Pengawasan Pembangunan Spam Dak Ta 2025

URAIAN SINGKAT                                  
          PENGAWASAN  PEMBANGUNAN SPAM DAK TA 2025                     

I.  PENDAHULUAN                                                        

    A. LATAR BELAKANG                                                  

      Air sangat dibutuhkan manusia untuk keperluan hidupnya. Pertumbuhan penduduk dan
      pembangunan di berbagai bidang mendorong peningkatan terhadap kebutuhan air,
      sedangkan ketersediaanya relatif tetap. Secara umum kebutuhan air untuk aktivitas sehari-

      hari dapat dipenuhi dari air permukaan tanah. Namun dalam kenyataannya pada waktu-
      waktu tertentu di beberapa tempat/ desa pada Kabupaten Nagan Raya jumlah air
      permukaan tidak mencukupi, sedangkan sarana prasarana penyediaan air bersih masih

      merupakan permasalahan mendasar dalam penanggulangan daerah rawan ketersediaan
      air. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
      maupun kesehatan masyarakat secara umum.                         

      Pemenuhan air bersih di daerah rawan wilayah Kabupaten Nagan Raya dapat disubstitusi
      melalui supply air bawah tanah. Sebagai salah satu sumber daya air, air tanah semakin

      lama semakin penting dan strategis, karena selain jumlahnya relatif banyak juga
      kualitasnya relatif baik. Ketersediaan air tanah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor
      antara lain adalah morfologi, geologi, struktur geologi, curah hujan dan tata guna lahan.

      Berkitan dengan penyediaan air yang berasal dari air tanah, maka diperlukan anggaran biaya
      dan pengawasan teknis yang ketat serta melibatkan tenaga ahli yang kompeten di bidang
      eksploitasi air bawah tanah.                                     

    B. MAKSUD DAN TUJUAN                                               

      Kegiatan Pengawasan teknis ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan fisik
      Pembangunan Sumur Bor, Sarana dan Prasana Air Bersih di beberapa titik lokasi
      penanganan rawan air dapat optimal dan tepat sasaran. Adapun tujuan kegiatan

      pengawasan teknis adalah untuk memantau dan mengarahkan pelaskanaan pekerjaan
      Pembangunan Sumur Bor, Sarana dan Prasarana Air Bersih di beberapa titik lokasi
      penanganan rawan air sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan. 

      Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan konsultan pengawas nantinya
      dapat memenuhi ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan
      Sumur Bor, Sarana dan Prasarana Air Bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

      lingkungan Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka Acuan
      Kerja (KAK) ini merupakan dasar petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan,
      azas, kriteria desain, keluaran dan proses dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta dapat

      melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.                      
    C. SASARAN                                                         
      Sasaran PENGAWASAN PEMBANGUNAN SPAM DAK TA 2025 adalah Pembangunan Sumur

      Bor, Sarana dan Prasarana Air Bersih yang tersebar di wilayah    
      rawan air Kabupaten Nagan Raya antara lain : Pengukuran geolistrik, Analisis Kondisi Air

      Tanah, Penyusunan Dokumen Skema dan Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB),
      Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pelaksanaan serta pemilihan Spesifikasi Teknis Bahan dan
      Penggunaan Alat.                                                 

    D. LOKASI PEKERJAAN                                                
      Lokasi pekerjaan :                                               

         1. Pembangunan Sumur Bor Gp Kuala Trang Kec Kuala Pesisir     
         2. Pembangunan Sumur Bor Gp Suak Palembang Kec Darul Makmur   
         3. Pembangunan Sumur Bor Gp Mon Dua Kec Tripa Makmur          
         4. Pembangunan Sumur Bor Gp Cot Mu Kec Tadu Raya              

         5. Pembangunan Sumur Bor Gp Geulanggang Gajah Kec Darul Makmur
         6. Pembangunan Sumur Bor Gp Kuala Teripa Kec Tripa Makmur     
         7. Pembangunan Sumur Bor Gp Kabu Kec Tripa Makmur             
         8. Pembangunan Sumur Bor Gp Langkak Kec Kuala Pesisir         

         9. Pembangunan Sumur Bor Gp Blang Seumot Kec Beutong          

    E. SUMBER PENDANAAN                                                

      Pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SPAM DAK TA 2025 ini dibiayai dari sumber
      pendanaan : APBK Nagan Raya (DAK) Tahun Anggaran 2025.           
      Nilai Pagu        : Rp. 138.000.000,- (Sudah Termasuk Pajak      

                         Pertambahan Nilai PPN)                        
      Nilai HPS         : Rp. 137.954.000,- (Sudah Termasuk Pajak      

                         Pertambahan Nilai PPN)                        

    F. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                    
      Pejabat Pembuat Komitmen : Munzirwan Habibi, MT                  

      Jabatan           : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Kawasan
                         Permukiman                                    
      Satuan Kerja      : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

                         Kabupaten Nagan Raya                          
      Alamat            : Jl. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek

                         Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya  
II. DATA PENUNJANG                                                     

    A. DATA DASAR                                                      
      1. Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

         (APBK) Nagan Raya Tahun 2025.                                 
      2. Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
         Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2025.               

      3. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
         Permukiman Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025.          

    B. STANDAR TEKNIS                                                  

      Dalam merencanakan pembangunan sumur bor dan pemasangan jaringan pipa air bersih
      harus memperhatikan ketentuan–ketentuan seperti standar pedoman peraturan yang berlaku

      antara lain:                                                     
      ➢  Keputusan Menteri ESDM No 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
         Pengelolaan Air Bawah Tanah                                   

      ➢  Peraturan-peraturan umum AV – 1941                            
      ➢  Peraturan struktur beton untuk bangunan beton                 
      ➢  Peraturan Muatan Indonesia (PMI – 1970)                       
      ➢  Standar Industri Indonesia (SII) yang berlaku                 

      ➢  Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI), dan               
      ➢  Peraturan-peraturan lain yang diperlukan                      

    C. STUDI-STUDI TERDAHULU                                           

      1. Rencana Induk Sarana Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Nagan Raya
      2. Pengukuran Geolistrik dan Perencanaan Teknis Sumur Bor        

    D. REFERENSI HUKUM                                                 

      Selain kriteria di atas, berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standard pedoman
      peraturan yang berlaku antara lain :                             
      1. Undang-undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.        

      2. Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2008 tentang Air Tanah.      
      3. Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
      4. Keputusan Menteri ESDM No 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
         Pengelolaan Air Bawah Tanah.                                  

III. RUANG LINGKUP                                                     

    A. LINGKUP PEKERJAAN                                               
      Lingkup kegiatan dan sasaran yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas minimal

      meliputi tugas-tugas yang terdiri dari :                         
      1. Pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Konstruksi                    
         Pada lingkup kegiatan ini, penyedia jasa (Konsultan Pengawas) harus melakukan
         pemeriksaan dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan

         dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. Secara umum dokumen yang
         dimaksud adalah Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan oleh Kontraktor dan PPK, gambar
         kerja dan seluruh detilnya, Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan laporan-laporan pekerjaan
         perencanaan apabila ada.                                      

         Konsultan Pengawas memiliki tugas untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya

         perbedaan- perbedaan dalam dokumen-dokumen di lapangan sebelum dimulainya
         pekerjaan dan segera melaporkan kepada PPK dan Pengawas secara tertulis, segera
         setelah pemeriksaan bersama, perbaikan terhadap dokumen yang disepakati disusun
         dan dituangkan dalam Berita Acara Perubahan.                  

      2. Pengawasan Pemakaian Bahan, Peralatan dan Metode Pelaksanaan  
         a. Sebelum pekerjaan beton struktur dilaksanakan (sekurangnya 28 hari),

           Konsultan Pengawas harus mengawasi Kontraktor dalam melakukan pengujian
           terhadap campuran beton yang akan digunakan untuk mencapai mutu beton
           seperti dipersyaratkan dalam kontrak dan dibuktikan oleh uji laboratorium dengan
           siklus setiap set sampel adalah 3 hari, 7 hari dan 28 hari. 

         b. Konsultan Pengawas harus mengawasi apabila hasil pengujian pada siklus awal
           menunjukkan hasil yang tidak sesuai dan di bawah mutu yang diharapkan,
           pelaksanaan pengujian set sampel berikutnya untuk dilakukan pengujian yang lain

           oleh Kontraktor, dan seterusnya sampai didapatkan mutu beton yang dipersyaratkan.
         c. Beton yang diperbolehkan dalam pekerjaan pengecoran adalah yang telah lulus uji
           dalam laboratorium.                                         

         d. PPK, Pengawas dan Konsultan Pengawas memiliki kewenangan untuk menolak
           penggunaan beton di luar hasil tersebut di atas.            
         e. Konsultan Pengawas harus mengawasi penyelidikan slump beton yang harus
           dilakukan langsung di lapangan sebelum beton dituangkan ke dalam cetakan/

           bekisting.                                                  

      3. Pemeriksaan Gambar Pelaksanaan yang Dibuat oleh Kontraktor    
         Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh
         pelaksana konstruksi.                                         

      4. Pembuatan As Built Drawings                                   
         Konsultan Pengawas membuat dan meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan
         pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima pertama.

      5. Penyusunan Berita Acara Pekerjaan                             
         Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan

         pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai
         kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi    
      6. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas harus mencari informasi yang
         dibutuhkan selain informasi yang diberikan pemberi tugas dalam pengarahan penugasan
         ini.                                                          

      7. Konsultan Pengawas harus memberikan kebenaran informasi yang digunakan dalam
         pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari pemberi tugas maupun yang dicari

         sendiri. Kesalahan pengawasan akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
         jawab Konsultan Pengawas.                                     

      8. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen pada waktu pelaksanaan pekerjaan
         konstruksi, jika terjadi perubahan kontrak seperti perubahan volume pekerjaan, kondisi
         lahan, dll.                                                   

      9. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, penyedia jasa konsultan yang ditunjuk harus :
         a. Melakukan Konsultasi bersama PPTK/ PPK/ PA untuk membahas kemungkinan

           kendala, permasalahan dan/atau persoalan yang timbul selama pekerjaan.
         b. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK/ PPK, sedikitnya
           seminggu sekali, dengan tujuan untuk membahas kemungkinan kendala,

           permasalahan dan atau persoalan yang timbul selama pekerjaan, untuk kemudian
           membuat risalah rapat dan mengirimkannya kepada semua pihak yang
           bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian
         c. Mengadakan rapat diluar jadual rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

    B. KELUARAN                                                        
      Hasil pekerjaan pengawasan ini terdiri dari :                    

      1. Laporan Pengawasan kelancaran pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
         Kontraktor Pelaksana.                                         
      2. Perhitungan Perubahan Pekerjaan, Gambar-gambar pendukungnya dan Berita Acara

         Pemeriksaaan pekerjaan tambah/kurang jika terjadi hal-hal mendesak yang
         mengakibatkan perubahan terhadap Kontrak Pekerjaan, dengan tetap mengacu kepada
         Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
      3. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dari awal (0%) sampai dengan akhir (100%),

         jika kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan.      
      4. Laporan terinci dan rekomendasi kepada PPK dan para pihak di lapangan apabila
         terjadi hal- hal khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti; laporan

         tentang keterlambatan pekerjaan dan penilaian umum terhadap Kontrak serta
         rekomendasi atas hal-hal tersebut.                            
      5. Melakukan perhitungan secara teliti dan detail terhadap prestasi dan pencapaian

         volume pekerjaan terakhir oleh Kontraktor, apabila terjadi kemungkinan Pemutusan
         Kontrak kepada Kontraktor.                                    
    C. PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT
      KOMITMEN                                                         

       Tim Teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya
       yang akan membantu untuk admnistrasi dan keuangan serta konsultasi teknis dalam
       Melaksanakan Tugasnya.                                          

    D. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI           
       a. Kendaraan Roda 2;                                            
       b. Dan alat bantu yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan teknis

    E. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA                                

      1. Konsultan pengawas bertanggungjawab atas hasil pekerjaan pengawasan teknis ini,
         baik terhadap kuantitas maupun kualitas pelaksanaan konstruksi;
      2. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan teknis

         yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

    F. KUALIFIKASI BADAN USAHA                                         

      Sub Bidang : : (RK002) Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air.

    G. JANGKA WAKTU PELAKSANAN                                         
      Jangka waktu pelaksanaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SPAM DAK TA 2025 ini adalah 160
      (Seratus Enam Puluh) hari Kalender.