Belanja Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Masyarakat

Pemerintah Daerah sebagai service provider dan service arranger memiliki kewenangan yang
luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian,

keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan
pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk

menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah.
Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja

pelayanan publik, yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi
layanan (birokrasi-Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari

perspektif pengguna layanan atau publik.                                  

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik
di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak

ukur keberhasilan penyelanggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat

menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan
publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan
bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelanggaraan pelayanan publik

sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.       

Berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan

maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2025 melakukan Survey Kepuasan

Masyarakat.