Feasibility Study Trans Kie Raha (Segitiga Emas Maluku Utara)

Uraian Singkat Pekerjaan                           

   Provinsi Maluku Utara memiliki potensi besar dalam bidang pertambangan,

   perikanan, pariwisata, dan pertanian yang tersebar di berbagai pulau utama
   seperti Pulau Halmahera, Ternate, dan Tidore. Namun, keterbatasan    
   infrastruktur, khususnya jaringan transportasi darat yang belum optimal, masih
   menjadi kendala utama dalam menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan  

   memperlancar arus barang serta mobilitas masyarakat.                 
   Salah satu upaya strategis untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah
   adalah melalui pengembangan jaringan jalan Trans Kieraha, yang mencakup
   kawasan Segitiga Emas Maluku Utara. Kawasan ini mencakup poros utama 
   penggerak ekonomi provinsi, dan memiliki peran penting sebagai penghubung

   antarwilayah yang memiliki potensi unggulan. Dengan infrastruktur jalan yang
   memadai, kawasan ini diyakini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan
   ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia.                             
   Namun, untuk menjamin efektivitas pembangunan jaringan Jalan Trans Kieraha,

   diperlukan kajian kelayakan (feasibility study) yang komprehensif. Studi ini
   bertujuan untuk menilai kelayakan proyek dari sisi teknis, ekonomi, lingkungan,
   sosial, dan legal, serta menyusun alternatif-alternatif trase yang optimal. Hasil
   kajian ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan

   perencanaan teknis lanjutan, dan usulan pendanaan.                   
   Dengan demikian, pelaksanaan feasibility study Jalan Trans Kieraha menjadi
   langkah awal yang krusial dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang 
   tangguh, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan       
   pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.   

   Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pelaksanaan Feasibilty study Trans
   Kieraha (Segitiga Emas Maluku Utara) mengacu pada peraturan perundang-
   undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai berikut:
   1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan                   

      Menetapkan bahwa jalan merupakan sarana transportasi yang sangat vital
      untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, serta 
      kewajiban pemerintah dalam menyediakan dan memelihara jalan.      
   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah     

      Mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal  
      penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pembangunan         
      infrastruktur jalan.                                              
   3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
      Jalan                                                             

      Menyediakan dasar hukum dalam penyelenggaraan transportasi jalan untuk
      mengatur lalu lintas yang aman dan lancar di seluruh wilayah Indonesia,
      termasuk di wilayah Maluku Utara.                                 
   4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

      Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024                        
      Menyatakan prioritas pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas di
      kawasan timur Indonesia, sebagai bagian dari upaya pemerataan     
      pembangunan.                                                      
   5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor

      11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan               
      Memberikan pedoman teknis dalam penyelenggaraan jalan, mulai dari tahap
      perencanaan hingga pemeliharaan jalan, termasuk dalam penyusunan studi
      kelayakan.                                                        

   6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara           
      Menetapkan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas pembangunan     
      infrastruktur, termasuk proyek pembangunan jalan untuk mendukung  
      konektivitas antarwilayah.                                        
   7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara (RPJMD Provinsi Maluku Utara)

      Mengatur arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, yang  
      mencakup program pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan dan
      pembangunan jalan sebagai bagian dari program prioritas.          
   8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan

      Kesejahteraan di Kawasan Timur Indonesia                          
      Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Timur   
      Indonesia, termasuk Maluku Utara, untuk mengurangi ketimpangan    
      pembangunan antar wilayah.                                        

Dengan dasar hukum yang jelas dan pedoman yang berlaku, pelaksanaan Feasibility
Study (studi kelayakan) Trans Kieraha (Segitiga Emas Maluku Utara) diharapkan dapat
menghasilkan kajian yang komprehensif, serta mendukung keberhasilan proyek
pembangunan jalan yang bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan   
masyarakat di Maluku Utara.