Lanjutan Pembangunan Mall Pelayanan Publik Dpmptsp Kabupaten Nunukan

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                             
                                                                         
       LANJUTAN PEMBANGUNAN  MALL PELAYANAN PUBLIK DPMPTSP               
                       KABUPATEN NUNUKAN                                 
                       LOKASI : KEC. NUNUKAN                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
1. LATAR BELAKANG :                                                      
   Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembentukan   
   struktur tata kelola organisasi penyelenggaraan PTPS dilaksanakan oleh Dinas
   Penanaman Modal Satu Pintu DPMPTSP mempunyai tugas pokok dan fungsi   
   dalam penyelenggaraan perizinan dan non Perizinan pada Layanan Terpadu
   Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan Gubernur Dan Pemerintah Propinsi.
   Pemerintah dalam memberikan layanan publik harus berupaya memberikan  
                                                                         
   evaluasi atas peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik      
                                                                         
2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                     
   Maksud dan tujuan kegiatan adalah menyediakan pelayanan publik atas   
   penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta sarana dan
   prasarana dengan tujuan kemudahan kepada masyarakat mendukung         
   kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Selain itu melalui
   Bidang  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non   Perizinan       
                                                                         
   memberikanan layanan terhadap perizinan yang diatur melalui Peratutan 
   Pemerintah No.4 Tahun 2018 (Lembaga OSS) baik kewenangan Pemerintah Pusat
   Dan Pemerintah kabupaten Kota                                         
                                                                         
3. TARGET/SASARAN                                                        
   Target / sasaran yang ingin dicapai adalah seluruh aparatur penyelenggaraan
   pelayanan terpadu satu pintu baik dari internal DPMPTSP maupun Tim Teknis
   dengan tujuan dapat memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan  
   pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masayarakat              
                                                                         
                                                                         
4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                              
   Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 180 (Seratus  
   Delapan Puluh) hari kalender.                                         
                                                                         
 5. Detail Spesifikasi ada pada soft copi