Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah (Dak)

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU   TENGAH                        

             DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH                      

           Alamat : Jln. Tammauni Pue Ballung, Kompleks KTM Tobadak, Kab. Mamuju Tengah

                    URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                             

  PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH (DAK)                            

  DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH         

  I. PENDAHULUAN                                                          

          1. DATA PROYEK                                                  
         Kegiatan         : PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
                          DAERAH                                          

         Pekerjaan        : PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
                          DAERAH                                          

         Lokasi           : KECAMATAN TOBADAK                             
         Nilai HPS        : TERLAMPIR                                     
         Sumber dana      : DAK                                           
         Tahun anggaran   : 2023                                          

       Waktu pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender      

      2. LATAR BELAKANG PEKERJAAN A) DASAR HUKUM                          
            • Undang – undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;  

            • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
              04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
              Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); dan
            • Pepres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
              Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.        

         B) GAMBARAN KHUSUS                                               
               Proses metabolisme tubuh manusia menghasilkan bahan buangan berupa gas,

            cairan, dan padatan. Buangan padatan dikenal dengan istilah tinja yang sebagian
            besar terdiri dari senyawa-senyawa organik, cairan dan bakteri. Buangan cairan dan
            padatan (tinja) tersebut walaupun sudah melalui pengolahan dalam tangki septik
            namun masih memiliki kandungan organic yang tinggi sebagai bahan yang
            berpotensi mencemari lingkungan hidup, mengingat limbah tinja mempunyai nilai

            BOD (Biological Oxygen Demand) nilai TSS (Total Suspended Solid) serta kandungan
            bakteri coliform dalam jumlah yang besar. Selain itu keberadaan limbah tinja juga
            dapat menimbulkan masalah sosial, yaitu dari segi estetika, bau yang tidak sedap,
            serta dampak kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
            2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana setiap pembuangan limbah

            termasuk limbah buangan padat (tinja) harus diolah terlebih dahulu sebelum
            dibuang kelingkungan. Oleh karenanya dengan dibangunnya IPLT di Kabupaten
            Mamuju Tengah diharapkan dapat menampung dan mengolah hasil pengurasan
            lumpur tinja sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak menimbulkan masalah
            kesehatandan kenyamanan lingkungan kabupaten. Instalasi Pengolahan Lumpur
            Tinja (IPLT) merupakan bangunan pengolahan khusus lumpur tinja sebelum dibuang
            ke lingkungan atau badan air. Pengolahan lumpur tinja bertujuan untuk mengurangi
            dampak pencemaran terhadap lingkungan. Untuk itu ketersediaan sarana dan
            prasarana perkotaan khususnya Pembangunan Gedung Perpustakaan dan

            Kearsipan Daerah Kab. Mamuju Tengah merupakan hal yang sangat mendesak
            karena pada saat ini belum tersedia fasilitas untuk literasi. 

               Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Pusat,
            pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus
            Tahun Anggaran 2023 melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan
            dan Kearsipan Daerah Kab. Mamuju Tengah.                      

               Pelaksanaan fisik (konstruksi) sesuai dengan persyaratan dan standar teknis
            yang berlaku Kontraktor perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh agar

            Kontraktor mampu menghasilkan bangunan yang memadai dan layak diterima
            menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini
            merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawasan dan Kontraktor Pelaksanaan yang
            memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
            diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Konsultan

            Pengawas dan Kontraktor Pelaksana.                            

      3. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN                                      

         1. Maksud dari pekerjaan ini adalah agar Penyedia Jasa melaksanakan kegiatan
            “Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah” dan menghasilkan
            bangunan sesuai dengan persyaratan dan standar teknis yang berlaku sehingga
            diharapkan dapat menjadi tempat menambah wawasan bagi masyarakat di
            Kabupaten Mamuju Tengah.                                      

         2. Tujuan pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil “Pembangunan Gedung
            Perpustakaan dan Kearsipan Daerah” yang bermutu dan berkualitas serta dapat
            dipertanggungjawabkan dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang sesuai KAK
            ini.                                                          

      4. PENERIMA MANFAAT                                                 

               Dari sistem Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
            mengurangi minat baca bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah.

      5. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN A. METODE PELAKSANAAN               
            Dalam rangka Pembangunan cakupan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan

            Kearsipan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah maka Pemerintah Kabupaten
            Mamuju Tengah merencanakan untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan dan
            Kearsipan Daerah dan Bangunan pelengkap/pendukung lainnya. Selain itu, untuk
            mendukung pengoperasian sistem secara efektif dan efesien.    

         B. WAKTU PELAKSANAAN                                             
            Jangka waktu Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
            dilaksanakan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender.

      6. BIAYA YANG DIPERLUKAN                                            

           Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus T.A. 2023 dalam DPA
         Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Mamuju Tengah dengan nilai fisik sebesar Rp.
         9.750.000.000,- ( Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

      7. SASARAN DAN LINGKUP PEKERJAAN                                    
           Sasaran pekerjaan adalah terwujudnya minat baca untuk seluruh masyarakat

         Kabupaten Mamuju Tengah secara umum adalah sebagai berikut:      
          1. Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.        

 II. DATA PENUNJANG 1. DATA DASAR                                         

         Data dasar kegiatan ini adalah di lokasi tersebut dan harus mengikuti/berpedoman pada
        batas - batas tanahnya yang sah serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku
        pada Bangunan Sipil, Arsitektur, Lingkungan maupun ME, antara lain:

        1. Persyaratan Daerah Pembangunan Kab. Mamuju Tengah              
        2. Persayaratan struktur bangunan                                 

     2. DATA TEKNIS                                                       

            Dalam melaksanakan “Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah”
        mengacu pada standar pembangunan gedung yang ada untuk mencapai output kegiatan
        yang memenuhi kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan regulasi
        pemerintah yang berlaku saat ini. Standar teknis dan regulasi yang dimaksud di atas antara
        lain adalah:                                                      

        ▪  Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang
           bersangkutan dengan permasalahan bangunan dan lingkungan;      
        ▪  Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan
           bangunan yang direncanakan.                                    

     3. PENGALAMAN PEKERJAAN                                              
            Pengalaman kerja suatu perusahaan dalam bidang yang sama akan berpengaruh

        terhadap kinerja suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu karya Pembangunan
        Fisik Konstruksi, sehingga menghasilkan karya pembangunan yang optimal dan dapat
        dipertanggung jawabkan secara teknis profesional.                 

     4. REFERENSI HUKUM                                                   
            Dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa berdasar pada referensi hukum :

            Pedoman, kriteria, referensi hukum dan standar yang digunakan dalam

        menyelesaikan pekerjaan ini adalah yang berlaku di Indonesia secara umum dan khusus.
III. KELUARAN                                                             

        Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa adalah terbangunnya “Pembangunan Gedung
     Perpustakaan dan Kearsipan Daerah”. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini, lebih lanjut akan
     diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:                

     1. Preliminasry;                                                     
     2. Gedung Perpustakaan;                                              

     3. Pagar, Sarana dan Prasarana Lingkungan;                           

IV. PERALATAN MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PENGGUNA ANGGARAN     

         Peralatan, Material dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna anggaran antara lain
     adalah :                                                             

     1. Gambar Perencanaan atau DED;                                      
     2. Konsultasi teknis dengan Konsultan Pengawas dan Unsur Teknis (PPTK) Dinas Perpustakaan
        dan Kearsipan Daerah Kab. Mamuju Tengah.                          

     3. Peralatan dan Material disediakan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan kebutuhan yang
        dipersyaratkan.                                                   

V.    LINGKUP HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA                             

        Penyedia jasa mempunyai hak dan kewajiban yang meliputi :         
     1. Mendapat informasi dan konsultasi teknis dari pengguna jasa;      
     2. Mendapatkan kontrak yang jelas sesuai dengan aturan konsultansi Indonesia dan

        memperoleh pembayaran sesuai dengan kontrak.                      
     3. Melaksanakan penugasan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) dari Pemerintah Daerah
        Kabupaten mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat melalui           

        SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Mamuju Tengah   

        Provinsi Sulawesi Barat;                                          
     4. Menghasilkan bangunan “Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah”
        yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan aturan teknis yang ada sebagai bentuk
        pengembangan sumber daya manusia.                                 

VI.  JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN                                   
     1. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus selalu
        memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

     2. Secara keseluruhan waktu yang disediakan untuk melakukan penyelesaian kegiatan
        Pekerjaan “Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah” Dinas
        Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sampai diserahkannya
        pekerjaan serta laporan proyek selesai maksimal 180 (Seratus Delapan Puluh) hari
        Kalender.                                                         

VII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN, PERALATAN DAN PERSONIL                       

      1.  Kualifikasi Perusahaan                                          

       NO.                          URAIAN                                
           Melampirkan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada perubahan)
        1                                                                 
        2  Melampirkan KTP/SIM Pemilik Perusahaan                         

        3  Melampirkan Perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor
           Induk Berusaha (NIB) dari OSS                                  

        4  Melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi dengan Klasifikasi :
          - Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Yang masih Berdasarkan PM No.19 Tahun 2014
          Bangunan Pendidikan (BG007) berlaku                             

          atau                                                            
          - Konstruksi Gedung Pendidikan Dari OSS Berdasarkan Undang-Undang
          (BG006)                           Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                                 yang masih                               
                                            Konstruksi sebagaimana telah  
                                 berlaku                                  
                                            diubah Undang-Undang Nomor 11 
                                            Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan
                                            Peraturan Pemerintah Nomor    
                                            5 Tahun 2021 tentang          
                                            Penyelenggaraan               
                                            Perizinan Berusaha Berbasis   
                                            Resiko                        
        5  Melampirkan NPWP Perusahaan dan KSWP status valid berupa Screenshot
           Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4
           (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk
        6                                                                 
           pengalaman subkontrak dengan Melampirkan ( Kontrak dan PHO )   
           Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
           a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka 6
              untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak

              Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);     
        7  b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan
              dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
              ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
              miliar rupiah).                                             

          Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:   
          SKP = KP – P, dimana                                            
          KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:              
           a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima)
             paket pekerjaan; dan                                         
       8                                                                  
           b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6
             (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.                           
           P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.    
           N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat
             bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.        

      2.  Peralatan                                                       
          Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan,

          yaitu:                                                          

            No  Jenis                            Kapasitas   Jumlah       
            1   Excavator                        80-140 HP     1          

            2   Truck Mixer                      Min 3 m3      1          
            3   Concrete Mixer                  0,3 – 0,6 m3   2          

            4   Vibratory Roller                 Min 5 Ton     1          
            5   Genset                          5000 Watt      1          
            6   Scafoulding                    2500 Kg/ Tiang  1          
      3.  Tenaga Personil                                                 
            Untuk melaksanakan seluruh lingkup kegiatan tersebut, diperlukan tenaga teknik
          yang memiliki kemampuan dan kapabilitas (profesionalisme) yang memadai. Adapun

          tenaga teknik yang harus disiapkan oleh pihak penyedia jasa sebagai berikut :

              JABATAN DALAM                                               
                 PEKERJAAN   PENGALAMAN        SERTIFIKAT KOMPETISI       
         NO.                                                              
                YANG AKAN DI     (Tahun)             KERJA                
                LAKSANAKAN                                                
                                          Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan
          1  Pelaksana             2                                      
                                          Gedung (TS 051)                 
          2  Ahli K3 Konstruksi    0      Ahli K3 Konstruksi (603)        
             (Madya)                                                      

        a. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab:                          

           •  Bertanggung jawab atas semua layanan jasa konstruksi sesuai dengan Kerangka
              Acuan Kerja (KAK), baik secara kualitas maupun kuantitas pekerjaan.
           •  Mengkoordinasikan semua aktifitas, baik secara lisan maupun tertulis dengan

              pemberi tugas sehubungan dengan spesifikasi teknis yang berkaitan.
           •  Melakukan asistensi dan menyiapkan / menyelesaikan laporan – laporan serta
              semua dokumen sesuai dengan ketentuan.                      
        b. Ahli K3 bertanggung jawab:                                     

           Ahli K3 bertanggung jawab atas semua keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi
           baik secara kualitas maupun kuantitas. Ahli K3 melakukan dan menyiapkan semua
           keperluan K3 serta melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dalam hal

           Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lokasi konstruksi.          

  3. HARGA PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN                                      
            Untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung
      Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, maka harga perkiraan biaya pekerjaan fisik yang

      diperlukan termasuk pajak – pajak adalah sebesar Rp.9.750.000.000.- termasuk PPN 11%

  4. LAPORAN                                                              
     Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah : a. Laporan
     Harian berisi antara lain :                                          

        • Nama hari dan tanggal;                                          
        • Kondisi Cuaca;                                                  
        • Bahan yang didatangkan dan yang digunakan;                      
        • Peralatan yang digunakan;                                       
        • Jumlah Personil dan pekerja di lapangan;                        

        • Estimasi volume yang diselesaikan;                              
        • Rencana kerja hari berikutnya;                                  
        • Kendala – kendala yang terjadi selama satu hari.                
     b. Laporan Mingguan berisi antara lain ;                             

        • Laporan kemajuan pekerjaan yang merupakan akumulasi pekerjaan harian selama satu
          minggu.                                                         
     c. Laporan Bulanan berisi antara lain                                

        • Laporan kemajuan pekerjaan yang merupakan akumulasi pekerjaan selama satu bulan.
     d. Dokumentasi                                                       

       Dokumentasi dibuat pada kondisi eksisting 0% (MC – Nol), pelaksanaan pekerjaan (Opname)
       25%, 50%, 75% dan pekerjaan selesai 100 % (MC – 100) menggunakan aplikasi yang
       menunjukkan keterangan koordinat lokasi.                           

                        BAB II RENCANA KERJA                              

  A. METODE PELAKSANAAN                                                   

     Dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,
     kontraktor akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengumpulkan datadata yang ada
     kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, juga terhadap studi terdahulu yang
     bersangkut paut dengan pekerjaan ini. Penyesuaianpenyesuaian dengan kondisi alam dan

     lingkungan sekitar lokasi, serta pendalaman atas aspek sosial yang ada dalam lingkup/cakupan
     lokasi pekerjaan.                                                    

  B. TAHAPAN PELAKSANAAN                                                  

     Urutan kegiatan pelaksanaan pekerjaan ini dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu :

     a. Persiapan                                                         

       Untuk penanganan pekerjaan perlu dilakukan persiapan berupa mobilisasi tim kerja,
       peralatan dan menyusun rencana kerja awal.                         
     b. Peninjauan Lapangan                                               

       Peninjauan lapangan dimaksud untuk mengetahui secara pasti situasi / kondisi lapangan
       dimana pekerjaan fisik tersebut akan dibangun.                     
     c. Survey Data Pengukuran                                            

       Terkait dengan point b di atas maka perlu dilakukan pengukuran setiap item pekerjaan,
       sketsa lokasi dan aksesnya, serta peraturan tertentu yang berkaitan dengan penanganan
       pekerjaan tersebut.                                                

     d. Pembuatan Shop Drawing                                            
       Shop Drawing harus dibuat oleh rekanan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian data

       perencanaan dengan kondisi eksisting saat pekerjaan akan dilaksanakan.
       Melanjutkan Shop Drawing dengan penyesuaian pada bagian-bagian tertentu yang
       dianggap perlu, pada tahap ini tim surveyor mulai melakukan konsultasi kepada pengelola
       kegiatan atau instansi terkait.                                    

     e. Penyusunan Syarat Administrasi Dan Spesifikasi Teknis             
       Rencana kerja dan syarat-syarat disusun berdasarkan peraturan Khusus yang berlaku dan

       ketentuan khusus yang ditentukan oleh pengelola kegiatan, dan disesuakan dengan gambar
       shop drawing yang telah mendapat persetujuan.                      
     f. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya                                 

       Rencana anggaran biaya disusun berdasarkan rencana kerja dan syarat-syarat, jenis dan
       mutu bahan yang digunakan, yang disusun dalam suatu daftar terperinci lengkap dengan
       analisa harga satuan.                                              
     g. Konsultasi dan Asistensi Kerja                                    
       Konsultasi / asistensi dilakukan minimal setiap tahapan pekerjaan akan dimulai dan selesai.
       Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan - masukan berharga untuk kelanjutan /
       kelancaran pekerjaan perencanaan, dimana hal-hal yang dianggap belum memenuhi

       tuntutan dan aspirasi pengelola dapat diselesaikan dan diakomodir untuk hasil pekerjaan
       yang lebih berkualitas.                                            
     h. Pengawasan Berkala                                                

       Untuk terlaksananya pembangunan fisik sesuai rencana, maka konsultan pengawas dapat
       berkonsultasi dengan konsultan perencana agar dapat memperoleh masukan dari konsultan
       perencana selama masa konstruksi.                                  

  BAB III PENUTUP                                                         

       Demi kelancaran dan kesesuaian rencana teknis serta segi manfaat kegiatan, kontraktor
  pelaksana diharapkan mempelajari hal – hal dan ketentuan yang di jelaskan di atas dengan
  berdasarkan pada Kerangka Kerja Acuan (KAK), Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS) dan
  Spesifikasi Teknis. Diharapkan kepada tim kerja kontraktor pelaksana agar dalam penanganan
  pekerjaan yang dipercayakan kelak agar bersedia dikonfirmasi jika diperlukan demi mencapai hasil

  kerja yang optimal sebagaimana yang diharapkan.                         
       Pelaksana lapangan selama berlangsungnya pekerjaan agar senatiasa berada di lapangan

  untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, memberikan informasi kepada pengawas atau direksi
  tentang perkembangan pekerjaan dan masalah yang ada agar dapat segera diambil langkah
  penyelesaian masalah (jika ada).                                        

                                               Tobadak, 27 Maret 2023     

                                    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN              
                            DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KAB.  
                                       MAMUJU TENGAH                      

                                       Ir. TRIKORA WAHAB                  
                                    Nip. 19631130 199303 1 004