Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (Rkp)

URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                              

   PENYUSUNAN  DOKUMEN  RENCANA  KAWASAN  PERMUKIMAN  (RKP)              
                  KABUPATEN  MUSI BANYUASIN                              

Paket Pengadaan : Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP)    

Kegiatan     :  Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah

                Kabupaten/Kota                                           

Sub-Kegiatan :  Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan
                di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota               

OPD          :  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi    
                Banyuasin                                                

Tahun Anggaran : 2025                                                    

Maksud dan   : Maksud dilaksanakannya penyusunan Dokumen Rencana Kawasan 
Tujuan         Permukiman (RKP) ini sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan

               Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan
               pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka

               menengah, dan jangka panjang.                             
               Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini

               yaitu :                                                   

               • Tersusunnya arahan pengembangan kawasan permukiman;     
               • Tersusunnya kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan

                 kawasan permukiman;                                     

               • Tersusunnya rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
               • Tersusunnya rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum

                 kawasan permukiman;                                     

               • Tersusunnya indikasi program pembangunan dan pemanfaatan
                 kawasan permukiman;                                     

               • Tersusunnya acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, perseorangan
                 dalam menyusun rencana pembangunan dan pengembangan     

                 perumahan dan menyusun rencana induk masing-masing sektor;

               • Terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaran kawasan permukiman;
               • Terwujudnya kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan

                 dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya

                 dalam penyelenggaran kawasan permukiman;                
               • Terkendalinya pembangunan kawasan permukiman baik yang  

                 dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta;          

               • Terciptanya percepatan investasi masyarakat dan swasta di dalam
                 kawasan permukiman; dan                                 

               • Terkoordinasinya pembangunan kawasan permukiman antara  
                 pemerintah dan masyarakat/swasta.                       

Target & Sasaran : Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP)   

               dengan pagu perencanaan Rp 300.000.000,- memiliki sasaran sebagai
               berikut :                                                 

               1. Tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang   
               diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun

               mendatang;                                                

               2. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak- pihak terkait
               dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RKP, serta

               persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan
               RKP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan

               permukiman di daerah;                                     

               3. Teridentifikasinya masalah perumahan dan permukiman (existing dan
               prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan

               dan permukiman;                                           
               4. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan

               agar praktek penyusunan RKP dan keterpaduan prasarana kawasan di
               bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal;

               5. Terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dan

               permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi
               kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;                

               6. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan
               kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana

               dan sarana penunjangnya;                                  

               7. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di
               daerah, sebagai bahan masukan bagi: penyusunan kebajikan pemerintah
               vertical, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang

               berkepentingan,berminat untuk ikut serta/ melibatkan diri sesuai

               ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
               8. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan

               agar praktek penyusunan RKP dan keterpaduan prasarana kawasan di
               bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal;

               9. Tersusunnya analisa kondisi perumahan dan kebutuhan pemenuhan

               atau pengembangan perumahan dan permukiman (backlog);     
               10. Tersusunnya analisa arah pengembangan perumahan dan   

               permukiman berdasarkan arahan RTRW, RPJMD, RPJPD dan kebijakan
               sektoral serta vertical tentang perumahan dan kawasan permukiman;

               11. Tersusunnya analisa kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana
               perumahan dan kawasan permukiman;                         

               12. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan dan 

               pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;            
               13. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,

               antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan
               daerah dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

               permukiman;                                               

               14. Terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
               penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;                  

               15. Terakomodasinya partisipasi masyarakat;               
               16. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

               berkeadilan dan berkelanjutan;                            

               17. Terjaminnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan
               dan kawasan permukiman yangsehat, aman, serasi, produktif dan

               berkelanjutan.                                            

Hasil yang   : Terciptanya kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan   

diharapkan     Permukiman (RKP) yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya. 

Waktu        : 120 ( Seratus Dua Puluh) hari kalender.                   
pelaksanaan