Pembangunan Gedung Kantor (Upt Samsat Manggarai)

Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

                   URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                          

                            PASAL 1                                   
                  PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN                         

      Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana adalah:
  PEMBANGUNAN  GEDUNG KANTOR UPTD SAMSAT KABUPATEN MANGGARAI          

                         PASAL 2                                      

                    LINGKUP  PEKERJAAN                                

  Selain pekerjaan di atas yang merupakan pekerjaan pokok yang harus diselesaikan,
  Kontraktor Pelaksana juga dituntut harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
  pendukung yang diatur di dalam pasal-pasal selanjutnya, yang terdiri dari:

  1. Penyediaan tenaga                                                
  2. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan                             
  3. Penyediaan perlengkapan dan penjagaan keamanan                   
  4. Penyediaan peralatan                                             
  5. Penyediaan bahan                                                 

  6. Pembuatan shop drawing (Gambar Pelaksanaan)                      
  7. Pembuatan gambar sesuai pelaksanaan (As built Drawing)           
  8. Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan harian dan mingguan      
  9. Pembenahan/perbaikan kembali lingkungan sekitar dan pembersihan lokasi

                           PASAL  3                                   

                         PENYEDIAAN                                   

                           TENAGA                                     

  1. Selama masa pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tenaga inti
    yang cukup memadai untuk kegiatan ini yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    a. 1 (orang) orang pelaksana, Pendidikan minimal SMK sederajat, berpengalaman
       2 tahun, minimal mempunyai SKK Pelaksana bangunan gedung       
    b. 1 (satu) orang Ahli muda K3 Konstruksi, Sarjana Muda (D3)/ S1 Teknik Sipil/

       Arsitektur yang berpengalaman 2 thn, mempunyai SKK.            
                           Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

    c. 1 (satu) orang Drafter, STM Bangunan yang berpengalaman 2 thn (syarat berkontrak)
    d. 1 (satu) orang tenaga administrasi proyek, Sarjana Muda (D3) berpengalaman
       2 tahun. (syarat berkontrak)                                   
    e. 1 (satu) orang tenaga logistik proyek, STM yang berpengalaman 2 tahun. (syarat
       berkontrak)                                                    
    f. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)

       dikeluarkan, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyerahkan nama-nama tenaga
       yang dipergunakan di atas lengkap dengan curriculum vitaenya serta bagan
       organisasinya.                                                 
  2. Pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi, Kontraktor Pelaksana harus menyediakan
    tenaga mandor, tukang dan pekerja yang cukup terampil.            

  3. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menambah/ mengganti tenaga seperti yang
    dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas apabila diminta oleh Konsultan Pengawas
    berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang masuk akal.     
  4. Kontraktor Pelaksana harus membuat pengaturan sendiri yang layak terhadap staf
    dan tenaga kerjanya dalam hal pembayaran, penyediaan mess, bedeng, makan,
    transportasi selama masa pelaksanaan pekerjaan.                   

  5. Untuk mendapatkan staf dan tenaga kerja pada umumnya, Kontraktor Pelaksana
    harus memberikan prioritas utama kepada orang-orang yang tinggal atau berasal
    dari tempat lokasi kegiatan.                                      
  6. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan memelihara pada lokasi kegiatan
    fasilitas pertolongan pertama (K3) dalam kecelakaan yang memadai dan beberapa
    staf harus mampu melakukan tugas pertolongan pertama, sesuai dengan keinginan

    Konsultan Pengawas.                                               
  7. Kontraktor Pelaksana akan secepatnya melapor kepada Konsultan Pengawas bila
    terjadi peristiwa kecelakaan di lokasi atau dimana saja yang berhubungan dengan
    Pekerjaan. Kontraktor Pelaksana juga harus melaporkan kecelakaan tersebut kepada
    instansi yang berwenang apabila laporan tersebut disyaratkan oleh undang- undang.

                             PASAL 4                                  

               PEMBUATAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN                   

  1. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan

    dalam bentuk barchart, kurva-S dan Net Work yang dilengkapi dengan grafik prestasi
    yang direncanakan berdasarkan butir-butir item pekerjaan sesuai dengan
    penawarannya.                                                     
  2. Pembuatan Rencana Jadual Pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor
    Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan
    pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah

    mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.                       
  3. Bila selama waktu 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai Kontraktor
    Pelaksana belum dapat menyelesaikan pembuatan jadual pelaksanaan, maka
    kontraktor pelaksana harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan sementara
                           Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

  minimal untuk waktu 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan
  pekerjaan.                                                            
4. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor  

  Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana
  pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat memulai pelaksanaan. Jadwal
  pelaksanaan mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.     

                          PASAL 5                                       

                   PENYEDIAAN                                           
                   PERALATAN                                            

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan/ membuat akses jalan keluar-masuk
   lokasi kegiatan, bedeng, toilet, barak kerja, stock yard, gudang penyimpanan
   alat/bahan bangunan untuk keperluan pekerjaan serta titik-titik K3 yang
   kelayakannya akan dinilai oleh Konsultan Pengawas. Bila Konsultan Pengawas
   menilai fasilitas tersebut tidak layak dengan alasan-alasan teknis, maka Kontraktor
   Pelaksana harus melakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk

   Konsultan Pengawas                                                   
2. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan/mendirikan direksi keet yang dilengkapi:
   a. Meja rapat dengan tempat duduk dalam jumlah yang cukup            
   b. Meja, kursi kerja berlaci dan berkunci dalam jumlah yang cukup    
   c. White board                                                       
   d. 1 set dokumen kontrak                                             

   e. 1 atau 2 kipas angin                                              
   Direksi keet tersebut harus dibangun dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Atap   : Seng                                                     
   b. Dinding : Dinding tripleks dengan rangka kayu                     
   c. Pondasi : Pondasi batu karang setempat                            

   d. Lantai : rabat beton/concrete block dengan acian lantai           
   e. Kamar kecil (1,5 x 2 m) beserta penyediaan air bersih dan saluran 
     pembuangan air kotornya untuk keperluan Konsultan Pengawas dan Direksi.
3. Kontraktor Pelaksana harus membuat pagar pembatas dan pengaman sekeliling
  lokasi kegiatan. Selain itu juga harus membuat papan nama kegiatan yang
  berisikan data/informasi mengenai kegiatan, dan terbuat dari kayu dengan tulisan

  hitam warna dasar putih.                                              
4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan air minum yang cukup ditempat 
  pekerjaan untuk para pekerja, kotak obat yang memadai untuk PPPK, serta
  perlengkapan-perlengkapan keselamatan kerja. Bila terjadi kecelakaan ditempat
  pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus segera mengambil tindakan penyelamatan.
  Biaya pengobatan dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor
                           Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

  Pelaksana (dalam hal ini Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengikuti ASTEK).

5. Daftar Peralatan yang harus dimiliki selama pelaksanaan kegiatan minimal terdiri
  dari :                                                                

    No.     Jenis alat        Jumlah       Keterangan                   
    1.  Scafolding       200-400 unit    Syarat kontrak                 
    2.  Molen 350 kg     3 unit kapasitas 0,3 M3                        
    3.  Concrete Vibrator 3 unit kapasitas                              

    4.  Theodolith       1 set           Syarat kontrak                 
    5.  Bar Cutter       1 unit          Syarat kontrak                 
    6.  Bar Bending      1 unit          Syarat kontrak                 
    7.  Kompresor        1 unit          Syarat kontrak                 

    8.  Stamper          2 unit          Syarat kontrak                 
    9.  Pick Up/Truck Engcle 2 unit      Syarat kontrak                 
    10. Dump Truck       3 unit kapasitas 4 M3                          
    11. Excavator        1 Unit kapasitas 0.9 m3                        
    12. Self loading mixer truck 1 Unit kapasitas 3,5 M3                

    13  Wet/dry wall sander/ 3 Unit pad size minimal                    
        mesin amplas tembok 7”                                          
        /acian                                                          

                          PASAL 6                                       

                 PENYEDIAAN  BAHAN                                      
                 BANGUNAN                                               

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan bahan-bahan bangunan yang memenuhi

   persyaratan mutu dan jumlah/ volumenya sesuai dengan tahap-tahap     
   pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jadual pelaksanaan.             
2. Persyaratan mutu bahan bangunan secara umum adalah seperti di bawah ini.
  Sedangkan bahan-bahan bangunan yang belum disebutkan di sini akan     
  diisyaratkan langsung pada pasal-pasal mengenai persyaratan pelaksanaan
  konstruksi.                                                           
                           Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

     Air                                                                
   a.                                                                   
     Air yang digunakan sebagai media untuk adukan pasangan plesteran, beton
     dan penyiraman guna pemeliharaannya harus air tawar yang bersih tidak
     mengandung minyak, garam, asam dan zat organik lainnya yang telah  
     dinyatakan memenuhi syarat sebagai air untuk keperluan pelaksanaan 
     konstruksi oleh laboratorium. Bila air yang digunakan dari sumber PDAM, maka
     tidak lagi diperlukan rekomendasi laboratorium.                    

     Semen                                                              
   b.                                                                   
     Semen yang digunakan adalah Portland Cement (PC) Tipe I sesuai ASTM dan
     memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). Semen harus satu merk untuk
     penggunaan dalam pelaksanaan satu satuan komponen bangunan, belum  
     mengeras sebagian atau seluruhnya. Penyimpanan harus dilakukan dengan
     cara dan di dalam tempat (gudang) yang memenuhi syarat untuk menjamin
     keutuhan kondisi sesuai persyaratan di atas.                       

     Pasir                                                              
   c.                                                                   
     Pasir yang digunakan adalah pasir sungai ex takari, berbutir keras, bersih dari
     kotoran, lumpur, asam, garam dan bahan organis lainnya yang terdiri atas
     1. Pasir untuk urugan adalah pasir dengan butiran halus, yang lazim disebut
       pasir urug.                                                      

     2. Pasir untuk pasangan adalah pasir dengan ukuran butiran sebagian terbesar
       adalah terletak antara 0,075-1,25 mm yang lazim dipasarkan disebut pasir
       pasang.                                                          
     3. Pasir untuk pekerjaan beton adalah pasir cor yang gradasinya mendapat
       rekomendasi dari laboratorium.                                   

     Kerikil                                                            
   d.                                                                   
     Kerikil untuk beton harus menggunakan kerikil dari batu kali hitam pecah,
     bersih dan bermutu baik serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai
     dengan syarat-syarat tercantum dalam PBI 1971.                     

                         PASAL 7                                        
           PEMBUATAN SHOP DRAWING (GAMBAR KERJA)                        

1. Shop Drawing (Gambar Kerja) harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana sebelum
  suatu komponen konstruksi dilaksanakan bila:                          
  a. Gambar detail konstruksi yang tertuang dalam dokumen kontrak tidak ada atau
    kurang memadai.                                                     
                           Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

  b. Terjadinya penyimpangan pelaksanaan (tetapi masih dalam batas teloransi yang
    diijinkan) pada konstruksi yang mendahuluianya.                     
    Misalnya: Gambar kerja untuk pile cap bila terjadi penyimpangan kedudukan
    tiang bor akibat pelaksanaannya.                                    
  c. Konsultan Pengawas memerintahkan secara tertulis, demi             

            kesempurnaan konstruksi.                                    
2. Shop drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas sebelum
  elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.                     

                         PASAL 8                                        

   PEMBUATAN GAMBAR  SESUAI PELAKSANAAN (AS BUILT DRAWING)              

1. Sebelum serah terima penyerahan pekerjaan tahap satu (ST I), kontraktor
   pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri
   dari                                                                 

   :                                                                    
   a. Gambar rencana pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan         
            dalam pelaksanaannya                                        
   b. Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar- 
     gambar perubahan.                                                  
  c. Gambar sesuai pelaksanaan As Built Drawing                         

2. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat 1 di atas harus diartikan telah 
  memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan
  secara teliti.                                                        

3. Gambar sesuai pelaksanaan merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan

  pada saat Serah Terima Pekerjaan Tahap Satu (ST 1). Kekurangan dalam hal ini
  akan berakibat Penyerahan Pekerjaan ST 1 tidak dapat dilaksanakan.    

                          PASAL 9                                       

               PEMBENAHAN/PERBAIKAN                                     
               KEMBALI                                                  

1. Pembenahan/ perbaikan kembali yang harus dilaksanakan kontraktor pelaksana
   meliputi:                                                            

   a. Komponen-komponen pekerjaan pokok/ konstruksi yang pada masa      
     pemeliharaan mengalami kerusakan atau dijumpai kekurang sempurnaan 
     pelaksanaan.                                                       
   b. Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan di luar
                           Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

     pekerjaan pokok yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi
     (misalnya: jalan, halaman dan lain sebagainya).                    
2. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa
   pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksi keet harus dilaksanakan sebelum masa
   kontrak berakhir.                                                    

                          PASAL 10                                      

         PERATURAN/PERSYARATAN    TEKNIK YANG                           

         MENGIKAT                                                       

Peraturan Teknik yang dikeluarkan / ditetapkan oleh Pemerintah RI:      
Apabila tidak disebutkan di dalam RKS dan gambar maka berlaku mengikat peraturan-
peraturan di bawah ini:                                                 
1. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPBB NI-3/56 1983) 

2. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961 (PKKI NI-5)           
3. Standard Industri Indonesia (SII 0013-81, SII 0052-80, SII 0136-84)  
4. Peraturan Beton Indonesia (PBI 1971)                                 
5. Peraturan Portland Cement Indonesia 1972 (NI-8)                      
6. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBBI-1982 NI-3)       

7. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)  
8. Peraturan –peraturan Pemerintah / PERDA Setempat                     
9. SNI 03-2847-2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk bangunan gedung
10. SNI 03 – 1729 – 2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk bangunan
   gedung                                                               
11. SNI - 1726 – 2002 Standard perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan

   gedung                                                               
12. SNI 1726 : 2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan
   gedung dan non gedung                                                
13. Pedoman Perencanaan untuk struktur Beton Bertulang biasa dan Struktur
   Tembok Bertulang untuk Gedung 1983.                                  

14. Petunjuk-petunjuk lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Konsultan Pengawas
   dan Direksi yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk kepentingan pelaksanaan
   pekerjaan                                                            
                           Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

                          PASAL 11                                      

                 PENJELASAN  RKS DAN                                    
                 GAMBAR                                                 

Persyaratan Teknik Pada Gambar/ RKS yang harus diikuti:                 
1. Apabila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka

   gambar detail yang diikuti.                                          
2. Apabila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan
   angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang
   jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuain konstruksi harus
   mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas terlebih dahulu.            

3. Apabila terdapat perbedaan antara RKS dan Gambar, maka RKS yang diikuti,
   kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan yang jelas
   mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputuasan
   Konsultan Pengawas.                                                  
4. RKS dan gambar saling melengkapi. Bila di dalam gambar menyebutkan lengkap
   sedangkan RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti, begitu juga sebaliknya.

5. Yang dimaksud dengan RKS dan Gambar di atas adalah RKS dan Gambar setelah
   mendapatkan perubahan/penyempurnaan dan persetujuan dari Konsultan   
   Pengawas dan Owner.                                                  

                          PASAL 12                                      

               PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN                           

1. Kontraktor Pelaksana berkewajiban meneliti kembali seluruh Dokumen   
   Pelaksanaan secara seksama dan bertanggung jawab.                    
   Apabila di dalam penelitian tersebut dijumpai :                      

   a. Hal-hal yang disebutkan dalam pasal 11 di atas.                   
   b. Gambar atau persyaratan pelaksanaan yang tidak memenuhi syarat teknis
     yang bila dilaksanakan dapat menimbulkan kerusakan atau kegagalan  
     struktur.                                                          
   Maka Kontraktor Pelaksana wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas
   secara tertulis dan menangguhkan pelaksanaannya sampai memperoleh    

   keputusan yang pasti dari Konsultan Pengawas.                        
2. Apabila akibat kekurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan
  pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan tersebut yang menyebabkan terjadi ketidak
  sempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, Kontraktor Pelaksana
  harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan
  tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh   
                           Pembangunan Gedung Kantor UPTD SAMSAT Kab. Manggarai

  keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

                          PASAL 13                                      
               JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA                            

1. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala pekerjaan,
   pembuatan dan kelalaian pegawai, pekerja atau pun orang-orang yang   
   mempunyai hubungan kerja dengannya.                                  
2. Kontraktor Pelaksana menyediakan peralatan keselamatan sesuai standar K3
   yang diperlukan untuk keselamatan kerja semua personil yang terlibat dalam
   pelaksanaan pekerjaan di lokasi termasuk personil Kontraktor, Konsultan

   Pengawas, Konsultan Perencana dan Owner dengan menyediakan standar   
   perlengkapaan APD.                                                   
3. Kontraktor pelaksana wajib menyediakan peralatan keselamatan covid 19, sesuai
   dengan standart covid 19 dan aturan pemerintah, misalnya menyediakan tempat
   cuci tangan, thermo gun, sabun dan masker.                           

4. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat  
   Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap
   digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi
   semua petugas dan pekerja lapangan.                                  
5. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan
   memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas dan pekerja lapangan.

6. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang
   layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja.                     
7. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib
   diberikan oleh Kontraktor Pelaksana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang
   berlaku.                                                             
8. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab atas pembersihan kembali      

   perlengkapan keselamatan kerja.