Pengawasan Peningkatan Dan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Bungku Tengah

PEMERINTAH     KABUPATEN     MOROWALI                    

           DINAS  PEKERJAAN   UMUM    DAN  PENATAN   RUANG              

             Jalan Poros Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Fonuasingko-Bungku

              KERANGKA      ACUAN   KERJA   (KAK)                       

                     JASA  KONSULTANSI                                  

PENGGUNA ANGGARAN  : RUSTAM SABALIO, ST.,MT                             

SATKER/SKPD        : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            

NAMA PPK           : MUNAWIR, ST.,MM                                    

NAMA PEKERJAAN     : Pengawasan Peningkatan dan Pembangunan Jalan di    
                     Kecamatan Bungku Tengah                            

                       TAHUN  ANGGARAN  2023                            
  KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI PENGAWASAN                

  PEKERJAAN  : Pengawasan Peningkatan dan Pembangunan Jalan di kecamatan
              Bungku Tengah                                             

  1. LATAR BELAKANG                                                     

    Setiap Pelaksanaan Konstruksi Fisik Bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh

    Penyedia Jasa Harus Mendapatkan Pengawasan Secara Teknis dilapangan , Agar
    Rencana dan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar

    Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung Secara Efektif. Pelaksanaan

    Pengawasan Lapangan Harus Dilakukan Secara penuh dengan menempatkan 
    tenaga - tenaga Ahli Pengawasan dilapangan Sesuai dengan kebutuhan dan

    Kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi

    pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan.
    Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan

    yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja
    pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas

    pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan

    Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.                   

  2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

    Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas
    dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria,

    dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan

    diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir
    acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya

    dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi
    tugas                                                               

  3. TARGET/ SASARAN                                                    
    a. Sasaran Penugasan Untuk Mendapatkan data teknis (nota desain) yang

      diperlukan melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian

      untuk merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuain desain (bila
      diperlukan).                                                      
    b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah Dengan dilaksanakannya kegiatan

       Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data

       berupa :                                                         
       1. Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa

        pelaksananaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari

        pemecahan masalah (problem solving);                            
       2. Laporan kemajuan pekerjaaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat

        sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang
        sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;               

       3. Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan

        sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku
        guna tercapainya mutu pekerjaan fisik                           

  4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSULTANSI                              

         Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan konsultansi:

        a. K/L/D/I         :   KABUPATEN MOROWALI                       

        b. Satker/SKPD     :   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

                               Daerah Kabupaten Morowali                
        c. Pengguna Anggaran : RUSTAM SABALIO, ST.,MT                   

        d. PPK       :         MUNAWIR, ST.,MM                          

  5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                    

        a) Sumber Dana :     PAD yang bersumber dari DPA Dinas Pekerjaan

                             Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali 
                             Tahun Anggaran 2023                        

        b) Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 300.000.000,- (Seratus Lima
          Puluh Juta Rupiah)                                            

  6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG               
         a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah

           berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis

           Pembangunan Jalan, dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat
           meliput                                                      

            tugas-tugas pengawasan lingkungan, site/tapak bangunan, dan 

           pengawasan fisik yang terdiri dari :                         
            - Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang dimaksud

              Adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan

              konstruksi selama masa pelaksanaan fisik. Supervisi Team harus
              bekerjasama secara penuh dengan Dinas Pekerjaan Umum dan  

              Penataan Ruang Kabupaten Morowali dalam pengawasan teknik 

              pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus
              membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa  

              pelayanan Pengawasan Teknik Pelaksanaan (Supervision Team).

           -  Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus melakukan
              jasa konsultansi untuk pengendalian pengawasan konstruksi secara

              professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta kebijakan-kebijakan
              yang telah diterapkan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan

              Penataan Ruang   Kabupaten Morowali,  khususnya dalam     

              mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan
              sehubungan dengan aktifitas kontraktor dan membuat rekomendasi

              untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya,
              konsultan harus membentuk organisasi yang mempunyai tugas dalam

              jasa pelayanan Tim Pengawasan Teknis yang disebut Supervision Team.

         b. Lokasi Pekerjaan                                            

           Lokasi Pekerjaan adalah di wilayah Kecamatan Bungku Tengah   

         c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK :       
           PPK/PPTK  akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak

           sebagai pengawas atau pendamping/counterpart atau project officer (PO)

           dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi, yang akan di tunjuk
           kemudian dan apabila diperlukan.                             

  7. PRODUK YANG DIHASILKAN                                             

    Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi : 

    1) Laporan Pendahuluan.                                             
      Laporan Pendahuluan memuat:                                       

         - Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh                

         - Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya          

         - Jadwal kegiatan penyedia jasa                                

      Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh ) hari kerja/bulan sejak
      SPMK diterbitkan sebanyak 6 ( enam ) buku laporan.                

    2) Laporan Bulanan                                                  
      Laporan Bulanan berisi :                                          

         - Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan                    

         - Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan                            

           Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 25 (Dua Puluh
           Lima) setiap bulan sebanyak 6 (enam) buku laporan            
    3) Laporan Akhir                                                    

      Laporan Akhir memuat:                                             

         - Final Report                                                 

      Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari sejak Serah
      Terima Pertama pekerjaan diterbitkan sebanyak 6 ( enam ) buku laporan dan Flash

      Disk                                                              

  8. DATA DASAR                                                         

    Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi yang akan

    dilaksanakan.                                                       

  9. STANDAR TEKNIS                                                     
    Standar teknis yang dipakai adalah standar perkerasan Bina Marga terbaru.

  10. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN                                 

    Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan/pengadaan jasa konsultasi ini adalah 150

    (seratus Lima puluh) hari kalender atau 5 (Lima) bulan.             

  11. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTASI              

     Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Penyedia jasa harus
     menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan

     untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan antara lain :               
    1. Kendaraan Roda Dua                                               

    2. Kantor Proyek                                                    

    3. Peralatan Kantor                                                 

    4. Atk/Komunikasi                                                   

  12. PERSONIL                                                          
    Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Supervisi/Pengawas harus
    menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup

    pekerjaan maupun tingkat kompleksitas.                              

    Personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:   
    a) Site Engineer (Ahli Teknik Jalan)                                

       Tenaga ahli sebagai Kepala Pengawas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

       pekerjaan ini adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil S-1 dari
       universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah

       diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang

       telah diakreditasi dan memiliki pengalaman mengawasi pelaksanan pekerjaan
       pembangunan jalan serta bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang

       dipersyaratkan (Ahli Teknik Jalan Muda). Jumlah 1 (satu) orang dengan pengalaman
       minimal 1 (Satu) tahun. Tugas Kepala Pengawas adalah sebagai ketua tim
       pengawas yang membawahi Inspector dalam memonitoring pelaksanaan 

       pekerjaan, memberi arahan serta advice teknik terhadap permasalahan yang

       dijumpai dilapangan.                                             

    b) Inspector (Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan)                    

       Pengawas lapangan dengan Jumlah 2 (Dua) orang yang dipersyaratkan adalah seorang
       yang memiliki minimal latar pendidikan Kejuruan STM, atau Ahli Madya Teknik Sipil

       (D3) dari universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
       diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan peningkatan

       jalan, dengan pengalaman minimal 1 (Dua) Tahun. Secara umum tanggung jawab

       pengawas adalah sebagai berikut :                                
       - Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan mengontrol dan mencatat

         kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendalanya.                   
       - Hasil akhir dari kegiatan pengawasan berupa laporan harus dilaporkan setiap hari

         secara detail, berhubungan erat dengan kondisi lapangan yang dipersyaratkan.

    c) Operator Komputer                                                

       Tenaga operator computer yang dibutuhkan adalah seseorang yang   
       berpendidikan SMA/Sederajat yang memiliki keahlian dan keterampilan

       dibidangnya dan berpengalaman minimal 1 ( Satu ) tahun . Tenaga yang

       dibutuhkan 1 (satu) orang. Tugas utamanya adalah menyusun hasil kegiatan ke
       dalam bentuk tulisan dan menyusunnya menjadi laporan             

  13. PRODUK DALAM NEGERI                                               

    Semua Pekerjaan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan

    di dalam wilayah  Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin
    memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali

    ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri

  14. PERSYARATAN KERJA SAMA                                            

    Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
    kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : Apabila

    penyedia jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang

    beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi
    kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak- hak dan

    kewajiban-kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap pengguna jasa.

  15. PENDEKATAN DAN METODOLOGI                                         

    Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Konsultan

    Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap
    bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang secara

    garis besar adalah sebagai berikut :                                

    1. Pekerjaan persiapan                                              
        -  Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan
           pengawasan                                                   

        - Memeriksa dan menyetujui Time Schedule / Bar Chart, S-Curve / Network

          Planning yang diajukan oleh penyedia untuk selanjutnya diteruskan kepada

          pihak proyek untuk mendapat persetujuan.                      

    2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan                             

        - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan,
          koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan

          teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus
          menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan.                   

        - Mengawasi kebenaran metoda pelaksanaan, ukuran, kualitas dan kuantitas

          dari bahan atau komponen bangunan, komposisi campuran, peralatandan
          perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat

          kerja lainnya.                                                

        - Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan

           cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadual yang
           ditetapkan                                                   

        - Memberikan  masukan   pendapat teknis tentang penambahan atau 

          pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu 
          pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk mendapatkan

          persetujuan dari Pemimpin Kegiatan.                           
        - Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan

          penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari

          kontrak, setelah mendapat persetujuan Pihak direksi pekerjaan.
        - Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

          spesifikasi dalam dokumen kontrak, menolak bahan yang tidak memenuhi
          spesifikasi.                                                  

        - Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Penyedia dalam melakukan

          sosialisasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah serta mengusahakan
          perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.          

        - Memberikan bimbingan / petunjuk kepada Penyedia dalam hal tahapan /

          metoda pelaksanaan agar hasil pelaksanaan memenuhi spesifikasi yang
          ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.                            
    3. Laporan                                                          

        - Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis

          teknologis kepada Pihak direksi pekerjaan mengenai volume, prosentasi dan
          nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia.

        - Melaporkan kemajuan  pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan   

          dibandingkan dengan jadual yang telah disetujui.              

        - Melaporkan hasil pemeriksaan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah
          tenaga kerja dan alat yang digunakan.                         

        - Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia
          konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya

          pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh

          pemborong (Shop Drawings).                                    

  16. ALIH PENGETAHUAN                                                  

    Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan

    pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil
    satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen                               

                                       Morowali, 31 Mei 2023            

             Di setujui oleh :               Di susun oleh :            
            Kepala Dinas PUPR         Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)    
         Selaku Pengguna Anggaran                                       

         RUSTAM SABALIO, ST.,MT            MUNAWIR, ST.MM               

         NIP. 19760929200212 1 005      NIP. 19760404200212 1 007