Pembangunan Kantor Tni Al Selatpanjang

URAIAN      SINGKAT      PEKERJAAN                         

I.   URAIAN UMUM                                                     

1.1. PEKERJAAN                                                       

     a. Pekerjaan ini adalah meliputi Pekerjaan Pembangunan Kantor TNI AL Selatpanjang
     b. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang,
        buruh dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan
        dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.                       
     c. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar
        Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan
        selama pelaksanaan.                                          
1.2. BATASAN/PERATURAN                                               
     Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :
     a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
     b. Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
     c. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden
        Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
     d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 07/PRT/M/2011 tentang
        Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi                
     e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
        Pembangunan Bangunan Gedung Negara.                          
     f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 011/PRT/M/2013 tentang
        Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
     g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan
        Teknis Bangunan Gedung                                       
     h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan
        Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan       
     i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
        Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
     j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
        Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan              
     k. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman
        dan Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana
        Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung.             
     l. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)
     m. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)          
     n. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982)                     
     o. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
     p. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
     q. SKSNI T-15-1991-03                                           
     r. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI)                          
     s. Algemenee Voorwarden (AV)                                    
     t. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-20012
     u. Persyaratan Umum Instalasi Listrik SNI 0225 : 2011           
     v. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI T-15-1991-03 dan
        SNI 03-XXXX-2002                                             
     w. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002
     x. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung, SKBI – 1.3.53.1987
1.3. DOKUMEN KONTRAK                                                 
     a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :
        • Surat Perjanjian Pekerjaan;                                
        • Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran;             
        • Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan;                           
        • Rencana Kerja dan Syarat-syarat;                           
        • Bill of Quantity (BoQ);                                    
        • Addendum yang disampaikan oleh PPK dan Konsultan Pengawas selama masa
          pelaksanaan.                                               
     b. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya
        yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan
        gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor
        wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan Pengawas.

        Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :
        1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka
          gambar detail yang diikuti.                                
        2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka
          yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan
          menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan
          keputusan KPA lebih dahulu.                                
        3. Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila
          hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan
          kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan KPA.
        4. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap
          sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
        5. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah
          mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan
          pekerjaan.                                                 
     c. Bila akibat kekurangtelitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pelaksanan
        pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan,
        maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi
        yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali tanpa
        ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.                     

II.  LINGKUP PEKERJAAN                                               

2.1  KETERANGAN UMUM                                                 

     1. Pekerjaan Pembangunan Kantor TNI AL Selattpanjang tersebut secara umum meliputi
        pekerjaan standar maupun non standar.                        
     2. Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan dari
        persiapan sampai dengan pembersihan/pemberesan halaman, dan dilanjutkan dengan
        masa pemeliharaan seperti yang ditentukan, mencakup :        
        a. Pekerjaan Pendahuluan                                     
        b. Pekerjaan Pondasi                                         
        c. Pekerjaan Struktur                                        
        d. Pekerjaan Arsitektur                                      
        e. Pekerjaan Elektrikal                                      
        f. Pekerjaan Tower Air KM/WC dan Sanitasi                    
        g. Pekerjaan Lain-Lain                                       
        h. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi         
2.2  SARANA DAN CARA KERJA                                           

     a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat
        pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup
        pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.
     b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai
        dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-
        orang yang tidak tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan
        kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara
        pekerja/karyawannya.                                         
     c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen,
        pompa air, timbris, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan
        untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
     d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan
        menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas
        seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urut-urutan dan prosedur, serta pengaturan
        semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.         
     e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen
        konstruksi dilaksanakan.                                     
     f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas dan
        Konsultan Perencana sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.
     g. Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Kontraktor Pelaksana sudah harus
        menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :  
        ▪ Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam
          pelaksanaannya.                                            
        ▪ Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar
          perubahan.                                                 
     h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan
        Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
     i. Gambar sesuai pelaksanaan dan buku penggunaan dan pemeliharaan bangunan
        merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat penyerahan kesatu,
        kekurangan dalam hal ini berakibat penyerahan pekerjaan kesatu tidak dapat dilakukan.
     j. Pembenahan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor, bila :
        ▪ Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan
          mengalami kerusakan atau dijumpai kekurangsempurnaan pelaksanaan.
        ▪ Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan
          pokoknya yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya
          jalan, halaman, dan lain sebagainya).                      
     k. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa
        pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa
        kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.
2.3  PEMBUATAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN                            
     a. Waktu pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender.                
     b. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam
        bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan
        butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.      
     c. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor
        Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan
        pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan
        persetujuan Konsultan Pengawas.                              
     d. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum
        menyelesaikan pembuatan jadwal pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus
        dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan
        2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.                   
     e. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana
        harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan
        mingguan yang harus dibuat pada saat dimulai pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan 2
        mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi.

III. SITUASI DAN PERSIAPAN PEKERJAAN                                 
3.1. SITUASI/LOKASI                                                  

     Lokasi proyek adalah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

     a. Lokasi proyek akan diserahkan kepada Kontraktor sebagaimana keadaannya waktu
        Rapat Penjelasan. Kontraktor hendaknya mengadakan penelitian dengan seksama
        mengenai kondisi struktur dan atap gedung tersebut.          
     b. Kekurang-telitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya
        menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan
        klaim/tuntutan.                                              
3.2. AIR DAN DAYA                                                    

     a. Kontraktor harus menyediakan air atas tanggungan/biaya sendiri yang dibutuhkan untuk
        melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :                          
        • Air kerja untuk pencampur atau keperluan lainnya yang memenuhi persyaratan
          sesuai jenis pekerjaan, cukup bersih, bebas dari segala macam kotoran dan zat-zat
          seperti minyak, asam, garam, dan sebagainya yang dapat merusak atau
          mengurangi kekuatan konstruksi.                            
        • Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/buang air dan
          kebutuhan lain para pekerja. Kualitas air yang disediakan untuk keperluan tersebut
          harus cukup terjamin.                                      
     b. Kontraktor harus menyediakan daya listrik atas tanggungan/biaya sendiri sementara
        yang dibutuhkan untuk peralatan dan penerangan serta keperluan lainnya dalam
        melaksanakan pekerjaan ini. Pemasangan sistem listrik sementara ini harus memenuhi
        persyaratan yang berlaku. Kontraktor harus mengatur dan menjaga agar jaringan dan
        peralatan listrik tidak membahayakan para pekerja di lapangan. Kontraktor harus pula
        menyediakan penangkal petir sementara untuk keselamatan.     

3.3. SALURAN PEMBUANGAN                                              
     Kontraktor harus membuat saluran pembuangan sementara untuk menjaga agar daerah
     bangunan selalu dalam keadaan kering/tidak basah tergenang air hujan atau air buangan.
     Saluran dihubungkan ke parit/selokan yang terdekat atau menurut petunjuk Manajemen
     Konstruksi.                                                     

3.4. KANTOR KONTRAKTOR, LOS DAN HALAMAN KERJA, GUDANG DAN FASILITAS LAIN
     Kontraktor harus membangun kantor dan perlengkapannya, los kerja, gudang dan halaman
     kerja (work yard) di dalam halaman pekerjaan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
     sesuai Kontrak. Kontraktor harus juga menyediakan untuk pekerja/buruhnya fasilitas
     sementara (tempat mandi dan peturasan) yang memadai untuk mandi dan buang air.
     Kontraktor harus membuat tata letak/denah halaman proyek dan rencana konstruksi fasilitas-
     fasilitas tersebut. Kontraktor harus menjamin agar seluruh fasilitas itu tetap bersih dan
     terhindar dari kerusakan.                                       
     Dengan seijin Pimpinan Pelaksana Kegiatan, Kontraktor dapat menggunakan kembali kantor,
     los kerja, gudang dan halaman kerja yang sudah ada.             
3.5. KANTOR MANAJEMEN KONSTRUKSI (DIREKSI KEET)                      

     Kontraktor harus menyediakan untuk Direksi di tempat pekerjaan ruang kantor sementara
     beserta seperangkat furniture termasuk kursi-kursi, meja dan lemari. Kualitas dan peralatan
     yang harus disediakan adalah sebagai berikut :                  
     a. Ruang    :  ukuran 50 m2                                     
     b. Konstruksi : rangka kayu ex meranti, lantai plesteran, dinding double plywood
                    tidak usah dicat, atap seng gelombang/spandex.   
     c. Fasilitas : air dan penerangan listrik                       
     d. Furnitur :  10 meja kerja 1/2 biro dan 15 kursi              
                    1 meja rapat bahan plywood 18 mm ukuran 120 x 240 cm,
                    dan 20 kursi                                     
                    2 unit meja gambar beserta peralatannya          
                    1 whiteboard ukuran 120 x 80 cm                  
                    1 rak arsip gambar plywood 12 mm ukr. 120 x 240 x 30 cm
     Kontraktor harus selalu membersihkan dan menjaga keamanan kantor tersebut beserta
     peralatannya.                                                   
     Dengan seijin Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Kontraktor dapat menggunakan Direksi Keet
     yang sudah ada dengan diadakan penyempurnaan dan perlengkapan peralatan.
3.6. PAGAR SEMENTARA                                                 
     Kontraktor harus memasang pagar sementara yang sifatnya melindungi dan menutupi lokasi
     yang akan dibangun dengan persyaratan kualitas sebagai berikut :
     a. Bahan dari BWG 32 dengan rangka kayu dicat sementara.        
     b. Tinggi pagar minimum 2,1 m.                                  
     c. Ruang gerak selama pelaksanaan dalam lokasi berpagar harus cukup leluasa untuk
        lancarnya pekerjaan.                                         
     d. Pada tahap selanjutnya Kontraktor harus menyediakan/memasang pengaman
        secukupnya disekeliling konstruksi bangunan untuk mencegah jatuhnya bahan-bahan
        bangunan dari atas yang membahayakan baik pekerja maupun aktivitas lain disekitar
        bangunan.                                                    
     Kontraktor bisa menggunakan kembali pagar yang sudah ada dengan melakukan perbaikan-
     perbaikan terlebih dahulu bila diperlukan.                      

3.7. PAPAN NAMA PROYEK                                               
     Kontraktor wajib membuat dan memasang papan nama proyek di bagian depan halaman
     proyek sehingga mudah dilihat umum. Ukuran dan redaksi papan nama tersebut 90 x 150 cm
     dipotong dengan tiang setinggi 250 cm atau sesuai dengan petunjuk Pemerintah Daerah
     setempat. Kontraktor tidak diijinkan menempatkan atau memasang reklame dalam bentuk
     apapun di halaman dan di sekitar proyek tanpa ijin dari Pemberi Tugas.

3.8. PEMBERSIHAN HALAMAN                                             
     a. Semua penghalang di dalam batas tanah yang menghalangi jalannya pekerjaan seperti
        adanya pepohonan, batu-batuan atau puing-puing bekas bangunan harus dibongkar dan
        dibersihkan serta dipindahkan dari tanah bangunan kecuali barang-barang yang
        ditentukan harus dilindungi agar tetap utuh.                 
     b. Pelaksanaan pembongkaran harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk
        menghindarkan bangunan yang berdekatan dari kerusakan. Bahan-bahan bekas
        bongkaran tidak diperkenankan untuk dipergunakan kembali dan harus diangkut keluar
        dari halaman proyek.