ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN                                  
     Pengguna Jas      : Dinas Kota Makassar                        
     Sub Kegiatan      : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya    

      Pekerjaan        : Dak Fisik ( Fisik Bangunan Labkesda )      
      Alamat           : Jl. Teduh Bersinar No. 1 Kota Makassar     

V.   LOKASI                                                         
     Lokasi kegiatan Pembangunan Lab Kesehatan Daerah rencana akan  

     dilaksanakan di lokasi Jalan Yusuf Daeng Ngawing Kec. Rappocini Kota
     Makassar.                                                      

VI.  SUMBER PENDANAAN                                               
     Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini diperlukan biaya kurang lebih

     Rp. 11.888.017.000.00- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh
     Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi
     Khusus (DAK) pada DPA Dinas Kota Makassar TA.2024 :            
     Biaya pekerjaan konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara

     kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan Penyedia  
     Pelaksanaan Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku.          

VII. LINGKUP TUGAS                                                  
     Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dapat

     diuraikan sebagai berikut:                                     
     1. Bangunan Lab Kesehatan Daerah yang akan dibangun adalah bangunan
        gedung baru;                                                
     2. Penyedia telah memperhitungkan segala kebutuhan untuk penyiapan

        lokasi melalui kegiatan pembersihan jika terdapat sisa material pada
        lokasi pekerjaan;                                           
     3. Dalam pelaksanaan Kontrak pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
        ini, sudah termasuk pemeliharaan konstruksi yang ditetapkan dalam
        Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);                        
     4. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan
        yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan
        spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
        penjelasan pekerjaan/aanwijzing pengadaan, serta ketentuan teknis

        (pedoman dan standar teknis yang diperlukan);               
     5. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan
        yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan
        spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
        penjelasan pekerjaan/aanwijzing pengadaan, serta ketentuan teknis

        (pedoman dan standar teknis yang diperlukan);               
     6. Pelaksana konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari pihak 
        Pengguna Jasa.                                              
     7. Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai pengguna jasa akan membentuk

        Tim Direksi Teknis dan menunjuk konsultan pengawas untuk melakukan
        pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan konstruksi;
     8. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan kententuan Keselamatan
        dan Kesehatan Kerja (K3);                                   
     9. Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan penandatanganan Surat

        Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi yang merupakan kontrak kerja
        pelaksanaan dan selanjutnya dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan
        (laporan harian, mingguan dan bulanan) hingga Berita Acara Serah
        Terima Pekerjaan yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh
        TIM PHO. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan

        mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 16 Tahun 2018
        tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya,  
        Peraturan Menteri PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September
        2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan

        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintan Nomor 12
        Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
        Pemerintah;                                                 
     10. Dalam hal proses pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi telah selesai
        terlebih dahulu sebelum ada penetapan Penyedia Jasa Konsultan

        Pengawasan, maka pengawasan pekerjaan konstruksi menjadi tanggung
        jawab Tim Direksi Teknis/Tim Teknis;                        
     11. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap Uji coba dan pemeriksaan atas
        hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini

        penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau
        kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi sehingga
        konstruksi/bangunan berfungsi dengan sempurna.              

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                      
     1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal yang
        tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan
        Serah Terima Pertama (PHO) diperkirakan selama 150 (Seratus Lima
        Puluh) Hari Kalender.                                       

     2. Penyedia Jasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan
        pekerjaan sampai dengan Serah Terima Kedua (FHO), selama 180
        (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.                      

IX. SPESIFIKASI BAHAN/ MATERIAL KONSTRUKSI                          

    Pada pelaksanaan konstruksi Dak Fisik (Fisik Bangunan Labkesda) menggunakan
    bahan bangunan yang sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib

    dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia dan memenuhi standard
    teknis lainnya yang belum diatur dengan SNI, serta mendorong Produksi Dalam
    Negeri (PDN)                                                    

                                          KPA/PPK                   

                                     Ir. Zainal, ST. MSi.,IPM.      

                                   NIP. 19760309 200212 1 006