Pengawasan Perluasan Spam Dak Ta 2025

URAIAN SINGKAT                                  
            PENGAWASAN PERLUASAN SPAM DAK TA 2025                      

I.  PENDAHULUAN                                                        

    A. LATAR BELAKANG                                                  

      Pelaksanaan konstruksi merupakan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan

      Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

      Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang berlokasi Kabupaten
      Nagan Raya dengan menggunakan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang ditunjuk

      secara kontraktual dari hasil pelelangan. Pelaksanaan konstruksi harus berdasarkan

      dokumen pelelangan yang telah disusun dengan segala tambahan dan perubahannya

      pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan serta ketentuan teknis
      (pedoman standar teknis) yang disyaratkan;                       

      Pengawasan konstruksi harus memperhatikan kualitas masukan (bahan,tenaga dan
      alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan

      kecuali terjadinya perubahan pekerjaan yang disepakati dan dicantumkan dalam berita

      acara, ketidak sesuaian hasil pekerjaan dengan rencana teknis yang telah ditetapkan

      harus dibongkar dan disesuaikan. Untuk itu, pelaksaan konstruksi harus mendapatkan
      pengawasan dari penyedia jasa perencana konstruksi agar diperoleh hasil sesuai

      dengan yang diharapkan.                                          

    B. MAKSUD DAN TUJUAN                                               

      Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah petunjuk bagi konsultan pengawas

      yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta dinterprestasikan kedalam pelaksanaan

      tugas pengawasan teknis sehingga konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung
      jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan

      KAK.                                                             

      Tujuan adalah untuk melaksanakan tertib administrasi baik secara administrasi

      kegiatan (fisik dan keuangan), pengendalian mutu pelaksanaan sesuai dengan
      spesifikasi teknis yang telah disyaratkan dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam

      kontrak.                                                         
    C. SASARAN                                                         
      Sasaran pekerjaan Pengawasan ini adalah Pekerjaan Pengawasan Perluasan SPAM DAK

      TA 2025.                                                         

    D. LOKASI PEKERJAAN                                                

      Lokasi pekerjaan :                                               
      1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Gp Lamie Kec Darul Makmur Kab. Nagan Raya

      2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Gp Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya

    E. SUMBER PENDANAAN                                                

      Pekerjaan PENGAWASAN PERLUASAN SPAM DAK TA 2025 ini dibiayai dari

      Sumber Dana     : APBK Nagan Raya (DAK) Tahun Anggaran 2025.     
      Nilai Pagu     : Rp. 174.000.000 (Sudah Termasuk Pajak           

                      Pertambahan Nilai PPN)                           
      Nilai HPS      : Rp. 173.943.000 (Sudah Termasuk Pajak           
                      Pertambahan Nilai PPN)                           

    F. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                    

      Pejabat Pembuat Komitmen : Munzirwan Habibi, MT                  
      Jabatan          : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Kawasan 
      Permukiman Satuan Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

                        Kabupaten Nagan Raya                           
      Alamat           : Jl. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek

                        Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya   
II. DATA PENUNJANG                                                     

    A. DATA DASAR                                                      
      1. Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

         (APBK) Nagan Raya Tahun 2025.                                 
      2. Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
         Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2025.               

      3. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
         Permukiman Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025.          

    B. STUDI-STUDI TERDAHULU                                           

      1. Rencana Induk Sarana Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Nagan Raya

    C. REFERENSI HUKUM                                                 

      Selain kriteria di atas, berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standard pedoman
      peraturan yang berlaku antara lain :                             
         1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman
           Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

         2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
           Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

         3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 43/PRT/M 2007, tentang Standar dan Pedoman
           Pengadaan Jasa Kontruksi;                                   

         4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah
           (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
           4578);                                                      

         5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
           Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

           Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;                           

III. RUANG LINGKUP                                                     

    A. LINGKUP PEKERJAAN                                               
      Lingkup kegiatan dan sasaran yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas minimal

      meliputi tugas-tugas yang terdiri dari :                         
      1. Pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Konstruksi                    

         Pada lingkup kegiatan ini, penyedia jasa (Konsultan Pengawas) harus melakukan
         pemeriksaan dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
         dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. Secara umum dokumen yang
         dimaksud adalah Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan oleh Kontraktor dan PPK, gambar

         kerja dan seluruh detilnya, Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan laporan-laporan pekerjaan
         perencanaan apabila ada.                                      

         Konsultan Pengawas memiliki tugas untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya
         perbedaan- perbedaan dalam dokumen-dokumen di lapangan sebelum dimulainya
         pekerjaan dan segera melaporkan kepada PPK dan Pengawas secara tertulis, segera

         setelah pemeriksaan bersama, perbaikan terhadap dokumen yang disepakati disusun
         dan dituangkan dalam Berita Acara Perubahan.                  

      2. Pengawasan Pemakaian Bahan, Peralatan dan Metode Pelaksanaan  

      3. Pemeriksaan Gambar Pelaksanaan yang Dibuat oleh Kontraktor    
         Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh
         pelaksana konstruksi.                                         

      4. Pembuatan As Built Drawings                                   
         Konsultan Pengawas membuat dan meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan

         pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima pertama.
      5. Penyusunan Berita Acara Pekerjaan                             
         Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan
         pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai
         kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi    

      6. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas harus mencari informasi yang
         dibutuhkan selain informasi yang diberikan pemberi tugas dalam pengarahan penugasan

         ini.                                                          
      7. Konsultan Pengawas harus memberikan kebenaran informasi yang digunakan dalam

         pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari pemberi tugas maupun yang dicari
         sendiri. Kesalahan pengawasan akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
         jawab Konsultan Pengawas.                                     

      8. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen pada waktu pelaksanaan pekerjaan
         konstruksi, jika terjadi perubahan kontrak seperti perubahan volume pekerjaan, kondisi

         lahan, dll.                                                   
      9. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, penyedia jasa konsultan yang ditunjuk harus :

         a. Melakukan Konsultasi bersama PPTK/ PPK/ PA untuk membahas kemungkinan
           kendala, permasalahan dan/atau persoalan yang timbul selama pekerjaan.
         b. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK/ PPK, sedikitnya

           seminggu sekali, dengan tujuan untuk membahas kemungkinan kendala,
           permasalahan dan atau persoalan yang timbul selama pekerjaan, untuk kemudian
           membuat risalah rapat dan mengirimkannya kepada semua pihak yang
           bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian

         c. Mengadakan rapat diluar jadual rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
    B. KELUARAN                                                        

      Hasil pekerjaan pengawasan ini terdiri dari :                    
      1. Laporan Pengawasan kelancaran pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
         Kontraktor Pelaksana.                                         

      2. Perhitungan Perubahan Pekerjaan, Gambar-gambar pendukungnya dan Berita Acara
         Pemeriksaaan pekerjaan tambah/kurang jika terjadi hal-hal mendesak yang
         mengakibatkan perubahan terhadap Kontrak Pekerjaan, dengan tetap mengacu kepada

         Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
      3. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dari awal (0%) sampai dengan akhir (100%),
         jika kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan.      
      4. Laporan terinci dan rekomendasi kepada PPK dan para pihak di lapangan apabila

         terjadi hal- hal khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti; laporan
         tentang keterlambatan pekerjaan dan penilaian umum terhadap Kontrak serta
         rekomendasi atas hal-hal tersebut.                            

      5. Melakukan perhitungan secara teliti dan detail terhadap prestasi dan pencapaian
         volume pekerjaan terakhir oleh Kontraktor, apabila terjadi kemungkinan Pemutusan
         Kontrak kepada Kontraktor.                                    
    C. PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT
      KOMITMEN                                                         

      Tim Teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya
      yang akan membantu untuk admnistrasi dan keuangan serta konsultasi teknis dalam
      Melaksanakan Tugasnya.                                           

    D. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI           

      a. Kendaraan Roda 2;                                             
      b. Dan alat bantu yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan teknis

    E. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA                                
      1. Konsultan pengawas bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pengawasan teknis ini,
         baik terhadap kuantitas maupun kualitas pelaksanaan konstruksi;

      2. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan teknis
         yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

    F. KUALIFIKASI BADAN USAHA                                         

      Sub Bidang : (RK002) Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air.

    G. JANGKA WAKTU PELAKSANAN                                         
      Jangka waktu pelaksanaan PENGAWASAN PERLUASAN SPAM DAK TA 2025 ini adalah 160

      (Seratus Enam Puluh) hari Kalender.