Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 00

URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                              
                                                                          
                                                                          
Kegiatan              : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota              
Sub Kegiatan          : Rekonstruksi Jalan                                
Pekerjaan             : Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual      
                        (Penugasan) - Tematik 00                          
Lokasi                : Kabupaten Lampung Selatan                         
                                                                          
Sumber Dana           : Dana Alokasi Khusus (DAK)                         
Tahun Anggaran        : 2023                                              
                                                                          
                                                                          
                                                                          
   Program pembangunan jalan dan jembatan merupakan salah satu upaya      
                                                                          
   pemerintah dalam menunjang  sasaran Pembangunan  Nasional yang         
   terkait dengan usaha-usaha pemerataan pembangunan beserta hasil-       
   hasilnya melalui pengembangan  prasarana  jalan dan  jembatan,         
   pembuatan jalan dan jembatan baru serta peningkatan kondisi jalan dan  
   jembatan yang ada, sesuai dengan tuntutan laju pertumbuhan lalu lintas 
   dan ekonomi masyarakat.                                                
                                                                          
   Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya tetap berkomitmen        
   untuk  penyediaan infrastruktur yang layak, memadai, terjangkau dan    
   adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Hal ini
                                                                          
   dilaksanakan dengan harapan layanan infrastruktur jalan yang mengakses 
   daerah baik pemukiman, pusat perekonomian dan pertanian dapat ikut     
   memberikan konstribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang   
   dapat menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat.                    
                                                                          
   Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi prasarana Jalan dan Jembatan,   
   diperlukan ketelitian serta ketepatan baik ketepatan kualitas, kuantitas,
   dan juga waktu  agar sasaran hasil pekerjaan sesuai dengan yang        
   direncanakan dan dapat memenuhi ketentuan teknis.                      
                                                                          
   Salah satu upaya dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi   
   pada masa pelaksanaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang         
   Kabupaten  Lampung   Selatan akan  melakukan  pengadaan  Jasa          
   Konsultansi Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi (supervisi) yang akan    
                                                                          
   medampingi Pemerintah Kabupaten  dalam pengawasan  pelaksanaan         
   pekerjan konstruksi agar pelaksanaan pekerjaan dapat tepat waktu, tepat
   mutu dan tepat biaya.                                                  
   Konsultan Pengawas sebagai mitra kerja dari Instansi Pelaksana Kegiatan
                                                                          
   dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan melaksanakan pekerjaan dari     
   studi awal pada lokasi pekerjaan, telaah rencana kerja, penentuan lokasi
   dan stacking-out survey sesuai hasil perencanaan, membuat modifikasi   
   desain (jika diperlukan), pengawasan pelaksanan konstruksi dan         
   administrasi proyek selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai     
   dengan selesai menurut waktu yang telah ditentukan.                    
                                                                          
Ruang Lingkup Pekerjaan :                                                 
    Lingkup tugas Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis adalah berpedoman    
    pada ketentuan yang berlaku, tahap yang akan dilaksanakan, akan tetapi
                                                                          
    tidak terbatas pada tahapan-tahapan sebagai berikut :                 
    1). Penyusunan rencana mutu (Quality Planning), Meliputi :            
                                                                          
       a) Pemahaman terhadap dokumen-dokumen antara lain:                 
          ▪  Detail Engineering Desain (DED)                              
                                                                          
          ▪  Spesifikasi Umum/Spesifikasi Teknis                          
                                                                          
          Sebagai dasar untuk :                                           
          (1) menyusun Field Engineering kondisi awal dan rekayasa        
             lapangan, yang merupakan penyesuaian rencana awal (DED)      
             dan kondisi/kebutuhan lapangan;                              
                                                                          
          (2) memberikan gambaran matrik antara setiap titik tunggu       
             (holding point); yaitu tahap dimana pekerjaan dihentikan     
             sambil menunggu pemeriksaan dari direksi pekerjaan), syarat  
             mutu dan daftar pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai hasil     
             lingkup konstruksi                                           
                                                                          
       b) Rekomendasi terhadap Rencana Mutu;                              
       c) Sinkronisasi dan integrasi rencana mutu yang terdiri dari       
          komponen tanggung jawab PPK dan komponen tanggung jawab         
          penyedia (jasa pelaksana konstruksi)                            
                                                                          
    2). Pelaksanaan Penjaminan Mutu (Quality Assurance), yang meliputi :  
                                                                          
       a) Kajian terhadap laporan hasil pelaksanaan dari unit pelaksana   
          kontraktor yang mencakup implementasi perintah perubahan,       
          Implementasi tindak perbaikan, Implementasi perbaikan cacat,    
          Implementasi tindak pencegahan, dan  laporan pemenuhan          
          kinerja;                                                        
       b) Kajian terhadap data hasil pengendalian mutu  oleh unit         
                                                                          
          pengendali mutu kontraktor;                                     
       c) Penilaian atas hasil pengukuran pekerjaan dan pengendalian      
          mutu berdasarkan bukti data pekerjaan, terhadap persyaratan     
          yang ditetapkan di dalam rencana mutu;                          
                                                                          
       d) Rekomendasi manajemen dan teknis kepada PPK                     
    3). Bantuan teknis dan manajemen kepada PPK untuk hal-hal yang tidak  
       berpotensi terjadinya konflik kepentingan terhadap fungsi penjamin 
       mutu, antara lain :                                                
       a) Membantu PPK dalam pengendalian waktu pelaksanaan kontrak       
          konstruksi, termaksud : penyelengaraan rapat pra pelaksanaan    
                                                                          
          (PCM), kajian kontrak (konstruksi) kritis (SCM), persiapan serah
          terima pekerjaan;                                               
       b) Membantu  PPK dalam  pengendalian biaya pelaksaan kontrak       
          konstruksi, termaksud : pemeriksaan berkas tagihan kontraktor   
          (Monthly Certificate/Back Up Data), Penyusunan addendum         
          Kontrak, Penyusunan status keuangan konstruksi;                 
                                                                          
       c) Membantu PPK dalam evaluasi kewajaran jumlah mutu personil,     
          peralatan dan bahan yang tersedia untuk pelaksaan kontrak       
          konstruksi.