Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Terminal Tipe B Mena

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA           
                                TENGGARA TIMUR                             
 NAMA PAKET PEKERJAAN        :  BELANJA JASA KONSTRUKSI                    
                                REHABILITASI TERMINAL TYPE B MENA          
                                Kabupaten Kabupaten Manggarai              
 TAHUN ANGGARAN              :  2025                                       

A. Umum                                                                    

   Kondisi Geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berupa kepulauan sangat diperlukan Sarana
   Angkutan laut sebagai sarana mobilitas orang, barang dan juga kendaraan dari Bajawa – Kabupaten
   Manggarai dan sebaliknya. Untuk menunjang sarana transportasi dan mobilitas orang dan barang di
   wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat diperlukan prasarana angkutan berupa Terminal.
   Tentunya Terminal Mena ini merupakan salah satu akses untuk menuju ke daerah wisata seperti Labuan

   Bajo yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan . Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa
   Tenggara Timur tentu ingin meningkatkan fasilitas penunjang untuk memberikan pelayan yang terbaik
   kepada masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Manggarai.               
   Rehabilitasi Terminal Mena di harapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa.
B. Dasar Hukum                                                             

  1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah         
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. DPA Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur                    
C. Maksud dan Tujuan                                                       
  1. Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Terminal Mena Kabupaten
     Manggarai: Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Fisik.

  2. Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
     diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam Penyediaan tugas pengawasan.
  3. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk
     menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.                   
  4. Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah Rehabilitasi Terminal Mena Di Kabupaten Manggarai. Kerangka

     Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang merupakan masukan, kriteria, proses dan
     keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam Penyediaan tugas
     Penyedia .                                                            
  5. Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Terminal Mena dimaksudkan untuk memastikan pembangunan secara
     tepat waktu, tepat mutu, tepat volume/biaya dan tepat fungsi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja

     (KAK) yang telah ditetapkan.                                          
  6. Dengan penegasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk
     menghasilkan pengeluaran memenuhi sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.Lokasi Pekerjaan
     Melakukan Rehabilitasi Terminal Mena di Kabupaten Kabupaten Manggarai 
D. Masa Penyediaan                                                         
   Masa Penyediaan pekerjaan ini adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender
E. Sumber Pendanaan                                                        
   Untuk pembiayaan paket pekerjaan ini bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggra Timur Tahun Anggaran
   2025 yang telah termuat dalam Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi

   Nusa Tenggra Timur Tahun Anggaran 2025:                                 
F. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                            
   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana DAK APBD Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
   Tahun Anggaran 2025.                                                    
G. Produksi Dalam Negeri                                                   
   Pendayagunaan tenaga ahli dan produksi dalam negeri:                    
   1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli dalam
      negeri dengan melampirkan kartu identitas sebagai warga negara Indonesia;
   2. Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,
      angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan                     

H. Alih Pengetahuan                                                        
   Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan
   pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK sesuai dengan kebutuhan
   yang akan ditentukan pada saat berkontrak.                              
                                              Kupang, 21 Oktober 2025