Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Dppt) Untuk Infrastruktur Jalan Wilayah Perkotaan Kolonodale

URAIAN SINGKAT                                 

Pekerjaan :                                                             
Penyusunan Dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) untuk infrastruktur

jalan wilayah perkotaan Kolonodale.                                     
Maksud dan Tujuan                                                       

Maksud : melaksanakan penyusunan dokumen kelayakan rencana pengadaan lahan
dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan
beberapa ruas dalam wilayah Kota Kolonodale sesuai rencana tata ruang wilayah
dan prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi rencana pembangunan

Kabupaten Morowali Utara.                                               
Tujuan : Tujuan dari Jasa konsultan perencanaan Pengadaan tanah untuk pelebaran

jalan dalam kota kolonodale adalah tersedianya dokumen kelayakan lahan yang
dapat digunakan untuk pelebaran jalan                                   
Sumber Pendanaan                                                        

APBD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran perubahan 2025             

Lingkup pekerjaan                                                       

penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) untuk kepentingan 
umum mencakup identifikasi kebutuhan lokasi, studi kelayakan, analisis potensi

lahan, dan penyusunan dokumen perencanaan yang berisi tujuan pembangunan,
kesesuaian tata ruang, prioritas, letak tanah, luas tanah, status kepemilikan, jadwal

pelaksanaan, serta rencana anggaran dan bentuk ganti rugi. Dokumen ini menjadi

dasar untuk melanjutkan tahapan pengadaan tanah dan disusun berdasarkan studi
kelayakan dan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2023 pasal 6 paling sedikit

memuat :                                                                
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;                               

b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;                               
c. prioritas pembangunan nasional/daerah;                               

d. letak tanah;                                                         

e. luas tanah yang dibutuhkan;                                          
f. gambaran umum status tanah;                                          

g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;                  
h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan;                      

i. perkiraan nilai tanah;                                               

j. rencana penganggaran; dan                                            
k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.