| 0730794922321000 | Rp 1,959,735,974 | |
| 0723721882321000 | - | |
CV Rara Bangun Sarana | 10*1**1****17**7 | - |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Buay Anak Tuha, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Sukadana – Kode Pos 34194
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
(USP)
Nama Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota
Nama Pekerjaan :
Peningkatan Ruas Jalan Mataram Marga - Nyampir R.009
Nomor Paket :
-
TAHUN ANGGARAN 2025
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP)
SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota
PEKERJAAN
Peningkatan Ruas Jalan Mataram Marga - Nyampir R.009
1. LATAR BELAKANG
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menindaklanjuti dan menyambut
otonomi daerah mengupayakan pengembangan potensi daerahnya, salah satunya adalah melalui
pembangunan infrastruktur jalan.
Letak geografis yang strategis dengan kondisi topografi yang beragam perlu didukung dengan
penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk meningkatkan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Tingkat mobilitas masyarakat yang
semakin tinggi menuntut terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang layak.
Mengingat pentingnya sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan bagi masyarakat, maka
perlu dilakukan peningkatan kondisi Ruas Jalan yang dapat menopang kebutuhan masyarakat
akan infrastruktur jalan yang baik.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Pelaksanaan pekerjaan dimaksudkan untuk mewujudkan infrastruktur jalan dalam kondisi
mantap guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat dari
dan menuju ke wilayah setempat, mewujudkan layanan prima pemerintah kepada masyarakat
dalam penyediaan infrastruktur transportasi.
Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pokok dari pekerjaan tersebuat
adalah Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan kondisi rusak sehingga menjadi kondisi
jalan mantab.
3. SASARAN
Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :
a. Hasil pekerjaan fisik yang terpenuhi aspek kualitas (mutu) dan kuantitas (volume) seperti
yang direncanakan;
b. Laporan-laporan kegiatan dari laporan harian, mingguan, sampai dengan laporan bulanan
dan Laporan RKK secara rutin (termasuk backup data, as bulit drawing, dan lain-lain yang
tercantum dalam kontrak).
4. IDENTITAS PENGGUNA JASA
Nama : Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lampung Timur
Alamat : Jalan Buay Anak Tuha Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
5. SUMBER PENDANAAN
Untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mataram Marga - Nyampir R.009
dengan pagu anggaran Rp. 1,999,512,700.00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) pada Bidang Pembangunan
Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur
bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah 60 (Enam Puluh) hari
kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dilanjutkan masa
pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima
pekerjaan pertama (PHO).
7. REFERENSI HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh
perubahannya;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi.
8. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup kegiatan bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :
a. Dalam pelaksanaan konstruksi Pekerjaan ini sudah termasuk masa pemeliharaan konstruksi;
b. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh
perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan
perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman
dan standar teknis yang dipersyaratkan);
c. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat),
kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang
tecantum dalam spesifikasi teknis (Spesifikasi Teknis Tahun 2018 Rev. 2 KEMEN PUPR);
d. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia jasa pengawasan
konstruksi;
e. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan
selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan
yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Teknis Kegiatan. Semua administrasi
pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya;
f. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan
konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban
memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;
g. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya.
Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan
sempurna.
9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN
Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahapini adalah
a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan :
Peningkatan Ruas Jalan Mataram Marga - Nyampir R.009
b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
1) Gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing);
2) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik (jika
ada);
3) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, beserta segala perubahan/addendumnya;
4) Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik
oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan pelaksanaan
Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
5) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan
Asbuilt Drawing;
6) Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II,
pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
konstruksi fisik;
7) Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
konstruksi fisik disimpan di Penyimpanan Eksternal (Hardisk/Flashdisk).
10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi sebagaimana Terlampir.
11. PERALATAN
No Jenis Kapasitas Jumlah
1 ASPHALT MIXING PLANT (AMP) Minimal 40 Ton 1
2 ASPHALT FINISHER 72,4 Hp, 10 Ton 1
3 DUMP TRUCK 6 – 10 T 1
4 TANDEM ROLLER 8 – 10 T 1
5 TIRE ROLLER 8 – 10 T 1
6 ASPHALT DISTRIBUTOR - 1
*Asphalt Mixing Plant (AMP) wajib melampirkan Surat Ijin Layak Oprasi.
12. PERSONIL MENEJERIAL
Jabatan Dalam
No Pengalaman Kerja Sertifikat Kompetensi Kerja Jumlah Personil
Pekerjaan
1 Pelaksana 2 (dua) tahun SKK Pekerjaan di Bidang
1 (satu)
Pembangunan Jalan
2 Petugas K3 0 tahun Sertifikat Petugas K3
1 (satu)
Konstruksi Konstruksi
* Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja dan
referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.
13. KUALIFIKASI
Kualifikasi yang diharuskan dipenuhi Penyedia Jasa adalah :
a. Memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya;
b. Memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dan seluruh perubahannya;
c. Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan klasifikasi SBU Bidang Bangunan Sipil
Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS-001) yang masih
berlaku dengan KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;
d. Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan Badan Usaha beserta bukti pembayaran
iuran bulan terakhir;
14. IDENTIFIKASI BAHAYA
Rencana keselamatan konstruksi dengan tingkat risiko "Kecil" sesuai tabel jenis pekerjaan dan
identifikasi bahayanya di bawah ini :
No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya
1 Pekerjaan Laston Lapis Aus Terkena percikan aspal panas
(AC-WC & AC-BC)
Lampung Timur, 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
dto
RISNAWAN HIDAYAT, S.Kom, M.T.
NIP. 19740311 200903 1 001