Belanja Jasa Tenaga Ahli

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              
PENYUSUNAN  DOKUMEN  RENCANA PENCEGAHAN  DAN PENINGKATAN KUALITAS         
        PERUMAHANKUMUH   DAN PERMUKIMAN  KUMUH  (RP2KPKPK)                

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah
satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat
penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk   

menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.    

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 106 Ayat
(3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan     
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan  
lokasi. Peraturan Pemerintah ini juga mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Menteri. Amanat ini kemudian diwujudkan
melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor       
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan

bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh. Lebih lanjut pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini diatur
tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk   

menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan  
Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).                                              

Lingkup kegiatan terbagi atas beberapa tahapan yaitu:                     
1. Tahap persiapan:                                                       

   a. Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja.                   
   b. Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh
     atau data statistik terkait.                                         
   c. Overview kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap

     rencana tata ruang kabupaten/kota dan status tanah permukiman.       
   d. Melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Kab. Kudus.                  
   e. Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat (BKM/KSM).      

2. Pengumpulan data/survei:                                               

  a. Melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh.              
  b. Bersama dengan pemangku  kepentingan melaksanakan koordinasi dan     
     sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder.       
  Dalam tahap survey menghasilkan:                                        

  1) Hasil survei berupa gambaran permukiman kumuh Kab. Kudus dan hasil   
     pengolahan data permukiman kumuh.                                    
  2) Hasil kompilasi data dari hasil survei dan data baseline sesuai dengan kriteria
     dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.                               
3. Penyusunan data dan fakta:                                             
  Dalam tahap ini konsultan melakukan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi
  kemudian menyusun profil permukiman kumuh yang telah terverifikasi.     

4. Tahap analisis:                                                        
  a. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan
     parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman
     kumuh.                                                               

  b. Melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan
     melalui Focus Group Discussion (FGD) 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi
     permukiman kumuh;                                                    
  Dalam tahap analisis menghasilkan:                                      

  1) Berita acara penyelenggaraan FGD 1 (verifikasi lokasi kumuh dan kawasan
     prioritas dan penyepakatan justifikasi indikasi penanganan pada permukiman
     kumuh);                                                              
  2) Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan
     parameter kekumuhan;                                                 

  3) Peta justifikasi penanganan permukiman kumuh.                        

5. Tahap penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan  
  kumuh dan permukiman kumuh                                              

  a. Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh
     (pencegahan dan peningkatan kualitas);                               
  b. Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat
     dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
  c. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan 

     dan Peningkatan kualitas);                                           
  d. Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas   
     permukiman kumuh;                                                    
  e. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep

     dan strategi sesuai dengan pembangunan Kab. Kudus yang berkelanjutan,
     dengan adanya added value dalam penanganan kumuh.                    

6. Tahap penyusunan rencana pencegahan dan penngkatan kualitas perumahan  
  kumuh dan permukiman kumuh                                              

  a. Merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain   
     kawasan dan tindak lanjut pengendalian;                              
  b. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan    
     memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten, skala kawasan dan

     skala lingkungan;                                                    
  c. Merumuskan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas;
  d. Menyusun rencana investasi & pembiayaan;                             
  e. Melakukan perencanaan partisipatif;                                  
  f. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan   

     readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan    
     pertimbangan lain;                                                   
  g. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) 3: Penyepakatan rencana aksi,
     program dan kegiatan.                                                

7. Tahap pembahasan pleno penyusunan RP2KPKPK oleh Kementerian PUPR       
  melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah dan penyempurnaan
  dokumen RP2KPKPK.                                                       
8. Tahap penyusunan legal drafting Peraturan Bupati Kudus tentang RP2KPKPK.

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Rencana

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh        
(RP2KPKPK) Kabupaten Kudus dan draft Peraturan Bupati Kudus tentang RP2KPKPK.