Rehab Gedung Polres Kab. Nagan Raya

PEKERJAAN :                                  
               REHAB GEDUNG  POLRES KAB. NAGAN RAYA                     

         DINAS PERUMAHAN  RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                 

                        Kabupaten Nagan Raya                            

                       TAHUN ANGGARAN  2024                             

1.1 PENDAHULUAN                                                         

  NAMA PEKERJAAN                                                        
     Nama pekerjaan ini adalah Rehab Gedung Polres Kab. Nagan Raya yang terdiri dari :

     A.   PEKERJAAN PERSIAPAN                                           
     B.   KESELAMATAN  DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)                       

     C.   PEKERJAAN ATAP                                                

     D.   PEKERJAAN PLAFOND                                             
     E.   PEKERJAAN ACP                                                 

     F.   PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK                                   

 1.2. LATAR BELAKANG                                                    
     Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan
     permukiman, dijelaskan pada Pasal 94 ayat 1 mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas
     terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan

     dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan
     berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan
     meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Dalam hal ini negara
     bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan
     perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta
     menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman,
     harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.          

     Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan

     bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan
     perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat
     sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan
     ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan
     dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan
     bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.                           

     Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturnya

     bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan
     prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan perumahan kumuh adalah perumahan yang

                                                             1 | Page   
     mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Didalam Rencana
     Pembangunan Jangka Panjang Nasional, salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa
     Indonesia adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
     sarana pendukung bagi seluruh masyarkat yang didukung oleh sistem pembiayaan
     perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota
     tanpa pemukiman kumuh. Tujuan pembangunan ini juga merupakan bagian dari kerja bangsa
     Indonesia untuk turut serta dalam mensukseskan tujuan pembangunan Millenium
     Development Goals yang dicanangkan oleh PBB.                       
     Dalam hal ini, instansi yang sangat berkepentingan dalam mengelola masalah prasarana
     perumahan dan permukiman tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui
     Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya yang
     mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perumahan

     dan permukiman yang menjadi kewenangan daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada
     daerah sesuai dengan peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 59 Tahun 2016. Untuk pelaksanaan
     penanganan pekerjaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan menjadi bagian dari
     sektor jasa konstruksi yang penyelenggaraannya diperlukan ketertiban dan kepastian hukum
     untuk pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.                       

1.3. LOKASI PEKERJAAN                                                   
     Lokasi Kec. Suka Makmue.                                           
1.4. PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN                                         

     Penanggung jawab pekerjaan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas
     Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran
     2024.                                                              

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
     a) Maksud                                                          
       Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya

       menggunakan jasa layanan ini dimaksudkan untuk mendapatkan Penyedia yang
       memiliki keahlian profesional, personil, sumber daya teknis, dan kemampuan memenuhi
       Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan konstruksi, serta mampu
       bertanggungjawab secara mutlak atas ketepatan biaya, ketepatan mutu, dan/atau
       ketepatan waktu serta bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sebagaimana
       yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan untuk persyaratan kontrak kerja
       konstruksi Rehab Gedung Polres Kab. Nagan Raya.                  
     b) Tujuan                                                          

       Tujuan dari pekerjaan ini adalah terbangunnya Rehab Gedung Polres Kab. Nagan Raya
       yang berkualitas yang sesuai dengan syarat/standar/spesifikasi teknis yang di
       rencanakan, tercapainya penyelesaian penanganan masalah-masalah sehingga tingkat
       daya tahan dan umur pelayanan perumahan dan permukiman yang diinginkan dapat
       tercapai serta berwawasan lingkungan, diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien,
       diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta memenuhi persyaratan administratif dan
       teknis.                                                          
       Kerangka Acuan Kerja ini bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan untuk
       mendapatkan tanggapan kedalam metode pelaksanaan Rehab Gedung Polres Kab. Nagan
       Raya.                                                            

                                                             2 | Page   
2. SASARAN                                                              
    Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang akan
    diperjanjikan untuk pelaksanaan pekerjaan Rehab Gedung Polres Kab. Nagan Raya.

3. HASIL YANG DIHARAPKAN                                                
     a) REHAB GEDUNG POLRES KAB. NAGAN RAYA sesuai dengan spesifikasi teknis
        yang telah direncanakan oleh konsultan perencana sebagaimana tertuang dalam detail
        engineering design (DED).                                       

     b) Adanya Dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan Rehab Gedung Polres Kab. Nagan
        Raya yang di dokumentasikan secara periodik yang mencakup semua peristiwa.

4. SUMBER  DANA                                                         
    Untuk pelaksanaan pekerjaanRehab Gedung Polres Kab. Nagan Raya:     
      1. Sumber dana : APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2024.             

      2. Pagu Anggaran : Rp. 580.000.000,00,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
                   sudah termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN).        
      3. HPS       : Rp 557,893,800.00,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan
                   Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) sudah
                   termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN).              

                                                             3 | Page