Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Penyusunan Peta Dasar Rdtr

PEMERINTAH  KABUPATEN   MUKOMUKO                         

    DINAS PEKERJAAN  UMUM   DAN  PENATAAN   RUANG                 

               URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

                       KEGIATAN:                                  
  KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH      

                       KABUPATEN                                  

                     SUB KEGIATAN:                                
                  PENYUSUNAN PETA DASAR                           

                      PEKERJAAN:                                  
   BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENATAAN RUANG - JASA      

                PENYUSUNAN PETA DASAR RDTR                        

                   TAHUN ANGGARAN                                 

                         2025                                     
                 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         

     Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan
untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan, serta memberikan pedoman bagi perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian pemanfaatan ruang                                    
     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus
direncanakan berdasarkan data baik spasial dan non-spasial serta informasi lainnya yang

akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.                          
     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada
data dan informasi, termasuk data dan informasi spasial, serta Pemerintah Daerah harus
membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
     Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menegaskan bahwa aspek
wilayah/spasial haruslah diintegrasikan dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan
pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. Lebihlanjut, adanya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial juga mensyaratkan penggunaan
referensi tungga linformasi geospasial.                           

Amanat Undang-Undang tersebut menunjukkan pentingnya data spasial dalam proses
perencanaan pembangunan. Namun ketersediaan data dan informasi geospasial terkini
khususnya peta dasar pada skala besar yang disediakan Pemerintah belum sepenuhnya
mencakup seluruh wilayah Indonesia.                               
Dengan belum adanya peta Kabupaten Mukomuko yang memenuhi kebutuhan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu peta dasar skala 1:5000 maka sebagai perwujudan
amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan kegiatan survei
pemetaan paket pekerjaan pembuatan peta dasar Kabupaten Mukomuko. Hasil dari
pekerjaan ini selanjutnya dapat digunakan sebagai data spasial dasar skala 1:5.000 untuk
merencanakan sistem perencanaan daerah dalam rangka mendukung pembangunan
daerah Kabupaten Mukomuko yang berbasis data spasial.             

Metoda kerja yang harus dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perka BIG Terkait dengan Pembuatan Peta Dasar
1:5.000.                                                          

Adapun spesifikasi yang dibutuhkan yaitu:                         
a. Spesifikasi Teknis Pembuatan Peta Skala Besar dari BIG.        
b. Spesifikasi teknis peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebagai

  mana Spesifikasi Teknis Peralatan yakni sebagai berikut:        
    GPS Receiver (Dual Frequency dan Tipe receiver Geodetic) Perangkat Lunak
     pengolah GPS yaitu Memiliki kemampuan mengolah data GPS hingga
     menghasilkan koordinat dengan level akurasi yang disyaratkan.
    Perangkat lunak Pengolah Citra yang Memiliki kemampuan pengolahan data
     citra                                                        
    Perangkat lunak SIG yang Memiliki kemampuan pengolahan peta berbasis SIG
    Kamera Digital                                               

c. Spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi teknis
  pekerjaan pembuatan peta dasar Kawasan di wiayah Kabupaten Mukomuko sebagai
  berikut:                                                        

1. Persiapan                                                      
  Pekerjaan yang dilakukan pada tahapan persiapan pekerjaan adalah:
  a. Pemesanan citra Resolusi tinggi pada fendor penyedia CSRT pada kawasan
     wilayah perencanaan.                                         

  b. Penyiapan data citra dan DEM / DSM yang akan di orthorektifikasi, penyiapan
     data citra yang di orthorektifikasi                          
  c. Penyiapan data DEM/DSM untuk keperluan orthorektifikasi      
  a. Penyiapan personil dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
     sesuai dengan dokumen penawaran. Pemberi Kerja akan melakukan pengecekan
     terhadap kesesuaian tim pelaksana dan peralatan yang akan digunakan dalam

     pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen penawaran.              
  b. Penyusunan rencana detail pelaksanaan pekerjaan sebagai acuan teknis dalam

     pelaksanaan pekerjaan. Rencana detail pelaksanaan pekerjaan sekurang-
     kurangnya mencakup:                                          

      Pendahuluan: latar belakang, maksud dan tujuan, volume pekerjaan, hasil
       pekerjaan yang akan diserahkan                             
      Pelaksanaan pekerjaan, meliputi:                           

       - Tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dengan diagram alir dan
        penjelasan rinci pada masing-masing tahapan pelaksanaan pekerjaan

       - Jadwal pelaksanaan rinci                                 

       - Organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan deskripsi kerja masing-masing
        unit organisasi. Dalam hal Penyedia Jasa merupakan konsorsium harus
        dilengkapi dengan deskripsi tugas dan tanggungjawab dari masing-masing
        perusahaan anggota konsorsium                             

       - Susunan personil pelaksana dilengkapi dengan jadwal penugasan dan
        beban kerja masing-masing personil pada setiap tahapan pekerjaan.
        Dalam hal Penyedia Jasa merupakan konsorsium, maka perusahaan asal

        dari masing-masing personil pelaksana harus dicantumkan   
       - Peta indeks kerja dalam skala 1:5.000. Dalam hal Penyedia Jasa

        merupakan konsorsium, maka wilayah kerja dari masing-masing
        konsorsium harus disajikan                                
      Menguraikan sumber data yang akan digunakan dalam pelaksanaan
       pekerjaan                                                  
      Peralatan yang digunakan                                   
      Spesifikasi teknis yang harus dipenuhi bagi setiap output dari masing-masing

       tahapan pekerjaan. Spesifikasi teknis wajib mengikuti apa yang tercantum
       dalam KAK atau lebih baik                                  

  c. Pengumpulan data dasar dan data pendukung yang akan digunakan dalam
     pelaksanaan pekerjaan. Data yang diserahterimakan dari Pemberi Kerja wajib
     dibuatkan berita acara serah terima data. Penyedia Jasa wajib untuk melakukan
     pengecekan terhadap kondisi setiap data dan melaporkan kepada Pemberi Kerja
     apabila dijumpai data yang rusak atau tidak memenuhi spesifikasi untuk

     digunakan                                                    
  d. Melakukan penyiapan struktur folder sesuai dengan struktur yang diberikan dari

     Pemberi Kerja. Termasuk di dalamnya melakukan replika geodatabase dari
     Pemberi Kerja.                                               

2. Perencanaan dan Pengukuran GCP                                 
  a. Rencana Persebaran Titik GCP dan ICP                         
    Pada tahapan pekerjaan rencana survei dan distribusi titik kontrol, hal-hal yang
    dilakukan antara lain:                                        

      Identifikasi GCP dan ICP                                   
       Identifikasi Ground Control Point (GCP) dan ICP (Independent Control Point)
       adalah tahapan penentuan distribusi titik kontrol yang tersebar merata
       dengan komposisi yang optimal sesuai dengan wilayah administrasi Kawasan

       Perkotaan di wiayah Kabupaten Mukomuko.                    
       Syarat penentuan titik GCP adalah sbb:                     
       - Pada sisi perimeter                                      
       - Pada tengah area                                         
       - Titik GCP terdistribusi merata sesuai dengan scene citra.

       Selain itu diperlukan Independent Check Point (ICP) yang akan digunakan
       sebagai titik uji hasil orthorektifikasi. Syarat persebaran ICP adalah sbb:

       - obyek yang digunakan sebagai titik uji harus dapat diidentifikasi dengan
         jelas di lapangan dan di peta yang akan diuji            

       - obyek yang digunakan sebagai titik uji merupakan objek yang relatif
         tetap tidak berubah bentuk dalam jangka waktu yang singkat;
       - obyek yang digunakan sebagai titik uji harus memiliki sebaran yang
         merata di seluruh area yang akan diuji Jumlah minimum titik ICP
         sebanyak 22 titik dalan satu scan citra.                 
      Penyusunan Rencana Survei Titik Kontrol                    

       Pekerjaan yang dilakukan pada tahapan Penyusunan Rencana Survei Titik
      Kontrol adalah:                                             

       - Perencanaan pengukuran diantaranya rincian kegiatan, lokasi
         pengukuran, jadwal pengukuran, jumlah personil, dan pembagian
         tugasnya, peralatan yang diperlukan, dsb.                
       - Pembuatan logsheet yang didalamnya terdapat crop image/citra area
         yang akan di survei. Logsheet yang di buat ada 2 (dua), yaitu logsheet
         yang berisi crop image/citra daerah yang akan disurvei dan logsheet

         dengan crop image/citra daerah yang lebih besar. Hal ini digunakan
         untuk mengantisipasi jika terdapat ketidaksesuaian antara crop
         image/citra daerah dengan kondisi nyata.                 
       - Perencanaan peralatan survei dan bahan pendukung survei. 
       - Penyusunan form deskripsi lapangan.                      

       - Memberi penomoran secara sistematis kepada titik kontrol.
       - Uji coba pengukuran dan pengujian alat antara lain tribrach/sentering
         optis, zero baseline, sheet baseline baik untuk Base maupun untuk
         Rover, komunikasi data untuk RTK baik radio maupun internet.
       - Pembuatan laporan pendahuluan.                           

  b. Pelaksanaan Survei GCP                                       
    Pekerjaanyang dilakukan pada tahapan Pelaksanaan Survei GCP adalah:

      Pemilihan titik kontrol sesuai dengan Identifikasi GCP dan AOI yang telah
       disetujui oleh pemberi pekerjaan juga harus dijamin dapat terlihat pada citra.
      Metode pengukuran titik kontrol horizontal menggunakan metode CORS-RTK
       , jika tidak ada layanan CORS-RTK maka menggunakan metode BASE-STATIC
       (Differensial static) dengan bentuk radial.                

      Koordinat yang dihasilkan adalah Geografis dan UTM, dan terikat dalam SRGI
       2013.                                                      
      Untuk pengukuran titik kontrol horizontal menggunakan metode CORS-RTK:
       - Mencari stasiun CORS BIG yang akan digunakan sebagai BASE (referensi).
       - Pastikan mendapatkan username dan password NTRIP.        

       - Konfigurasi Receiver RTK yang berfungsi sebagai ROVER.   
       - Setting sebagai ROVER.                                   
      Untuk pengukuran titik kontrol horizontal menggunakan metode BASE-
      STATIC (Differensial static) dengan bentuk radial:          
       Setting BASE sebagai berikut:                             

          Pengukuran bersifat independen antar titik pengamatan (baseline
           dibentuk dengan stasiun CGPS/CORS BIG terdekat).       
          Setting sebagai BASE.                                  
          Pengamatan GNSS dilakukan selama minimal 30 menit untuk setiap
           sesi atau natik sisepakati sesui jarak alat ke titik cros terdekat.
          Arah antena menghadap ke utara (ditandai dengan mounting kabel
           antena mengarah ke utara dengan bantuan kompas).       
          Interval perekaman data per 30 sekon/detik .           
          Receiver GPS yang digunakan mampu mengamati minimal 5 (lima)
           satelit sekaligus pada setiap epohnya.                 

          Peralatan harus diatur serapi mungkin, dan menutup receiver dan
           boxnya dengan terpal untuk melindungi dari hujan.      
       Setting ROVER sebagai berikut:                            
          Differensial static terikat dengan BASE.               
      Mengukur tinggi antena dan mengisikannya di logsheet, mengisi semua

      informasi yang terdapat di logsheet, membuat deskripsi, sketsa dan foto
      lokasi. Kemudian menyimpan data hasil ukuran di memori card dan
      mencatatnya di logsheet.                                    
      Untuk mendapatkan tinggi orthometrik (acuan vertikal), setelah didapatkan
      koordinat dan tinggi ellipsoid dari masing-masing titik, maka diambil data

      undulasi geoid dari website: srgi.big.go.id, kemudian di dapat tinggi
      orthometrik dari masing—masing titik.                       
  c. Pengolahan dan Penyusunan Basisdata GCP                      
      Pengolahan Data GCP                                        

       Pekerjaan yang dilakukan pada tahapan Pengolahan Data GCP adalah:

       Untuk pengukuran GCP menggunakan metode static differensial dengan
    bentuk radial:                                                

       - Metode pengolahan data survei GPS dilakukan dengan metode baseline,
         dimana pengolahan data dilakukan per baseline, dan untuk masing-
         masing baseline data dari dua receiver GPS terkait dalam suatu proses.
         (menggunakanSOP Pengolahan Data GPS)                     

       - Tahapan pengolahan data survei GPS terdiri dari pemrosesan awal,
         pengolahan baseline, dan perataan jaring                 
       - Pemrosesan awal dari data survei GPS mencakup beberapa pekerjaan,
         diantaranya pentransferan data dan pengkodean (coding), pemeriksaan
         (screening) data, pembuatan basis data, dan penentuan posisi secara

         absolut dengan menggunakan data pseudorange.             
       - Hasil dari tahap pemrosesan awal adalah data dengan format rinex,
         beserta informasi ephemeris serta koordinat pendekatan dari station.
       - Proses pengolahan baseline terdiri dari penentuan posisi absolut
         (pseudorange), pendeteksian dan pengkoreksian cycle slips, dan

         penentuan cycle ambiguity.                               
     Untuk pengukuran GCP menggunakan metode RTK:                 
     - Raw data di eksport dalam bentuk file ASCII.               

     - File ASCII berisi no titik, koordinat geografis, koordinat dalam UTM,
       ketelitian (HRMS dan VRMS).                                
     - Untuk pengukuran GCP menggunakan metode RTK-PPP:           
     - Raw data di eksport dalam bentuk file ASCII.               
     - File ASCII berisi no titik, koordinat geografis, koordinat dalam UTM,
       ketelitian (HRMS dan VRMS).                                
   Penyusunan Basisdata GCP                                      

    Pekerjaanyang dilakukan pada tahapan Penyusunan Basisdata GCP adalah:
    -  Penyusunan Manajemen file dengan struktur manajemen file terlampir.

    -  Data GCP disusun dalam bentuk ascii (.csv) dan GDB file (.gdb) dengan
       susunan basisdata Terlampir.                               

    -  Metadata GCP disusun dalam format xml dan GDB file (.gdb). 

3. Orthorektifikasi Citra Optis                                   
  Dalam konteks pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
  wilayah kabupaten/kota yang umumnya membutuhkan tingkat akurasi pada level

  pemetaan rupabumi skala 1:5.000. Proses orthorektifikasi dimaksudkan untuk
  menghasilkan citra satelit tegak yang terkoreksi secara posisi dan relief topografinya.
  Oleh karena itu resolusi citra optis yang digunakan untuk proses orthorektifikasi juga
  harus memenuhi standar pemetaan skala 1:5.000, namun level data yang dapat
  diperoleh dari hasil orthorektifikasi hanya pada tingkatan 2Dimensi.

  Spesifikasi teknisyang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan orthorektifikasi
  adalah sebagai berikut:                                         

  a. Input data berupa :                                          
      DEM (Digital Elevation Model). Data DEM disediakan oleh Pemberi

       Pekerjaan.                                                 
      Titik GCPyang diperoleh dari hasil pengukuran.             
  b. Pemrosesan menggunakan software pengolahan citra yang support dengan
     orthorektifikasi.                                            
      Metode yang dipilih dalam proses orthorektifikasi adalah Least Square

       Collocation (level akurasi yang dibutuhkan hingga sub-piksel).
      Citra hasil proses orthorektifikasi harus memenuhi :       
       -  Resolusi spasial lebih baik atau sama dengan resolusi input citra.
       -  Akurasi horisontal lebih baik atau sama dengan 0,5 mm x skala peta
          yang akan dihasilkan. Yang dibuktikan dengan nilai ICP. 

       -  SOP Orthorektifikasi mengikuti SOP yang diberikan oleh BIG.
  Citra hasil proses orthorektifikasi harus memenuhi :            

  a. Resolusi spasial lebih baik atau sama dengan resolusi input citra.
  b. Akurasi horisontal lebih baik atau sama dengan 0,5 mm x skala peta yang akan

     dihasilkan. Yang dibuktikan dengan nilai CE dari tes menggunakan ICP.
Perhitungan akurasi hasil orthorektifikasi, menggunakan nilai CE yang dihitung dari nilai
RMSE resolusi citra satelit setelah diorthorektifikasi.           

KUALIFIKASI BADAN USAHA                                           
Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha:

  1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang
     pekerjaan yang diadakan.                                     
       a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Kecil
          Subklasifikasi Jasa Pembuatan Peta Kode SP304 yang masih berlaku

          berdasarkan Permen PUPR Nomor 19 tahun 2014 atau Jasa konsultansi
          Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah Dan Pembuatan Peta Kode IT 003
          berdasarkan PP nomor 5 Tahun 2021 serta Lampiran I Permen PUPR
          Nomor 6 Tahun 2021.                                     

       b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa
          konstruksi (IUJK) atau NIB dan sertifikat standar terverifikasi dengan
          KBLI 71102 (aktifitas keinsinyuran dan konsultasi teknis lainnya) yang
          masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020).
       c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun

          pajak terakhir (SPT tahunan tahun 2024) serta Memiliki status valid
          keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib
          Pajak.                                                  
  2. Secara hukum menguasai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang

     dibuktikan dengan:                                           
       a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;        
       b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);                       

       c. Kartu Tanda Penduduk.                                   
  3. Memiliki hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan

     LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan
     Barang/ Jasa Pemerintah sekurang-kurangnya bernilai baik dan atau sangat baik
     dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan SBU
     yang dipersyaratkan.                                         

  4. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:             
       a. Tidak akan melakukan prkatik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
       b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya

          praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
       c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
          professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
          peraturan perundang-undangan; dan                       

       d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a,b, dan c
          maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar
          Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana
          sesuai dengan peraturan perundang-undangan.             
  5. Menyetujui Pernyataan                                        

       a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
          pengendalian, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
          dihentikan;                                             

       b. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang
          dikenakan sanksi daftar hitam;                          
       c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
          menjalani sanksi pidana;                                

       d. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai 
          Kemeterian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus
          badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
          Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggunan Negara;

       e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam
          Dokumen Kualifikasi, dan                                
       f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen

          penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari
          ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan
          ada  pemalsuan maka perlu direktur utama/pemimpin       
          perusahaan/pemimpin koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh
          anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
          pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau

          pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
          ketentuan peraturan perundang-undangan;                 
       g. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
          benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;  

       h. Bersedia untuk dilakukan klarifikasi/verifikasi lapangan ataupun lokasi
          perusahaan;                                             
       i. Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DPA

          yang ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DPA yang ditetapkan
          dilakukan pembatalan atau pemotongan sehingga kurang dari nilai
          pengadaan yang diadakan, maka penyedia barang/jasa tidak diberikan
          ganti rugi dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun; dan

       j. Bersedia mematuhi sistem pembayaran yang telah ditetapkan dalam
          SSKK.                                                   
                               Mukomuko,      2025                
                                      Dibuat                      
                                 Pengguna Anggaran/PPK            

                                 Ir. APRIANSYAH. ST. MT           
                                Nip 197604042003121003