Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) Mui

URAIAN PEKERJAAN                                   

1.1 LATAR BELAKANG                                                        

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam hal Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Negara, dan berdasarkan hasil koordinasi antara Dinas Pekerjaan
Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dengan Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto melaksanakan tugas pembantuan untuk Pembangunan Gedung
Sekretariat Bersama (Sekber) MUI.                                         

Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) MUI merupakan gedung yang akan berfungsi
sebagai fasilitas pelayanan publik bidang keagamaan di Kabupaten Mojokerto.
Pelayanan publik tersebut berupa kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Waqaf
Indonesia (BWI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS),
dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Selain sebagai kantor, Gedung   
Sekretariat Bersama (Sekber) MUI juga akan difungsikan sebagai tempat pertemuan
dan kegiatan keagamaan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan
Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mengalokasikan anggaran di APBD
tahun 2023 pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan    
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.                        

Pada tahun anggaran 2023 ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto menganggarkan 
untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) MUI yang  
memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang keagamaan di   
Kabupaten Mojokerto. yang sesuai dengan kriteria teknis bangunan ditinjau dari segi
mutu, biaya, dan pemenuhan fungsi pengguna bangunan gedung dan berlokasi di
Bekas Bengkel Dinas Perhubungan di Jalan R.A Basoeni Sooko, Kecamatan Sooko,

Kabupaten Mojokerto.                                                      
Pada Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) MUI dibutuhkan peran serta
Penyedia Jasa Konstruksi Pelaksana, dengan harapan akan didapatkan suatu  
bangunaan / gedung yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.       

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN                                                     
Spesifikasi Teknis ini disusun dengan maksud sebagai acuan dan petunjuk bagi
Penyedia Jasa Konstruksi Pelaksana yang memuat secara substansi akan hal-hal yang

harus dipenuhi dan diperhatikan ke dalam pelaksanaan tugas Penyedia Jasa  
Konstruksi Pelaksana. Dengan Spesifikasi Teknis ini pihak Penyedia Jasa Konstruksi
Pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawab profesinya dengan baik untuk  
menghasilkan keluaran (output) sesuai kontrak, spesifikasi, petunjuk teknis,
kebutuhan dan tolak ukur kegiatan.                                        

Tujuan Spesifikasi Teknis ini adalah mendapat keluaran (output) berupa bangunan /
gedung yang patut dan baik, sehingga mendapat manfaat (outcome) berupa bangunan
Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) MUI yang memenuhi standar teknis yang 
ditetapkan, dapat dipertanggung jawabkan dari segi arsitektur, struktur (konstruksi),
fungsional serta lengkap dengan jaringan sistem utilitas dan pendukung sehingga
mampu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya Pekerjaan Pembangunan   
Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) MUI.                                  

1.3 LINGKUP PEKERJAAN                                                     
1)   Persyaratan Teknis umum ini merupakan persyaratan dari segi teknis yang
secara umum berlaku untuk seluruh bagian pekerjaan dimana persyaratan ini bisa
diterapkan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Gedung
Sekretariat Bersama (Sekber) MUI, yang meliputi :                         

1.   Pekerjaan Persiapan;                                                 
2.   Pekerjaan Tanah;                                                     
3.   Pekerjaan Beton;                                                     
4.   Pekerjaan Pasangan;                                                  
5.   Pekerjan Rangka Atap & Penutup;                                      
6.   Pekerjaan Plafond;                                                   

7.   Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Dan Jendela Alumunium;                  
8.   Pekerjaan Instalasi Listrik;                                         
9.   Pekerjaan Sanitasi;                                                  
10.  Pekerjaan Pengecatan.                                                

Secara lengkap seluruh jenis pekerjaan tersebut dapat disesuaikan/ dilihat dan
tercantum pada Bill Of Quantity (BQ), dan BQ bersifat tidak mengikat.     

2)   Kecuali disebutkan secara khusus dalam dokumen-dokumen dimaksud      
berikut, lingkup pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai
berikut :                                                                 
a.   Pengadaan tenaga kerja;                                              
b.   Pengadaan bahan/material;                                            
c.   Pengadaan peralatan & alat bantu, sesuai dengan kebutuhan lingkup    
pekerjaan yang ditugaskan;                                                
d.   Koordinasi dengan Penyedia jasa konstruksi/ pekerja lain yang berhubungan
dengan pekerjaan pada bagian pekerjaan yang ditugaskan;                   
e.   Penjagaan kebersihan, kerapian dan keamanan area kerja;              
f.   Pembuatan gambar pelaksanaan (as built drawing).                     

3)   Persyaratan Teknis Umum ini menjadi satu kesatuan dengan Persyaratan 

Teknis Pelaksanaan Pekerjaan dan secara bersama sama merupakan persyaratan dari
segi teknis bagi seluruh pekerjaan sebagaimana diungkapkan dalam satu atau lebih
dari dokumen dokumen berikut ini :                                        
a.   Gambar-gambar pelelangan/ pelaksanaan termasuk perubahannya;         
b.   Persyaratan teknis umum/ pelaksanaan pekerjaan/ bahan;               
c.   Rincian volume pekerjaan/ rincian penawaran;                         
d.   Dokumen-dokumen pelelangan/ pelaksanaan yang lain.                   

4)   Dalam hal dimana ada bagian dari Persyaratan Teknis Umum ini, yang tidak
dapat diterapkan pada bagian pekerjaan sebagaimana diungkapkan diatas, maka
bagian dari Persyaratan Teknis Umum tersebut dengan sendirinya dianggap tidak
berlaku.                                                                  

1.4 SUMBER PENDANAAN                                                      

APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.