Pembangunan Turap Lahan Rsud Tipe D Camba

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                        

         A. URAIAN UMUM                                           

1.1. PEKERJAAN                                                    

     a. Pekerjaan ini adalah meliputi pekerjaan Pembangunan Turap Lahan RSUD Tipe D
       Camba Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.                 

     b. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang,
       buruh dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan
       dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.                     

     c. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar

       Rencana, Bill of Quantity (BoQ), Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta
       Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.              

1.2. TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL                              
     Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak Kontraktor Pelaksana harus menyediakan
     tenaga-tenaga ahli dan terampil dalam suatu struktur organisasi untuk menjalankan
     kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam ini yang bersertifikat dan
     disetujui oleh pemberi tugas. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta

     kualifikasinya, minimal sebagai berikut :                    
                            TINGKAT              PENGALAMAN       
                  JUMLAH               SERTIFIKAT /               
 NO.                                                              
     JABATAN / POSISI      PENDIDIKAN /              /            
                   (ORG)               KUALIFIKASI                
                            IJAZAH                 TAHUN          
 A. TENAGA TERAMPIL                                               
                                     SKT Terampil Kelas 1         
                         S1 Arsitektur / Sipil/                   
 1.  Pelaksana Lapangan 1            / Pelaksana Bangunan 2       
                          D3/ SMK/ SMA                            
                                        Gedung                    
     Ahli Muda                       Memiliki Sertifikat Ahli     
 2.  Keselamatan    1     S1 Arsitektur / Sipil Muda Keselamatan 3

     Konstruksi                         Konstruksi                
                                                                       S1 Arsitektur / SKA Muda Ahli 3
 B. TENAGA PENDUKUNG                                              
                                                                       Lanscape   Lancape (103)
                          S1 Arsitektur/ Sipil/                   
 1.  Drafter        1     D3/ SMK/ SMA   Ijazah      3            

                            Sederajat                             
     Tenaga Teknis        S1 Arsitektur/ Sipil/                   
 2.                 1                    Ijazah      3            
     Lapangan             D3/ SMK/ SMA                            
                            Sederajat                             

 3.  Administrasi dan 1   SMA/ STM/ SMK  Ijazah      3            
     Keuangan               Sederajat                             

 4.  Logistik       3     SMA/ STM/ SMK  Ijazah      3            
                            Sederajat                             

1.3. PERALATAN UTAMA DAN PENDUKUNG                                
     Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan, alat-alat pengangkut dan
     peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus
     dalam kondisi baik. Adapun daftar peralatan dan spesifikasinya sebagai berikut :

     A. Peralatan Utama                                           

 No                              Kapasitas       Jumlah           
           Nama Peralatan Utama                                   
 1.  Dump Truck                    3,5 ton       3 unit           
 2.  Excavator                  PC.200/0.93 M3   1 unit           
  3  Pick Up                       1 Ton         3 unit           

 4.  Concrete Mixer              0,3-0,6 m3      3 unit           
 5.  Concrete Vibrator             10 hp         1 unit           
 6.  Breaker                       2 Ton         1 unit           

     B. Peralatan Pendukung                                       

 No           Nama Alat          Kapasitas       Jumlah           

 1.  Concrete Pump                  -            1 Unit           
 3.  Pick Up                      1 Ton          3 Unit           
 4.  Generator Set                20 KVA         1 Unit           

 5.  Stemper                        -            1 Unit           
 6.  Peralatan K3                   -            1 Set            
 7.  Alat Ukur (Theodolite)         -            1 Unit           
 8.  Pompa Air                      -            1 Unit           
 9.  Peralatang Tukang              -            1 Set            

1.4. BATASAN/PERATURAN                                            

     Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :
     a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
     b. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
       Gedung                                                     
     c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
       Barang / Jasa Pemerintah.                                  

     d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 07/PRT/M/2011
       tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi      
     e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 45/PRT/2007 tentang Pedoman Teknis
       Pembangunan Bangunan Gedung Negara.                        
     f. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan
       Teknis Bangunan Gedung                                     
     g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan
       Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan     
     h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan

       Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
       Lingkungan                                                 
     i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
       Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan            
     j. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman
       dan Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana
       Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung.           
     k. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)

     l. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)       
     m. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982)                  
     n. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
     o. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
     p. SKSNI T-15-1991-03                                        
     q. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI)                       
     r. Algemenee Voorwarden (AV)                                 
     s. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2002
     t. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI T-15-1991-03

       dan SNI 03-XXXX-2002                                       
     u. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002
     v. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung, SKBI –
       1.3.53.1987                                                
     w. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D
       Pratama                                                    
     x. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis
       Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit                         

     i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah RI Nomor 12
       Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah
       melalui penyedia                                           
     ii. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
       Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
    iii. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan                         
     y. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit        
1.5. DOKUMEN KONTRAK                                              

     a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :
         Surat Perjanjian Pekerjaan                              

         Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran           
         Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan                         
         Rencana Kerja dan Syarat-syarat                         
         Addendum yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan selama masa
          pelaksanaan                                             

     b. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya

       yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan
       gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor
       wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Pengawas Lapangan.

       Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :
       1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka
          gambar detail yang diikuti.                             
       2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan
          angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang

          jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi,
          harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.
       3. Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti
          kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas
          mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan
          keputusan Konsultan Pengawas.                           
       4. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan
          lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga

          sebaliknya.                                             
       5. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar
          setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara
          penjelasan pekerjaan.                                   

     c. Bila akibat kekurangtelitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pelaksanan
       pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan,
       maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap
       konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya

       kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi
       apapun dari pihak-pihak lain.                              

         B. LINGKUP PEKERJAAN                                     

2.1. KETERANGAN UMUM                                              
     a. Pekerjaan Pembangunan Turap Lahan RSUD Tipe D Camba Kabupaten Maros
       Tahun Anggaran 2023 tersebut secara umum meliputi pekerjaan standar maupun non
       standar.                                                   

     b. Secara teknis, pekerjaan ini mencakup proses pembangunan dari persiapan sampai

       dengan pembersihan/pemberesan halaman, dan dilanjutkan dengan masa
       pemeliharaan seperti yang ditentukan, mencakup :           
       a. Pekerjaan Persiapan                                     
       b. Penerapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi) 
       c. Pekerjaan Turap                                         
       d. Pekerjaan Drainase dan Sumur Resapan                    
       e. Pekerjaan Plat Duicker dan Gorong-gorong                
       f. Pekerjaan Perkerasan Jalan                              
       g. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik                         

2.2. URAIAN PEKERJAAN                                             

     a. Pekerjaan Persiapan, meliputi :                           
        Mobilisasi dan Demobilisasi                              
        Pengukuran dan pemasangan Bowplank                       
        Pembuatan direksi keet                                   

        Dll.                                                     

     b. Pekerjaan Struktur, meliputi :                            
        Pekerjaan Pondasi Poer                                   
        Pekerjaan Pondasi Batu Gunung                            
        Pekerjaan Beton                                          

        Dll.                                                     

     c. Pekerjaan Lingkungan                                      
        Pekerjaan Drainase                                       
        Jalan                                                    
        dll.                                                     

     d. Pekerjaan lain-lain                                       
       Pekerjaan yang jelas terkait langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa
       dipisahkan dengan pekerjaan utama sesuai dengan gambar dan RKS

         C. PENUTUP                                               

1. Uraian pekerjaan yang belum termuat dalam ketentuan dan syarat-syarat ini tetapi didalam

   pelaksanaannya harus ada, maka pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan setelah ada
   perintah tertulis dari Pemimpin Proyek dan akan diperhitungkan dalam pekerjaan tambahan.
2. Apabila terdapat jenis pekerjaan yang semula diestimasi oleh Konsultan Perencana perlu
   dikerjakan dan sudah termuat dalam Daftar Rencana Anggaran Biaya, tetapi menurut
   pertimbangan Pemberi Tugas yang dapat dipertanggungjawabkan tidak perlu lagi
   dilaksanakan, maka atas perintah tertulis dari Pemberi Tugas pekerjaan tersebut tidak
   dilaksanakan dan akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurangan.

3. Apabila terdapat perbedaan antara gambar, spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya,
   maka sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan harus diadakan rapat terlebih dahulu untuk
   mendapatkan kepastian.                                         

     Kuasa Pengguna Anggaran                                      
           (KPA)                                                  

         Sukri, ST., MM.                                          
     Nip. 19830411 200903 1 004