Belanja Bangunan Unit Transfusi Darah (Utd)

URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                               

A. PENJELASAN UMUM                                                        

PASAL 1 URAIAN UMUM                                                       
1.1. PEKERJAAN                                                            
     A. Pekerjaan ini adalah meliputi Pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD)

     B. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang,
        buruh dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan
        dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.                            
     C. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar
        Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addenda yang disampaikan
        selama pelaksanaan.                                               
1.2. BATASAN/PERATURAN                                                    

     Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :     
     D. Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
     E. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
     F. Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas
        Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
        Barang/Jasa Pemerintah.                                           
     G. Peraruran Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                                 
     H. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman
        Pengadaan Jasa Konstruksi                                         
     I. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan
        Teknis Bangunan Gedung                                            
     J. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan
        Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan            
     K. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
        Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
     L. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
        Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan                   
     M. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman
        dan Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana
        Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung.                  
     N. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)    
     O. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)               
     P. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982)                          
     Q. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
     R. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
     S. SKSNI T-15-1991-03                                                
     T. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI)                               
     U. Algemenee Voorwarden (AV)                                         
  1.3. DOKUMEN KONTRAK                                                    

     a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :
          Surat Perjanjian Pekerjaan                                      
          Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran                   
          Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan                                 

                                                            Page 1        
          Rencana Kerja dan Syarat-syarat                                 
          Addenda yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan selama masa pelaksanaan
     b. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya
        yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan
        gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor
        wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Pengawas Lapangan.
        Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :

        1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka
           gambar detail yang diikuti.                                    
        2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka
           yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan
           menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan
           keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.                     
        3. Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali
           bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan
           kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan
           Pengawas.                                                      
        4. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap
           sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.

        5. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah
           mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan
           pekerjaan.                                                     
     c. Bila akibat kekurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pelaksanan
        pekerjaan, terjadi ketidak sempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan,
        maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi
        yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah
        memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak
        lain.                                                             

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN                                                 
2.1 KETERANGAN UMUM                                                       
     1. Pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) tersebut secara umum meliputi pekerjaan
        standar maupun non standar.                                       

     2. Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan dari
        persiapan sampai dengan pembersihan/pemberesan halaman, dan dilanjutkan dengan
        masa pemeliharaan seperti yang ditentukan, mencakup :             
           Pekerjaan Persiapan                                            
           Penerapan SMK3 Konstruksi                                      

           Pekerjaan Pondasi                                              
           Pekerjaan Beton                                                
           Pekerjaan Pasanan Dinding dan Plesteran                        

           Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                           
           Pekerjaan Kusen, Kaca, Penggantung dan Assesories              

           Pekerjaan Plafond                                              
           Pekerjaan Atap                                                 
           Pekerjaan Pengecatan                                           

                                                            Page 2        
           Pekerjaan Mekanikal                                            
           Pekerjaan Elektrikal                                           
           Pekerjaan Assesories                                           

2.2 SARANA DAN CARA KERJA                                                 
     a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat
        pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh
        lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.
     b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan
        memadai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan
        orang-orang yang tidak tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang
        ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik
        diantara pekerja/karyawannya.                                     

     c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen,
        pompa air, timbris, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan
        untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
     d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan
        menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas
        seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urut-urutan dan prosedur, serta pengaturan
        semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.              
     e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen
        konstruksi dilaksanakan.                                          
     f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas dan
        Konsultan Perencana sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

     g. Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Kontraktor Pelaksana sudah harus
        menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :       
          Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam
           pelaksanaannya.                                                
          Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar
           perubahan.                                                     

     h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh
        persetujuan Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
     i. Gambar sesuai pelaksanaan dan buku penggunaan dan pemeliharaan bangunan
        merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat penyerahan kesatu,
        kekurangan dalam hal ini berakibat penyerahan pekerjaan kesatu tidak dapat
        dilakukan.                                                        
     j. Pembenahan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor, bila :
          Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan
           mengalami kerusakan atau dijumpai kekurangsempurnaan pelaksanaan.

          Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan
           pokoknya yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya
           jalan, halaman, dan lain sebagainya).                          
     k. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa
        pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa
        kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.

                                                            Page 3        
2.3 PEMBUATAN RENCANA JADUAL PELAKSANAAN                                  
     V. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan
        dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan
        berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.
     W. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor
        Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan
        pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan
        persetujuan Konsultan Pengawas.                                   
     X. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana
        belum menyelesaikan pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana
        harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu
        pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.            

     Y. Selama waktu sebelum rencana jadual pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana
        harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan
        mingguan yang harus dibuat pada saat dimulai pelaksanaan. Jadual pelaksanaan 2
        mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.             

                                                            Page 4