Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Terminal Tipe B Lolowa

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA           
                                TENGGARA TIMUR                             
 NAMA PAKET PEKERJAAN        :  REHABILITASI TERMINAL LOLOWA               
                                Kabupaten Belu                             
 TAHUN ANGGARAN              :  2025                                       

A. Umum                                                                    

   Kondisi Geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berupa kepulauan sangat diperlukan Sarana
   Angkutan laut sebagai sarana mobilitas orang, barang dan juga kendaraan dari Kupang – Atambua dan
   sebaliknya. Untuk menunjang sarana transportasi dan mobilitas orang dan barang di wilayah Provinsi Nusa
   Tenggara Timur sangat diperlukan prasarana angkutan berupa pelabuhan.   
   Tentunya Pelabuhan Aiemere ini merupakan salah satu akses untuk menuju ke daerah wisata seperti

   Labuan Bajo yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan . Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa
   Tenggara Timur tentu ingin meningkatkan fasilitas penunjang untuk memberikan pelayan yang terbaik
   kepada masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Belu.                    
   Rehabilitasi Terminal Lolowa di harapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa.
B. Dasar Hukum                                                             

  1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah         
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. DPA Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur                    
C. Maksud dan Tujuan                                                       
  1. Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Terminal Lolowa
     kabupaten Belu : Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Fisik.

  2. Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
     diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
  3. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya
     dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini. 
  4. Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah Pengawasan Rehabilitasi gedung Terminal Lolowa di Kabupaten

     Belu. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang merupakan
     masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke
     dalam pelaksanaan tugas pengawasan.                                   
  5. Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung terminal Lolowa dimaksudkan untuk memastikan
     pembangunan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat volume/biaya dan tepat fungsi sesuai dengan

     Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan.                     
  6. Dengan penegasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan
     baik untuk menghasilkan pengeluaran memenuhi sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.Lokasi
     Pekerjaan Melakukan Rehabilitasi Terminal Lolowa Kabupaten Belu       
D. Masa Pelaksanaan                                                        
   Masa pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender
E. Sumber Pendanaan                                                        
   Untuk pembiayaan paket pekerjaan perencanan ini bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggra Timur
   Tahun Anggaran 2025 yang telah termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas

   Perhubungan Provinsi Nusa Tenggra Timur Tahun Anggaran 2025:            
   1. Pengajuan Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak di sertai dengan rencana penggunaan uang muka.
   2. Angsuran I sebesar 25% dari nilai kontrak dibayarkan setelah pekerjaan mencapai 30 % fisik yang
      dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran
      dari penyedia dan dilakukan pemotongan uang muka 5%.                 

   3. Angsuran II sebesar 95% dari nilai kontrak dibayarkan setelah pekerjaan mencapai 100 % fisik yang
      dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran
      dari penyedia dan dilakukan pemotongan uang muka 5%.                 
F. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                            
   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana DAK APBD Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
   Tahun Anggaran 2025.                                                    
G. Produksi Dalam Negeri                                                   
   Pendayagunaan tenaga ahli dan produksi dalam negeri:                    
   1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli dalam
      negeri dengan melampirkan kartu identitas sebagai warga negara Indonesia;
   2. Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,
      angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan                     

H. Alih Pengetahuan                                                        
   Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan

   pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK sesuai dengan kebutuhan
   yang akan ditentukan pada saat berkontrak.                              
                                              Kupang, 25 Agustus 2025