Peningkatan Taman Kompleks Perkantoran Fonuasingko - Bungku

URAIAN      SINGKAT       PEKERJAAN                         

                             KEGIATAN  :                                
           URUSAN  PENYELENGGARAAN     PSU PERUMAHAN                    

                             PEKERJAAN  :                               

   PENINGKATAN   TAMAN   KOMPLEKS  PERKANTORAN    FONUASINGKO    -      

                             BUNGKU                                     

                    TAHUN    ANGGARAN      2023                         
A. UMUM                                                                 
  Lembaga            : Pemerintahan Kabupaten Morowali                  

  Kabupaten          : Morowali                                         
  Satuan Kerja       : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

  Nama Program       : Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
                     (PSU)                                              

  Nama Kegiatan      : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan             
  Nama Pekerjaan     : Peningkatan Taman Kompleks Perkantoran           

                      Fonuasingko - Bungku                              
  Nilai Pagu Anggaran : Rp. 7.602.900.000,00                            

  Nilai HPS          : Rp. 7.602.800.000,00                             

  Jenis Kontrak      : Harga Satuan                                     
  Sumber Dana        : PAD 2023                                         

  Kode Rekening      : 5.2.03.01.01.0001                                
  Alamat            : Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Fonuasingko

B. PENDAHULUAN                                                          
    Peningkatan sarana prasarana taman kota salah satu unsur penting. adanya ruang
    hijau di tengah perkotaan memberikan kesempatan kepada penghuninya untuk tetap

    terhubung dengan alam. Kawasan hijau menjadi cerminan ruang perkotaan di kawasan
    sekitarnya. Untuk membuat taman kota yang sukses, dibutuhkan keahlian yang memadai,

    terutama di bidang perencanaan lingkungan dan arsitektur            
    Walaupun begitu, bukan berarti kita harus memiliki pengetahuan lengkak untuk mendirikan

    taman kota. Dengan beberapa panduan dasar yang memadai, maka kita dapat membuat
    ruang terbuka hijau di tengah padatnya kota.                        

    Kawasan kota tentu saja terintegrasi dengan kawasan pedesaan di sekitarnya, sehingga
    transisinya harus dilakukan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan serta

    menjaga masyarakat desa dan kota tetap hidup berdampingan tanpa adanya konflik.
C. LAT AR BELAKANG                                                      
  1. Peningkatan area yang kurang lebih luas dari ruang terbuka hijau yang hadir dalam

    konteks perkotaan atau pinggirannya dan yang dibuat dengan tujuan untuk rekreasi,
    lingkungan dan budaya demi kualitas hidup yang lebih baik.          

  2. Taman kota dapat memiliki fungsi yang berbeda (istirahat, bermain, kegiatan olah raga,
    fasilitas, pusat budaya dan rekreasi) sehingga menarik masyarakat untuk berkunjung.

D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

  1. Umum                                                               
    Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi

    (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus
    dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi
    pembangunan jaringan listrik.                                       

    Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan

    tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai.

  2. Khusus                                                             

    Melaksanakan pekerjaan Peningkatan Taman Kompleks Perkantoran Fonuasingko-Bungku
    yang sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah
    ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan fisik.
E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                    

    1. Pengguna Jasa adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
    2. Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kawasan Perkantoran Fonuasingko      

F. LINGKUP PEKERJAAN                                                    

  1. Dalam melaksanakan konstruksi Peningkatan Taman Kompleks Perkantoran
     Fonuasingko-Bungku sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi;   

  2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah
     disusun oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya

     pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis
     (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan;                  

  3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan,
     tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas
     hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat

     (RKS);                                                             
  4. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan khususnya dari pihak instansi

     yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;           

  5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen
     Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan
     Keselamatan Kerja (K3);                                            

  6. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pemeliharaan konstruksi Pembangunan taman kota adalah tahap uji coba dan

     pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini
     penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau

     kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;      
  8. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang terpasang harus di uji coba sesuai

     dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan
     peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna;

  9. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi Pembangunan
     taman kota masa pemeliharaan adalah minimal 5 (lima) bulan terhitung sejak serah
     terima pertama pekerjaan konstruksi;                               
   10. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :     
      a) Pekerjaan Peningkatan Taman Kompleks Perkantoran Fonuasingko-Bungku

         yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;       
      b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                 

        1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
        2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta
          segala perubahan/addendumnya;                                 

        3. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
          konstruks i fisik;                                            

        4. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I
          dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan

          pelaksanaan konstruksi fisik;                                 
        5. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan

          pelaksanaan konstruksi fisik;                                 
G. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN             

   Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
   rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau

   Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi
   Teknis.                                                              

   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai
   berikut :                                                            

   1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep pelaksanaan
      pekerjaan;                                                        
   2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;
   3. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan;

   4. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                   
     a) Tenaga;                                                         

     b) Bahan taman yang didatangkan, diterima atau tidak;              
     c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          

     d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;            
     e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                         

     f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.          
   5. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan 

      Pekerjaan, Tenaga dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;            
   6. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;

   7. Membuat  Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara    
      Pemeriksaan                                                       

   8. Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);
   9. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                

   10. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                 
   11. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;dan         
   12. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

H. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                                            

  Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat

  Pembuat Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup
  pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus

  diserahkan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :
  1) Laporan Harian                                                     

    Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung setelah
    SPMK sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian yang memuat

    semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi
    yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan
    penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.Laporan Harian berisikan,

    antara lain :                                                       
    a) Tenaga;                                                          

    b) Bahan kelistrikan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;
    c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;           

    d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;             
    e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                          

    f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.         
  2) Laporan Pelaksanaan                                                

    Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga
    dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 (tujuh)

    hari kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima)rangkap dan berisi antara
    lain :                                                              

    a) Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                        
    b) Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama

       seminggu tersebut;                                               
    c) Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;    

    d) Monitor masalah teknis dilapangan;                               
    e) Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                           

    f) Monitor Kendali Mutu;                                            
    g) Pemeriksaan Gambar Kerja;                                        

    h) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
    i) Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

 I. PRODUK DALAM NEGERI                                                 
  Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam

  negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Produk luar negeri
  boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan
J. PEDOMAN PENGUMPULAN DAT A LAPANGAN                                   

  Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada
  peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional yang mengatur
  standar umum Pembangunan Taman Kota disyaratkan Undang-undang dan Peraturan

  Pemerintah/Daerah yang berlaku.                                       
K. ALIH PENGETAHUAN                                                     

  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk 
  menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada

  personil kegiatan/unit kerja Kuasa Pengguna Anggaran.                 

L. SPESIFIKASI TEKNIS                                                   
  1) Umum                                                               

    Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,
    kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan

    beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di
    dalam uraian singkat pekerjaan ini atau dapat mempelajari dengan seksama KAK

    Pembangunan Jaringan Listrik. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-
    perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut

    kepada Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian. 
  2) Lingkup Pekerjaan                                                  

    Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam
    melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-

    bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung
    sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.           

    a) Sarana Kerja                                                     
       Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,

       jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta
       inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
       Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak yang

       aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu
       pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan

       memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak
       dapat tercapai.                                                  

    b) Gambar-Gambar Dokumen                                            
       Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang
       ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat

       keadaan di lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada
       Perencana secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak
       setelah Pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berunding

       terlebih dahulu dengan Perencana.                                
       Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk

       memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar
       adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat masalah ukuran

       ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih
       dahulu semua ukuran yang tercantum seperti ketinggian, lebar, ketebalan, luas

       penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan
       mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar,

       Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Dinas Perumahan
       Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perumahan Kawasan    

       Permukiman dan Pertanahan memberikan keputusan ukuran mana yang akan
       dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan

       Perencana.                                                       
       Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang

       tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Dinas Perumahan
       Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang

       akan ada menjadi tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.
       Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing 5 (lima)

       salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita- berita
       perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat
       pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Dinas Perumahan Kawasan

       Permukiman dan Pertanahan setiap saat sampai dengan serah terima kesatu.
       Setelah serah terima kesatu, dokumen- dokumen tersebut akan didokumentasikan

       oleh Pemberi tugas.                                              
    c) Gambar-Gambar Pelaksanaan dan Contoh-contoh                      

       Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar,diagram,
       ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor,

       Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
       Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk
       menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh

       Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh
       Konsultan Perencana.                                             

       Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan
       dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang

       disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Dinas Perumahan Kawasan
       Permukiman dan Pertanahan. Gambar- gambar pelaksanaan dan contoh-contoh
       harus diberi tanda-tanda sebagaimana ditentukan Dinas Perumahan Kawasan
       Permukiman dan Pertanahan. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis

       mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.
       Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-

       contoh, dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau
       contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak. Pihak Dinas Perumahan Kawasan

       Permukiman dan Pertanahan dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau
       menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu

       sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan
       mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat
       keindahan.                                                       

       Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta oleh Pihak Dinas
       Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan menyerahkan kembali

       segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh sampai disetujui.
       Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan

       contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya atas
       perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak

       diberitahukan secara tertulis kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
       Pertanahan. Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau

       contoh-contoh yang harus disetujui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
       Pertanahan dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan
       tertulis dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan

       Perencana.                                                       
       Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus diserahkan kepada Dinas

       Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 2 (dua) salinan,
       Konsultan Pengawas akan memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda “Telah

       Diperiksa Tanpa Perubahan” atau “Telah Diperiksa Dengan Perubahan” atau
       “Ditolak”. Satu salinan dipegang oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

       Pertanahan untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor
       untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan

       lainnya. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila
       menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau

       barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga
       harus diserahkan dalam 2 (dua) rangkap untuk masing- masing jenis dan diperlukan

       sama seperti butir di atas.                                      
       Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus diserahkan kepada
       Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Perencana. 

   d) Jaminan Kualitas                                                  

       Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Dinas Perumahan Kawasan
       Permukiman dan Pertanahan, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk

       pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor
       menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat

       teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta,
       Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir

       ini. Sebelum mendapat persetujuan dari Pihak Dinas Perumahan Kawasan
       Permukiman dan Pertanahan, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan
       sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.

    e) Nama Pabrik/Merek Yang Ditentukan                                
       Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis

       bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan
       yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan

       menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar
       didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah

       ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada
       agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun

       pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka
       Perencana akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi

       minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor
       harus memberikan kepada Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang
       diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-

       material tersebut telah dipesan (order import).                  
    f) Contoh-Contoh                                                    
       Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus

       segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contohtersebut diambil dengan
       jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau

       pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.
       Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau
       wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara

       pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya
       substitusi.                                                      

       Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas, aksesories
       yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk

       yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk
       pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan

       persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan. Produk yang tidak
       disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas, akserories dan produk-
       produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam Spesifikasi Teknis,

       Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang
       menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang   

       menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah sesuai
       dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari

       Pemilik/Perencana.                                               
    g) Material dan Tenaga Kerja                                        

       Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material
       harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan

       cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang
       memuaskan, di mana latihan khusus bagi pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor

       harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah
       untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah

       mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman
       khusus dalam bidang keahlian masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila

       dalam Dokumen Lelang ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir
       lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian

       lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara
       gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah

       yangmempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya paling tinggi.

       Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala “claim” atau
       tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.   
    h) Koordinasi Pekerjaan                                             
       Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian

       yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam
       proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan

       lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan
       detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan

       dari Konsultan Perencana.                                        

    i) Peraturan Hak Paten                                              
       Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau
       tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan

       merk dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan

       yang dipergunakan dalam proyek ini, iklan Kontraktor tidak diijinkan membuat iklan
       dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang
       berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.                
M. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                          

  Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan

  Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk
  segala perubahan dan tambahannya, yakni :                             
  1) Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;            

  2) Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 
     Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;     

  4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan

     umum nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan
     konstruksi dan jasa konsultansi;                                   

  5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

     melalui Penyedia tanggal 20 Maret 2019;                            
  6) Permen PUPR  No 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen     

     Keselamatan Konstruksi;                                            
  7) Permen PUPR Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan

     Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;                                  
  8)  Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan    
     Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;                            

N. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             

  Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                             
   a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 180 (seratus delapan puluh )

      hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;            

   b. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 150 (seratus lima puluh) hari
      kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).        

R. PERSYARAT AN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                   

  Dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Taman Kompleks Perkantoran Fonuasingko-

  Bungku, pada pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam
  Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang terlampir pada dokumen pengadaan dan

  ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).
S. PENUTUP                                                              

  Demikian uraian singkat pekerjaan ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam

  pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan
  rencana.                                                              

                                         Morowali, ……. Mei 2023         
                                        Pejabat Pembuat Komitmen,       

                                          SARIFUDIN ISMAIL, ST          
                                       NIP : 19820825 201101 1 011