Pengawasan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bumi Raya Dan Wita Ponda

PEMERINTAH     KABUPATEN     MOROWALI                    

           DINAS  PEKERJAAN   UMUM    DAN  PENATAN   RUANG              

             Jalan Poros Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Fonuasingko-Bungku

PENGGUNA ANGGARAN  : RUSTAM SABALIO, ST.,MT                             

SATKER/SKPD        : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            

NAMA PPK           : MUNAWIR, ST.,MM                                    

NAMA PEKERJAAN     : Pengawasan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bumi     
                     Raya dan Wita Ponda                                

                       TAHUN  ANGGARAN  2023                            
  URAIAN SINGKAT JASA KONSULTANSI PENGAWASAN                            

  PEKERJAAN  : Pengawasan Peningkatan Jalan di kecamatan Bumi Raya dan Wita
              Ponda                                                     

  1. LATAR BELAKANG                                                     

    Setiap Pelaksanaan Konstruksi Fisik Bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh

    Penyedia Jasa Harus Mendapatkan Pengawasan Secara Teknis dilapangan , Agar
    Rencana dan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar

    Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung Secara Efektif. Pelaksanaan Pengawasan

    Lapangan Harus Dilakukan Secara penuh dengan menempatkan tenaga - tenaga
    Ahli Pengawasan dilapangan Sesuai dengan kebutuhan dan Kompleksitas 

    pekerjaan. Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan

    konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan
    Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang

    dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja
    pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas

    pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan

    Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.                   

  2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

    Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas
    dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria, dan

    proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan  

    diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir
    acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya

    dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi
    tugas                                                               

  3. TARGET/ SASARAN                                                    
    a. Sasaran Penugasan Untuk Mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan

      melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk

      merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuain desain (bila diperlukan).
    b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah Dengan dilaksanakannya kegiatan

       Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data

       berupa :                                                         
       1. Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksananaan

        pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah

        (problem solving);                                              
       2. Laporan kemajuan pekerjaaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat

        sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai
        dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;                      

       3. Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan

        sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna
        tercapainya mutu pekerjaan fisik                                

  4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSULTANSI                              

         Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan konsultansi:

        a. K/L/D/I         :   KABUPATEN MOROWALI                       

        b. Satker/SKPD     :   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

                               Daerah Kabupaten Morowali                
        c. Pengguna Anggaran : RUSTAM SABALIO, ST.,MT                   

        d. PPK       :         MUNAWIR, ST.,MM                          

  5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                    

        a) Sumber Dana :     PAD yang bersumber dari DPA Dinas Pekerjaan

                             Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali 
                             Tahun Anggaran 2023                        

        b) Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh
          Juta Rupiah)                                                  

  6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG               
         a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah

           berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis

           Pembangunan Jalan, dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat meliput

            tugas-tugas pengawasan lingkungan, site/tapak bangunan, dan 

           pengawasan fisik yang terdiri dari :                         

            - Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang dimaksud

              Adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan
              konstruksi selama masa pelaksanaan fisik. Supervisi Team harus

              bekerjasama secara penuh dengan Dinas Pekerjaan Umum dan  
              Penataan Ruang Kabupaten Morowali dalam pengawasan teknik 

              pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus

              membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa  
              pelayanan Pengawasan Teknik Pelaksanaan (Supervision Team).

           -  Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus melakukan jasa

              konsultansi untuk pengendalian pengawasan konstruksi secara
              professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta kebijakan-kebijakan

              yang telah diterapkan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan
              Penataan Ruang Kabupaten Morowali, khususnya dalam mengidentifikasi

              setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan

              aktifitas kontraktor dan membuat rekomendasi untuk memecahkan
              persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk

              organisasi yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Tim Pengawasan
              Teknis yang disebut Supervision Team.                     

         b. Lokasi Pekerjaan                                            

           Lokasi Pekerjaan adalah di wilayah Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita

           Ponda.                                                       

         c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK :       
           PPK/PPTK akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai

           pengawas atau pendamping/counterpart atau project officer (PO) dalam

           rangka pelaksanaan jasa konsultansi, yang akan di tunjuk kemudian dan
           apabila diperlukan.                                          

  7. PRODUK YANG DIHASILKAN                                             

    Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi : 

    1) Laporan Pendahuluan.                                             
      Laporan Pendahuluan memuat:                                       

         - Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh                

         - Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya          

         - Jadwal kegiatan penyedia jasa                                

      Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh ) hari kerja/bulan sejak
      SPMK diterbitkan sebanyak 6 ( enam ) buku laporan.                

    2) Laporan Bulanan                                                  
      Laporan Bulanan berisi :                                          

         - Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan                    

         - Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan                            

           Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 25 (Dua Puluh
           Lima) setiap bulan sebanyak 6 (enam) buku laporan            
    3) Laporan Akhir                                                    

      Laporan Akhir memuat:                                             

         - Final Report                                                 

      Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari sejak Serah
      Terima Pertama pekerjaan diterbitkan sebanyak 6 ( enam ) buku laporan dan Flash Disk

  8. DATA DASAR                                                         
    Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi yang akan

    dilaksanakan.                                                       

  9. STANDAR TEKNIS                                                     

    Standar teknis yang dipakai adalah standar perkerasan Bina Marga terbaru.

  10. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN                                 
    Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan/pengadaan jasa konsultasi ini adalah 180

    (seratus Delapan puluh) hari kalender atau 6 (Enam) bulan.          

  11. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTASI              

     Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Penyedia jasa harus menyediakan

     dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran
     pelaksanaan pekerjaan antara lain :                                

    1. Kendaraan Roda Dua                                               

    2. Kantor Proyek                                                    
    3. Peralatan Kantor                                                 

    4. Atk/Komunikasi                                                   

  12. PERSONIL                                                          
    Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Supervisi/Pengawas harus

    menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup
    pekerjaan maupun tingkat kompleksitas.                              

    Personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:   

    a) Site Engineer (Ahli Teknik Jalan)                                

       Tenaga ahli sebagai Kepala Pengawas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
       pekerjaan ini adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil S-1 dari

       universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
       diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang

       telah diakreditasi dan memiliki pengalaman mengawasi pelaksanan pekerjaan

       pembangunan jalan serta bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan
       (Ahli Teknik Jalan Muda). Jumlah 1 (satu) orang dengan pengalaman minimal 1 (Satu)

       tahun. Tugas Kepala Pengawas adalah sebagai ketua tim pengawas yang
       membawahi Inspector dalam memonitoring pelaksanaan pekerjaan, memberi

       arahan serta advice teknik terhadap permasalahan yang dijumpai dilapangan.

    b) Inspector (Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan)                    

       Pengawas lapangan yang dipersyaratkan adalah seorang yang memiliki latar pendidikan

       Kejuruan STM, atau Ahli Madya Teknik Sipil (D3) dari universitas/perguruan tinggi negeri
       atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam

       melaksanakan pekerjaan pengawasan peningkatan jalan, dengan pengalaman minimal 2
       (Dua) Tahun. Secara umum tanggung jawab pengawas adalah sebagai berikut :

       - Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan mengontrol dan mencatat

         kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendalanya.                   
       - Hasil akhir dari kegiatan pengawasan berupa laporan harus dilaporkan setiap hari secara

         detail, berhubungan erat dengan kondisi lapangan yang dipersyaratkan.
    c) Operator Komputer                                                

       Tenaga operator computer yang dibutuhkan adalah seseorang yang berpendidikan

       SMA/Sederajat yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya dan

       berpengalaman minimal 1 ( Satu ) tahun . Tenaga yang dibutuhkan 1 (satu) orang.
       Tugas utamanya adalah menyusun hasil kegiatan ke dalam bentuk tulisan dan

       menyusunnya menjadi laporan                                      

  13. PRODUK DALAM NEGERI                                               

    Semua Pekerjaan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di
    dalam  wilayah   Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin

    memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan

    lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri       

  14. PERSYARATAN KERJA SAMA                                            

    Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
    kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : Apabila penyedia

    jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih
    dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah

    satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak- hak dan kewajiban-kewajiban

    anggota penyedia jasa lainnya terhadap pengguna jasa.               

  15. PENDEKATAN DAN METODOLOGI                                         

    Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Konsultan Pengawas
    harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian

    pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang secara garis besar

    adalah sebagai berikut :                                            
    1. Pekerjaan persiapan                                              
        -  Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan

        - Memeriksa dan menyetujui Time Schedule / Bar Chart, S-Curve / Network
          Planning yang diajukan oleh penyedia untuk selanjutnya diteruskan kepada

          pihak proyek untuk mendapat persetujuan.                      

    2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan                             

        - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan,

          koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan
          teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus

          sampai dengan pekerjaan diserahkan.                           

        - Mengawasi kebenaran metoda pelaksanaan, ukuran, kualitas dan kuantitas
          dari bahan atau komponen bangunan, komposisi campuran, peralatandan

          perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja

          lainnya.                                                      
        - Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan

           cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadual yang

           ditetapkan                                                   
        - Memberikan  masukan   pendapat teknis tentang penambahan atau 

          pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan

          serta berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari
          Pemimpin Kegiatan.                                            

        - Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan

          penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari
          kontrak, setelah mendapat persetujuan Pihak direksi pekerjaan.

        - Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
          dalam dokumen kontrak, menolak bahan yang tidak memenuhi spesifikasi.

        - Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Penyedia dalam melakukan

          sosialisasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah serta mengusahakan
          perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.          

        - Memberikan bimbingan / petunjuk kepada Penyedia dalam hal tahapan /

          metoda pelaksanaan agar hasil pelaksanaan memenuhi spesifikasi yang
          ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.                            

    3. Laporan                                                          
        - Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis

          kepada Pihak direksi pekerjaan mengenai volume, prosentasi dan nilai bobot

          bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia. 
        - Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan

          dengan jadual yang telah disetujui.                           

        - Melaporkan hasil pemeriksaan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah
          tenaga kerja dan alat yang digunakan.                         

        - Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia

          konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya
          pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh

          pemborong (Shop Drawings).                                    

  16. ALIH PENGETAHUAN                                                  

    Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan

    pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan

    kerja Pejabat Pembuat Komitmen                                      

                                        Morowali, 03 Mei 2023           

             Di setujui oleh :               Di susun oleh :            
            Kepala Dinas PUPR         Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)    
         Selaku Pengguna Anggaran                                       

         RUSTAM SABALIO, ST.,MT                                         
                                           MUNAWIR, ST.MM               
         NIP. 19760929200212 1 005                                      
                                        NIP. 19760404200212 1 007