Pembangunan Jaringan Listrik Pulau Umbele

URAIAN      SINGKAT      PEKERJAAN                          

                            KEGIATAN :                                 

          URUSAN  PENYELENGGARAAN    PSU PERUMAHAN                     

                           PEKERJAAN  :                                

             PEMBANGUNAN    JARINGAN LISTRIK UMBELE                    

                   TAHUN   ANGGARAN      2023                          
A. UMUM                                                                
  Lembaga          : Pemerintahan Kabupaten Morowali                   
  Kabupaten        : Morowali                                          

  Satuan Kerja     : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
  Nama Program     : Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
                    (PSU)                                              

  Nama Kegiatan    : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan              
  Nama Pekerjaan   : Pembangunan Jaringan Listrik Pulau Umbele         

  Nilai Pagu Anggaran : Rp. 4.789.408.000                              
  Nilai HPS        : Rp. 4.343.353.297,30                              

  Jenis Kontrak    : Lumsum dan Harga Satuan                           
  Sumber Pendanaan : DBH 2023                                          

  Kode Satuan Kerja : 1.04.2.10.0.00.01.0000                           
  Alamat           : Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Fonuasingko

B. PENDAHULUAN                                                         
  Peningkatan sarana prasarana jaringan listrik menjadi salah satu unsur penting
  dalam peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Daerah Kepulauan

  Kabupaten Morowali. Pembangunan jaringan listrik merupakan salah satu
  penopang berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari sehingga

  dapat berkontribusi dalam setiap aktivitas masyarakat khususnya dimalam hari.
  Selain berfungsi sebagai media penerangan listrik juga dapat bermanfaat sebagai

  sumber energi sehingga dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat
  setempat. Penggunaan energi dari arus listrik pun juga dinilai lebih ramah

  lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik perlu disiapkan secara matang

  sehingga mampu mendorong perwujudan yang sesuai dengan kepentingan   
  kegiatan.                                                            
C. LAT AR BELAKANG                                                     

  1. Peningkatan sarana prasarana kelistrikan di daerah kepulauan merupakan
    salah satu unsur penting dalam memenuhi kebutuhan penerangan masyarakat.

  2. Dengan terbangunnya jaringan listrik khususnya didaerah kepulauan perputaran
    ekonomi masyarakat dapat meningkat dengan pesat sehingga dapat     

    mewujudkan kesejahteraan bersama.                                  

D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                   
  1. Umum                                                              
    Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi

    (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus
    dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi
    pembangunan jaringan listrik.                                      

    Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan
    tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai.

  2. Khusus                                                            
    Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik yang sesuai dengan Detail
    Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan sebagai dasar

    acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan fisik Jaringan Listrik.
E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                   
    1. Pengguna Jasa adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
    2. Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kawasan Perkantoran Fonuasingko     

F. LINGKUP PEKERJAAN                                                   

  1. Dalam melaksanakan konstruksi Pembangunan Jaringan Listrik sudah termasuk tahap
    pemeliharaan konstruksi;                                           

  2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun
    oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
    penjelasan pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan

    standar teknis) yang dipersyaratkan;                               
  3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga
    dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil

    pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
  4. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan khususnya dari pihak instansi

    yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;           
  5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan
    Keselamatan Kerja (K3);                                            
  6. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

  7. Pemeliharaan konstruksi Pembangunan Jaringan Listrik adalah tahap uji coba dan
    pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini
    penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau

    kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;      
  8. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang terpasang harus di uji coba sesuai

    dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan
    peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna;
  9. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi Pembangunan

    Jaringan Listrik masa pemeliharaan adalah minimal 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
    serah terima pertama pekerjaan konstruksi;                         
   10. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :    
      a) Pembangunan Jaringan Listrik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
        konstruksi;                                                    
      b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                

        1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
        2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta

         segala perubahan/addendumnya;                                 
        3. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
         konstruks i fisik;                                            

        4. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I
         dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
         pelaksanaan konstruksi fisik;                                 

        5. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
         konstruksi fisik;                                             
G. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN            
   Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian

   pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana
   Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi Teknis.

   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai
   berikut :                                                           
   1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep      
      pelaksanaan pekerjaan;                                           
   2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;

   3. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan;
   4. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                  

     a) Tenaga;                                                        
     b) Bahan kelistrikan yang didatangkan, diterima atau tidak;       
     c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;         

     d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;           
     e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                        

     f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.         
   5. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan

      Pekerjaan, Tenaga dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;           
   6. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;
   7. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara    

      Pemeriksaan                                                      
   8. Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);
   9. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;               

   10. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                
   11. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;dan        
   12. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

H. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                                           

  Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat
  Pembuat Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup
  pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus
  diserahkan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

  1) Laporan Harian                                                    
    Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung setelah
    SPMK sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian yang memuat

    semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi
    yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan
    penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.Laporan Harian berisikan,

    antara lain :                                                      
    a) Tenaga;                                                         

    b) Bahan kelistrikan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;
    c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          
    d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;            

    e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                         
    f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.        

  2) Laporan Pelaksanaan                                               
    Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan
    hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 (tujuh) hari

    kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima)rangkap dan berisi antara lain :
    a) Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                       

    b) Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama
      seminggu tersebut;                                               
    c) Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;   

    d) Monitor masalah teknis dilapangan;                              
    e) Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                          

    f) Monitor Kendali Mutu;                                           
    g) Pemeriksaan Gambar Kerja;                                       
    h) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;

    i) Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

 I. PRODUK DALAM NEGERI                                                
  Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam
  negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Produk luar negeri boleh

  dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan
J. PEDOMAN PENGUMPULAN DAT A LAPANGAN                                  
  Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada
  peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional yang mengatur

  standar umum Pembangunan Jaringan Listrik disyaratkan Undang-undang dan Peraturan
  Pemerintah/Daerah yang berlaku.                                      

K. ALIH PENGETAHUAN                                                    
  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan
  pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/unit

  kerja Kuasa Pengguna Anggaran.                                       

L. SPESIFIKASI TEKNIS                                                  
  1) Umum                                                              
    Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,

    kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta
    uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam

    uraian singkat pekerjaan ini atau dapat mempelajari dengan seksama KAK
    Pembangunan Jaringan Listrik. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-

    perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut
    kepada Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.
  2) Lingkup Pekerjaan                                                 

    Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam
    melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-
    bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung

    sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.          
    a) Sarana Kerja                                                    

      Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,
      jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta
      inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.

      Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak yang
      aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu

      pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi
      persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak dapat
      tercapai.                                                        

    b) Gambar-Gambar Dokumen                                           

      Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada
      dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan di
      lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana secara

      tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak        
      setelah Pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berunding
      terlebih dahulu dengan Perencana.                                

      Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk
      memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar
      adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat masalah ukuran ini

      sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu
      semua ukuran yang tercantum seperti ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang

      dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran
      atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar, Kontraktor wajib

      melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Dinas Perumahan Kawasan
      Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
      Pertanahan memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan

      pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan Perencana.     
      Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang

      tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Dinas Perumahan
      Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang
      akan ada menjadi tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

      Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing 5 (lima)
      salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita- berita
      perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat

      pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Dinas Perumahan Kawasan
      Permukiman dan Pertanahan setiap saat sampai dengan serah terima kesatu.

      Setelah serah terima kesatu, dokumen- dokumen tersebut akan didokumentasikan
      oleh Pemberi tugas.                                              
    c) Gambar-Gambar Pelaksanaan dan Contoh-contoh                     

      Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar,diagram, ilustrasi,
      jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor, Supplier atau
      Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan. Contoh-contoh

      adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk menunjukkan bahan,
      kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh Konsultan Pengawas untuk
      menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Perencana.

      Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan
      segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang disyaratkan

      dalam Dokumen Kontrak atau oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
      Pertanahan. Gambar- gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-

      tanda sebagaimana ditentukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
      Pertanahan. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap
      perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian. Dengan menyetujui
      dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh- contoh, dianggap
      Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh tersebut

      dengan Dokumen Kontrak. Pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
      Pertanahan dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-
      gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya,

      sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-
      syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat keindahan.        

      Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta oleh Pihak Dinas
      Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan menyerahkan kembali
      segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh sampai disetujui.

      Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan
      contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya atas
      perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak

      diberitahukan secara tertulis kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
      Pertanahan. Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau
      contoh-contoh yang harus disetujui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

      Pertanahan dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan
      tertulis dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan

      Perencana.                                                       
      Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus diserahkan kepada Dinas
      Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 2 (dua) salinan, Konsultan

      Pengawas akan memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa
      Perubahan” atau “Telah Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan

      dipegang oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk arsip,
      sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor untuk dibagikan atau
      diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan lainnya. Sebutan

      katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut Konsultan
      Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan tersebut
      sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan dalam 2

      (dua) rangkap untuk masing- masing jenis dan diperlukan sama seperti butir di atas.
      Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus diserahkan kepada
      Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Perencana. 

   d) Jaminan Kualitas                                                 
      Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Dinas Perumahan Kawasan

      Permukiman dan Pertanahan, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk
      pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor
      menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat

      teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta,
      Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir
      ini. Sebelum mendapat persetujuan dari Pihak Dinas Perumahan Kawasan

      Permukiman dan Pertanahan, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna,
      semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.

    e) Nama Pabrik/Merek Yang Ditentukan                               
      Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis
      bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan yang

      ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan
      menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar
      didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah ditunjuk

      sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada agennya di
      Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun pada saat

      pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka Perencana akan
      menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama.
      Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor harus memberikan

      kepada Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang diimport pada agen
      ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material- material tersebut telah
      dipesan (order import).                                          
    f) Contoh-Contoh                                                   
      Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus
      segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contohtersebut diambil dengan

      jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau
      pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.
      Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau

      wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara
      pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya
      substitusi.                                                      

      Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas, aksesories
      yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk
      yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk pengganti

      yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan
      Konsultan Perencana sebelum pemesanan. Produk yang tidak disebutkan nama
      pabriknya, material, peralatan, perkakas, akserories dan produk- produk yang tidak

      disebutkan nama pabriknya di dalam Spesifikasi Teknis, Kontraktor harus
      mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang menghasilkannya, katalog

      dan selanjutnya menguraikan data yang menunjukkan secara benar bahwa produk-
      produk yang dipergunakan adalah sesuai                           

      dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari
      Pemilik/Perencana.                                               
    g) Material dan Tenaga Kerja                                       

      Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material
      harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan cara
      yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang memuaskan, di

      mana latihan khusus bagi pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor harus
      melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah untuk

      setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah mengikuti
      latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman khusus dalam

      bidang keahlian masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila dalam Dokumen
      Lelang ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan
      berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian lebih menegaskan

      masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara gambar atau terhadap
      Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah yangmempunyai bobot

      teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya paling tinggi. Pemilik proyek
      dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala “claim” atau tuntutan terhadap hak-

      hak khusus seperti patent dan lain-lain.                         
    h) Koordinasi Pekerjaan                                            
      Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian yang
      terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam proyek

      ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya
      dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail

      untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan dari
      Konsultan Perencana.                                             

    i) Peraturan Hak Paten                                             
      Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau tuntutan,
      biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan merk dagang

      atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan  
      yang dipergunakan dalam proyek ini, iklan Kontraktor tidak diijinkan membuat iklan

      dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang berdekatan
      tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.                           
M. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                         

  Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan
  Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk
  segala perubahan dan tambahannya, yakni :                            

  1) Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;           
  2) Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
     Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;              

  4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
     : 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum
     nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi

     dan jasa konsultansi;                                             

  5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
     : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui
     Penyedia tanggal 20 Maret 2019;                                   

  6) Permen PUPR No 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
     Konstruksi;                                                       
  7) Permen PUPR   Nomor  :  14   Tahun 2021  tentang Standard         

     danPedomanPengadaanJasaKonstruksiMelaluiPenyedia;                 
  8) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
     Barang/Jasa Melalui Penyedia;                                     

N. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                            
  Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                            

   a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 180 (seratus delapan puluh )
      hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;           

   b. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 90 (sembilan Puluh) hari
      kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).       

R. PERSYARAT AN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                  
  Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, pekerjaan konstruksi harus

  memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang
  terlampir pada dokumen pengadaan dan ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat

  Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).                                      
S. PENUTUP                                                             

  Demikian uraian singkat pekerjaan ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam
  pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan
  rencana.                                                             

                                       Morowali, April 2023            
                                     Pejabat Pembuat Komitmen,         

                                       Muhammad Hafid, ST              
                                     NIP. 19820921 201001 1 013