Pembangunan Pengaman Pantai Kampung Armopa Distrik Bonggo

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                            

A.   KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN  PEKERJAAN                            
     1. Spesifikasi ini merupakan ketentuan yang dibaca Bersama-sama berikut
        dengan gambar-gambar kerja dengan menguraikan pekerjaan yang  

        dilaksanakan. Istilah pekerjaan mencakup suplai dan instalasi seluruh
        peralatan dan material yang dipadukan dalam konstruksi-konstruksi,
        yang diperlukan menurut dokumen-dokumen kontrak, serta semua  
        personil dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan   
        pekerjaan dan peralatan yang digunakan serta material-material yang
        dibutuhkan.                                                   
     2. Spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi meliputi beberapa hal

        diantaranya adalah spesifikasi proses/kegiatan, spesifikasi peralatan
        konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi jabatan kerja  
        konstruksi, spesifikasi bahan bangunan konstruksi, dan spesifikasi
        metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja.            

B.   INFORMASI DASAR                                                  

B.1  Dasar Hukum                                                      
     1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan
        di Daerah;                                                    
     2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;       

     3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pokok       
        Pengelolaan Lingkungan Hidup;                                 
     4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;     
     5. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
        Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;               
     6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020   
        Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

        tentang Jasa Konstruksi;                                      
     7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai
        Dampak Lingkungan Hidup;                                      
     8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan
        Jasa Konstruksi;                                              
     9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012   
        tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  

        Kerja;                                                        
     10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran
        Masyarakat Jasa Konstruksi;                                   
     11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020  
        tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017
        Tentang Jasa konstruksi                                       
     12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta
        perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;        
     13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang /
        Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di 

        Provinsi Papua dan Papua Barat;                               
     14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang   
        Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
        2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;             
     15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1
        Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan
        Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.        

     16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
        Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan     
        Barang/Jasa Melalui Penyedia;                                 
     17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 46/2021 tentang Pengadaan
        Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua;                     
     18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 pada Satuan Kerja
        Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

        dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.                        

B.2  Latar Belakang                                                   
     Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air  
     pasang tertinggi dan air surut terendah. Garis pantai adalah garis

     batas pertemuan antara daratan dan air laut, dimana posisinya tidak
     tetap dan dapat berubah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi
     pantai yang terjadi. Perubahan garis pantai disebabkan oleh faktor
     alam dan/atau faktor manusia. Faktor alam diantaranya gelombang  

     laut, arus laut, angin, sedimentasi sungai, kondisi tumbuhan pantai
     serta aktivitas tektonik dan vulkanik. Sedangkan faktor manusia  
     antara lain pembangunan pelabuhan dan fasilitas fasilitasnya,    
     pertambangan, pengerukan, perusakan vegetasi pantai, pertambakan,

     perlindungan pantai serta reklamasi pantai..                     

     Penanganan pengaman pantai melibatkan berbagai upaya untuk       
     melindungi garis pantai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan 
     gelombang  laut. Upaya ini bisa  berupa  tindakan  alami         

     seperti penanaman mangrove, atau pembangunan struktur pengaman   
     pantai seperti revetmen, breakwater, dan groin. Pemilihan metode 
     pengaman pantai harus mempertimbangkan kondisi pantai, data      
     hidrologi, dan morfologi pantai.                                 

     Kabupaten Sarmi memiliki panjang garis pantai sekitar 94,058 km  
     salah satunya adalah pantai Armopa yang terlatak di distrik bonggo
     kabupaten Sarmi. Kondisi pantai armopa saat ini membutuhkan      
     penanganan dari abrasi pantai. Menindaklanjuti hal tersebut maka 
     Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
     Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya
     Air, melaksanakan kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai Kampung   

     Armopa Distrik Bonggo.                                           

B.3  Maksud dan Tujuan                                                
     Maksud Pembangunan Pengaman Pantai Kampung Armopa Distrik Bonggo 
     adalah untuk memperoleh suatu konstruksi pengaman pantai yang kokoh
     serta dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kegunaannya.     

     Tujuan Pembangunan Pengaman Pantai Kampung Armopa Distrik Bonggo 
     adalah melindungi pantai dari kerusakan akibat abrasi dan erosi, serta
     menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Pengamanan pantai juga    
     bertujuan untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, dan      
     infrastruktur di kawasan pesisir dari ancaman kerusakan akibat gelombang
     laut dan perubahan garis pantai.                                 

B.4  Sasaran                                                          
     Terselenggaranya Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Kampung   
     Armopa Distrik Bonggo yang efektif dan efisien sehingga pembangunan
     fisik dapat terlaksana tepat mutu, waktu dan biaya sebagaimana yang telah
     ditentukan Pengguna Jasa.                                        

B.5  Lokasi Kegiatan                                                  
     Kegiatan ini akan dilaksanakan di Pantai Armopa, Distrik Bonggo  
     Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.                                  
     Koordinat : 2°17'5.96"S - 139°36'41.93"E                         

                  Gambar 1.Peta Lokasi Kegiatan                       
B.6  Ruang Lingkup                                                    
     Ruang lingkup pekerjaan ini merupakan pekerjaan Pembangunan      

     Pengaman Pantai Kampung Armopa Distrik Bonggo dengan lingkup     
     pekerjaan sebagai berikut:                                       
     1. Pekerjaan Persiapan                                           
     2. Pekerjaan Tanah                                               
     3. Pekerjaan Struktur Seawall                                    
     4. Pekerjaan Perbaikan Dermaga dan Bakau                         
     5. Pekerjaan Akhir                                               

B.7  Kriteria, Kinerja Produk (Output Perfomance )                    
     Output dari pekerjaan ini adalah terlindunginya ekosistem pantai.

B.8  Sumber Pendanaan                                                 

     1. Sumber pendanaan untuk kegiatan ini dialokasikan melalui Dana 
        Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi  
        Papua (DTI), yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
        Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum,
        Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua,

        Bidang Sumber Daya Air Tahun Angaran 2025, dengan nama paket  
        pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Kampung Armopa Distrik  
        Bonggo dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00,-
        (Sepuluh Miliar Rupiah).                                      

     2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Pembangunan
        Pengaman Pantai Kampung Armopa Distrik Bonggo adalah sebesar  
        Rp. 9.999.966.000,00,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan

        Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

B.9  Organisasi Perangkat Daerah                                      
     Paket pekerjaan ini memiliki organisasi sebagai berikut :        

     Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (OPD) adalah Dinas
     Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 
     Provinsi Papua.                                                  
B.10 Data Dasar                                                       

     1. Data dan gambar:                                              
        Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Pengaman Pantai        
        Kampung Armopa Distrik Bonggo;                                
     2. HPS (Harga Perkiraan Sendiri); serta                          

     3. Data Pendukung lainnya.