Rehabilitasi Dan Pengadaan Kantor Sementara Polda Pbd(segmen 8)

PEMERINTAH         PROVINSI     PAPUA    BARAT     DAYA               

  DINAS  PEKERJAAN    UMUM,   DAN  PERUMAHAN     RAKYAT                

                      Uraian   Singkat                                 

                        PEKERJAAN    :                                 

       REHABILITASI DAN PENGADAAN   KANTOR  SEMENTARA                  

                     POLDA PBD (SEGMEN  8)                             

                           LOKASI:                                     

                         Kabupaten Sorong                              

                    Provinsi Papua Barat Daya                          

                        TAHUN     2025                                 
                         Pendahuluan                                   

 1. LATAR BELAKANG                                                     

       Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi  
   Kepolisian Daerah (Polda) sebagai institusi penegak hukum, pelindung, pengayom,

   dan pelayan masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana perkantoran yang
   memadai. Saat ini, kondisi gedung kantor utama Polda sedang dalam tahap
   perencanaan/pembangunan (atau renovasi menyeluruh) sehingga tidak dapat

   digunakan untuk kegiatan operasional secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan
   rehabilitasi kantor sementara Polda sebagai solusi sementara agar kegiatan

   administrasi, pelayanan publik, dan operasional kepolisian dapat tetap berjalan
   dengan baik tanpa mengganggu fungsi utama organisasi.               

       Pembangunan kantor sementara ini diharapkan mampu menyediakan ruang
   kerja yang representatif, aman, dan efisien bagi seluruh personel. Selain itu,
   keberadaan kantor sementara juga menjadi langkah strategis untuk memastikan

   kontinuitas pelayanan kepada masyarakat selama masa pembangunan gedung
   utama berlangsung. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis,

   keamanan, kenyamanan, serta efisiensi biaya dan waktu pelaksanaan. Dengan
   adanya kantor sementara ini, kegiatan operasional Polda dapat terus berlangsung
   tanpa hambatan, sekaligus mencerminkan komitmen Polri dalam memberikan

   pelayanan terbaik kepada masyarakat.                                

 2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
  a. Untuk dapat memahami tujuan pekerjaan perencanaan perlu dibuat sebuah Kerangka

     Acuan Kerja (KAK).                                                
  b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di maksud sebagai petunjuk bagi Penyedia Jasa

     Konsultansi Konstruksi, untuk dapat memahami tujuan dari penguna jasa konsultansi
     konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi

     dan diperhatikan serta setiap bangunan gedung/sipil harus diwujudkan dengan
     sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal,
     ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta

     berkontribusi positif bagi perkembangan                           
    konstruksi di Indonesia.                                           

  c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara
     matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang
     sesuai dengan kepentingan kegiatan pekerjaan.                     
  d. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang
     memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan

     diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
  e. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan

     tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai
     KAK ini.                                                          

 3. SASARAN                                                            

  1. Tercapainya kriteria teknis bangunan sipil yang layak dari segi mutu, biaya, dan
     kriteria administrasi bagi bangunan gedung/sipil.                 
  2. Mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan

     kegiatan pekerjaan.                                               
  3. Terkendalikannya proses perencanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi secara

     berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan
     secara tertib administrasi dan teknis.                            

 4. LOKASI KEGIATAN                                                    
   Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya                         

                          Lokasi Pekerjaan                             
5. SUMBER PENDANAAN                                                    

  Kegiatan ini dibiayai dari PkG dan DAU Tahun Anggaran 2025           

                                     Sorong, November 2025             
                                        Disusun oleh :                 
                                   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)      
                               Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
                                     Provinsi Papua Barat Daya         

                                YAKOBUS TANDUNG PABIMBIN, ST.,M.Si     
                                    NIP. 19720916 200111 1 001