Pemb.Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan (Dak Tematik Perkim)

PEMERINTAH         KOTA    PALOPO                          
      DINAS  PERUMAHAN     DAN  KAWASAN    PERMUKIMAN                   

    Jalan : Andi Sultani Nomor 02, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921  

A. LATAR BELAKANG                                                       

       Permukiman kumuh  merupakan  masalah kompleks di perkotaan       
   yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Permukiman  

   Kumuh   merupakan  suatu masalah  di setiap kota di Indonesia.       
   Permukiman kumuh  (slum area), pada umumnya mencakup tiga segi,      
   pertama, kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya       
   komunitas yang bermukim dipemukiman tersebut, dan ketiga dampak      

   dari kedua  kondisi tersebut. Kondisi fisik terlihat dari kondisi    
   bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi yang kurang 
   layak, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi dan
   drainase tidak berfungsi dengan baik serta sampah belum dikelola     
   dengan baik.                                                         

       Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai       
   dengan penanganan permukiman kumuh  perkotaan yang komprehensif      
   dan kolaboratif. Penanganan berbagai aspek permukiman kumuh sangat   
   diperlukan untuk menjamin penuntasan permasalahan yang terintegrasi  
   dengan pengembangan mulai dari skala lingkungan atau komunitas,      

   skala kawasan, dan skala kabupaten/kota. Penanganan permukiman       
   kumuh  perkotaan merupakan upaya  bersama pelaku pembangunan         
   untuk mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.              

       Undang-Undang Nomor  1 Tahun  2011 tentang Perumahan dan         
   Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan         

   permukiman   diselenggarakan salah satunya  untuk   menjamin         
   terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan    
   yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
   Dalam  konteks penanganan permukiman  kumuh,  dalam Pasal 94         

   diamanatkan bahwa pencegahan dan  peningkatan kualitas terhadap      
   perumahan  kumuh   dan  permukiman  kumuh   dilaksanakan guna        
   meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni.     
   Pencegahan dan  peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah        

   tumbuh  dan  berkembangnya perumahan  kumuh  dan  permukiman         
   kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi  
   KAWASAN  PERMUKIMAN.                                                 

       Peraturan  Pemerintah  Nomor   14   tahun  2016   tentang        
   Penyelenggaraan Perumahan dan  Kawasan Permukiman  Pasal 121         

   mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan   
   peningkatan   kualitas  terhadap   perumahan    kumuh    dan         
   permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 106 Ayat (3) 
   Peraturan Pemerintah ini telah mengamanatkan pemerintah daerah       

   untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan  kumuh  dan         
   permukiman  kumuh  setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini       
   kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan     
   Perumahan Rakyat Nomor  14/PRT/M/2018  tentang Pencegahan dan        

   Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman         
   Kumuh.  Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan  bagi        
   Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan   Setiap Orang   dalam         
   penyelenggaraan pencegahan dan  peningkatan kualitas terhadap        

   perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lebih lanjut pada pasal 41,    
   Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan
   Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun         
   Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan      

   Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).                                         

       Selain dari amanat  peraturan perundang-undangan di atas,        
   penanganan  permukiman  kumuh   dilaksanakan dengan mengikuti        
   berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya:                   

   1.  Sustainable Development Goal’s / SDGs pada tujuan 11 sustainable 
       cities and communities beserta dengan target dan indikatornya.   
       Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat 
       inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yeng mendorong berkembangnya

       visi/common vision kotakota dan permukiman yang berkelanjutan    
       di masa mendatang.                                               
   2.  New Urban Agenda/NUA yang merupakan komitmen global sesuai       
       dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan        

       yang berkelanjutan (sustainable urbanization). NUA memiliki prinsip
       pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (no one left
       behind), pembangunan ekonomi  perkotaan yang inklusif dan        
       berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup      
       serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip     

       pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman      
       kumuh  dan  selanjutnya dapat diterjemahkan dalam rencana        
       pembangunan masing-masing daerah.                                
       Implikasi dari kedua isu di atas adalah penempatan muatan        

   pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh  sebagai        
   suatu visi/common vision dalam penanganan masalah kekumuhan          
   secara berkelanjutan. Pencegahan dilakukan secara berkelanjutan      
   dengan membangun  tata kelola pengawasan dan pengendalian serta      

   pemberdayaan masyarakat  melalui perizinan, standar teknis, dan      

   kelaikan fungsi yang lebih advokatif (advocacy). Peningkatan kualitas
   terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan       
   menyiapkan perkuatan  agenda-agenda ke depan  bagi pemerintah        
   kabupaten/kota dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh          

   dan permukiman kumuh (strengthening).                                

       Berdasarkan uraian tersebut, maka Kota Palopo dalam hal ini Dinas
   Perumahan dan  Kawasan Permukiman  akan melaksanakan kegiatan        
   Pembangunan   Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan di Kota       

   Palopo dalam melakukan  penataan kawasan  permukiman  kumuh          
   Tematik PPKT yang terintegrasi dan kolaboratif melalui proses Pengadaan
   Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.                           

B. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                   

  1. Maksud kegiatan adalah :                                           

     a. Memperbaiki infrastruktur dasar ; Pembangunan jalan lingkungan  
       dan drainase merupakan bagian penting dari infrastruktur dasar   
       yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.                     
     b. Meningkatkan  aksesibilitas; Jalan lingkungan yang  baik        
       mempermudah   akses  masyarakat keberbagai fasilitas umum,       

       seperti sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan.                 
     c. Meningkatkan nilai properti; Jalan yang baik dan drainase yang  
       berfungsi dengan baik dapat meningkatkan nilai property di sekitar
       lingkungan.                                                      

     d. Meningkatkan keamanan; Jalan yang baik dan drainase yang        
       berfungsi dengan baik dapat mengurasi resiko kecelakaan dan      
       banjir, sehingga meningkatkan keamanan masyarakat.               
     e. Meingkatkan kebersihan lingkungan; Drainase yang baik membantu  

       mengalirkan air kotor dan mencegah genangan, sehingga menjaga    
       kebersihan lingkungan.                                           
  2. Tujuan Kegiatan adalah :                                           
     a. Mencegah banjir dan genangan; Drainase yang baik membantu       

       mengalirkan  air hujan  dan  mencegah  genangan, sehingga        
       mengurangi resiko banjir dan genangan di lingkungan.             
     b. Mencegah erosi; Drainase yang baik membantu mencegah erosi      
       tanah di sekitar jalan dan bangunan.                             

     c. Menjaga kesehatan lingkungan; Drainase yang baik membantu       
       mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh air kotor dan   
       genangan, seperti demam berdarah dan malaria.                    
     d. Meningkatkan kualitas hidup; Dengan jalan yang baik dan drainase

       yang  berfungsi dengan  baik, masyarakat dapat  menikmati        
       lingkungan yang lebih nyaman dan sehat.                          

     e. Mendukung pertumbuhan ekonomi; Jalan yang baik dan drainase     
       yang  berfungsi dengan baik dapat mendukung  pertumbuhan         
       ekonomi local dengan mempermudah akses ke pasar dan fasilitas    
       lain.                                                            

C. SASARAN                                                              

   Sasaran yang  ingin dicapai dari pekerjaan Pembangunan  Jalan        
   Lingkungan dan Drainase Lingkungan adalah :                          

   1. Tersedianya infrastruktur jalan yang layak dan aman; Jalan yang   
      memiliki kualitas baik, tahan terhadap cuaca dan pemakaian serta  
      aman untuk dilalui.                                               

   2. Tersedianya system drainase yang efektif; Saluran drainase yang   
      mampu  mengalirkan air hujan dan air limbah dengan baik serta     
      saluran drainase yang terawat dan bersih.                         
   3. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan;Masyarakat    

      yang lebih sehat dan sejahtera karena lingkungan yang bersih dan  
      aman serta masyarakat yang lebih produktif dan ekonomis karena    
      mobilitas yang lebih mudah.                                       

D. LOKASI KEGIATAN                                                      

   Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu berada di wilayah RW 3 

   RT 6 dan RT 7 Kelurahan Salotellue Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. 

E. SUMBER  PENDANAAN                                                    

   Pekerjaan ini dibiayai dari sumber dana Anggaran Pemerintah dan      
   Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo melalui Dana DAK Fisik Tematik     
   tahun anggaran 2025.                                                 

F. NILAI PEKERJAAN                                                      

  1. Pagu  anggaran/biaya  untuk  pekerjaan ini  adalah  sebesar        
     Rp.4.217.937.000,- (terbilang : Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Belas 
     Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).                      
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan ini diperkirakan     
     sebesar Rp.4.217.717.000,- (terbilang : Empat Milyar Dua Ratus     

     Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Biaya       
     tersebut telah mencakup kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    
     sebesar 11%.