Pembangunan Jembatan Ruas Labuha - Sawaday

PEMERINTAH  PROVINSI MALUKU  UTARA  DINAS                  
                                                                         
               PEKERJAAN   UMUM  DAN PENATAAN  RUANG                     
                          Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi.             
                    Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Maluku    
                             Utara Kode Pos 97852                        
                                                                         
                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
            PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS LABUHA – SAWADAY                   
                                                                         
               DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG                     
          PPK. PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS LABUHA – SAWADAY                
                                                                         
                                                                         
A. LATAR BELAKANG                                                        
   Ruas Jalan Labuha – Sawaday merupakan salah satu ruas jalan provinsil lintas pulau
   Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara. Banyak aktivitas ekonomi Masyarakat dan produk
   domestik yang diangkaut melalui jalan tersebut untuk dikirimkan menuju lbu kota Kabupaten
   Halmahera Selatan. Ruas Jalan Labuha – Sawaday menjadi jalur logistik yang melayani
   angkutan bermuatan berat, oleh karenanya pelayanan fungsi Jembatan sangat diperlukan .
                                                                         
   Mengingat ruas jalan Labuha – Sawaday ini memiliki fungsi yang cukup strategis, maka
   diperlukan kegiatan Pembangunan Jembatan Ruas Labuha – Sawaday agar kembali/terjaga
   kemantapannya. Kegiatan Pembangunan jembatan harus dilaksanakan.      
   Spesifikasi teknis adalah suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap,
   tertulis (yang mencakup rincian teknis atau karakteristik yang dimiliki oleh sebuah
   barang/material/jasa dan rincian persyaratan administrasi teknis yang terintegrasi) dengan jelas
   mengenai suatu barang/alat, jasa atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli/diadakan,
   dibangun atau dikembangkan oleh pihak lain sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak
   yang terkaitsesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis yang berlaku.  
                                                                         
   1. Unit Organisasi    :    Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang      
                              Provinsi Maluku Utara                      
   2. Satuan Kerja       :    Bidang Bina Marga                          
   3. PPK                :    PPK. Pembangunan Jembatan Ruas Labuha – Sawaday
   4. Paket              :    Pembangunan Jembatan Ruas Labuha – Sawaday 
   5. Lingkup Pekerjaan  :    Pembangunan Jembatan Struktur Beton dengan 
                              Panjang Bentangan 25 m                     
   6. HPS                :    Rp. 8.885.000.000,00-                      
   7. Jangka Waktu pelaksanaan : 120 Hari Kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan
                              Kontrak, dengan jangka waktu pemeliharaan adalah 360 hari
                              Kalender atau 1 tahun terhitung sejak PHO. 
   8. Kode RUP           :    59858860                                   
B. DASAR HUKUM                                                           
   Dalam penyusunan spesifikasi teknis ini didukung dengan beberapa dasar hukum sebagai berikut ;
                                                                         
   1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua
      atas Undang- Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;             
   2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
      dengan Undang                                                      
      -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;                   
   3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
   4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang •
      Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
      Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
      Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun
      2017 tentang Jasa Konstruksi;                                      
   5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
   6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
   7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
      tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;           
                                                                         
   9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis
      Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;                                
   10) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1 /SE/Db/2020 tentang Spesifikasi
      Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
   11) Spesifikasi Khusus Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : SKh-1.1.22 Tahun 2022 tentang
      Spesifikasi Khusus Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK); 
                                                                         
                                                                         
C. MAKSUD DAN TUJUAN                                                     
   Maksud ;                                                              
   Dengan adanya program pembangunan jembatan ini, diharapkan infrastruktur jembatan pada
   ruas tersebut dapat terpelihara dalam kondisi mantap.                 
   Tujuan :                                                              
   Dengan dibangun jembatan dalam kondisi mantap maka fungsi pelayanan jembatan sebagai
                                                                         
   jalur efektif transportasi dan mobilitas arus lalu lintas dapat berjalan secara optimal.
                                                                         
D. PENERIMA MANFAAT                                                      
   Penerima manfaat adalah para pemakai jalan yang memanfaatkan akses tersebut sehingga
   dapat dilalui dengan aman dan nyaman. Arus transportasi barang dan jasa tidak terganggu dan
   dapat mendukung perekonomian dari pusat aktivitas masyarakat setempa  
E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                               
                                                                         
   Ruang lingkup pengadaan pekerjaan kontruksi sesuai dengan spesifikasi Umum Bina Marga
   2028 untuk pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) untuk pembangunan Jembatan
   struktur beton:                                                       
      1. Devisi I Umum dan Penerapan SMKK                                
      2. Devisi II. Drainase                                             
      3. Devisi III Pekerjaan Tanah dan GeosintetikDevisi VII. Struktur  
      4. Devisi VII. Struktur                                            
      5. Devisi IX. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain