Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                             
        PERENCANAAN    REHABILITASI   KANTOR   BUPATI                   
                   TAHUN   ANGGARAN    2023                             
                                                                        
                                                                        
1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural – Jasa Desaint arsitektural
                                                                        
2. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Morowali Utara dengan Nilai Total Harga
   Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah); 
                                                                        
3. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan
                                                                        
   adalah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 tentang
   Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
                                                                        
   Gedung, yang terdiri dari :                                          
  a. Persiapan dan penyusunan konsepsi perancangan meliputi :           
                                                                        
    1) mengumpulkan data dan informasi lapangan.                        
                                                                        
    2) membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja
       (KAK).                                                           
                                                                        
    3) Konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah dan
       perijinan bangunan.                                              
                                                                        
    4) membuat program perencanaan dan perancangan yang merupakan batasan sasaran
                                                                        
       atau tujuan pembangunan dengan ketentuan atau persyaratan pembangunan hasil
       analisis data dari informasi pengguna jasa maupun pihak lain.    
                                                                        
    5) membuat gagasan dan interprestasi terhadap program perencanaan dan
       perancangan sebagai landasan perencanaan dan perancangan diwujudkan dalam
                                                                        
       uraian tertulis, diagram-diagram dan/ atau gambar.               
    6) membuat sketsa gagasan berupa gambar sketsa dalam skala yang memadai yang
                                                                        
       menggambarkan gagasan perencanaan dan perancangan yang jelas.    
                                                                        
  b. Persetujuan konsepsi perancangan dari pengguna jasa untuk dijadikan dasar
     perencanaan perancangan tahap selanjutnya.                         
                                                                        
  c. Penyusunan Pra rancangan meliputi:                                 
  d. Persetujuan pra rancangan dari pengguna Jasa untuk dijadikan dasar perencanaan
                                                                        
     perancangan tahap selanjutnya.                                     
                                                                        
  e. Penyusunan pengembangan rancangan :                                
  f. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti membuat gambar-
                                                                        
     gambar detail pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian bahan atau material
     dan elemen atau unsur bangunan, Rencana Kerja dan syarat-syarat, rancangan
     konspetual SMKK, biaya penerapan SMKK, rincian volume pelaksanaan pekerjaan,
     rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan
                                                                        
     termasuk menyesuaikan harga satuan pada rencana anggaran biaya perencanaan
     sebelumnya.                                                        
                                                                        
  g. Persetujuan rancangan detail dari pengguna jasa untuk digunakan sebagai dokumen
                                                                        
     teknis pada dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi.                
  h. Penyusunan rencana teknis meliputi laporan konsepsi perancangan, dokumen pra
                                                                        
     rancangan, dokumen pengembangan rancangan, dan dokumen rancangan detail.
  i. Membantu Pengguna Jasa dalam menyusun program dan pelaksanaan pemilihan
                                                                        
     penyedia jasa pekerjaan konstruksi                                 
                                                                        
  j. Membantu Pengguna Jasa pada waktu penjelasan pekerjaan dan melaksanakan
     tugas-tugas yang sama apabila terjadi tender ulang.                
                                                                        
  k. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan
     dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis
                                                                        
     pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan
                                                                        
     yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan
     bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.               
                                                                        
  l. Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan
     perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan,
                                                                        
     dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan
     perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan.                        
                                                                        
4. Tanggung Jawab Perencana.                                            
                                                                        
  a. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan
     yang berlaku dilandasi pasal 75 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
                                                                        
     Konstruksi.                                                        
  b. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
                                                                        
    1) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil
                                                                        
       karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan
       ketentuan perundang-undangan yang berlaku.                       
                                                                        
    2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan -
       batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari
                                                                        
       segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan
                                                                        
       diwujudkan                                                       
5. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan
   pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya
                                                                        
   dan yang khusus untuk bangunan gedung Negara.                        
6. Bertanggung jawab atas hasil perencanaan dalam dokumen perancangannya