| Reason | |||
|---|---|---|---|
Batara Benteng Mandiri, PT | 08*1**4****08**0 | Rp 6,122,682,713 | - |
| 0666574512805000 | Rp 5,752,663,006 | Tidak memenuhi syarat pada Dokumen RKK, dimana penyusunan Dokumen RKK yang ditawarkan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. | |
CV Wiswaji | 0022171375805000 | - | - |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - | - |
| 0923323489912000 | - | - | |
| 0016300162803000 | - | - | |
CV Millenindo | 07*2**5****01**0 | - | - |
| 0812025849804000 | - | - | |
CV Bukit Bintang | 0716122296813000 | - | - |
| 0858034671806000 | - | - | |
| 0020512257805000 | - | - | |
Indo Royal Construction | 08*4**4****02**0 | - | - |
| 0941792442803000 | - | - | |
CV Mitra Tiara Teknik | 0015627383801000 | - | - |
CV Animha Mandiri | 04*5**5****56**0 | - | - |
| 0021008859807000 | - | - | |
CV Multiline Link | 04*7**5****05**0 | - | - |
CV Almadina Karya Mandiri | 00*0**6****05**0 | - | - |
| 0657045340804000 | - | - | |
| 0807300611809000 | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Asoka No. 01 Maros Telp. (0411) 372 132 Kode Pos 90511
DRAF T KON TRAK
Kontrak Harga Satuan
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
REKONSTRUKSI BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI UJUNG BULO KEC. TANRALILI
Nomor : .......................................................................
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Maros
pada hari ……… tanggal ……………………..bulan……………..
tahun…………………berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : ……………
tanggal ………………… 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor : ………………………….tanggal ………………… antara:
Nama : ………………..
NIP : ………………..
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
Berkedudukan di : Jl. Asoka No. 01 Maros
Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q Pemerintah Kabupaten
Maros c.q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Maros, Nomor : ……………………….., Tanggal …… 2023 Tentang
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Maros selanjutnya disebut “PPK”, dengan
Nama : ………………………….
Jabatan : ………………………….
Berkedudukan di : ………………………….
Akta Notaris Nomor : ………………………….
Tanggal : ………………………….
Nama Notaris : ………………………….
yang bertindak untuk dan atas nama ………………………………..selanjutnya disebut
“Penyedia”.
dan dengan memerhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Pereturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.1/57
KPA/PPK PENYEDIA
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
7. Referensi Hukum terkait lainnya
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi Rekonstruksi Bangunan Pelimpah Banjir (Talud) Sungai Galaggara
Kel. Mattirodeceng Kec. Lau sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini
selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja
konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak
ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Bangunan
Pelimpah Banjir (Talud) Sungai Galaggara Kel. Mattirodeceng Kec. Lau dengan syarat
dan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.2/57
KPA/PPK PENYEDIA
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
(1) Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Fisik
3. Pekerjaan Lain – Lain
(2) Uraian pekerjaan terdiri dari:
No Uraian Satuan Volume
I PERSIAPAN
1 Papan Nama
2 Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan SDM
3 Pengujian Sondir
4 Penyelenggaraan Keamanan dan K3
5 Dokumen Kontrak
II FISIK 06,29
1 Pekerjaan Pembersihan Lokasi
2 Pekerjaan Galian Tanah Menggunakan Alat
3 Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Lama
4 Pekerjaan Timbunan Batu hasil Bongkaran
5 Pekerjaan Pasangan Batu 1 : 4
6 Pek. Pasangan Siclob 60% Beton : 40 % Batu Belah
7 Pekerjaan Tebing Beton
- Beton K-250
- Tulangan
- Bekisting
8 Pekerjaan Plesteran 1 : 4 (Tebal 15 mm)
9 Pekerjaan Pipa Suling
III LAIN - LAIN
1 Dokumentasi
2 AS Built Drawing
*Berita Acara Negosiasi Terlampir
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran terkoreksi dan/atau Harga Hasil Negosiasi sebagaimana
tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.3/57
KPA/PPK PENYEDIA
Rp.........................................(.........................................................................................
..............) dengan Kode akun Kegiatan …………………………………………
(2) Kontrak ini dibiayai dari …………… Kab. Maros Tahun Anggaran 2023.
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sulselbar Cab. Maros dengan
rekening nomor :..............................-......atas nama Penyedia
.................................................
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada),
Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-
Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa
lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan
peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis,
gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
f. Spesifikasi teknis; dan
g. Gambar-gambar.
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh)hari kalender.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.4/57
KPA/PPK PENYEDIA
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini
pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa
dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama : Untuk dan atas nama :
................................ PPK
.......................................
.......................................
Direktur /tris
Nip : ……………………
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.5/57
KPA/PPK PENYEDIA
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Asoka No. 01 Maros Telp. (0411) 372 132 Kode Pos 90511
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSUK)
A. KETENTUAN KHUSUS
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak
selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti
yang dimaksudkan sebagai berikut:
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain
(subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.3 Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di
dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Penyelesaian masing-
masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut
tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang
berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut
tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
1.4 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah
diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.
1.5 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau
lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.
1.6 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.6/57
KPA/PPK PENYEDIA
1.7 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
1.8 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah
harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
1.9 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang
sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.10 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
1.11 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang
tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana
disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan
sebagai akibat kesalahan Pengguna atau Penyedia.
1.12 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah
penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.13 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis.
1.14 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah
keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara
PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.15 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan
yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telad ditetapkan, volume atau kuantitas
pekerjannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak
ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak
ditetapkan setelah seluruh pekerjaan.
1.16 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.
1.17 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.7/57
KPA/PPK PENYEDIA
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1.18 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.19 Masa Pelaksanaan adalah Jangka waktu untuk melaksanakan
seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.20 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan
kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.21 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok
dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan
puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari
mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
1.22 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang
menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang
sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis
kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan
secara teknis.
1.23 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.24 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah.
1.25 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu
bangunan.
1.26 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan.
1.27 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.8/57
KPA/PPK PENYEDIA
ekonomi.
1.28 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim
pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.29 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.30 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.
1.31 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.32 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu
tertentu.
1.33 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.34 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Khusus/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium
Perusahaan Asuransi Khusus/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
1.35 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK
adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
1.36 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada
SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.
1.37 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah
terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO)
dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
yang diterbitkan oleh PPK.
1.38 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah
terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan
dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang
diterbitkan oleh PPK.
1.39 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.9/57
KPA/PPK PENYEDIA
sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan
operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki
dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
Hukum
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surat elektronik (e-
mail) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang
tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat
dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.
5. Wakil Sah Para 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
Pihak dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK
atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada
masing-masing pihak.
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki
tugas:
a. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan
dari PPK;
b. Mengelola administrasi kontrak; dan
c. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
Korupsi, Kolusi pihak dilarang untuk:
dan Nepotisme
a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
(KKN),
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
Penyalahguna-an
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun
Wewenang serta
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
Penipuan
pengadaan ini;
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.10/57
KPA/PPK PENYEDIA
b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua
anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan sub penyedianya
(jika ada) tidak pernah dan tidakakan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif oleh PPK sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan
d. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas
usulan PPK.PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar
Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan
secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam
Nasional]
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA.
6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/ 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri
Bahan dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh,
antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Sub penyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak
10. Pengalihan 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.11/57
KPA/PPK PENYEDIA
Seluruh Kontrak pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam pasal 41.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan
tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak
menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau
seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap
personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan
oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam
Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak
dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk
Pelaksanaan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak
Pekerjaan ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK
dan/atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak
sebagai Wakil Sah PPK.
15. Tugas dan 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam
Wewenang pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan
Pengawas permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan
Pekerjaan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu
ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan
pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan
tidak berkeberatan (no objection) dari Pengawas Pekerjaan untuk
dilaksanakan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari
tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling
sedikit meliputi:
a. Mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan
konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
b. Memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
c. Memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.12/57
KPA/PPK PENYEDIA
Kontrak;
d. Memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi
terhadap hasil akhir pekerjaan;
e. Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi
persyaratan;
f. Bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan
g. Memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan- Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang
penemuan berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai
sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut
peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah
Kerja PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin
dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini
sedang atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus
berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan
akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel
Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk
sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang
mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan
jalur, rambu, dan petunjuk;
c. Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur
akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung
Penyedia; dan
d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin
timbul akibat penggunaan jalur akses.
17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul
selain penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh
Pelaksanaan Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan
Kontrak hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.13/57
KPA/PPK PENYEDIA
19. Penyerahan 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan
Lokasi Pekerjaan bersama oleh para pihak.
19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai
dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja
yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa
ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang
dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan
tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal
19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan
suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.
20. Surat Perintah 20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari
Mulai Kerja kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat
(SPMK) belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan
Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
Pekerjaan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
Konstruksi pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan
(RMPK) Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement);
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test
Plan (ITP); dan
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.14/57
KPA/PPK PENYEDIA
persetujuan PPK.
21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.
22. Rencana 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
Keselamatan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Konstruksi Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh
PPK.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RKK secara konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai
dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK.
22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK
Pelaksanaan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan
Kontrak Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak meliputi:
a. RMPK;
b. Pelaksanaan RKK;
c. Organisasi kerja;
d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
e. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang
metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;
f. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan
Tenaga Kerja Konstruksi;
g. Penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama;
dan
h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.15/57
KPA/PPK PENYEDIA
dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. Mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran/ 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas
Pemeriksaan Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan
bersama pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja
Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah
membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.
25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai
dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.
25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal
65 dan 66.
26. Penggunaan 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban
Produkse Dalam mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga
Negeri kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia
sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga
Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:
a. Formulir rekapitulasi perhitunganTingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi
harga; dan
b. Daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa 27.1 KecualiKontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban
Pelaksanaan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja,
dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta
menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.16/57
KPA/PPK PENYEDIA
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai
bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat
memberlakukanPeristiwa Kompensasi dan melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan
akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan
denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara
parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan
tersebut sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia
Pengawas untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini
Pekerjaan harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan
Pemantauan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri
rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk
membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa
pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan
kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas
Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat
melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri
rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin
Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang
dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak
atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untukmenyampaikan secara
tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas
terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan
perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas
Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa
atau kondisi tersebut.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.17/57
KPA/PPK PENYEDIA
B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai
Pekerjaan dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah
terima pertama pekerjaan.
31.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan
terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan
kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau
cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan.
31.6 Pembayaran dilakukan dengan ketentuan:
a. Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga
Kontrak sedangkan 5% (lima perseratus) merupakan retensi
selama masa pemeliharaan, dalam hal akhir masa
pemeliharaan (FHO) masih berada pada tahun anggaran
yang sama dengan pembebanan anggaran pada DIPA/DPA;
atau
b. Sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan
Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan
sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak, dalam hal
akhir masa pemeliharaan (FHO) melampaui batas akhir
tahun anggaran pembebanan anggaran pada DIPA/DPA.
31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa
Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan.
31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen
selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun
anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir
pekerjaan.
31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah
melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.18/57
KPA/PPK PENYEDIA
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
31.11 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang
belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak
oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 41.4.
31.13 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan.
31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan
barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran,
surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan,
RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen
pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta
pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan dokumen administratif.
31.17 Hasil pemeriksaan administratif oleh PPHP dituangkan dalam
Berita Acara.
31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan
(secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan
sebagian atau secara parsial yaitu:
a. Bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
b. Bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain
dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka
cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan
tersebut di atas disesuaikan.
31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima
pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut
dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan
tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO
parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.19/57
KPA/PPK PENYEDIA
pekerjaan.
33. Pedoman 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang
Pengoperasian pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai
dan Perawatan/ dengan SSKK.
Pemeliharaan
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan, PPKberhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum Kontrak
34. Perubahan 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
Kontrak
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh
para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. Perubahan pekerjaan;
b. Perubahan Harga Kontrak;
c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan; dan/atau
d. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.
35. Perubahan 35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
Pekerjaan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama
Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak;
b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
c. Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau
d. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang
dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari
PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjaan yang meliputi:
a. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
b. Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau
c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis
kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak awal.
35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.20/57
KPA/PPK PENYEDIA
dasar penyusunan adendum Kontrak.
35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
maka perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
a. Perubahan pekerjaan;
b. Penyesuaian harga; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari
10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran
volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang
disesuaikan dengan negosiasi.
36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan
timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga
satuan berdasarkan hasil negosiasi.
36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga
satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga
baru dilakukan dengan negosiasi.
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah
sebagai berikut:
a. Harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
b. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak
dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan;
c. Penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
d. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan,
biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
e. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak;
f. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.21/57
KPA/PPK PENYEDIA
harga dari negara asal barang tersebut;
g. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h. Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi
pekerjaan;
i. Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga
pada saat pelaksanaan.
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam
SSKK.
36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada
pasal Peristiwa Kompensasi.
37. Perubahan 37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
Jadwal
a. Perubahan pekerjaan;
Pelaksanaan
b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
Pekerjaan
c. Peristiwa Kompensasi.
dan/atau Masa
Pelaksanaan
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama
dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari
ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b.
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas
Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis
yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai
pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta
perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan
dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk
mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan.
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.22/57
KPA/PPK PENYEDIA
Kontrak.
37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.
38. Keadaan Kahar 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam,
bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran,
kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah
satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari
atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan
menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat
Keadaan Kahar tersebut.
38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.
38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti
sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk
memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan
sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya
kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari
Keadaan Kahar.
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat
dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat
bersifat:
a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. Permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.23/57
KPA/PPK PENYEDIA
38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara
tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan
pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian
biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
39. Penghentian Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar
Kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
Kontrak
40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis
kepada Penyedia/PPK.
40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak
maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK
dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan 41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Kontrak oleh PPK Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan
Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.24/57
KPA/PPK PENYEDIA
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh
delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum
dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan
pergantian nama Penyedia.
41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan
karena kesalahan Penyedia, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di
atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan
Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan
/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh
PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.25/57
KPA/PPK PENYEDIA
menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan
yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
42. Pemutusan Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Kontrak oleh Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
Penyedia a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK. Penerbitan SPP untuk
kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
43. Berakhirnya Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban
Kontrak para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan 42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai
Pelaksanaan jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis
Pekerjaan dan atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
Kontrak Kritis
42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5%
dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
42.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian
(show cause meeting/SCM):
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan
memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan
selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM)
Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan
fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu
tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.26/57
KPA/PPK PENYEDIA
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK
dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan
pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan
Kesempatan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya
mengatur:
a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan
yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari
DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak
Masa Pelaksanaan berakhir.
45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
45.5 Untuk kegiatan dengan sumber dana APBD, ketentuan
pemberian kesempatan yang akan melampaui tahun anggaran
mengacu pada peraturan perundang-undangan.
46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang
masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK
tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.27/57
KPA/PPK PENYEDIA
mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
47. Hak dan Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Kewajiban dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
Penyedia a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. Melaksanakan, menyelesaikandan menyerahkan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;
e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat
dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau darilapangan, dan segala
pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci
dalam Kontrak;
f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi
perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan
dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja
konstruksi dan proses produksi;
h. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai
dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan
ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
Dokumen- dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Dokumen Kontrak Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan Informasi dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan
Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
49. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari
Intelektual pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungan 50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
Risiko menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.28/57
KPA/PPK PENYEDIA
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan:
a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja
konstruksi;
b. Cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga.
50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebutdiakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penganggungan dalam pasal ini.
50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan
yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai
Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus
diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian Penyedia.
51. Perlindungan 51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
Tenaga Kerja mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan
keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca
dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap
Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang
sesuai dan memadai.
51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu
24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
52. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang
Lingkungan memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar
tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak
ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini,
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.29/57
KPA/PPK PENYEDIA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
53. Asuransi 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan Tanggal Penyerahan AkhirPekerjaan untuk barang yang
mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam
pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan,
kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang
tidak dapat diduga.
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai
akibat kecelakaan di lokasi kerja.
53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dantermasuk dalam Harga Kontrak.
54. Tindakan 54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
Penyedia yang persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan
Mensyaratkan berikut:
Persetujuan PPK
a. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaandalam Lampiran A
atau Pengawas
SSKK;
Pekerjaan
b. Menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. Mengubah atau memutakhirkan RMPKdan RKK;
d. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan
tindakan- tindakan berikut:
a. Melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan
rencana kerja dan metode kerja;
b. Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. Mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
d. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak
Pekerjaan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan
dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian
pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
55.3 Laporan harian berisi:
a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. Penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam
tugasnya;
c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.30/57
KPA/PPK PENYEDIA
d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
dan
f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
pekerjaan.
55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporaharian dan berisi
hasil kemajuanfisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan
berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan,
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK
dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa
olehPengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK.
56. Kepemilikan Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-
Dokumen dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.
Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau
akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan
piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan
dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam
SSKK.
57. Kerjasama Antara 57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan
Penyedia dan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan
Subpenyedia pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.
57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan
pekerjaan.
57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha
Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh
Penyedia yangditunjuk dan dilarang dialihkan atau
disubkontrakkan kepada pihak lain.
57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan
Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang
dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.31/57
KPA/PPK PENYEDIA
Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis
dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan
secara periodik kepada PPK.
57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada
pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi
kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika
ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika
dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di
lokasi kerja.
59. Alih Pengalaman Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai
paguanggaran di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang
konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah
yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda
Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-
kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.
61. Jaminan 61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat
berupa bank garansi atau suretybond. Jaminan bersifat tidak
bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit
jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh
PPK diterima.
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Khusus harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan
Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
a. Paket pekerjaan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Khusus;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;
4) Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia; atau
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.32/57
KPA/PPK PENYEDIA
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Khusus/Konsorsium
LembagaPenjaminan/KonsorsiumPerusahaan
Penjaminan yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
b. paketpekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Khusus; atau
2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Khusus/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak dengan besar:
a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak untuk harga
penawaran/penawaran terkoreksi tidak kurang dari 80%
(delapan puluh perseratus) nilai total HPS; atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga
penawaran/penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan
puluh perseratus) nilai total HPS.
61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan
selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima
perseratus) dari Harga Kontrak;
61.7 Jaminan Uang Muka berupa jaminan murni dari bank
pemerintah/swasta diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama
dengan besarnya uang muka yangakan diterima Penyedia.
61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
61.10 Pengembalian Jaminan Muka dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah Penyedia melunasi uang muka.
61.11 Jaminan Pemeliharaan berupa jaminan dari bank
pemerintah/swasta diberikan kepada PPK setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
61.12 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.33/57
KPA/PPK PENYEDIA
(empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan
pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan
Kontrak.
61.13 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak
Tanggal PenyerahanPertamaPekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK
62. Hak dan Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harusdilaksanakan
Kewajiban PPK oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;
b. Menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkanoleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. Menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
64. Peristiwa 64.1 PeristiwaKompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
Kompensasi
a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepadaPenyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang
tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak
disebabkan oleh PPK; atau
h. Ketentuan lain dalam SSKK.
64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.34/57
KPA/PPK PENYEDIA
64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan
jika berdasarkandata penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
kerugian nyata.
64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
65. Tenaga Kerja 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini
Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki
sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan
dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang
Masa Pelaksanaan.
66. Personel 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus
Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
dan/atau
66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk
Peralatan Utama
pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus
sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak
boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.
66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih
baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
66.5 PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang
dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas
Pekerjaan.
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial:
a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan
baik;
b. Berkelakuan tidak baik; dan/atau
c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.35/57
KPA/PPK PENYEDIA
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan
menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK
66.7 Personel Manajerial berkewajiban untukmenjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.
66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A
SSKK.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
a. Beban pajak;
b. Keuntungan dan biaya overhead (biaya Khusus);
c. Biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. Biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja
serta keselamatan konstruksi.
67.3 Rincian Harga Kontraksesuai denganrincian yang tercantum
dalam Daftar Kuantitas danHarga.
68. Pembayaran 68.1 Uang muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan
teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30%
(tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi
20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling
tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling
sedikit sebesar uang muka yang diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus
mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara
tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya.
g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.36/57
KPA/PPK PENYEDIA
h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsurprestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas
pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus
perseratus).
68.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan
oleh PPK, dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
b. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil
pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK;
c. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah
terpasang;
d. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan
lebih lanjut diatur dalam SSKK;
e. Pembayaran harus memperhitungkan:
1) Angsuran uang muka;
2) Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen
dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan
(material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
3) Denda (apabila ada);
4) Pajak; dan/atau
5) Uang retensi.
f. Untuk Kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi
pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia
tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari
PPK;
g. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan
Penyedia;
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima
harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM). Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber
dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
i. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.37/57
KPA/PPK PENYEDIA
68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari
hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari
hasilpekerjaan memenuhi ketentuan:
a. Bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi
(commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan
utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Kontrak dan perubahannya;
2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang
ditunjuk oleh produsen;
4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang
diterima;
5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau
dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum
diserahterimakan secara satu kesatuan fungsimerupakan
tanggung jawab Penyedia.
b. Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan
dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;
c. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar
antara 50% sampai dengan 70%);
d. Ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk
bagian pekerjaan harga satuan.
e. Besaran nilai pembayaran dan jenis material on site
dicantumkan di dalam SSKK.
68.4 Denda dan ganti rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan
dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran
ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada
Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2
segmen
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.38/57
KPA/PPK PENYEDIA
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
(SESUAIKAN DENGAN GAMBAR/RAB)
d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi
yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada
saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam
pembayaran prestasi pekerjaan.
f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak
setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan
data- data.
69. Hari Kerja 69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8
(delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu)
jam istirahat.
69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di
lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar
jam kerja normal, kecuali:
a. Dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. PPK memberikan izin; atau
c. Pekerjaan tidak dapat ditunda, atau
untukkeselamatan/perlindungan masyarakat, dimana
Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan
tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK.
69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan
oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh PPK.
69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam
kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam
kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan 70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
Akhir setelah pekerjaan selesai100% (seratus perseratus) dan berita
acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh
kedua pihak.
70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban
untukmenyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian
perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK
berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.39/57
KPA/PPK PENYEDIA
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Pengawas Pekerjaan. Penerbitan SPP untuk kegiatan
dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
71. Penangguhan 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil
Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan
untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan
dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
F. PENGAWASAN MUTU
72. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan
danpemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia.
73. Penilaian 73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
Pekerjaan penilaian sementara atashasil pekerjaan yang dilakukan oleh
Sementara oleh Penyedia.
PPK
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu
dankemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil
Pengujian Cacat pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas
Mutu setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas
Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan
dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan
yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung
Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat
Mutu selama Masa Kontrak.
74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia
untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba
menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak
ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.40/57
KPA/PPK PENYEDIA
sebagai Peristiwa Kompensasi
75. Perbaikan cacat 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
Mutu pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab
atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara
tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut.
PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada)
atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai
utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi
Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu
perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau
Bangunan Penyedia terhitung sejakTanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan
kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari10 (sepuluh) tahun,
dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan
terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana
Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta
benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang
timbul dari kegagalan bangunan.
76.3 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan
pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.41/57
KPA/PPK PENYEDIA
SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
77. Penyelesaian 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
Perselisihan/ menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari
Sengketa atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
77.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud
pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka
penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam
Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa,
dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau
arbitrase.
77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan
dalam SSKK.
78. Itikad Baik 78.1 Parapihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkankepentingan masing-masing pihak.Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.42/57
KPA/PPK PENYEDIA
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Asoka No. 01 Maros Telp. (0411) 372 132 Kode Pos 90511
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
Pasal
No. dalam Ketentuan Data
SSUK
1. 4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat para Pihak sebagai berikut:
PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak)
Satuan Kerja : Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kab. Maros
Nama :
Alamat : Jl. Asoka No. 01 Kab. Maros
Telepon : -----------
Website : maroskab.go.id
e-mail : -
Faksimili : -
Penyedia
Nama : ................................................
Wakil Penyedia : ................................................
Alamat : ................................................
Telepon : ................................................
Website : -
e-mail : ................................................
Faksimili : -
2. 4.2 & 5.1 Wakil SahPara Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK
Nama : Tim Teknis Keg. …………………….
Sesuai SK No : ……………………….
tanggal …….. Januari 2023
Untuk Penyedia
Nama : .......................................................
3. 6.3; Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
41.3;&41.5 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.
Maros
4. 27.1 Masa Pelaksanaan Masa Pelaksanaan selama 180 (seratus delapan
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.43/57
KPA/PPK PENYEDIA
puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja yang tercantum dalam SPMK, dengan rincian
waktu pekerjaan fisik 166 hari kalender ditambah 14
hari kalender masa pengadministrasian
5. 27.4 Masa Pelaksanaan Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan : Tidak Ada
untuk Serah Terima
Sebagian Pekerjaan
6. 31.8 Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus
Delapan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
7. 31.18 Serah Terima Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan
Sebagian Pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai
berikut:
Tidak Ada
8. 31.21 Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan : Tidak Ada
untuk Serah Terima
Sebagian Pekerjaan
(Secara Parsial)
9. 33.1 Pedoman Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian
Pengoperasian dan dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling
Perawatan/ lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah Tanggal
Pemeliharaan Penyerahan Pertama Pekerjaan.
10. 36.7 Penyesuaian Harga Penyesuaian harga : Tidak Diberikan
11. 42.b PembayaranTagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran
adalah 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang
tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
12. 47.(i) Hak dan Kewajiban Hak dan kewajiban Penyedia :
Penyedia Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak
langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan
pertentangan kepetingan (conflict of interest) dengan
kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
13. 54.1.(d) Tindakan Penyedia Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
yang Mensyaratkan persetujuan PPK adalah: Persyaratan kerja sama dan
Persetujuan PPK pengumpulan data lapangan
14. 54.2.(d) Tindakan Penyedia Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
yang Mensyaratkan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:
Persetujuan 1. Mobilisasi Personil dan Peralatan
Pengawas Pekerjaan 2. Request Sheet Pelaksanaan pekerjaan.
3. Pengendalian Mutu
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.44/57
KPA/PPK PENYEDIA
15. 56 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai
berikut :
1. Memperoleh ijin dari PPK
2. Dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan
riset
16. 63 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa: Tidak Ada
17. 64.1.(h) Peristiwa Kompensasi Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat
diberikan kepada Penyedia bila diperlukan
18. 68.1.(e) Besaran Uang Muka Tidak Ada
19. 68.2.(d) Pembayaran Prestasi Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
Pekerjaan cara Termin.dengan ketentuan tahapan pembayaran
sebagai berikut :
1. Penyedia melakukan pengukuran hasil pekerjaan
yang terpasang dilapangan dan membuat laporan
kemajuan pekerjaan (bobot progres riil) yang
diperiksa oleh unsur pengawasan untuk pengajuan
pembayaran.
2. PPK melakukan Justifikasi Teknis terhadap
pengajuan pembayaran dengan cara melakukan
pengukuran bersama penyedia, unsur pengawasan
dan tim teknis.
3. Berita Acara Hasil Pengukuran Bersama Menjadi
Lampiran dasar Pembayaran prestasi Pekerjaan
setelah dikurangi retensi sebesar 5 % (lima per
seratus)
4. Skema pembayaran termin Sebagai berikut :
Uraian Termin Termin Termin Termin
I II III IV
Progres Riil 25 % 45 % 30 % -
Pembayaran 20 % 40 % 25 % 5 %
Skema diatas merupakan acuan arus kas
pembayaran yang tidak mengikat, namun
pembayaran tidak tergantung pada mekanisme
skema di atas melainkan berdasarkan pada hasil
pengukuran bersama yang diajukan.
Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas
dilakukan dengan ketentuan :
1. Surat pengajuan tagihan pembayaran
2. Nomor pokok wajib pajak perusahaan
3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.45/57
KPA/PPK PENYEDIA
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Menyerahkan laporan harian, mingguan dan/atau
laporan bulanan yang telah diperiksa oleh
pengawas pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan dengan Progres Fisik Konstruksi
terpasang dilapangan
2. Laporan CCO
3. Menyerahkan Foto dokumentasi
4. Menyerahkan Gambar As Built Drawing (khusus
pembayaran 100%) dilengkapi back up data
perhitungan volume
5. Menyerahkan jaminan pemeliharaan (apabila telah
di PHO)
6. Menyerahkan laporan Rapat Dilapangan (Site
Meeting) apabila ada.
Apabila terjadi wan prestasi pada pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, maka berlaku ketentuan sebagai
berikut :
1. Pembayaran dilakukan sesuai dengan progres
kemajuan pekerjaan dilapangan yang terpasang.
2 Membayar sisa uang muka, denda, pajak, dan/atau
uang retensi.
20. 68.3.(d) Pembayaran Bahan Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan
dan/atau Peralatan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen
dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan
sebagai berikut:
Tidak Ada
21. 68.4.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari Harga Kontrak(sebelum PPN)
22. 75.4 Perbaikan Cacat Mutu Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap
hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu
perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka
waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan
waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan
oleh PPK.
23. 76.1 Umur Konstruksi dan a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur
Pertanggungan Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak
terhadap Kegagalan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Bangunan b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
24. 77.4 Penyelesaian Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
Perselisihan/Sengketa maka para pihak sepakat menyelesaikan
perselisihan/sengketa melalui:
Pengadilan Negeri Maros
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.46/57
KPA/PPK PENYEDIA
Lampiran A
Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Daftar Harga Satuan Timpang, Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan
Subpenyedia,
Daftar Personel Manajerial, Daftar Peralatan Utama, dan Jenis Kontrak Untuk Setiap
Mata Pembayaran
1. Daftar Harga Satuan Timpang
Harga
Harga
Satuan Kuantit Satuan % Thdp Keterang
No. Mata Pembayaran Satuan
Ukuran as Penawaran HPS an
HPS (Rp)
(Rp)
1.
2. Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia
a. Pekerjaan Utama
Bagian Pekerjaan yang Nama Alamat Kualifikasi Keterang
No.
Disubkontrakkan Subpenyedia Subpenyedia Subpenyedia an
1.
b. Bukan Pekerjaan Utama
Bagian Pekerjaan
Nama Alamat Kualifikasi Keteranga
No. yang
Subpenyedia Subpenyedia Subpenyedia n
Disubkontrakkan
1.
3. Daftar Personel Manajerial
Pengala
man
Nama Tingkat Sertifikat
Jabatan dalam Kerja
No Personel Pendidikan/ Kompetensi Ket.
Pekerjaan ini Profesio
Manajerial Ijazah Kerja
nal
(Tahun)
1. Pelaksana Bangunan SMK/STM 2 Thn SKT Kls I
Irigasi
2. Petugas Keselamatan SMK/STM 0 Thn Petugas
Konstruksi Keselamatan
Konstruksi
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.47/57
KPA/PPK PENYEDIA
4. Daftar Peralatan Utama
Status
Nama Peralatan Merk dan Keteran
No Kapasitas Jumlah Kondisi Kepemilik
Utama Tipe gan
an
1 Excavator. PC 200 1 Unit Baik sewa/milik
/sewa beli
2 Dump Truck Kapasitas 4 Unit Baik sewa/milik
3,5 Ton /sewa beli
3 Water Pump Kapasitas 2 Unit Baik sewa/milik
kapasitas /sewa beli
2 inch
4 Concrete Mixer Kapasitas 3 Unit Baik sewa/milik
0,3- 0,6 /sewa beli
m3
5 Pick Up 2 Unit Baik sewa/milik
/sewa beli
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.48/57
KPA/PPK PENYEDIA
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN
Jalan Asoka No. 6 Maros Telp. (0411) 372 132 Kode Pos 90511
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : …………………
Kegiatan : Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan
Bencana Alam
Paket Pekerjaan : “Rekonstruksi Bangunan Pengaman Sungai Ujung Bulo Kec.
Tanralili”
Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : .................
J a b a t a n : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
…………………
A l a m a t : …………………
Selanjutnya disebut sebagai Pejabatan Penandatangan Kontrak (PPK)
Berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ……………, Tanggal ……………. bersama
ini memerintahkan :
Nama Perusahaan : ………………
A l a m a t : ………………..
Yang dalam hal ini diwakili oleh : ………………..
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia.
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.49/57
KPA/PPK PENYEDIA
1. Macam Pekerjaan : “Rekonstruksi Bangunan Pengaman Sungai
Ujung Bulo Kec. Tanralili”
2. Tanggal Mulai Kerja : ……………..
3. Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan;
4. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
dengan uraian 166 (Seratus Enam Puluh) Hari Kalender
pekerjaan fisik dan pekerjaan harus sudah selesai pada
tanggal …………..; ditambah Waktu Pengurusan
Administrasi selama 14 (Empat Belas) hari kalender dan
harus selesai sampai tanggal ……………
6. D e n d a : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/
penyelesaian pekerjaan Konstruksi “Rekonstruksi
Bangunan Pengaman Sungai Ujung Bulo Kec.
Tanralili” Besarnya denda keterlambatan untuk setiap
hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari
Harga Kontrak (sebelum PPN).
Maros, ………….
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
PPK …………….
………………….. ........................
Nip. ……………… Direktur
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.50/57
KPA/PPK PENYEDIA
Lampiran B
Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
[Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran]
DAFTAR ISI
A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
A.1. Kepedulian Pimpinan terhadap Isu Eksternal dan Internal
A.2. Organisasi Pengelola SMKK
A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja
A.4. Supervisi, Training, Akuntabilitas, Sumber Daya dan Dukungan
B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran dan
Program)
B.3. Standar dan Peraturan Perundangan Keselamatan Konstruksi
C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi Tenaga Kerja
C.3. Kepedulian Organisasi
C.4. Manajemen Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D.1. Perencanaan Implementasi RKK
D.2. Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi
D.3. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
D.4. Investigasi Kecelakaan Konstruksi
E. EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK
E.1. Pemantauan atau Inspeksi
E.2. Audit
E.3. Evaluasi
E.4. Tinjauan Manajemen
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.51/57
KPA/PPK PENYEDIA
E.5. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi
1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
A.1 Kepedulian Pimpinan terhadap isu Eksternal dan internal
A.2 Organisasi Pengelola SMKK
A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja
Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di
bawah ini:
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.52/57
KPA/PPK PENYEDIA
[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… [isi
sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh
pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.
………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
[Nama Penyedia]
[tanda tangan],
[nama lengkap]
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.53/57
KPA/PPK PENYEDIA
A.4 Supervisis, traning, akuntabilitas, sumber daya dan dukungan.
B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3
Nama Perusahaan : ..................
Kegiatan : ..................
Lokasi : ..................
Tanggal dibuat : .................. halaman : ….. / …..
CONTOH
Tabel III-1 Contoh Format Tabel IBPRP*
PENGENDALIAN
DESKRIPSI RESIKO PENILAIAN TINGKAT RESIKO RISIKO AWAL PENILAIAN SISA RESIKO
PERSYARATAN 1. Eliminasi PENGENDALIAN
Identifikasi Bahaya Risiko Tingkat
No PEMENUHAN Kemung Kepara Nilai 2. Subtitusi Kemung Keparah Nilai Tingkat RISIKO KET.
1. Pekerja 1. Pekerja Resiko
Uraian Pekerjaan 2. Peralatan 2. Peralatan PERATURAN kinan han Resiko 3. Rekayasa Teknik kinan an Resiko Resiko LANJUTAN
Awal
3. Material 3. Material (F) (A) (FxA) 4. Administrasi (F) (A) (FxA) (TR)
4. Lingkungan/Publik 4. Lingkungan/Publik (TR) 5. APD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Pekerjaan Pasangan 1. Pekerja : Terluka 1. Pekerja : Terluka 2 2 4 Kecil - Penggunaan SOP dan 2 2 4 Kecil Pengguna alat kerja
Siclob 1:2:3 (40% Batu 2. Peralatan : Terguling 2. Peralatan : Rusak Metode Pelaksanaan yang masih
Kali) 3. Material : Terhambur 3. Material : Terhambur - Penggunaan Alat berfungsi dengan
4. Lingkungan/Publik : 4. Lingkungan/Publik : Pelindung Diri (APD) baik
Kemacetan Kemacetan
Keterangan:
1. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan
tahapan pekerjaan.
3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi
bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3
Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3
Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada
yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".
Dibuat oleh,
Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.54/57
KPA/PPK PENYEDIA
B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)
Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus
Nama Perusahaan : ..................
Kegiatan : ..................
Lokasi : ..................
Tanggal dibuat : ..................
CONTOH
Sasaran Program
No. Pengendalian Risiko Awal
Jadwal Bentuk Indikator Penanggung
Uraian Tolak Ukur Uraian Kegiatan Sumber Daya
Pelaksanaan Monitoring Capaian Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Dibuat oleh,
Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.55/57
KPA/PPK PENYEDIA
C. DUKUNGAN KESELAMATAN KNSTRUKSI
C.1 Sumber daya
1. Peralatan
2. Material
3. Biaya
C.2 Kompetensi Tenaga Kerja
C.3 Kepedulian Organisasi
C.4 Manajemen Komunikasi
Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi
C.5 Informasi terdokumentasi.
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D.1 Perencanaan Inplementasi RKK
D.2 Pengendalian Operasi
1. Analisis Keselamatan Konstruksi (Contruction Safety Analysis)
Tabel Contoh Analisis Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Analysis)
Nama Pemohon izin kerja : [Isi nama pekerja]
Nama pekerjaan : [Isi sesuai uraian pekerjaan pada RKK ]
Tanggal pekerjaan : [Isi sesuai uraian jadwal pelaksanaan]
Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :
Helm/Safety Helmet Rompi Keselamatan/Safety Pelindung Wajah/Face Shield
Vest
Sepatu/Safety Shoes Pelindung di ketinggian/Full Penutup Telinga/Ear Mufs
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.56/57
KPA/PPK PENYEDIA
Body Harness
Sarung Tangan / Safety Kacamata Pengaman/Safety Penyumbat Telinga/Ear Plug
Gloves Glasses
Masker Pernafasan/ Baju kerja Las/Appron Lain-lain / Other ..........
Respiratory
Urutan Identifikasi Bahaya
Penanggung
Langkah Pengendalian
Lingkungan/Keselamatan Jawab
Pekerjaan Pekerja Peralatan Material
Publik
E. EVALUASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
E.1 Pemantauan atau inpeksi
E.2 Audit
E.3 Evaluasi
E.4 Tinjauan Manajemen
E.5 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
PARAF
Hal.57/57
KPA/PPK PENYEDIA