Penyusunan Dokumen Ssk Kabupaten Manokwari Selatan

DINAS  PEKERJAAN      UMUM                              

         KABUPATEN      MANOKWARI      SELATAN                         

                  URAIAN     SINGKAT                                   

                       PEKERJAAN   :                                   

      PENYUSUNAN     DOKUMEN    STRATEGI   SANITASI                    

                    KABUPATEN/KOTA                                     

                           (SSK)                                       

                         LOKASI:                                       

           KABUPATEN    MANOKWARI     SELATAN                          

                 TAHUN  ANGGARAN     2025                              

                        URAIAN SINGKAT                                 

           DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)                   

                KABUPATEN  MANOKWARI SELATAN                           

1. LATAR BELAKANG                                                      

   Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan
masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan 3

dimensi yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah merumuskan Sustainable Development Goals (SDGs) yang
memiliki 17 tujuan beserta indikatornya yang saling terkait dengan 169 target yang diharapkan

dapat tercapai pada tahun 2030. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan
pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air

bersih dan sanitasi yang secara khusus dibahas pada tujuan ke-6 SDGs. Untuk mencapai tujuan
ke-6 tersebut dibutuhkan strategi yang harus disusun untuk ketercapaian program peningkatan

sarana air bersih dan sanitasi layak.                                  

   Pengelolaan Sanitasi. Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari 16 urusan wajib yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang dalam
pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu

pembangunan sanitasi dijadikan salah satu prioritas pembangunan di kabupaten/kota. Strategi
Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen perencanaan strategis sanitasi jangka menengah

yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus

menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi
bagi masyarakat di daerahnya.                                          

   Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah menyusun Dokumen Strategi Sanitasi

Kabupaten (SSK) Kabupaten Manokwari Selatan melalui Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi (PPSP), yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah Republik Indonesia

(melalui Bappenas) untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan

secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyusunan dokumen ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk memperbaiki perencanaan

dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor

sanitasi kabupaten.                                                    

   Kabupaten Manokwari Selatan belum mempunyai Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten

(SSK) sehingga perlu dilakukan Pembuatan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang akan disusun mengacu kepada 4 karakteristik

utama yang akan tercermin dalam prosesnya maupun produknya, yaitu:     

1. Intersektor dan terintegrasi;                                       

2. Mensinkronkan pendekatan top down dengan bottom up;                 

3. Skala Kabupaten; dan                                                

4. Berdasarkan data empiris (dari studi–studi pendukung SSK).          

   Penyusunan Dokumen SSK ini digunakan untuk mengetahui program-program strategi
sanitasi kabupaten yang berkelanjutan dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan program-

program sanitasi 5 (lima) tahun mendatang.                             

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                   

   2.1. Maksud                                                         

 Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen SSK Kabupaten Manokwari Selatan adalah:

 1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program kegiatan, dan

   pelaksanaan kegiatan yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi jangka menengah
   sekaligus menjadi wujud perhatian lebih dari Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan

   sanitasi bagi masyarakat dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka

   Menengah Daerah (RPJMD) dari Sektor Sanitasi di Kabupaten Manokwari Selatan.

 2. Sebagai Kerangka Kerja (frame work) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Kelompok
   Kerja (POKJA) untuk mendapatkan gambaran tentang profil sanitasi dan strategi Sanitasi

   Kabupaten Manokwari Selatan yang komprehensif dalam pengelolaan sanitasi untuk
   periode lima tahun (2025-2029) mendatang.                           

2.2. Tujuan                                                            

Tujuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Manokwari Selatan adalah:

 1. Sebagai pendukung dokumen perencanaan Kabupaten Manokwari Selatan (RPJMD, RTRW,

   RDTR, RPIJM) dalam pencapaian sasaran pembangunan sektor sanitasi melalui rencana

   program kegiatan, indikasi pendanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan
   efisien.                                                            

 2. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan strategi, langkah kebijakan dan

   penyusunan program kerja tahunan sektor sanitasi serta sebagai acuan bagi pihak swasta
   dan masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten

   Manokwari Selatan.                                                  

2.3. Sasaran                                                           

   Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen

Strategi Sanitasi Kabupaten Manokwari Selatan yang terintegrasi dengan dokumen
perencanaan Kabupaten Manokwari Selatan lainnya, seperti RPJMD, RTRW, RDTR, RPIJM, dalam

pencapaian sasaran pembangunan sektor sanitasi melalui rencana, program kegiatan, indikasi
pendanaan serta pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien untuk periode 5 (lima)

ke depan.                                                              

3. DASAR HUKUM                                                         

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :          

 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan

   Hidup;                                                              

 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;               

 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;       

 4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan
   Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389); 

 5. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

   Pembangunan Berkelanjutan;                                          

 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standard Pelayanan Minimal;

 7. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka

   Menengah Nasional Tahun 2020-2024;                                  

 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
   Masyarakat (STBM);                                                  

 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017

   tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;     

 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018
   tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan

   Rakyat;                                                             

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar

   Pelayanan Mininal;                                                  

 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan
   Sanitasi Berkelanjutan di Daerah tahun 2022-2024.                   

4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA                                       

Pengguna jasa adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. 

5. SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN MEKANISME PELAKSANAAN              

   Pelaksanaan pekerjaan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten

Manokwari Selatan diperlukan sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

termasuk PPN yang bersumber dari APBD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025
dan akan dilaksanakan secara kontraktual selama 90 (Sembilan Puluh) hari.

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                             

   6.1. Lokasi Kegiatan                                                

   Wilayah kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Manokwari

Selatan adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Manokwari Selatan.       

   6.2. Ruang Lingkup Kegiatan                                         

   Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah:                         

Ruang lingkup substansial dari pekerjaan/kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi

Kabupaten (SSK) Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:              

 a. Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi.                

 b. Penyusunan Kerangka Pembangunan Sanitasi;                          

 c. Penyusunan Strategi Pengembangan Sanitasi;                         

 d. Penyusuan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi;       

 e. Finalisasi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten;                    

 f. Skenario Pembangunan Sanitasi, meliputi:                           

    Penetapan Visi dan Misi Sanitasi                                  

    Penetapan Zona dan Sistem Sanitasi                                

    Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi                 

    Analisis kemampuan pendanaan APBD Kabupaten untuk sanitasi        

    Perumusan strategi pengembangan sanitasi                          

    Daftar indikasi program dan kegiatan pengembangan sanitasi        

    Perumusan monitoring dan evaluasi capaian SSK                     

 g. Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi, meliputi:                     

    Identifikasi program, kegiatan, besaran pendanaan dan indikasi sumber pendanaan yang

     diperlukan untuk mencapai sasaran                                 

    Identifikasi sumber pendanaan indikatif dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun

     sumber lainnya.                                                   

    Penyusunan deskripsi program/kegiatan yang belum jelas sumber pendanaan (funding

     gap).                                                             

   Demikian Uraian Singkat ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi penyedia jasa

dalam melakukan pekerjaan.                                             

                                     Ransiki, 22 Agustus 2025          
                                        DISUSUN OLEH                   
                                  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN             
                                            (PPK)                      

                                      FERDIN INDEN, S.Sos              
                                      NIP. 19790226199712 1 001