Pembanguan Dermaga Pp Tuada

PEKERJAAN PEMBANGUNAN                              

                DERMAGA PP TUADA                                

          RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )               
                  SPESIFIKASI TEKNIS                            

  1. PENJELASAN UMUM ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEKERJAAN         
  PASAL 1. PENDAHULUAN                                          
    1.1. Pemilik Pelaksanaan Pekerjaan dalam hal ini yang dinyatakan sebagai Owner
      adalah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.

    1.2. Jenis Pekerjaan yaitu kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Dermaga PP Tuada.
    1.3. Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan dilaksanakan dengan mengacu terhadap
      dokumen kontrak surat perjanjian pemborongan yang telah ditandatangani dan
      disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya.              
    1.4. Kontrak kegiatan pelaksanaan pekerjaan adalah berpedoman pada KEPPRES No.
      54 tahun 2010 beserta lampiran-lampirannya dengan biaya yang telah ditetapkan
      untuk pekerjaan tersebut.                                 
    1.5. Sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari dana
      APBD tahun 2023.                                          

  PASAL 2. SURAT PERJANJIAN KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN       
    2.1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dibuat antara pemberi tugas sebagai
      Pihak Pertama dan Pemborong sebagai Pihak Kedua.          
    2.2. Surat Perjanjian tersebut akan dibendel bersama-sama dengan dokumen-
      dokumen pelelangan, kemudian bendel dilak disebelah luar pada 3 (tiga) tempat.
    2.3. Biaya materai pembuatan Surat perjanjian pemborongan sebesar adalah menjadi
      tanggungan Pihak Pemborong.                               

  PASAL 3. JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)               
  Jaminan Pelaksanaan berupa jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lain
  yang ditunjuk oleh Pemerintah dan ditetapkan sebesar selisih harga penawarannya dengan
  berikutnya yang lebih tinggi atau 5 % x nilai kontrak, harus diserahkan kepada Pemberi

  Tugas (Pihak Kesatu) sebelum penandatanganan kontrak. Penetapan besarnya jaminan
  pelaksanaan akan diberikan secara tertulis oleh Pemberi Tugas.

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
  PASAL 4. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                   
    4.1. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini mengacu kepada kontrak surat
      perjanjian pemborongan dengan jangka waktu yang diberikan terhitung sejak

      ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan sampai jangka waktu
      yang telah ditentukan dalam Kontrak.                      
    4.2. Bilamana pekerjaan telah diselesaikan oleh Pemborong dengan sempurna,
      pekerjaan dapat diserahkan kepada Direksi setelah :       
       Dilakukan Pemeriksaan pekerjaan oleh Direksi bersama Pemborong.
       Pemborong memperbaiki pekerjaan yang dinilai belum sempurna.
       Dibuat Berita Acara hasil pemeriksaan tersebut.         

      Apabila semuanya sudah memenuhi persyaratan pekerjaan diserahkan kepada
      Direksi sebagai Penyerahan Pertama.                       
    4.3. Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan selama 200 (Dua Ratus) hari kalender,
      terhitung dari penyerahan pertama. Pemborong harus memperbaiki segala
      kekurangan atau kerusakan yang terjadi dalam masa pemeliharaan karena ketidak
      sempurnaan bahan atau pelaksanaan, hingga memuaskan Direksi
      Teknis/Konsultan Pengawas.                                
    4.4. Setelah jangka waktu pemeliharaan berakhir, pekerjaan diserahkan untuk kedua
      kalinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima ke II.

  2. PENJELASAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN                      

  PASAL 1. LINGKUP PEKERJAAN                                    
    1.1. Lingkup nama pekerjaan ini adalah Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan

      Dermaga PP Tuada, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
    1.2. Kontraktor Pelaksana dituntut harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
      pendukung yang diatur di dalam pasal-pasal selanjutnya di dalam bab ini, yang
      terdiri atas :                                            
      a. Penyediaan tenaga                                      
      b. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan.                  
      c. Penyediaan perlengkapan dan penjagaan keamanan.        
      d. Penyediaan peralatan.                                  
      e. Penyediaan bahan bangunan.                             
      f. Peninjauan lapangan.                                   
      g. Mobilisasi / Demobilisasi.                             

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      h. Perlindungan terhadap cuaca.                           
      i. Keselamatan, keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
      j. Kerusakan yang harus dihindari.                        

      k. Pembuatan shop drawing (Gambar Pelaksanaan Selesai MC 0).
      l. Pembuatan Gambar Sesuai Pelaksanaan (As built Drawing) 
      m. Dokumen Pelaksanaan                                    
    1.3. Kondisi Eksisting                                      
      a. Lahan/tampak dalam keadaan asli.                       
      b. Batas-batas pekerjaan sesuai dengan ukuran yang sah segera ditujukan
         dilapangan oleh Pemberi Tugas.                         
      c. Prasarana lingkungan yang ada (jalan masuk dan propety lainnya) perlu
         diperhatikan pada saat pelaksanaan.                    
    1.4. Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada. .Lingkup Pekerjaan yang harus

      dikerjakan dalam hal ini pihak kontraktor (secara garis besar) adalah:
      1. Pekerjaan Persiapan,                                   
      2. Pekerjaan Perkuatan Causeway;                          
      Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan seperti tersebut diatas, dan lainnya sesuai

      dengan gambar rencana konstruksi yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas.
    1.5. Pengujian Kualitas Hasil Pekerjaan                     
      a. Kontraktor harus membuat dan mengajukan usulan perihal cara pengujian hasil
        pekerjaan untuk semua pekerjaan pokok. Cara yang diusulkan harus diambil
        dari/sesuai dengan standard yang lazim digunakan di Indonesia. Dalam hal

        belum ada standard Indonesia, dapat digunakan standard yang berlaku di
        negara-negara lain yang telah dikenal secara internasional. Dalam usulan tadi
        Kontraktor harus menyertakan usulan nama/tempat (laboratorium/instansi)
        pelaksana pengujian dimaksud dan semua biaya yang akan timbul menjadi
        tanggung jawab Kontraktor. Atas usulan Kontraktor ini, Pemberi
        Tugas/Pengawas Lapangan akan melakukan evaluasi dan memberikan
        persetujuannya.                                         
      b. Pemborong harus menyediakan peralatan laboratorium yang akan dipakai oleh
        Direksi dan Staf. Alat-alat tersebut harus disetujui Direksi. Selama pelaksanaan
        pekerjaan pemborong wajib menyediakan operator peralatan tersebut. Setelah
        pekerjaan selesai, seluruh peralatan tersebut akan dikembalikan kepada
        pemborong. Alat-alat tersebut terdiri dari :            
         a. 4 buah concrete hammer test                         

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
         b. 2 set ayakan berukuran ¾, no. 4, 10, 40 dan 200     
         c. 1 timbangan neraca                                  
         d. 4 Set alat pembuatan Silinder beton                 

         e. 2 alat percobaan slump test                         

    1.6. Perubahan Harga Pasar baik harga upah maupun bahan-bahan material untuk
      harga borongan dalam pekerjaan ini merupakan harga tetap tanpa perhitungan
      kemudian (Fixed rate). Setiap kenaikan harga/upah bahan menjadi tanggungan
      pihak Kontraktor Pelaksana/Pemborong.                     
    1.7. Force Majeure :                                        
      a. Yang dimaksud dengan force majeure di sini adalah kejadian-kejadian bencana
        alam atau musibah-musibah yang terjadi dalam waktu pelaksanaan seperti
        perang, sabotase, gempa bumi dan kejadian lain-lain di luar kekuasaan
        Pemborong untuk mengatasinya, yang mana hal ini akan mempengaruhi
        kelancaraan pelaksanaan pekerjaan termasuk kebijaksanaan Pemerintah di
        dalam bidang perekonomian yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan

        pekerjaan dan merupakan peringatan resmi dari pemerintah sebagai force
        majeure.                                                
      b. Untuk kejadian tersebut pada ayat (a) yang tertera di atas paling lambat 24 jam
        setelah kejadian pemborong harus melaporkan kejadian tersebut kepada
        Direksi/Pemberi Tugas dan mengadakan tindakan-tindakan yang diperlukan
        sebatas kemampuannya.                                   
      c. Pemborong dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi/Pemberi
        Tugas selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah kejadian musibah,
        untuk mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
      d. Direksi dan Pemberi Tugas akan mempertimbangkan dan menanggapi
        permohonan tersebut secara tertulis dalam waktu 7 hari dan bilamana waktu
        10 hari tersebut belum ditanggapi berarti permohonan disetujui.

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
    1.8. Sub Pemborongan :                                      
      a. Pemborongan tidak boleh mengalihkan seluruh / sebagian pekerjaan kepada
         pihak ketiga ataupun Sub Pemborong, kecuali sudah mendapat persetujuan

         tertulis dari Direksi/Pemberi Tugas.                   
      b. Apabila ketentuan ayat (a) di atas dilanggar, maka kepada Pemborong akan
         dikenakan sanki-sanksi yang diaturs lebih lanjut dalam Surat Perjanjian
         Pemborongan.                                           
      c. Pekerjaan Sub Pemborong sepenuhnya merupakan tanggung jawab
         Pemborong (Pihak Kedua).                               
      d. Rekanan yang tidak termasuk golongan ekonomi lemah, maka dalam Surat
         Perjanjian (Kontrak)ditetapkan kewajiban pemborong / rekanan tersebut
         untuk:                                                 
          Bekerjasama dengan pemborong / rekanan golongan ekonomi lemah
          setempat, antara lain dengan sub pemborong atau leveransir barang,
          bahan, jasa.                                          
          Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana

          dimaksud dalam huruf a) untuk disampaikan kepada Pemberi Tugas yang
          bersangkutan.                                         
      e. Apabila Pemborong atau rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan
         ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka di samping kontrak
         akan batal, maka Pemborong/rekanan yang bersangkutan akan dikeluarkan
         dari Daftar Rekanan Mampu (DRM)                        

    1.9. Perselisihan :                                         
      1. Perselisihan antara Direksi dan Pemborong sedapat mungkin diselesaikan
         dengan musyawarah.                                     
      2. Perselisihan antara Pemberi Tugas dan Pemborong yang tidak dapat
         diselesaikan dengan cara musyawarah akan diputuskan mengikuti prosedur

         dan Pasal seperti yang tercantum di dalam surat kontrak perjanjian
         pemborongan.                                           
      3. Bila perselisihan harus diselesaikan di pengadilan, maka pihak pemborong
         dan pemberi tugas akan memilih Pengadilan Negeri di lokasi sekitar daerah
         tersebut.                                              

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
  PASAL 2. HAK KERJA                                            
    2.1. Hak Bekerja di Lapangan                                
      Lapangan pekerjaan akan diserahkan oleh Pemberi Tugas kepada Kontraktor

      selama waktu pelaksanaan dan sesuai dengan keadaan pada waktu peninjauan.
      Setiap keterlambatan atas penyerahan lapangan ini dapat dipertimbangkan oleh
      Pemberi Tugas sebagai perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan.
    2.2. Pembagian Halaman untuk Pekerjaan dan Halaman Masuk    
      a. Apabila Kontraktor akan mendirikan bangunan-bangunan sementara maupun
       tempat penimbunan bahan, maka Kontraktor harus merundingkan terlebih dahulu
       dengan Pemberi Tugas/Tim Teknis/Konsultan Pengawas tentang pengunaan
       lahan area halaman ini.                                  
      b. Semua biaya untuk prasarana dan fasilitas untuk memasuki daerah pekerjaan
       serta akomodasi tambahan diluar daerah kerja menjadi tanggungan dari pihak
       kontraktor.                                              

      c. Apabila terjadi kerusakan pada jalan masuk Kompleks, saluran air atau bangunan
       lainnya yang disebakan adanya pembangunan ini, kontraktor berkewajiban untuk
       memperbaiki kembali selambat-lambatnya dalam masa pemeliharaan.
  PASAL 3. KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN                  

    3.1. Pemborong harus melakukan pembersihan lokasi di seluruh area lokasi pekerjaan
      sebelum memulai pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak. Puing
      bangunan, akar pohon, sisa-sisa tali kawat dan semua material yang tidak berguna
      dan apapun juga harus disingkirkan dari lokasi dan dibuang di area pembuangan
      yang ditunjuk oleh Pengawas Lapangan dengan cara yang memuaskan kepada
      Pengawas Lapangan.                                        
    3.2. Lokasi daerah pekerjaan tersebut harus bersih dari kotoran. Apabila belum bersih,
      maka kontraktor wajib untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada lokasi
      tersebut sebelum pekerjaan dimulai.                       

    3.3. Pohon yang ada di dalam lokasi pekerjaan yang dapat menjadi penghalang bagi
      pekerjaan atau tidak lagi diperlukan, harus dipindahkan oleh Pemborong dengan
      pengarahan dari Pengawas Lapangan, kecuali jika diarahkan oleh Pengawas
      Lapangan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penghijauan.
    3.4. Penyelesaian                                           

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      1. Ketika atau sebelum penyelesaian pekerjaan, jika diperlukan, struktur
        sementara, instalasi dan bangunan pelengkap harus dibongkar dan
        dipindahkan dari tempatnya.                             

      2. Daerah luar area pekerjaan yang digunakan untuk pekerjaan dan instalasi
        sementara harus dikembalikan kondisinya sesuai dengan kondisi awal atau
        diselesaikan sesuai kebutuhan setempat.                 
    3.5. Penimbunan material/bahan bangunan didalam gudang maupun dihalaman harus
      diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran dan keamanan
      kerja.                                                    
    3.6. Kegiatan yang tidak diperkenankan, kecuali atas ijin dari Direksi teknis/Konsultan
      Pengawas diantaranya :                                    
       Pekerjaan menginap ditempat pekerjaan tanpa seizin Tim Teknis/Konsultan
        Pengawas.                                               

       Memasak ditempat pekerjaan tanpa seizin Tim Teknis/Konsultan Pengawas.
       Membawa penjual asongan (makanan, minuman, rokok dan sebagainya)
        ditempat pekerjaan.                                     
       Keluar masuk dengan bebas.                              
    3.7. Kontraktor harus melakukan pengamanan barang-barang diseluruh area
      pekerjaan baik selama pelaksanaan maupun pada waktu tidak dilakukan
      pekerjaan.                                                
    3.8. Barang-barang dan bahan-bahan yang hilang, baik yang belum maupun yang
      sudah dipisahkan, tetap menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak
      diperkenankan untuk perhitungan dalam biaya tambahan.     

  PASAL 4. PEKERJAAN LEMBUR                                     

    4.1. Apabila Kontraktor akan bekerja diluar jam kerja (lembur) maka diharuskan
      membuat Surat Pemberitahuan kepada Tim Teknis/Konsultan Pengawas
      maksimum 1 (satu) hari sebelum pekerjaan lembur dilaksanakan.
    4.2. Apabila tanpa pemberitahuan Kontraktor melakukan pekerjaan lembur, maka Tim
      Teknis/Konsultan Pengawas akan memberikan teguran tertulis dalam
      melaksanakan perintah pembongkaran pada pekerjaan yang dilaksanakan pada
      jam lembur dimaksud.                                      
    4.3. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada malam hari, Kontraktor harus
      menyediakan/menyiapkan peralatan maupun bahan yang diperlukan, terutama
      peralatan P3k karena kondisi pekerjaan yang dilakukan dimalam hari sangat

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      berpotensi terhadap keamanan dan keselamatan kerja misalnya penerangan
      lampu dan sebagainya demi kesempurnaan pekerjaan atas tanggungan biaya
      Kontraktor dan atas persetujuan dan pengawasan Direksi/ Engineer/Pengawas.

  3. PERSYARATAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN                     
  PASAL 1. METODE PELAKSANAAN                                   
    1.1. Kontraktor diwajibkan membuat dan menyampaikan metode pelaksanaan yang
      rinci untuk setiap jenis pekerjaan untuk mendapat persetujuan dari Pemberi
      Tugas/Pengawas Lapangan. Walaupun metode pelaksanaan telah mendapat
      persetujuan dari Pemberi Tugas/Pengawas Lapangan, Kontraktor bertanggung
      jawab penuh terhadap metode pelaksanaan yang diusulkan. Bila akibat
      pelaksanaan metode tersebut timbul kerugian, maka hal tersebut sepenuhnya
      menjadi tanggung jawab kontraktor.                        

    1.2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan                           
      a. Kontraktor harus menyiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan secara detail

        yang memperlihatkan urutan kegiatan dan diserahkan kepada Pemberi
        Tugas/Pengawas Lapangan untuk mendapat persetujuan.     
      b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang menguraikan berbagai aktivitas pekerjaan
        dibuat agar kemajuan pekerjaan dapat dievaluasi ketepatannya sesuai waktu
        yang telah ditentukan, yaitu selama 180 (Seratus Delapan puluh) hari
        kalender. Kontraktor harus membuat diagram jaringan (network planning) yang
        memberikan informasi mengenai permulaan tanggal awal atau akhir dari
        masing-masing aktivitas agar dimungkinkan diperoleh jadwal jalur kritis (critical
        path).                                                  
      c. Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh
        Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya
        pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah

        harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas. Bila
        selama waktu 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai kontraktor
        Pelaksana belum dapat menyelesaikan pembuatan Jadwal pelaksanaan, maka
        Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara
        minimal untuk waktu 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan
        pekerjaan.                                              
      d. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor
        Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
        rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat memulai
        pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan 2 mingguan ini harus disetujui oleh
        Konsultan Pengawas.                                     

      e. Apabila pelaksanaan dilapangan telah melenceng dari jadwal yang telah
        diserahkan, maka Kontraktor harus memperbarui jadwal pelaksanaan
        pekerjaan tersebut untuk menggambarkan seteliti mungkin kemajuan
        pekerjaan secara aktual, updating ini terus dilakukan sampai proyek selesai.
      f. Jadwal kegiatan mingguan diserahkan pada hari yang ditentukan yang telah
        disetujui dalam rapat PCM (Pra Construction Meeting) dimana ditunjukkan
        bagian/komponen/jenis pekerjaan dan kegiatan yang direncanakan akan
        dilaksanakan dalam minggu yang bersangkutan. Jadwal pelaksanaan
        pekerjaan sub kontraktor dapat diserahkan secara terpisah atau dimasukkan
        kedalam total Jadwal pelaksanaan secara keseluruhan.    

  PASAL 2. TENAGA KERJA                                         
    2.1. Kontraktor wajib membuat struktur organisasi kerja dilapangan, lengkap dengan
       nama dan jabatannya.                                     
    2.2. Pada setiap tahapan pekerjaan Konstruksi, Kontraktor harus menyediakan tenaga

       mandor, tukang dan pekerja yang cukup terampil serta cukup jumlahnya, ditambah
       1 (satu) orang Draftman bila diperlukan untuk pembuatan shop drawing.
    2.3. Pada tahapan pekerjaan tertentu, pihak kontraktor wajib menyediakan tenaga
       terampil yang berpengalaman dan bersertifikasi sesuai dengan keahliannya
       seperti Tenaga Surveyor, Tenaga Las dan tenaga lainnya contohnya pada
       pekerjaan pengelasan, Pemasangan Selimut Beton HDPE dan pengukuran.
    2.4. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan dilapangan, maka kontraktor
       harus menempatkan 1 (satu) orang penanggung jawab pekerjaan dilapangan
       seperti pelaksana atau (site manager).                   

    2.5. Selama jam kerja pada setiap harinya, tenaga ahli pelaksanaan dan pra
       pelaksanaan kontraktor harus berada dilokasi pekerjaan. Bila berhalangan atau
       sakit, maka kontraktor harus segera menunjukan/menempatkan penggantinya
       atas sepengetahuan Pemberi Tugas.                        
    2.6. Pemberi Tugas sewaktu waktu berhak meminta kepada Kontraktor untuk
       mengganti tenaga pelaksana maupun tenaga kerja dilapangan yang cukup
       dibidangnya.                                             

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
    2.7. Kontraktor tidak akan menawarkan pekerjaan kepada pegawai dari Pemilik Proyek
       selama masa Kontrak dan setelahnya kecuali dengan seijin tertulis dari Pemilik
       Proyek.                                                  

    2.8. Untuk mendapatkan tenaga Staf dan tenaga kerja pada umumnya, Kontraktor
       harus memberikan prioritas utama kepada orang-orang yang tinggal atau berasal
       dari sekitar tempat lokasi proyek, namun dalam artian tenaga yang mahir dan
       bertanggungjawab.                                        
    2.9. Kontraktor harus menyediakan dan memelihara pada lokasi proyek fasilitas
       pertolongan pertama dalam kecelakaan yang memadai dan beberapa staf harus
       mampu melakukan tugas pertolongan pertama, sesuai dengan keinginan Direksi.

  PASAL 3. PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN LAPANGAN            
    3.1. Alat –alat untuk melaksanakan pekerjaan harus disediakan oleh Kontraktor dalam
       keadaan baik, siap pakai dan jumlah yang cukup.          
    3.2. Guna kelancaran pekerjaan, untuk alat-alat mekanis/mesin Kontraktor harus

       menyiapkan tenaga operator yang mampu memperbaiki peralatan bila mengalami
       gangguan operasional.                                    
    3.3. Kontraktor harus menyediakan sendiri alat dan perlengkapan sesuai dengan
       bidang masing-masing, seperti :                          
       Alat-alat Ukur (Rol Meter, Siku dan lain-lain)          
       Alat Berat seperti : excavator, Crane, backhoe, dump truck, barge, Apabila
        Diperlukan, dll                                         
       Alat-alat Pemotong, Penduga, Penarik.                   
       Alat-alat Bantu                                         
       Alat-alat Dokumentasi (Foto/Camera)                     
       Buku-buku Laporan (Harian, Mingguan, Bulanan)           

       Dan Alat/Pelengkapan lain yang diperlukan.              
    3.4. Kontraktor harus menyediakan air minum yang cukup di tempat pekerjaan untuk
       para pekerja, kotak obat yang memadai untuk PPPK, serta perlengkapan-
       perlengkapan keselamatan kerja. Bila terjadi kecelakaan di tempat pekerjaan,
       Kontraktor Pelaksana harus segera mengambil tindakan penyelamatan. Biaya
       pengobatan dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor
       Pelaksana                                                
    3.5. Kontraktor harus menyediakan keperluan pelayanan pertolongan pertama yang
       cukup di lokasi proyek, Kontraktor harus membuat Kontrak dengan Rumah Sakit
       terdekat dan dengan dokter setempat sehingga para pegawai/pekerja yang sakit

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
       atau mengalami kecelakaan dapat segera menerima pengobatan yang baik pada
       setiap saat baik siang maupun malam. Kontraktor harus mempersiapkan peralatan
       untuk pertolongan pertama, berupa peralatan P3K, Alat Pemadam Kebakaran,

       Helm, Sepatu Lapangan, Safety Belt dan lain-lain untuk menjamin keamanan para
       pekerja di lapangan.                                     
  PASAL 4. MATERIAL/BAHAN BANGUNAN                              

    4.1. Semua material/bahan bangunan yang dipakai harus dari masing-masing jenis dan
      Standard mutu yang disyaratkan dalam RKS ini, serta diutamakan barang material
      merupakan produksi dalam negeri yang dapat memenuhi persyaratan yang
      diperlukan sesuai dengan ditentukan dalam gambar bestek.  
    4.2. Material/bahan bangunan untuk seluruh pekerjaan, jika tidak ada ketentuan lain,
      harus diusahakan minimal mutunya harus sama dengan yang disyaratkan dalam
      Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan, dan disediakan oleh kontraktor
      dengan persetujuan Tim Teknis / Konsultan Pengawas dan Kontraktor wajib
      menyediakan contoh (sample) dari material/bahan tersebut yang meliputi jenis,
      kualitas, dan kuantitas bahan yang diperlukan untuk disimpan direksi keet.

    4.3. Pihak Kontraktor wajib memberitahukan lokasi /tempat dimana material/bahan
      bahan yang akan dipergunakan berasal kepada Pemberi Tugas/Tim
      Teknis/Konsultan Pengawas guna pengecekan awal terhadap kualitas material
      dan bahan yang akan dipergunakan selanjutnya.             
    4.4. Pemberi Tugas/Tim Teknis/Konsultan Pengawasan berhak memerintahkan untuk
      mengeluarkan dari lapangan pekerjaan terhadap material/bahan bangunan yang
      tidak disetujui dalam tempo 2 x 24 jam.                   
    4.5. Pemberi Tugas/Tim Teknis/Konsultan Pengawasan berhak mengeluarkan perintah
      pembongkaran pekerjaan untuk periksa atau memerintahkan untuk diadakan

      pengujian material/bahan bangunan, baik yang sudah maupun yang belum
      dimasukkan ke lapangan pekerjaan. Apabila terbukti bahwa material/bahan
      bangunan yang dibongkar tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang
      dipersyaratkan, maka biaya yang terjadi akibat itu dan perbaikannya menjadi
      tanggung jawab Kontraktor sepenuhhnya.                    
    4.6. Pemberi Tugas/Tim Teknis/Konsultan Pengawas berwenang untuk meminta
      keterangan mengenai asal material/bahan bangunan yang dipakai dan Kontraktor
      wajib memberitahukannya.                                  
    4.7. Kontraktor wajib menempatkan material/bahan bangunan kebutuhan pelaksana
      pekerjaan, baik dilapangan (terbuka) maupun didalam gudang, sesuai dengan

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      sifatnya atas persetujuan Tim Teknis. Konsultan Pengawasan, sehingga akan
      menjamin keamanan dan terhindar dari kerusakan akibat cara penyimpanan yang
      salah.                                                    

    4.8. Material/bahan pekerjaan yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung
      pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk disimpan.

    PASAL 5.PERATURAN UMUM                                      

    5.1. Peraturan Teknis Umum                                  
      Untuk pelaksanaan pekerjaan berlaku peraturan-peraturan teknis umum di
      Indonesia, yaitu:                                         
       Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBBI 1982).
       Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia                     
       Peraturan Beton Indonesia                               
       Standard Umum Bahan Bangunan Indonesia Tahun 1986.      
       Standard Industri Indonesia (SII-003-1981).             
       Peraturan Perburuhan Indonesia.                         
       Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.           
       Peraturan Pembangunan Daerah Setempat.                  

       Shore Protection Manual 1984                            
       Peraturan – peraturan lain yang berlaku dalam dipersyaratan berdasarkan
        normalisasi di Indonesia yang belum tercatum dan dapat persetujuan Tim
        Teknis/Konsultan Pengawas.                              
    5.2. Peraturan Teknis Khusus                                
      Untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 dalam
      Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, maka berlaku dan mengikat :
        Berita Acara Pemenang Pengadaan Barang/Jasa.            
        Surat Keputusan Penunjukan Kontraktor.                  
        Surat Kesanggupan Kerja.                                
        Dokumen Penawaran Kontraktor (Technical and Financial Proposal) Gambar

        Kerja.                                                  
        RKS bersedia lampiran-lampirannya.                      
        Surat Perjanjian Pemborongan (Kontraktor) dan addendumnya (bila ada).
        Drawing yang telah disetujui.                           

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
  PASAL 6. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR                            
    2.1. Bila terdapat perbedaan dalam gambar kerja, maka ditentukan sebagai berikut:

       Perbedaan antara gambar rencana dan gambar detail, maka yang harus diikuti
        gambar detail.                                          
       Perbedaan Skala dan ukuran yang tertulis dalam gambar, maka yang harus
        diikuti ukuran dalam gambar.                            
    2.2. Bila terdapat perbedaan antara gambar yang berbeda dibidang/jenisnya, maka
      dipakai pedoman sebagai berikut:                          
       Perbedaan antara gambar Arsitektur dan gambar, maka untuk ukuran
        fungsional dipakai gambar Arsitektur dan untuk jenis/kualitas bahan dipakai
        gambar Struktur.                                        
       Perbedaan antara gambar Arsitektur dan gambar Utilitas, maka untuk ukuran
        fungsional dipakai gambar Arsitektur dan untuk jenis/kualitas bahan dipakai

        gambar Utilitas.                                        
    2.3. Apabila dalam gambar disebutkan lingkup pekerjaan, sedang dalam RKS tidak
      disebutkan, maka gambar yang harus dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya bila
      dalam gambar tidak disebutkan lingkup pekerjaan, sedang dalam RKS disebutkan,
      maka Kontraktor terikat untuk melaksanakannya.            
    2.4. Apabila Kontraktor merasa ada keraguan atas gambar dan RKS, maka Kontraktor
      dapat meminta penjelasan secara tertulis kepada Tim Teknis/Konsultan
      Pengawas.                                                 

    2.5. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan dan rapat-rapat koordinasi lapangan
      bersifat mengikat untuk dilaksanakan.                     
    2.6. Dalam hal terjadi atau adanya:                         
       Penyimpangan antara gambar kerja dengan keadaan dilapangan.
       Kekurangan penjelasan dalam gambar kerja.               
       Keperluan untuk membesarkan (membuat lebih detail) gambar kerja.
       Dan hal-hal lain yang memungkinkan Kontraktor untuk dapat melaksanakan dan
        menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, maka Kontraktor dapat
        mengajukan gambar-gambar penjelasan (shop drawings) dengan persetujuan
        Tim Teknis/Konsultan Pengawas serta diketahui oleh Satuan Kerja Kantor
        Unit.                                                   

    5.3. Untuk semua yang belum terdapat dalam gambar kerja/RKS, baik karena
      penyimpangan, perubahan atas perintah Pemberi Tugas/Tim Teknis/Konsultan
      Pengawas/maupun sebab-sebab lain, maka Kontraktor harus membuat gambar-

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      gambar yang sesuai dengan yang dilaksanakan (asbuilt drawings) yang jelas
      memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan pekerjaan yang
      dilaksanakan. Gambar-gambar tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, disetujui

      oleh Tim Teknis/Konsultan Pengawas, diketahui oleh Dinas PerhubunganProvinsi
      Maluku Utara atau pihak Dinas terkait (wilayah kerja terdekat yang ditunjuk)dibuat
      atas biaya Kontraktor.                                    

  PASAL 7. ALAT BERAT                                           
    7.1. Alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan tersebut diatas harus sesuai
      dengan kebutuhan dan diutamakan lokasi penyewaan dekat dengan lokasi
      pekerjaan. Apabila tidak tersedia disekitaran dekat pulau atau lokasi pengerjaan,
      maka hal tersebut dicarikan alternatif dari wilayah tempat lain atau pulau yang
      minimal terdekat dengan lokasi proyek.                    
    7.2. Barge/tongkang yang digunakan harus sesuai dengan draft (pada saat kondisi
      muatan penuh)pada kondisi Low water Spring (LWS)wilayah sekitar tempat
      pengerjaan.                                               

    7.3. Operator alat berat harus orang yang ahli dan berpengalaman serta bersertifikasi
      terutama dalam menjalankan dan mengoperasikan berbagai macam peralatan alat
      berat, maupun sangat handal dalam menyusun dan merencanakan jalannya
      pekerjaan dengan alat berat yang lebih efektif dan efisien.
    7.4. Apabila belum berpengalaman, lebih baik dilakukan simulasi terlebih dahulu
      mengenai berbagai pengerjaan di lokasi Pekerjaan/On site di darat (Jika
      memungkinkan dalam waktu /tidak mengurangi efektifitas dan Time Shcedule yang
      telah ditentukan.                                         
    7.5. Setiap pengoperasian alat berat harus mencatat kondisi awal peralatan sebelum

      maupun sesudah pemakaian alat dijalankan (baik bahan bakar ataupun kondisi
      lainnya dari alat tersebut) / Time sheet. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang
      tidak diinginkan seperti kecelakaan pada pengoperasian.   
    7.6. Pada setiap bagian pekerjaan lapangan, 1 orang perwakilan dari Direksi ikut serta
      dan mengawasi jalannya pekerjaan dan melaporkan progress pekerjaan proyek.
    7.7. Segala kelalaian/kecelakaan/kegagalan dalam pengoperasian alat berat
      sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.             

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
  4. PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN                   

  PASAL 1. LINGKUP PEKERJAAN                                    

    1.1. Lingkup Pekerjaan dalam Pembangunan Dermaga PP Tuada seperti tercantum
      diatas, yangmeliputi :                                    
      1. Pekerjaan Persiapan;                                   
      2. Pekerjaan Perkuatan Causeway;                          
      3. Pekerjaan Lain-lain.                                   

    1.2. Setting Out                                            
      a. Untuk menentukan posisi dan ketinggian rencana bangunan di lapangan
         Pemborong harus melakukan pengukuran di lapangan secara teliti dan benar,
         sesuai dengan referensi Bench Mark atau titik tetap di lapangan seperti
         ditunjukkan dalam gambar atau atas petunjuk Direksi.   
      b. Pengukuran untuk penentuan posisi dilakukan dengan peralatan yang
         mempunyai presesi tinggi dengan metode triangulasi dan hasilnya
         disampaikan ke Direksi untuk mendapatkan persetujuan.  
      c. Dalam hal terdapat perbedaan rencana gambar dan hasil pengukuran yang
         dilaksanakan pemborong dengan kenyataan yang ada di lapangan, maka
         sebelum melanjutkan pekerjaan yang mungkin di pengaruhi perbedaan
         tersebut pemborong harus melaporkan hal ini kepada Direksi untuk

         mendapatkan keputusan dan dinyatakan dalam Berita Acara,
      d. Keputusan akan hasil pengukuran oleh Pemborong akan didasarkan atas
         keamanan konstruksi dan kelancaran operasional penggunaan bangunan
         tersebut.                                              

    1.3. Patok-patok referensi, bouwplank, dan pengukuran Positioning
      a. Direksi akan menetapkan 2 (dua) Bench Mark sebagai referensi yang
         ditetapkan di lapangan. Bila Bench Mark belum ada maka pemborong
         berkewajiban membuat Bench Mark sesuai dengan petunjuk Direksi.
      b. Semua batas ketinggian (elevasi) dinyatakan dalam satuan Matrik terhadap
         Low Water Spring (LWS). Sedangkan ukuran-ukuran dinyatakan dalam
         satauan matrik, kecuali bila dinyatakan lain.          
      c. Pemborong harus atau wajib membuat Bowplank dan memasang patok-patok
         pembantu, sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan untuk menjadi ketelitian
         bentuk, posisi, arah elevasi dan lain-lain, yang harus dipelihara keutuhan letak
         dan ketinggiannya selama pekerjaan berlangsung.        

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      d. Sebelum pekerjaan dimulai patok-patok pembantu, Bowplank harus disetujui
         Direksi. Patok-patok dan referensi lainnya tidak boleh disingkirkan sebelum
         diperintahkan oleh Direksi.                            

      e. Pemborong harus mengadakan pengamatan pasang surut selama
         pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Pengamatan pasang surut boleh
         menggunakan peralatan otomatis (Automatic Tide Gauge) atau dengan
         pemasangan palem dan diamati berkala secara manual, hasilnya akan
         ditempatkan di tempat yang aman.                       

  PASAL 2. PEKERJAAN PERSIAPAN                                  
    2.1. Peninjauan Lapangan dan Pematokan                      
      a. Kontraktor diwajibkan melakukan peninjauan (survey) lapangan serta membuat
        patokan batas-batas pekerjaan diatas tanah/lahan didampingi oleh Pemberi
        Tugas/Tim Teknis/ Konsultan Pengawas, dimana hasilnya dituangkan dalam

        Berita Acara.                                           
      b. Semua benda-benda tak berguna, tumbuh-tumbuhan, akar, alang-alang dan
        lain-lain harus dibersihkan / disingkirkan dari lapangan dan apabila perlu
        dengan menggalinya.                                     
      c. Pemasangan batas-batas wilayah di area perairan atau di laut dapat
        menggunakan rambu-rambu seperti buoy/alat pelampung/ benda apapun yang
        terapung dengan catatan batas tersebut tidak dapat bergerak/pindah dari
        posisinya.                                              
      d. Kelalaian atau kekurangan teliti Kontraktor dalam hal ini tidak dapat dijadikan
        alasan untuk mengajukan tuntutan apapun.                
    2.2. Pengukuran dan Opname                                  

      a. Lingkup Pekerjaan :                                    
        1. Meliputi pekerja, bahan, peralatan dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan
         untuk menyelesaikan semua pekerjaan pengukuran sesuai dengan RKS dan
         gambar-gambar.                                         
        2. Pekerjaan pengukuran antara lain :                   
          Penentuan lokasi pekerjaan, jalan masuk, dan lain-lain.
          Pembuatan dan penentuan titik duga atau titik Bench Mark (BM).
      b. Syarat-syarat :                                        
        1. Pengukuran harus dilakukan oleh tenaga yang betul-betul ahli dalam
         bidangnya dan pengalaman.                              

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
        2. Pemeriksaan hasil pengukuran segera dilaporkan kepada Konsultan
         Pengawas dan Direksi Teknis serta dimintai persetujuan Konsultan.
      c. Kontraktor tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan ukuran

        yang ada dan tercantum dalam gambar kerja.              
      d. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari ukuran keseluruhan maupun
        bagian-bagiannya dan segera memberitahukan kepada Tim Teknis/Konsultan
        Pengawas setiap perbedaan yang ditemukan. Kontraktor baru diijinkan
        memperbaiki kesalahan gambar dan melaksanakannya setelah ada
        persetujuan tertulis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
        (wilayah kerja terdekat yang ditunjuk).                 
      e. Pengambilan dan penentuan ukuran yang keliru dalam pelaksanaan pekerjaan
        bagaimanapun tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor.   
      f. Setiap tahap pengukuran dan opname harus disetujui oleh Direksi Teknis dan
        Kepala Pengawas/Konsultan sebelum pekerjaan pengukuran berikutnya
        dilanjutkan, setiap kesalahan/keraguan hasil pengukuran harus diulang
        kembali.                                                

      g. Dalam hal Direksi tidak dapat hadir pada saat pengukuran, Direksi dapat
        menunjuk dan menguasakan wakilnya secara tertulis dan mempunyai hak yang
        sama dengan Direksi. Pelaksanaan pengukuran dan opname dianggap benar
        dan setelah dibuat berita acara serta ditanda tangani oleh kedua belah Pihak
        dan disetujui oleh Pihak Pelaksana Kegiatan.            
      h. Pemborong diharuskan/diwajibkan melakukan pengukuran situasi lokasi
        lengkap, Untuk diplotkan tata letak bangunan sesuai dengan gambar
        perencanaan.                                            
      i. Perletakan bangunan baru supaya dicocokan dengan ukuran-ukuran pada
        rencana, akan tetapi apabila ada selisih/perbedaan maka perletakannya dapat
        diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan/lokasi pekerjaan
        yang ada berdasarkan petunjuk - petunjuk serta Bouwheer/Direksi.

      j. Perubahan mengenai tata letak bangunan maupun ukuran-ukurannya harus
        diterapkan pada gambar rencana yang ada lengkap dengan tanda-tandanya
        serta harus dilegalisir oleh Direksi dan disetujui oleh Bouwheer/Pemberi Tugas.
    2.3. Ruangan atau Kantor yang berfungsi sebagai tempat kordinasi Teknis di lapangan
      Pemborong harus menyediakan kantor Direksi Teknis/Konsultan pengawas dan
      pihak kontraktor Pelaksana/Pemborong di lapangan, yang letaknya dekat dengan
      kantor Pemborong atau biasanya berdampingan, untuk memudahkkan dalam
      kordinasi di lapangan. Ruangan biasanya disesuaikan dengan kondisi dan

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      kebutuhan dilapangan seperti yang tercantum didalam kesepakatan surat kontrak
      kerja pemborongan maupun dalam gambar kerja, yang terdiri dari ruangan-
      ruangan sebagai berikut:Ruang Direksi, Ruang Teknis, Ruang Istirahat, Ruang

      Mandi, WC dan dapur, Ruang Rapat, Ruang Pemborong, Ruang Lab. Lapangan.
      Kontruksi kantor bersifat sementara, lantai dari ruang-ruang dibuat dari beton
      rabat, dinding dari papan. Pemborong juga harus menyediakan kantor sementara
      dengan luas dan kualitas minimum sama dengan kantor Direksi.
    2.4. Kontraktor Pelaksana/Pemborong wajib menyediakan kebutuhan listrik dan air
      secukupnya yang diperlukan untuk keperluan kantor Direksi.
    2.5. Perlengkapan kantor                                    
      Pemborong harus dapat menyediakan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan
      untuk kegiatan operasional di Kantor Pemborong dan Kantor Direksi, antara lain
      masing-masing seperti :                                   
       Kursi dan Meja Tamu : Satu Buah                         
       Kursi dan Meja Rapat : Satu Buah                        
       Kursi dan Meja Tulis : Satu Buah                        

       Kotak P3K     : Satu Buah                               
       Papan Tulis   : Satu buah                               
       Almari Kayu   : Satu buah                               
       AC Split      : Satu unit                               
       Komputer      : Satu unit                               
       Dan lain-lain yang menurut Direksi diperlukan           

      Pemborong diwajibkan menyediakan sarana dan fasiliitas alat komunikasi agar
      hubungan antara Direksi Keet, Kontraktor dan site dapat berjalan dengan lancar.
    2.6. Pemborong bertanggung jawab atas perawatan kantor dan perlengkapan kantor
      Direksi.                                                  
    2.7. Setelah pekerjaan selesai seluruh kantor dan peralatannya harus dipindahkan dan
      Pemborong berkewajiban untuk membongkar dan memindahkan kembali barang

      keperluan tersebut bila diminta Direksi.                  

  PASAL 3. DAERAH KERJA DAN JALAN MASUK TERMASUK LALU LINTAS    
    3.1. Akses jalan masuk untuk dapat melalui lokasi pekerjaan, hendaknya Pihak
      Kontraktor pelaksana sudah dapat memiliki site plan serta dapat memperhitungkan
      segala kondisi dan situasi dari segala aspek baik dari akses lalulintas jalan masuk,

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      maupun dari sisi keamanan dan keselamatan yang dilakukan pada waktu saat
      survey lokasi pekerjaan.                                  
    3.2. Dalam melaksanakan pekerjaan dan pengangkutan muatan bahan-bahan untuk

      keperluan pekerjaan di lapangan yang melalui akses jalan kerja, pihak
      kontraktor/Pemborong harus berhati-hati sedemikian sehingga tidak mengganggu
      kelancaran lalulintas atau menimbulkan kerusakan terhadap jalan yang telah ada
      dan prasarana lainnya. Bilamana terjadi kerusakan, Pemborong berkewajiban
      untuk memperbaiki dan atau mengganti.                     
    3.3. Pemborong diberikan wewenang terhadap wilayah daerah kerja yang akan
      dilaksanakan untuk pekerjaan pembangunan ini, berdasarkan ketentuan-
      ketentuan yang berlaku di wilayah provinsi maupun Kabupaten setelah
      diperolehijin dari berbagai pihak yang telah disetujui bersama yang dituangkan
      dalam berita acara,                                       
    3.4. Pihak Pemborong diharuskan membuat batasan dilapangan terhadap wilayah-
      wilayah operasi kerja yang dilalui yang betul-betul diperlukan untuk pekerjaan
      tersebut.                                                 

    3.5. Tata letak yang meliputi jalan masuk, lokasi penyimpanan bahan bangunan dan
      jalur pengangkutan material dibuat oleh Pemborong sesuai dengan persetujuan
      Direksi.                                                  

  PASAL 4. KODE, STANDARD, SERTIFIKAT DAN LITERATUR DARI PABRIK 
  Pemborong harus menyediakan sarana fasilitas yang diperlukan di lapangan antara lain
  Foto Copy persyaratan, standard bahan, katalog, rekomendasi dan sertifikat dari pabrik dan
  informasi lainnya yang diperlukan untuk semua material yang dipergunakan dalam proyek
  ini serta petunjuk pemasangan barang-barang tersebut harus mengikuti prosedur yang
  direkomendasikan oleh pabrik.                                 

  PASAL5. BANGUNAN SEMENTARA PROYEK                             
    5.1. Kontraktor diwajibkan membangun dan memelihara bangunan sementara serta
      melengkapinya dengan pelengkapannya yang disyaratkan atas biaya sendiri.

    5.2. Bangunan sementara tersebut adalah: Bangunan direksi-keet dibuat dengan
      Konstruksi kayu, dinding papan/multipleks dicat, plafond triplek/asbes datar,
      penutup atap seng gelombang, lantai beton tumbuk diplester, diberi pintu yang
      dapat dikunci dan ada jendela penerangan seperti nako secukupnya untuk
      pencahayaan dan sirkulasi udara.                          

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
    5.3. Lapangan Penyimpanan Bahan/Material dipersiapkan sebesar 1 Ha dengan
      mempersiapkan terpal apabila terjadi cuaca buruk untuk melindungi bahan
      material.                                                 

    5.4. Barak/Tempat Kerja:                                    
      Apabila tenaga kerja menginap dilapangan (harus dengan izin Direksi), Kontraktor
      harus menyedia barak dengan fasilitas lengkap tanpa mengganggu fasilitas Direksi
      Keet. Tempat kerja harus disiapkan oleh Kontraktor untuk keperluan pekerjaan
      besi, pekerjaan kayu dan sebagainya.                      
    5.5. Kontraktor harus menyediakan petugas keamanan untuk menjaga keselamatan
      kegiatan dari gangguan pencurian, pengerusakan dan lain-lain siang maupun
      malam. Pada gerbang lokasi kegiatan harus disediakan sebuah gargu jaga dan

      ditempatkan minimal satu orang petugas sepanjang hari.    
    5.6. Kontraktor harus menyediakan fasilitas penerangan pada waktu malam hari.
      Penerangan tersebut harus terdapat pada setiap bagian bangunan permanen,
      bangunan sementara, dan lokasi pengerjaan lainnya.        
    5.7. Setelah proyek selesai, pembongkaran bangunan-bangunan sementara tersebut
      menjadi tanggung jawab Kontraktor dan seluruh pelengkapannya tetap menjadi
      milik Kontraktor.                                         
    5.8. Jalan Sementara dan Jembatan : Apabila dilokasi kegiatan belum tersedianya
      sarana penunjang jalan dan jembatan maka Kontraktor harus menyediakannya

      seperti jembatan sementara, saluran-saluran dan pengerasan penunjang jalan
      yang bersifat sementara, yang bertujuan untuk lebih mudah masuknya alat-alat
      pengangkutan bahan-bahan bangunan, disemua sarana tersebut harus dipelihara
      selama berlangsungnya pekerjaan setelah selesai sarana-sarana yang tidak
      digunakan supaya dibongkar/dibersihkan, kecuali bagian-bagian yang dapat
      digunakan tidak dibongkar selanjutnya akan dipergunakan.  

1 PASAL 6. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI                          
    3.1. Pekerjaan Mobilisasi Pekerjaan ini merupakan awal dari kegiatan, alat yang
      dimaksud yaitu Excavator, Dump Truck, dll. Mobilisasi paling lambat harus sudah
      mulai dilaksanakan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya
      Surat Perintah Mulai Kerja. Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai
      dengan kebutuhan.                                         

    3.2. Kontraktor diharuskan mengajukan daftar terperinci tentang jumlah, jenis dan
      kapasitas peralatan yang akan digunakannya untuk melaksanakan pekerjaan,
                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      seperti ponton pancang/supply, pile hammer, dump truck, excavator/wheel loader,
      dan lain lain.                                            

    3.3. Kontraktor dalam keadaan apapun tidak dibenarkan untuk memindahkan alat-alat
      tersebut dari lokasi, sebagian atau seluruhnya, selama pelaksanaan pekerjaan
      tanpa persetujuan Pemberi Tugas/Pengawas Lapangan.        
    3.4. Peralatan-peralatan yang akan digunakan sudah harus berada di lokasi proyek dan
      siap beroperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pekerjaan dimulai.
    3.5. Pekerjaan Demobilisasi Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengembalian alat
      berat ke gudang atau tempat dimana alat disewa. Pekerjaan Demobilisasi
      dikerjakan setelah pekerjaan dilapangan benar-benar selesai, yang diterima oleh
      pihak konsultan pengawas dan instansi dinas yang terkait. 

  PASAL 7. DOKUMENTASI DAN LAPORAN                              
    7.1. Kontraktor harus menyediakan dan membuat photo-photo berwarna untuk
      pelaporan dan dokumentasi di dalam album Pekerjaan dari bagian-bagian

      pekerjaan yang sedang berlangsung/dilaksanakan dan yang telah selesai
      dilaksanakan seperti yang diminta oleh Pemberi Tugas/Pengawas Lapangan.
    7.2. Dokumentasi dibuat dalam urutan item pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi
      teknis dilapangan dari awal 0 % sampai dengan pekerjaan akhir proyek 100%,
      agar dapat memberikan visualisasi pelaksanaan pembangunan proyek dengan
      baik hasil-hasil pembuatan dokumentasi tersebut harus diserahkan kepada
      Pemberi Tugas/Pengawas Lapangan pada setiap akhir bulannya.
    7.3. Laporan Harian                                         

      Pelaksanaan wajib menyediakan Buku Harian di tempat pekerjaan. Segala
      kejadian yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan dilapangan harus dicatat setiap
      harinya. Catatan tersebut meliputi antara lain:           
       Banyaknya item pekerjaan yang dikerjakan setiap hari.   
       Hari-hari kerja, hari-hari tidak bekerja dan lain-lain. 
       Jumlah Tenaga kerja yang ada dilokasi Pekerjaan, baik tenaga kerja ahli,
        tenaga kerja pendukung (support) atau tenaga yang sub kontrak, free lance
        maupun yang tetap (sesuai kontrak kerja pemborongan).   
       Bahan-bahan bangunan yang datang, yang telah dipergunakan dan yang di
        tolak atau diterima.                                    
       Kemajuan dari pekerjaan                                 
       Kejadian-kejadian di tempat pekerjaan yang menyangkut pelaksanaan
        pekerjaan.                                              

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      Buku harian tersebut harus ditanda tangani bersama antara Pelaksana dan
      Pengawas harian sebagai tanda persetujuan. Apabila terjadi perbedaan pendapat,
      maka masing-masing dapat mengajukan persoalan kepada Direksi Harian/Kepala

      Pelaksana untuk mendapat penyelesaian. Disamping buku harian harus
      menyediakan Buku Direksi, dimana dicatat semua instruksi Direksi yang ditanda
      tangani oleh Direksi.                                     
    7.4. Laporan Mingguan                                       
      Kontraktor diwajibkan untuk membuat laporan mingguan yang berisikan kemajuan
      fisik proyek yang dicapai pada minggu sebelumnya dan sampai minggu dimaksud.

      Laporan ini harus dijilid sebanyak 5 (lima) set dan diserahkan kepada Pemberi
      Tugas/Pengawas Lapangan paling lambat pada hari Senin siang.
    7.5. Laporan Bulanan                                        
      Kontraktor diwajibkan juga membuat laporan bulanan yang berisikan semua
      kegiatan pada bulan yang bersangkutan termasuk hambatan-hambatan yang

      dihadapi, perubahan-perubahan pelaksanaan yang telah mendapat persetujuan
      dari Pemberi Tugas/Pengawas Lapangan yang dilengkapi dengan gambar.
      Laporan bulanan harus dijilid sebanyak 5 (lima) set dan harus diserahkan kepada
      Pemberi Tugas/Pengawas Lapangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada
      bulan berikutnya.                                         

    7.6. Laporan Akhir Proyek                                   
      Kontraktor diwajibkan membuat laporan akhir proyek setelah proyek dinyatakan
      selesai dan dapat diterima oleh Pemberi Tugas/Pengawas Lapangan. Laporan ini
      berupa rekapitulasi dari laporan bulanan yang harus memuat semua perubahan-
      perubahan penting selama berlangsungnya proyek. Laporan ini dibuat dalam
      rangkap 5 (lima) dan diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
      serah terima pekerjaan.                                   

    7.7. Format Laporan                                         
      Kontraktor diwajibkan mengusulkan format laporan harian, mingguan dan bulanan
      untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas/Pengawas Lapangan.
    7.8. As Built Drawings                                      

      Kontraktor diwajibkan membuat as-built drawings yaitu gambar yang menunjukkan
      pada pelaksanaan pekerjaan sesungguhnya atas pekerjaan di lapangan yang telah
      dilaksanakan. As built drawings dibuat secara bertahap sesuai dengan
      progress/kemajuan pekerjaan. As built drawings dibuat dalam rangkap 2 (dua) satu
                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      diatas kalkir dengan Blue Print yang berukuran A3 dan satu lagi dalam bentuk soft
      copy (format autocad/PDF). Penyerahannya dilakukan secara bertahap sesuai
      progress di lapangan.                                     

   PASAL 8. PERSYARATAN PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN MATERIAL BAHAN-
   BAHAN PEKERJAAN                                              
    8.1. UMUM                                                   
      8.1.1. Semua bahan-bahan yang akan dipakai dalam pekerjaan ini harus
           memenuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Indonesia,

           mengenai bahan bangunan serta persyaratannya akan dicantumkan di
           bawah ini.                                           
      8.1.2. Bilamana akibat satu dan lain hal bahan yang disyaratkan tidak dapat
           diperoleh, pemborong boleh mengajukan usul perubahan kepada Direksi
           sepanjang mutunya paling tidak sama atau lebih tinggi apa yang
           disyaratkan.                                         
      8.1.3. Direksi akan menilai dan memberikan persetujuannya secara tertulis
           sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan pemborong diwajibkan
           untuk sejauh mungkin mempergunakan bahan-bahan produksi dalam
           negeri.                                              

    8.2. BAHAN AGREGAT BETON                                    

      8.2.1. Agregat halus atau pasir untuk pekerjaan beton dan adukan harus berbutir
           keras, bersih dari kotoran-kotoran, zat-zat kimia organik dan unorganik
           dan yang dapat merugikan mutu beton ataupun baja tulang dan bersudut
           tajam.                                               
      8.2.2. Apabila kadar Lumpur melebihi 5%, maka agregat harus dicuci.
      8.2.3. Pasir laut ataupun pasir apapun yang memiliki kadar garam yang tinggi
           tidak diperkenankan dipergunakan sebagai agregat halus.
      8.2.4. Susunan pembagian butir harus memenuhi persyaratan seperti Tabel
           Prosentase lewat saringan.                           

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
                         Saringan (mm)                          
       Uk                                                       
             10   5    2,5  1,2  0,6  0,3  0,15                 

       %   100   90-100 80-100 50-90 25-65 10-35 2-10           

      8.2.5. Prosentase berat faksi butiran yang lebih halus dari 0,074 mm, kotoran
           atau lumpur tidak boleh lebih dari 5 % terhadap berat keseluruhan, kecuali
           ketentuan diatas, semua ketentuan mengenai agregat halus beton (pasir)
           pada SNI 7394 2008 harus dipenuhi.                   
      8.2.6. Agregat kasar adalah batu pecah (split) dengan ukuran maximum 3 cm

           yang mempunyai bidang pecah minimal 4 buah dan mempunyai bentuk
           lebih kurang seperti kubus.                          
      8.2.7. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Apabila
           kadar lumpur melebihi 1%, maka agregat kasar harus dicuci.
      8.2.8. Batu pecah diperoleh dari batu yang keras sesuai dengan persyaratan
           SNI, bersih serta bebas dari kotoran-kotoran yang dapat mempengaruhi
           kekuatan dan mutu beton maupun baja.                 
      8.2.9. Pembagian butir harus memenuhi ketentuan seperti Tabel Prosentase
           Lewat Saringan di bawah ini.                         

                         Saringan (mm)                          
        Uk                                                      
             30   25   20   15   10   5    2,5                  

       %   100   95-100 -  30-70 -   0-10 0-5                   

      8.2.10. Bilamana diperlukan pemborong harus mengadakan percampuran-
           percampuran butir untuk memperoleh pembagian butir (grain size
           distribution) seperti yang disyaratkan pada butir 1 dan butir 2 pada pasal

           14.                                                  
      8.2.11. Batu koral, batu kapur dan batu yang berongga tidak dapat digunakan
           sebagai agregat.                                     

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
    8.3. SEMEN                                                  
      8.3.1. Jenis semen yang dipakai untuk beton dan adukan dalam pekerjaan ini

           adalah portland semen Type II atau Type V yang memenuhi ketentuan
           dan syarat-syarat dalam SII 0013-81.                 
      8.3.2. Semen yang didatangkan ke proyek harus dalam keadaan utuh dan baru,
           kantong-kantong pembungkus harus utuh dan tidak ada sobekan-
           sobekan.                                             
      8.3.3. Penyimpanan semen harus dilakukan dalam gudang tertutup dan
           terlindung dari pengaruh hujan dan lembab udara dan tanah semen
           ditumpuk didalamnya di atas lantai tanggung kayu minimal 30 cm di atas
           tanah. Tinggi penumpukan maksimum 15 kantong semen, yang
           kantongnya pecah tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan keluar
           proyek.                                              
      8.3.4. Semen yang dipakai selalu diperiksa oleh Direksi sebelumnya. Semen
           yang mulai mengeras harus segera dikeluarkan dari proyek. Urutan

           pemakaian semen harus mengikuti urutan tibanya semen tersebut di
           lapangan sehingga untuk itu pemborong diharuskan menumpuk semen
           berkelompok menurut urutannya tiba di lapangan.      
      8.3.5. Semen yang umurnya lebih dari tiga bulan sejak keluarnya dari pabrik
           tidak diperkenankan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya
           struktural.                                          
      8.3.6. Bilamana Direksi memandang perlu, pemborong harus melakukan
           pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa dan melihat apakah mutu
           semen memenuhi syarat, atas biaya pemborong.         

    8.4. AIR KERJA                                              

      8.4.1. Air yang dipakai untuk adukan beton dan adukan spesi harus bersih,
           bebas zat-zat organik atau unorganik yang terkandung dalam air, yang
           dapat mempengaruhi kekuatan keawetan dari beton. Mutu air tersebut
           sedapat mungkin bermutu air minum.                   
      8.4.2. Tidak diperkenakan menggunakan air laut untuk air kerja, untuk pekerjaan
           beton, membilas, membasahi, dan lain-lain.           
      8.4.3. Pemborong harus menyediakan tempat-tempat penampungan air kerja di
           lapangan untuk menjamin kelancaran kerja.            

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      8.4.4. Untuk memenuhi kebutuhan air kerja, apabila dipandang perlu
           pemborong diperbolehkan membuat sumur air bersih dalam daerah kerja
           pelabuhan sepanjang memenuhi persyaratan atas beban biaya pihak

           pemborong.                                           

    8.5. BEKISTING                                              
      8.5.1. Kayu yang dipakai untuk cetakan beton adalah kayu mutu klas II bila
           menurut kebutuhan PPKI 1970 atau kayu lapis (plywood) ataupun kayu
           lokal yang memenuhi persyaratan.                     
      8.5.2. Ukuran tebal papan bekisting minimal 3 cm dan toleransi perbedaan tebal
           minimal adalah ± 2 mm. Bila untuk papan bekisting dipakai plywood tebal
           minimal 16 mm. Papan bekisting harus kering udara agar tidak menyusut
           pada waktu dipakai.                                  
      8.5.3. Apabila kayu yang akan digunakan sesuai gambar, jenis dan ukurannya
           tidak dapat diperoleh di pasaran, maka pemborong boleh mengajukan
           usul perubahan kepada Direksi dengan jenis dan ukuran kayu yang

           berbeda namun mutunya minimal sama atau lebih tinggi dari yang
           disyaratkan. Direksi akan menilai dan memberikan persetujuan secara
           tertulis.                                            
      8.5.4. Untuk konstruksi gelagar/rusuk-rusuk penguat dipakai kayu sejenis atau
           yang lebih baik dengan ukuran yang memadai sesuai perhitungan.
           Bilamana akan digunakan dolken, diameter minimal harus 12 cm, lurus,
           tidak banyak cacat dan diameter terkecil pada salah satu ujungnya harus
           lebih besar dari 10 cm.                              
      8.5.5. Setelah umur beton dilewati, maka harus dilakukan pembongkaran
           cetakan beton (bekisting) serta memotong stek tulangan yang muncul ke
           permukaan beton dan menutupnya dengan adukan beton.  

    8.6. BATU                                                   
      8.6.1. Batu yang akan dipakai untuk berbagai keperluan dalam pekerjaan ini
           haruslah batu pecah (belah) yang ukurannya disesuaikan dengan
           keperluan atau gambar kerja.                         
      8.6.2. Batu yang diperlukan untuk kontruksi talud, batu pelindung (armor rock)
           harus dari batu yang bersifat keras, specific gravity (Gs) minimum 2,5
           ton/m3, tidak menunjukkan tanda lapuk, bentuk persegi panjang tak
           beraturan, bergradasi baik, dengan ukuran sesuai dengan persyaratan,

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
           berupa batu belah yang berasal dari batu kali atau batu gunung. Batu yang
           tidak bersudut sama sekali tidak diperbolehkan untuk dipakai.
      8.6.3. Untuk kontruksi pasangan batu-kosong bentuk batu sedemikian rupa

           mengingat pasangannya tidak menggunakan perekat, sehingga celah-
           celah yang kosong dapat dan harus diisi dengan batu yang berukuran
           lebih kecil, dan disesuaikan dengan gambar desain atau gambar kerja.

   PASAL 18. PEKERJAAN BETON BERTULANG                          
   11. LINGKUP PEKERJAAN                                        
    11.1. Pekerjaan ini terdiri dari menyediakan semua peralatan kerja, tenaga kerja, alat-
      alat perlengkapan dan pelaksanaan untuk semua pekerjaan beton dan grouting
      yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan beton sesuai dengan
      ketentuan dan persyaratan dalam kontrak.                  
    11.2. Persyaratan yang disebutkan berikut ini akan berlaku secara umum dan meliputi
      semua pekerjaan beton bertulang seperti balok, poer dan lain sebagainya, kecuali
      untuk pekerjaan-pekerjaan yang disyaratkan secara khusus. 

   12. PEKERJAAN BEKISTING DAN PENYANGGA                        
    12.1. Untuk mendapatkan bentuk penampang dan ukuran dari beton seperti dalam
      gambar kerja (kontruksi), maka bekisting harus dikerjakan dengan baik, lurus, rata,
      teliti dan kokoh.                                         

    12.2. Bekisting untuk pekerjaan beton pada lantai, balok lantai, poer dan lain sebagainya
      dapat memakai kayu atau pelat baja besi.                  
    12.3. Pengerjaan bekisting, seperti sokongan-sokongan perancah dan lain-lain yang
      memerlukan perhitungan harus diajukan ke Direksi untuk disetujui. Diameter
      minimum dolken adalah 15 cm dan jarak antara balok pendukung papan bekisting
      maksimum 40 cm.                                           
    12.4. Sebelum pengecoran dimulai, bagian dalam dari bekisting harus bersih dari
      kotoran dan kering dari air, agar mendapatkan mutu beton yang diharapkan
      sebagai jaminan bahwa bagian dalam bekisting bersih dan tidak ada genangan air
      digunakan kompresor.                                      
    12.5. Finishing beton bertulang dalam arti penambahan-penambahan sejauh mungkin
      dihindari dan perataan permukaan beton bila terpaksa harus dilakukan sesuai

      petunjuk Direksi.                                         
    12.6. Pembongkaran bekisting beton tidak boleh dilakukan sebelum waktu pengerasan
      menurut SNI 7394 2008 dipenuhi dan pembongkarannya dilakukan hati-hati dan

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      tidak merusak beton yang sudah mengeras, dengan terlebih dahulu mendapatkan
      persetujuan Direksi.                                      
    12.7. Bekisting balok tidak boleh dibuka, sampai lantai di atasnya sudah sesuai dicor

      dan telah mengeras.                                       

   13. PEKERJAAN PERCOBAAN CAMPURAN BETON DAN ADUKAN BETON      
    13.1. Pekerjaan beton dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan-
      persyaratan yang termuat dalam SNI 7394 2008, baik mengenai material koral,
      pasir semen dan baja maupun pelaksanaannya.               
      a. Mutu beton                                             
        Berdasarkan SNI 7394 2008, mutu beton yang digunakan pada suatu struktur
        bangunan yang berhuungan langsung dengan air laut digunakan fc’ 31,2 MPa
        Untuk beton bertulang kekuatan yang disyaratkan dalam pekerjaan ini adalah
        berdasarkan kekuatan karakteristik (K).                 
        Kekuatan karakteristik beton 350 kg/cm2 dengan pemakaian PC minimum 448
        kg untuk tiap 1 m3 beton, faktor air semen maksimum 0,48 dan slump beton

        yang diperkenankan di lapangan = (12 ± 2 cm), untuk ini pemborong harus
        membuat mixed design dengan persetujuan Direksi.        
      b. Percobaan Campuran (Mixed Design)                      
        Sebelum pelaksanaan pembetonan, pemborong terlebih dahulu harus
        mengadakan percobaan campuran (Mixed Design) untuk membuat mutu
        karakteristik beton seperti yang disyaratkan dan untuk mengetahui komposisi
        campuran beton (Pasir, semen dan batu pecah).           
      c. Slump yang diperkenankan adalah (12 ± 2 cm).           
        Dalam menentukan atau mendapatkan mutu beton sesuai dengan karakteristik
        yang sudah ditentukan, harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang
        sudah tertentu, baik material betonnya maupun ukuran penggunaan air (ember
        tertentu) yang mana ukuran tersebut nantinya akan digunakan selama

        pelaksanaan konstruksi (seperti gambar).                
         Semen   = s                                           
         Kerikil = k                                           
         Pasir   = p                                           
         Air     = a                                           

      d. Percobaan ini dilakukan sampai mendapatkan mutu beton yang sesuai dengan
        karakteristik yang sudah ditentukan yaitu :             
        K > K Syarat (k = 350)                                  
                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
        Pekerjaan kontruksi pengecoran/beton boleh dilaksanakan, tetapi kalau:
        K < K Syarat (k = 350)                                  
        Maka percobaan harus terus dilakukan dengan komposisi lain, sampai

        mendapatkan mutu beton sesuai dengan yang disyaratkan. Di bawah ini dapat
        dijelaskan Tabel Slump test.                            

    13.2. Bilamana kekuatan karakteristik telah dicapai dengan komposisi agregat tersebut
      di atas dan telah disetujui oleh Direksi harus digunakan dalam pemakaian
      selanjutnya.                                              
    13.3. Segala perubahan dalam masa pelaksanaan terhadap campuran agregat yang
      telah disetujui harus mendapat persetujuan Direksi.       
    13.4. Jumlah sample harus disediakan oleh pemborong untuk tiap seri pengetesan atau
      percobaan adalah 20 (dua puluh) buah dan laboratorium tempat percobaan akan
      ditentukan Direksi atau dengan persetujuan Direksi.       

  Tipe Campuran   Tipe Konstruksi   Besaran NilaiSlump          

           Mercu lantai dan tembok                              
                                     7,5 – 2,5                  
    AR     bendung                                              
                                     12,5 – 5,0                 
           Unit beton pra cetak                                 
           Plat dan balok jembatan                              
     A                                                          
           Klas I dan Klas II                                   
                                     15,0 – 7,5                 
           Plat, dinding, balok dari                            
     B                               12,5 – 5,0                 
           tembok dan dermaga                                   
           Talud pada transisi       5,0 – 2,5                  
     C     Konstruksi massal         7,5 – 2,5                  
           Trotoar, gorong – gorong  7,5 – 5,0                  
     D     Pondasi                   9,0 – 2,5                  
   14. PEKERJAAN PENGECORAN BETON                               
    14.1. Sebelum memulai Pekerjaan pengecoran diwajibkan pihak kontraktor agar
      memberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi Teknis / Konsultan Pengawas
      melalui Surat Request permohonan pekerjaan untuk mendapat persetujuan dalam
      pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.             
    14.2. Kebersihan acuan/cetakan beton yang akan dicor hendaknya harus dilaksanakan
      oleh pihak kontraktor dan bersih dari segala bentuk sampah dan kotoran seperti
                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      bekas potongan kawat bendrat kertas semen dan sebagainya, yang bertujuan
      untuk menghindari hasil dan kualitas beton yang kurang baik dan dapat
      mengurangi kekuatan beton itu sendiri seperti keropos, kurang monolit, serta beton

      berongga.                                                 
    14.3. Pekerjaan pengecoran beton harus dilaksanakan sekaligus sesuai dengan gambar
      rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi Teknis/Kosultan Pengawas dan
      harus dihindarkan adanya penghentian pengecoran (cold-joint) kecuali bila sudah
      diperhitungkan pada tempat yang aman dan sebelumnya sudah mendapat
      persetujuan Direksi. Pemborong harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya
      (peralatan) untuk pengamanan, pelindung dan lain-lain yang dapat menjamin
      kontinuitas pengecoran.                                   
    14.4. Untuk mendapatkan campuran beton yang baik dan merata pemborong harus
      memakai mesin pengaduk. Mesin pengaduk harus mempunyai kapasitas yang
      cukup untuk melayani volume pekerjaan yang direncanakan. Mesin pengaduk
      harus dibersihkan dengan air dan dihindarkan dari minyak sebelum dipakai. Setiap
      campuran beton harus diaduk sehingga merata/homogen dan waktu pengadukan

      minimum adalah 2 menit untuk setiap kali pencampuran.     
    14.5. Bilamana perlu pemborong diperkenankan untuk menggunakan concrete pump,
      gerobak-gerobak dorong untuk mengangkut adukan ke tempat yang akan dicor.
      Pengangkutan beton tidak dibenarkan dengan ember-ember.   
    14.6. Sebelum pengecoran dimulai, semua peralatan material serta tenaga yang
      diperlukan sudah harus siap dan cukup untuk suatu tahap pengecoran sesuai
      dengan rencana yang sebelumnya disetujui Direksi. Tulangan, jarak bekisting dan
      lain-lain, harus dijaga dengan baik sebelum dan selama pelaksanaan pengecoran.
    14.7. Segera setelah beton dituangkan ke dalam bekisting, adukan harus dipadatkan
      dengan concrete vibrator yang jumlahnya harus mencukupi. Penggetaran dengan
      concrete vibrator dapat dibantu dengan penyodokan apabila dengan concrete
      vibrator tidak mungkin dilakukan dengan harus mendapatkan persetujuan dari

      Direksi terlebih dahulu.                                  
    14.8. Pembobokan menggunakan jack hammer atau alat bantu, pembobokan dilakukan
      selebar konstruksi dan panjang bobokan kedalam ± 60 cm hingga kelihatan besi,
      dan sambungan antara dermaga lama dengan yang baru dapat dilakukan secara
      monolit dengan upperstruktur yang akan dikerjakan.        
    14.9. Pengecoran harus menerus dan hanya boleh berhenti di tempat-tempat yang
      diperhitungkan aman dan telah direncanakan terlebih dahulu dan sebelumnya
      mendapatkan persetujuan dari Direksi. Penghentian maksimum 2 jam. Untuk

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      menyambung suatu pengecoran, pengecoran sebelumnya harus dibersihkan
      permukaannya dan dibuat kasar dengan sikat baja agar sempurna sambungannya
      dan sebelumnya adukan beton dituangkan, permukaan yang akan disambung

      harus disiram dengan air semen campuran 1 PC : 0,8 air.   
    14.10. Selama waktu pengerasan beton harus dilindungi dengan air bersih atau ditutup
      dengan karung-karung yang senantiasa dibasahi dengan air, terus menerus
      selama paling tidak 10 hari setelah pengecoran.           
    14.11. Apabila cuaca diragukan, sedangkan pengawas atau Direksi menghendaki agar
      pengecoran tetap harus berlangsung, maka pihak pemborong harus menyediakan
      alat pelindung atau terpal yang cukup untuk melindungi tempat yang sudah/akan
      dicor. Pengecoran tidak diizinkan selama hujan lebat atau ketika suhu udara naik
      di atas 320C.                                             
    14.12. Untuk setiap 5 m3 pengecoran, pemborong diwajibkan mengambil contoh
      (sample) untuk pemeriksaan kekuatan tekan kubus, pemeriksaan slump test,
      dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam SNI 7394 2008. Slump yang
      diperkenankan dalam pelaksanaan adalah antara 12 ± 2 cm dan faktor air semen

      maximum 0,48. Pengambilan-pengambilan contoh di atas sesuai petunjuk Direksi.
      Kubus-kubus dijaga agar dapat mengeras dengan baik.       
    14.13. Kubus beton yang diambil selama pengecoran harus diuji kekuatan tekan
      karakteristiknya di laboratorium yang dapat disetujui Direksi dan hasilnya
      dilaporkan secara tertulis kepada Direksi untuk dievaluasi. Bilamana hasil
      pengujian menunjukkan mutu beton kurang dari K yang disyaratkan (K.350) maka
      pemborong diwajibkan untuk mengajukan rencana dan mengadakan
      penguatan/penyempurnaan konstruksi dengan biaya pemborong.
    14.14. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari nilai
      yang disyaratkan pemborong harus mengambil core-sample dari bagian-bagian
      konstruksi yang diragukan. Jumlah core-sample untuk tiap pemeriksaan adalah
      tiga buah, dan selanjutnya akan diperiksa di laboratorium dengan persetujuan

      Direksi. Hasilnya akan dievaluasi Direksi dan bila nilai yang diperoleh
      membahayakan konstruksi, harus dilakukan perbaikan konstruksi tersebut atas
      biaya pemborong.                                          
    14.15. Seluruh pekerjaan beton bertulang ditambahkan bahan campuran beton serat
      polypropylene murni yang dapat mengontrol retak yang disebabkan oleh muai dan
      susut karena panas, meningkatkan daya tahan terhadap kejut, mengurangi
      permeabilitas dan menambah daya tahan beton. Sifat-sifat polypropylene murni
      harus memenuhi syarat sebagai berikut :                   

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
        Penyerapan           : Nol                              
        Berat jenis          : 0,9                              
        Panjang serta        : 19,0 mm                          

        Titik leleh          : 160-1700C                        
        Titik bakar          : 5700C                            
        Daya hantar panas    : Rendah                           
        Ketahanan terhadap asam dan garam : Tinggi              
        Ketahanan terhadap alkali : Tinggi                      
        Kekuatan tarik       : 5600-7700 kg/cm2                 
        Modulus yuong’s      : 35.000 kg/cm2                    
    14.16. Mutu beton struktural yang digunakan fc’ = 31,2 Mpa  

   15. PEKERJAAN URUGAN                                         
    15.1. Garis-garis kontur, elevasi daratan dan kedalaman dasar laut seperti yang ternyata

      di lapangan akan digunakan sebagai dasar perhitungan volume untuk menentukan
      kemajuan serta penyelesaian pekerjaan. Kontrol volume dan ketinggian
      pengurugan dilakukan berdasarkan hasil sounding dasar laut dan dengan
      pengawasan Direksi.                                       
    15.2. Sounding dan pengukuran topografi dilakukan sebelum dan sesudah pengurugan
      tiap tahap pekerjaan dan pada akhir pekerjaan, atas biaya pemborong. Bila setelah
      diperiksa Direksi ternyata pengurugan belum memenuhi persyaratan, maka
      Pemborong harus mengurug kembali.                         
    15.3. Pemborong bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk
      penambahan urugan akibat penurunan dan konsolidasi tanah selama periode
      pekerjaan.                                                
    15.4. Sebelum pekerjaan pengurugan dimulai daerah yang akan diurug harus

      dibersihkan dari material organik seperti sampah, sisa-sisa kayu, humus dan lain-
      lain serta bila terdapat lumpur ataupun tanah lunak, harus digali/disingkirkan serta
      dibuang terlebih dahulu agar tidak membahayakan konstruksi. Pekerjaan
      pengurugan baru boleh dilakukan apabila sudah ada persetujuan dari Direksi.
    15.5. Sebelum dilaksanakan penimbunan, pada area untuk penimbunan dibuatkan
      patok-patok sejarak 5 – 10 m, pada patok-patok tersebut dibuatkan ukurannya
      sehingga dapat diketahui kedalaman timbunan dan pail rencana.
    15.6. Material urugan yang dipakai untuk pekerjaan ini adalah pasir urug atau tanah urug
      (non cohesive soil), sesuai dengan persyaratan material urugan untuk pekerjaan
      ini, dengan ketentuan bahwa kandungan lempung/silt (yang lewat saringan no.

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      200) yang diperkenankan maksimum 20 %. Material urugan boleh diperkaya
      dengan batu-batu dengan perbandingan batu maksimum 60 % dari volume
      material urugan (Sirtu).                                  

    15.7. Pemborong harus melakukan test terhadap material urugan baik dengan metode
      pengujian Sand cone atau CBR (California Bearing Ratio) = 1,7 ton/m3, atau
                                    dry                         
      sesuai dengan persyaratan dan petunjuk yang diberikan oleh Perencana yang
      diajukan kepada Direksi dan apabila memenuhi syarat, untuk disetujui Direksi.
      Persetujuan pemilihan material itu harus dibuat tertulis oleh Direksi. Apabila
      sumber material urugan berubah maka setiap kali ada perubahan ketentuan
      mengenai persetujuan harus disetujui oleh Direksi.        
    15.8. Setelah daerah yang akan diurug bersih, pengurugan dilakukan secara bertahap
      perlayer atau lapis demi lapis dengan kisaran ketebalan ± 30 cm. Urugan dari tanah
      asli sampai dengan air tinggi rata-rata, urugan harus dipadatkan lapis per lapis
      dengan alat pemadat mesin giling kapasitas 8 ton, sehingga mencapai 95 % dari
      kepadatan optimal. Pemborong harus melakukan pemeriksaan material dan test
      kepadatan di lapangan sesuai dengan petunjuk Direksi.     
    15.9. Metode konstruksi pelaksanaan pekerjaan timbunan dilakukan sesuai dengan hasil
      penyelidikan tanah untuk menjamin kualitas dan menghindari penurunan atau
      kegagalan lain, dalam kondisi kering, pekerjaan timbunan atau pemadatan harus
      dilakukan dengan menambahkan air pada lapisan tanah yang dipadatkan.

   16. PEKERJAAN TALUD                                          
    16.1. Konstruksi Talud terdiri dari konstruksi pasangan batu kosong yang terdiri dari dua
      lapisan, yaitu lapisan batu armour serta lapisan rubble. Bentuk penampang dan
      ukuran talud, sesuai dengan gambar, mengikuti permukaan tanah. Pekerjaan
      pelindung talud ini berupa batu-batu gunung yang dipasang sepanjang talud dan
      pada tempat-tempat yang dianggap perlu oleh Direksi/pengawas lapangan.
    16.2. Pekerjaan talud dilaksanakan secara bertahap sejalan dengan pelaksanaan
      pengurugan, pemasangan filter cloth, pengurugan dan seterusnya.
    16.3. Filter cloth yang dipakai harus memenuhi persyaratan bahan untuk pekerjaan ini.
      Pemasangan filter cloth harus benar-benar teliti dan semua sambungan harus
      kokoh serta diberi overlapping sehingga terjamin tidak ada bagian-bagian yang

      bocor yang mengakibatkan urugan atau material bagian dalam masuk ke dalam
      pasangan batu kosong, atau keluar dari konstruksi talud.  

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
      a. Material batuan                                        
        1) Batu alamyang akan digunakan untuk batu pecah harus sesuai dengan
          ketentuan dalam JIS A 5006 (kuat mampat 500 kg/cm2 atau lebih), berat

          unit 2.5 hingga 2.7 ton/m3) atau sesuai persetujuan, dan haris diambil dari
          lokasi quarry yang disetujui, dan setiap batuan harus di dalam cakupan
          beratyang sesuai dengan lokasi yang ditunjukan di dalam gambar, kecuali
          bila secara khusus diizinkan olehPengawas Lapangan.   
        2) Di samping persetujuan yangsudah diberikan untuk borrow area,
          Pengawas Lapangan berhak untuk menunda setiap operasi yang berkaitan
          dengan pekerjaan pemasangan batu ini, jika material batu revetment
          tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Dalam
          kasus demikian, Pemborongharus mematuhi instruksi Pengawas
          Lapangan.                                             
      b. Pasir                                                  
        1) Pemborongharus menyelidiki dan meneliti, dengan biaya sendiri,lokasi
          borrow pit dimana bahan timbunan pasir yang cocok dapat diperoleh baik

          dalam jumlah maupunkuantitasnya. Contoh dan hasil pemeriksaan dari
          bahan timbunan pasir tersebut harus disampaikan kepada Pengawas
          Lapangan untuk disetujui sebelum memulai pekerjaan tersebut.
        2) Di samping persetujuan yang telah diberikan Pengawas Lapangan untuk
          pasir timbunan dan borrow pit, Pengawas Lapangan berhak untuk
          menunda setiap operasi sehubungan dengan timbunan, jika, menurut
          penilaian Pengawas Lapangan, pasir tidak memenuhi syarat untuk
          pekerjaan tersebut. Dalam kasus ini, Pemborong harus mematuhi instruksi
          Pengawas Lapangan.                                    

   17. PEKERJAAN BUIS BETON                                     
    17.1. Pembuatan Buis Beton Berongga dilakukan dengan menggunakan beton readymix

      dengan mutu K-300 yang di pabrikasi atau di Cor Site dengan mengguanakan
      batching plan. Hal ini dilakukan agar konstruksi breakwater kuat.
    17.2. Pekerjaan talud dilaksanakan secara bertahap sejalan dengan pelaksanaan
      Pekerjaan tulangan besi, pengecoran, dan Perawatan beton. 
    17.3. Material Material Pabrikasi/Precast/Pracetak Pabrikasi/Precast/Pracetak harus
      dibuat dengan menggunakan menggunakan Batching Plan sesuai denga
      kualifikasinya dan memiliki Jaminan Kualitas.             
      c. Material batuan                                        

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
        1) Batu alamyang akan digunakan untuk batu pecah harus sesuai dengan
          ketentuan dalam JIS A 5006 (kuat mampat 500 kg/cm2 atau lebih), berat
          unit 2.5 hingga 2.7 ton/m3) atau sesuai persetujuan, dan haris diambil dari

          lokasi quarry yang disetujui, dan setiap batuan harus di dalam cakupan
          beratyang sesuai dengan lokasi yang ditunjukan di dalam gambar, kecuali
          bila secara khusus diizinkan olehPengawas Lapangan.   
        2) Di samping persetujuan yangsudah diberikan untuk borrow area,
          Pengawas Lapangan berhak untuk menunda setiap operasi yang berkaitan
          dengan pekerjaan pemasangan batu ini, jika material batu revetment
          tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Dalam
          kasus demikian, Pemborongharus mematuhi instruksi Pengawas
          Lapangan.                                             
      d. Pasir                                                  
        1) Pemborongharus menyelidiki dan meneliti, dengan biaya sendiri,lokasi
          borrow pit dimana bahan timbunan pasir yang cocok dapat diperoleh baik
          dalam jumlah maupunkuantitasnya. Contoh dan hasil pemeriksaan dari

          bahan timbunan pasir tersebut harus disampaikan kepada Pengawas
          Lapangan untuk disetujui sebelum memulai pekerjaan tersebut.
        2) Di samping persetujuan yang telah diberikan Pengawas Lapangan untuk
          pasir timbunan dan borrow pit, Pengawas Lapangan berhak untuk
          menunda setiap operasi sehubungan dengan timbunan, jika, menurut
          penilaian Pengawas Lapangan, pasir tidak memenuhi syarat untuk
          pekerjaan tersebut. Dalam kasus ini, Pemborong harus mematuhi instruksi
          Pengawas Lapangan.                                    

   18. MATERIAL PELAPIS PABRIK BATUAN (GEOTEKSTIL)              
    18.1. Material geotextile, yang mungkin digunakan untuk lapisanyang dapat ditembus air
      pada permukaaan riprap harus memenuhi ketentuan berikut atau sepadan, dan

      tunduk kepada persetujuan Pengawas Lapangan sebelum memulai pekerjaan
      tersebut.                                                 
    18.2. Pemborong harus memberi usulan detil yang dilengkapi dengan sertifikat hasil test
      dan 8 (delapan) contoh geotextile dengan ukuran 400 m x 400 m ke Pengawas
      Lapangan.Pemberian contoh selambat-lambatnya7 (tujuh) harisebelum
      pemasangan. Geotextile tidak boleh dipasang sebelum disetujui olehPengawas
      Lapangan.Geotextile yang digunakan harus mempunyai spesifikasi dan
      persyaratan sebagaiberikut :                              

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
        Tensile strength      : 15 kN/M                        
        Tensile elongation    : 75/35%                         
        Extension at break    : 40%                            

        Performance energy (ave) : 4.1 kN/m                    
        CBR puncture strength (md/cd) : 2350                   
        Dynamic drop cone - Puncture (diam) : 23               
        Effective opening size (O ) : 0.10                     
                     90                                         
        Vertical water flow 50 mm head : 85                    
        Vertical water flow 100 mm head : 168                  
        Vertical Permeability : 3 x 10-3                       
        Horizontal water flow (20 k Pa) : 11                   
        Horizontal water flow (200 k Pa) : 2.9                 
        Nominal mass          : 200                            
        Thickness (2 k Pa)    : 1.9                            
        Grab Strength (md/cd) : 920/810                        
        Grab elongation (md/cd) : 75/40                        
        Rod Puncture Resistance : 400                          
        Apparent Opening Sife (O ) : 0.21                      
                     95                                         
        Permitivity           : 2.0                            
    18.3. Permukaan batu yang akan menerima penempatan material pelapis batuan pabrik
      (Geotekstil) harus diratakan dengan permukaan yang seragam mungkin, dan
      rongga harus diisi dengan pasir dan batu kerikil dengan toleransi ± 5 cm dari level
      dan kemiringan yang disetujui oleh Direksi dan Konsultan Pengawas.
    18.4. Pemasangan batu dilaksanakan dengan ukuran dan kemiringan sesuai dengan
      gambar rencana yang telah disetujui oleh Direksi /Konsultan Pengawas.
    18.5. Dalam pelaksanaan pengurugan dengan menggunakan pemadat tangan
      (tamping) harus diperhitungkan terhadap getaran-getaran yang terjadi yang bisa
      mempengaruhi konstruksi talud. Untuk itu disyaratkan menggunakan bahan
      urugan yang kaya dengan batu-batuan, terutama pada bagian yang sulit
      dipadatkan.                                               
    18.6. Batu pelindung talud harus dapat berfungsi dengan baik terhadap pengaruh
      gelombang dan arus laut. Untuk itu pemasangan batu pelindung (armor rock)
      dilakukan secara acak, namun diatur agar penempatannya mulai dari kaki talud
      hingga mencapai setinggi mungkin bidang miring talud. Batu yang berukuran lebih
      besar ditempatkan pada bagian yang lebih berat menahan pengaruh gempuran
      gelombang.                                                

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
    18.7. Pekerjaan plesteran dilakukan pada bagian luar dan dalam pasangan batu untuk
      lebih meningkatkan daya rekat pasangan batu tersebut. Diperlukan alat bantu
      (cetok, dan setrika kayu), untuk melaksanakan pekerjaan ini. Pekerjaan berlanjut

      sampai selesai dan dirapikan sesuai dengan gambar rencana.
    18.8. Pekerjaan pasangan pipa harus dilakukan setiap jarak 2 m, dengan ukuran pipa
      PVC 2.5’’.                                                
      a. dan juga bebas dari bahan – bahan yang dapat merusak seperti zat-zat yang
        reaktif alkali.                                         
      b. Komposisi gradasi terdiri dari butir- butir yang beraneka ragam besarnya,
        bervariasi antara 5 – 80 mm.                            

      c. Dalam segala hal syarat-syarat ini disesuaikan dengan ketentuan dalam SNI
        7394 2008.                                              

   19. PERSYARATAN LAIN-LAIN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN            
   PASAL 1. PERSYARATAN LAIN-LAIN                               

    1.1. Pihak Kontraktor diwajibkan agar dapat menyusun dan membuat gambar-gambar
      detail dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar
      bestek/gambar perencanaan yang telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan,
      namun masih dalam bentuk tahap toleransi dan telah dikordinasikan dengan baik
      kepada pihak Direksi teknis/konsultan Pengawas.           
    1.2. Gambar-gambar tersebut diajukan kepada Direksi untuk disetujui. Gambar revisi
      atau gambar-gambar detail harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diserahkan
      kepada Direksi pada waktu penyerahan Pekerjaan Pertama.   
    1.3. Pengurusan ijin-ijin dan wewenang yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
      pekerjaan Ekplorasi sumber daya alam, tambang maupun pihak-pihak terkait
      seperti Galian Tanah (Galian C) dan lainnya, menjadi tangungan pihak kontraktor

      pelaksana/pemborong.                                      
    1.4. Pengurusan ijin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan
      pemasangan instalasi sementara baik untuk air dan listrik, bila diperlukan sampai
      berfungsi dengan baik serta seluruh biaya yang diperlukan adalah menjadi
      tanggungan pihak Kontraktor pelaksana/Pemborong.          
    1.5. Pemborong dan Direksi tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap hal-hal yang
      tidak diinginkan pada pekerjaan yang dilaksanakan atau yang diawasi akibat
      pelaksanaan dan gambar/design yang salah.                 

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023      
    1.6. Selama masa pelaksanaan kegiatan proyek, pihak Pemborong harus memenuhi
      kewajibannya kepada pihak Owner/Pemilik pekerjaan yang dalam hal ini diwakili
      oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara atau pihak Dinas terkait

      (wilayah kerja terdekat yang ditunjuk)sebagai berikut :   
    a. Membayar uang pas masuk pelabuhan bagi semua tenaga kerja yang terlibat dalam
      pelaksanaan proyek selama untuk kepentingan pribadi masing-masing, kecuali
      pada areal kerja/lokasi kegiatan proyek.                  
    b. Membayar uang pas kendaraan, baik kendaraan roda dua, roda empat atau sejenis
      lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali pada areal kerja/lokasi kegiatan
      proyek.                                                   
    c. Membangun pagar sementara pada batas lahan yang disediakan/diserahkan untuk
      sementara selama pelaksanaan proyek kepada pihak proyek/pemborong pelaksana
      atas beban Pemborong. Pagar sementara harus dibersihkan kembali dan
      menyingkirkan bahan-bahan bekas bongkarannya ke tempat yang ditentukan oleh
      Direksi atas beban Pemborong.                             
    d. Lahan yang diserahkan kepada Pemborong untuk lokasi kegiatan proyek, termasuk

      untuk lokasi Direksi Keet, Kantor Pemborong, gudang, bahan dan lapangan
      penumpukan dibebaskan dari kewajiban persyaratan sewa tanah dan lapangan
      penumpukan oleh pihak Pemborong.                          

   PASAL 2. PERUBAHAN-PERUBAHAN                                 
    2.1. Semua ketentuan-ketentuan dalam RKS ini dan gambar-gambar kerja dapat
     diubah dan/atau ditambah, sesuai kebutuhan dimana perlu, akan tetapi semua hal
     tersebut harus dilakukan pada waktu pemberian penjelasan dari pekerjaan ini

     (aanwijzing) dan dituangkan berita acara.                  
    2.2. Perubahan-perubahan pada waktu pelaksanaan apabila menurut Direksi
     diperlukan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

                            Sofifi, Mei 2023                    

                       DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN             
                         PROVINSI MALUKU UTARA                  
                        PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                

                           MUHJA LA SAIHI, S.Pi                 
                         NIP . 19830101 200501 1 011            

                        Pekerjaan Pembangunan Dermaga PP Tuada  
                                Tahun Anggaran APBD - 2023