Jasa Konsultan Perencanaan Bangunan (Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Baru Poli Dan Administrasi Puskesmas Bahodopi)

PEMERINTAH        KABUPATEN       MOROWALI                         

        DINAS KESEHATAN,   PENGENDALIAN    PENDUDUK                      
            DAN  KELUARGA   BERENCANA    DAERAH                          
                 Kompleks Perkantoran Bumi Fonua Singko                  
                         BUNGKU 94673                                    

        URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN             

 Uraian singkat dan ruang lingkup kegiatan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan merupakan
 Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dengan berpedoman pada
 ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 Secara garis besar Konsultan Pengawas bertugas membantu Pemberi Tugas dalam
 melaksanakan pengendalian, pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pelaksanaan
 konstruksi fisik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan yang dilakukan dalam
 Pengawasan Konstruksi antara lain :                                     
   1. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan
      dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan                       
   2. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi
      ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.                   
   3. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian
      volume atau realisasi fisik.                                       
   4. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang
      terjadi selama pelaksanaan konstruksi.                             
   5. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan
      bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan
      harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa
      pelaksana konstruksi.                                              
   6. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia
      jasa pelaksana konstruksi.                                         
   7. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing)
      sebelum serah terima pertama.                                      
   8. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi
      perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan
      pengawasan.                                                        
   9. Menyusun/menandatangai berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara
      pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi
      sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
   10. bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan
      dan penggunaan bangunan gedung.                                    
                     RUANG LINGKUP PEKERJAAN                             
Ruang Lingkup Pekerjaan Pengawasan (Supervisi Teknis) adalah evaluasi, koordinasi,
pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia jasa konstruksi/pemborong sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborong, yang
merupakan keseluruhan kegiatan pengawasan Pembuatan Bangunan Operasional termasuk
Meubelair pada Kantor UPBU Kelas III Ranai. Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas
kesesuaian pelaksanaan dengan desain dan kebenaran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
penyedia jasa konstruksi, yang digunakan sebagai dasar pembayaran oleh pengguna jasa. Dalam
penugasannya Konsultan Pengawas mempunyai ruang lingkup sebagai berikut: 
 A. PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK                                         

 a. Mengendalikan dan mengawasi kualitas dan kuantitas pekerjaan, biaya, waktu maupun
   produk selama pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi.                 
 b. Menyelenggarakan koordinasi antara Pemberi Tugas, Kontraktor dan Instansi lainnya yang
   terkait demi tercapainya sasaran pelaksanaan pekerjaan.               
 c. Mengendalikan dan mengarahkan pekerjaan guna menghindari adanya pekerjaan tambah
   kurang.                                                               
 d. Dalam Pekerjaan Pengawasan terhadap pelaksanaan didasarkan pada peraturan-peraturan
   dinyatakan dalam Berita Acara Aanwijzing yang telah disepakati bersama, serta ketentuan-
   ketentuan lain dari Pemerintah yang berlaku.                          
 B. PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS BAHAN DAN PEKERJAAN                     

 a. Kriteria dari kualitas bahan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia
   (PUBBI-1992) dan peraturan-peraturan yang dinyatakan mengikat dalam buku Rencana
   Kerja dan Syarat-syarat. Kualitas pekerjaan sangat tergantung pada prosedur pelaksanaan
   pekerjaan tersebut. Pengawasan mutu pekerjaan didasarkan atas peraturan-peraturan yang
   berlaku di Indonesia. Bila ada yang belum tercantum, pengawasan dilaksanakan berdasarkan
   atas prosedur yang sudah umum dilakukan secara praktis dan secara ilmiah sudah diakui
   keberhasilannya.                                                      
 b. Bahan yang kualitasnya tidak dapat diterima, tidak diperkenankan dimasukkan kedalam
   lokasi pekerjaan, sedangkan hasil pekerjaan yang kualitas dan kuantitasnya tidak dapat
   diterima atau dianggap kurang sempurna harus dikerjakan ulang atau diperbaiki sesuai
   dengan apa yang telah ditentukan.                                     
 C. RAPAT KOORDINASI                                                     

   Penyelenggaraan rapat koordinasi lapangan yang diadakan secara berkala dengan pihak
   yang terkait terhadap pelaksanaan pekerjaan sangat diperlukan untuk mengadakan evaluasi
   terhadap sistem atau cara kerja yang akan atau telah dilaksanakan agar dapat diketahui
   segera hambatan yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan.             
 D. PENGAWASAN TERHADAP KEMAJUAN PEKERJAAN                               

 a. Konsultan Pengawas harus mengawasi perkembangan kuantitas pekerjaan, maka terhadap
   semua penyusunan jadwal pelaksanaan, Konsultan Pengawas memberikan saran terhadap
   jadwal yang disusun oleh Kontraktor. Pelaksanaan dijadwalkan dengan kapasitas kerja dan
   peralatan kerja yang wajar. Disamping itu juga diperhatikan agar jadwal dibuat sesuai dengan
   alokasi sumber tenaga kerja, peralatan, dan biaya secara wajar mampu disediakan oleh
   Kontraktor / Penyedia.                                                
 b. Pada penerapannya dalam pelaksanaan, Konsultan Pengawas memberikan saran-saran
   dalam mengatur pelaksanaan dan ikut memecahkan permasalahan yang timbul. Bila ternyata
   kemajuan pelaksanaan menyimpang dari apa yang telah direncanakan, Konsultan Pengawas
   mempelajari kondisi kerja apakah masih mungkin dipacu untuk mengejar keterlambatan atau
   memang jadwal kerja tidak sesuai lagi dengan kondisi sehingga harus direvisi. Konsultan
   Pengawas harus cepat tanggap terhadap masalah sesuai waktu yang disediakan.
 E. PENANGANAN PEKERJAAN                                                 

   Untuk dapat mencapai sasaran yang lebih baik, anggota staf dari konsultan pengawas harus
   bekerja sama sebagai sebuah team dengan anggota staf dari kontraktor. Keputusan-
   keputusan harus sesuai dengan dokumen kontrak dan harus tegas serta jujur. Setiap
   saran yang diberikan kepada kontraktor dalam tugasnya, hendaknya diberikan secara
   bijaksana dan tidak saling merugikan. Tugas Pengawas dalam Penanganan pekerjaan ini
   diantaranya :                                                         

   a. Mengadakan Pengukuran (Uitzet).                                    
   b. Mengadakan Pengujian bahan bangunan bersama dengan kontraktor      
      pelaksana.                                                         
   c. Mengusulkan alternatif teknik pelaksanaan.                         
   d. Memeriksa bagian-bagian bangunan.                                  
   e. Menilai kualitas dan kuantitas                                     
   f. Memberikan saran pemecahan permasalahan                            
   g. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan pengawasan                    
   h. Mengoreksi, mengkaji dan menyetujui dokumen – dokumen yang diajukan oleh
      Kontraktor Pelaksana, antara lain :                                
      1. Shop Drawings                                                   
      2. Laporan Kemajuan Pekerjaan                                      
      3. Laporan Harian dan Mingguan                                     
      4. Berita Acara Tambah Kurang                                      
      5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan                             
      6. As – Built Drawings                                             
      7. Dan lain – lain                                                 
   Konsultan Pengawasan akan melibatkan tenaga ahlinya sesuai dengan bidangnya masing-
   masing mulai dari pengumpulan data yang didapat dari referensi yang ada di lapangan.
   Mengadakan analisa dan evaluasi data sehingga apabila terjadi hal yang tidak sesuai atau
   tidak dibenarkan secara teknis, teoritis, maupun teknis pelaksanaannya dapat diambil langkah
   penanganannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan biaya.           
 F. PEMBUATAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN                      

 1. Konsultan Pengawas berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan
   pengawasan pekerjaan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan
   penawarannya.                                                         
 2. Pembuatan rencana jadwal pengawasan ini harus diselesaikan oleh konsultan pengawas
   selambat-lambatnya sepuluh hari setelah dimulainya pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
   Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus selesai dalam arti telah mendapatkan
   persetujuan pemberi tugas                                             
                                        Bungku, 10 April 2025            
                                      Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)     

                                      ASHAR M. MA’RUF, SE. M.Si          
                                       NIP. 19720112 199403 1 008