Paket 3 Smp Dak Fisik

URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN                          
 1.1 LINGKUP PEKERJAAN                                                     

 a. Pekerjaan ini adalah Paket 3 SMP DAK Fisik pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah
   Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2024 yaitu :

     Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SMP Negeri 10 Palopo     
 b. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, buruh dan
   lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan
   pekerjaan termaksud.                                                    

 c. Dalam lingkup pekerjaan ini adalah pekerjaan Persiapan, Pekerjaan konstruksi Gedung
   utama, Papan nama proyek/Informasi dan K3, untuk itu Penyedia Jasa dalam penawaran
   biaya totalnya sudah harus memperhitungkan pekerjaan tersebut. Secara lengkap seluruh
   jenis pekerjaan tersebut dapat disesuaikan/ dilihat dan tercantum pada Bill Of Quantity (BoQ).

 d. Pekerjaan harus dilaksanakan dan diselesaikan seperti yang dimaksud dalam Spesifikasi
   Teknis, Gambar-gambar Rencana, Bill of Quantity (BoQ), Berita Acara Rapat Penjelasan
   Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.           

1.2 BATASAN/PERATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                
   Dalam melaksanakan pekerjaannya Penyedia Jasa Konstruksi harus tunduk kepada :

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;           

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi,
   maka dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus melibatkan pihak pelaku jasa konstruksi yakni
   Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi;                                    
3) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2024;   
4) Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
   dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;                          
5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

   Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun
   2017 tentang Jasa Konstruksi;                                           
6) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
   Tahun Anggaran 2024;                                                    
7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
   Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;;          
8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang
   Pembangunan Gedung Negara;                                              
9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang

   Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                        
10) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
   tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
1.3 BATASAN / PERATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                              

 a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Penyedia Jasa Konstruksi terdiri atas :
    1) Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan;                                
    2) Surat Perjanjian Pekerjaan;                                         
    3) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;                             
    4) Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran;                      
    5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;                                  
    6) Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan;                                    

    7) Spesifikasi Teknis;                                                 
    8) Instruksi/Memo Lapangan yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan selama masa
       Pelaksanaan;                                                        
    9) Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, dll.        
 b. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
    pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
    yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi

    berdasarkan urutan hierarki pada huruf a di atas;                      

 c. Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS, Daftar Kuantitas dan
    Harga Satuan serta dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat
    perbedaan/ketidaksesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara
    gambar satu dengan lainnya, Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk       
    memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan Pengawas.                

    Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :     
    a) Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka harus
       segera meminta keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.           
    b) Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang
       diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan
       menyebabkan ketidaksempurnaan / ketidaksesuaian Konstruksi, harus mendapatkan
       keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.                          
    c) Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal
       tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan
       kerusakan/kelemahan Konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.
    d) RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang
       RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya. 
    e) Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah
       mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

 d. Bila akibat kekurangtelitian Penyedia Barang dan Jasa dalam melakukan pelaksanan
    pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka
    Penyedia Barang dan Jasa harus melaksanakan pembongkaran terhadap Konstruksi yang
    sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah

    memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.
    Selama pelaksanaan pekerjaan, apabila terjadi perselisihan/ konflik dengan masyarakat
    sekitar atau pihak lain, maka Penyedia Barang dan Jasa diwajibkan menyelesaikan
    permasalahan tersebut. Segala konsekuensi biaya yang timbul pada penyelesaian
    permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan Jasa. 

1.4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                               
 a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak
   Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).                                      
 b. Masa Pemeliharaan Konstruksi selama 150 hari kalender setelah PHO      
 c. Penyedia wajib menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan       

1.5 PENYELESAIAN DAN MASA PEMELIHARAAN                                     
 a. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100%, maka pihak pemberi tugas (PPK), pengelola
   teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama menandatangani
   suatu Berita Acara Penyerahan-I. Bertepatan dengan ini berlangsunglah penyerahan
   pekerjaan pertama.                                                      
 b. Masa pemeliharaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal dilakukannnya
   penyerahan pertama pekerjaan dari Penyedia Jasa Konstruksi kepada PPK.  
 c. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki cacat-cacat maupun
   kekurangan-kekurangan yang timbul dalam masa pemeliharaan yang disebabkan oleh
   pemakaian bahan-bahan maupun kwalitas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan
   ketentuan didalam kontrak. Penggantian ataupun perbaikan harus dilaksanakan secepat
   setelah ditemukannya cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan tersebut. Apabila hal ini tidak
   segera dilakukan Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk pihak lain untuk
   melaksanakan perbaikan tersebut dan biaya untuk itu merupakan beban Penyedia Jasa.

 d. Jika PPK menganggap perlu ia boleh mengeluarkan instruksi agar Penyedia Jasa
   memperbaiki segala cacat, susut dan kesalahan lainnya yang disebabkan oleh bahan-bahan
   dan cara-cara pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak.             
 e. Setelah semua instruksi perbaikan selesai dilaksanakan, maka dibuatkan Berita Acara.